Dialog dengan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.

Senin, 2 April 2012

09.00-10.00 WIB

 

Konsep bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan ibunya berasal dari kodifikasi Perancis, kemudian diambil Belanda, kemudian diambil alih oleh kita (Indonesia). Kodifikasi Perancis memiliki tiga sumber hukum:

a.    Hukum yustisianus, Romawi, tapi materinya lebih banyak di bidang niaga;

b.   Hukum kebiasaan, ada Perancis;

c.    Hukum Canonic, dari Gereja. Artinya bersumber dari hukum agama.

Yang paling berpengaruh terhadap kodifikasi Perancis tersebut adalah dari hukum Canonic.

Konsep tersebut merupakan manifestasi tidak mengakui hubungan tidak sah, meski akibat sekuler tidak mengartikan kawin agama, tapi perkawinan sipil (civil marriage). Maka dari itu perkawinan harus dilakukan di depan pejabat perkawinan, atau pejabat sipil.

Tetapi asasnya, orang boleh berkeluarga kalau ada perkawinan.

Contoh, di negara bagian New York pengaruh Kristen sangat kuat. Di Texas dikenal sebutan common marriage, artinya semacam “kumpul kebo”, hidup bersama suatu pasangan, secara terbuka dan diakui oleh masyarakat sebagai sebuah kenyataan. Di New York, konsep ini tidak diakui.

Komplikasinya, bagaimana sikap kita setelah tahun 1974? UU Nomor tahun 1 tahun 1974, asas yang paling pokok adalah “menurut agama” masing-masing, dari pasangannya.

Tapi ada persoalan, dengan mewajibkan tetap mewajibkan pencatatan. Perdebatannya, bagaimana kedudukan pencatatan, apakah menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, kalau dalam agama Islam disebut rukun atau sekedar fungsi ketertiban hukum? mengapa perlu tertib hukum? supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Tapi UU Perkawinan mengatakan, anak dari hubungan luar kawin hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Apakah yang dimaksud luar kawin? Karena meskipun belum terdaftar, seorang anak harus punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Untuk apa pendaftaran? Masih mungkin anak lahir di luar perkawinan agama. Hukum tidak boleh mengakui ini.

Pa Bagir pernah memutus perkara tingkat kasasi. Terdapat pasangan yang berkeluarga, tanpa tercatat, orang-orang sudah mengetahui bahwa  mereka sebagai keluarga. Kemudian mereka bercerai, si istri menuntut biaya bag ketiga anaknya, bukan untuk dirinya karena dia bekerja.

Dalam asas BW, bukan soal menafkahi, membiayai, yang pokok hukum adalah menggunakan nama keluarga. Maka di Amerika, seorang wanita yang …

Menurut hukum di Indonesia, penggunaan nama keluarga tidak wajib. Adapun penggunaan Marga di Tapanuli atau Maluku (pengaruh colonial kuat), bukan kewajiban hukum.

Apakah perlindungan anak hanya satu jalan hubungan keperdataan? Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Aris Sirait. Dalam salah satu tanggapannya dikatakan bahwa putusan MK ini perlu ditindaklanjuti dengan  Peraturan MA.

Di lain pihak timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya kekuatan ekskutorial MK dalam konteks putusan ini? Dapat berlaku surut sampai kapan?

 

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS HIBAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

II.1. Kajian Teoretis

II.1.1. Keuangan Daerah

II.1.2. Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

 

II.2. Praktik Empiris

7 Program Prioritas Kota Bandung[1]

 

Untuk mendukung visi dan misi kota bandung telah ditetapkan 7 program prioritas yaitu :

 

  1. Bidang Pendidikan terwujudnya Bandung Cerdas Tahun 2008 yang diharapkan agar wajib belajar sampai ke tingkat SLTA Tahun 2008.

 

  1. Bidang Kesehatan Masyarakat kota, diharapkan terwujudnya Bandung Sehat Tahun 2007.

 

  1. Bidang Kemakmuran masyarakat kota, diharapkan akan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi minimal 11% pada Tahun 2008 dengan lebih banyak peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat.

 

  1. Bidang Lingkungan Hidup, seperti : Gerakan Penghijauan, Hemat dan Menabung Air, Gerakan Cikapundung Bersih, Gerakan sejuta Bunga Untuk Bandung, Gerakan Udara Bersih, Program P4LH (Penanaman, Pembibitan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Lingkungan Hidup) dan Program K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan) serta Muatan Lokal Lingkungan Hidup Bagi Anak Sekolah.

 

  1. Pembinaan Seni dan Budaya, dengan sasaran terwujudnya Bandung Kota Seni dan Budaya Tahun 2008.

 

  1. Pembinaan dan Prestasi Olahraga, sasaran yang diharapakan terwujudnya Bandung Berprestasi Olahraga Tahun 2008.

 

  1. Pembinaan Kerukunan Umat Hidup Beragama, dengan sasaran terwujudnya Bandung Agamis Tahun 2008.

 

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

TERKAIT



[1] http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=3, pada tanggal 4/3/2012 3:35:59 PM