Praktik menunjukkan bahwa demokrasi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.  Ini tampak berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat lokal, seolah-olah pengambilan keputusan cukup melalui persetujuan DPRD. Jika hanya bentuk peraturan daerah, hal itu dapat saja cukup. Walaupun demikian, terdapat hal-hal spesifik dalam pengambilan keputusan seharusnya dapat seoptimal mungkin mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Tulisan ini dapat saja mengandung analisa yang terlalu prematur sebagai kelemahan. Penulis memandang perlu memperhitungkan kembali bagaimana praktik demokrasi desa yang pernah menjadi pemikiran Mohammad Hatta dalam konteks pencapaian good local government di era modern.  Untuk mendeskripsikan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dielaborasi, sebagai berikut:

  1. Apa kritik umum terhadap perjalanan demokrasi?
  2. Bagaimana konsep demokrasi desa dalam pemikiran Mohammad Hatta?
  3. Bagaimana demokrasi desa diwujudkan sebagai modifikasi atas demokrasi langsung untuk pemerintahan lokal yang baik?

Democracy Today: A Critic

Istilah demokrasi menurut C.F. Strong diartikan secara beragam (C.F.Strong, , 2008). Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun di dunia kontemporer, ketika nasionalisme menjadi dasar bagi demokrasi politik maka pemerintahan politik yang demokratis menjadi instrumen kemajuan sosial. Di sinilah letak keterkaitannya dengan demokrasi politik yang mengisyaratkan pemerintah harus bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah. Artinya, ekspresi persetujuan maupun ketidaksetujuan rakyat sudah harus memiliki sarana penyaluran yang nyata dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain.

Demokrasi sebagai instrumen mekanisme pemerintahan, dalam perkembangannya sulit dilaksanakan jika secara langsung. Faktor luas wilayah dari suatu negara dan besaran jumlah penduduk serta pertambahan kerumitan masalah kenegaraan merupakan argumen bahwa demokrasi langsung (direct democracy) tidak mungkin untuk dilaksanakan (Purnama, 2007). Berdasarkan kenyataan demikian, muncullah yang dikenal sebagai demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang pelaksanaan kedaulatan rakyatnya tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat (Purnama, 2007, p. 11).  Hal semacam ini lazim dinamakan demokrasi perwakilan (representative democracy) (Budiarjo, 1993). Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, akomodasi seluruh aspirasi rakyat jauh lebih berguna dari unsur di dalam masyarakat harus terwakili di dalam sistem perwakilan (Purnama, 2007, p. 284). Menurut International Commision of Jurist, sistem politik demokratis (demokrasi perwakilan) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Budiarjo, 1993, p. 61). Demokrasi perwakilan menjadi alternatif terbaik demi tercapainya Representative Government (Friedmann, 1967).

Terhadap pemahaman demokrasi yang demikian muncul suatu kritik yang oleh Daniel S Lev (Robert, 2008) dikatakan sebagai persoalan dari ketidakmampuan demokrasi yang dilihatnya terhadap praktik di Indonesia. Pertama, demokrasi terlalu lemah untuk menjawab persoalan integrasi sosial, kekerasan komunal, dan kemunculan berbagai bentuk politik sektarian. Kedua,demokrasi dipakai untuk melancarkan kepentingan-kepentingan pasar neoliberal daripada mendorong keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini tampak pada berbagai gejala privatisasi sektor publik. Ketiga. Demokrasi gagal untuk memurnikan kembali politik sebagai area dignitas.

Dengan ukuran itulah kemudian demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi prosedural daripada demokrasi substantif. Di tempat lain, Turki (Zurcher, 2003) misalnya (penulis mungkin keliru), proses demokrastisasi hanya ditunjukkan dalam tiga hal. Pertama, dari partai tunggal menuju multi partai. Kedua, keluarnya UU yang memberi hak untuk berorganisasi walaupun masih terdapat batasan-batasan. Ketiga, penyelenggaraan Pemilu bebas.

Dalam paham kedaulatan rakyat yang berdaulat dari segi politik bukanlah person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan (Asshiddiqie, 2004). Proses kehidupan kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri, instrumen pengambilan keputusan yang khas diberlakukan adalah melalui musyawarah mufakat. Yamin berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan asli Indonesia (Astawa, 1999).

Democracy Desa

Dalam catatan demokrasi di Yunani tidak menunjukkan sebagai suatu demokrasi yang mutlak, melainkan dipahami sebagai suatu system pemecahan suatu masalah menurut cara tertentu yang memenuhi kehendak umum (Purnama, 2007, p. 11). Terhadap hal ini suatu pandangan yang mengatakan bahwa sejalan perputaran waktu konsep demokrasi masih mencari bentuk yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat modern (Purnama, 2007, p. 11), masih relevan. Hal itu menunjukkan bahwa pencarian konsep demokrasi pada setiap bangsa masih belum final. Penulis hendak mengingat kembali konsep demokrasi desa dari Mohammad Hatta yang dipercaya efektif mengandung demokrasi yang substantive melalui musyawarah, bahkan mengandung cita konsep republic.

Desa diambil sebagai salah satu penamaan bagi sebuah entitas budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hokum masa colonial dan sesudahnya. Lebih dari itu, konsep desa merupakan unti teritorial yang dihuni oleh sekelompok orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Gayatri, 2010).

Konsep demokrasi yang ditawarkan Hatta mengacu pada kehidupan demokrasi asli Indonesia, yaitu sistem kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat desa. Dikatakannya bahwa negara-negara Indonesia lama adalah Negara feodal yang dikuasai oleh raja dan otokrat (Hatta, 2009). Walaupun demikian di dalam desa-desa system demokrasi terus berlaku, tumbuh, dan hidup sebagai adat istiadat (Hatta, 2009). Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli di-idealisasi dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Sebaliknya  orang membuat konsepsi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi yang lain. Terdapat lima anasir demokrasi desa yang khas Indonesia, yaitu 1) rapat, 2) mufakat, 3) gotong royong, 4) hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja; dan 5) dipuja dalam lingkungan social, yang akan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial (Hatta, 2009). Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk menembangkan sikap-sikap demokratis. Di situ rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, jadi untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern. dalam pengertian politik. Menurut Hatta, tak ada demokrasi politik khas Indonesia, lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Pada saat elite politik semakin memanfaatkan kebebasan demokratis untuk berkorupsi besar-besaran, sosok Bung Hatta dan pikirannya mendesak menjadi titik orientasi bagi kita semua (Magnis-Suseno). Tidak mengherankan jika ada suatu pendapat yang memandang demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik (Nababan).

Modifying direct democracy for good local government

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indicator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan control terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik. Sementara itu prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintah. Istilah “local” mengacu pada “arena” tempat demokrasi itu berlangsung, yaitu pada entitas politik terkecil. Dalam konteks tulisan ini yang dimaksud good local government adalah tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada kabupaten/kota/nama lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip responsive, participatory, partisipasi,  transparant, equitable, accountable dan consensus oriented (Syani, 2008).

Praktik yang menunjukkan bahwa hal itu memungkinkan, di Indonesia tampak pada apa yang dilakukan Walikota Surakarta yang dikenal sebagai wali Kaki Lima dan Bupati Gorontalo yang meruntuhkan pagar rumah dinasnya supaya tamu dapat datang setiap saat berkomunikasi dengannya. Dua Kepala Daerah ini termasuk 10 Tokoh Daerah Versi Majalah Tempo di awal Tahun 2009 (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html ). Di Negara lain terlihat di Vancouver (City of Vancouver, 2010) dalam penyusunan rencana perkotaaan, yang melibatkan lebih dari 100.000 warga. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, dikenal dengan inclusive decision making, yang merupakan hal essensial untuk menghasilkan pertemuan antara kebutuhan secara keseluruhan yang terkait. Hal menarik lainnya dalam peneyelenggaraan pemerintahan local di Vancouver adalah terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan antar warga yang dikenal dengan Neighbourhood Integrated Service Team (NIST). Pelayanan respon unik ini melibatkan koordinasi antar instansi yang terintegrasi yang melibatkan unsur polisi, pemadam kebakaran, dinas perizinan, pusat-pusat komunitas dan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk merespon persoalan mengenai bangunan, sampah, kebisingan dan aktivitas illegal. Program ini mendapat penghargaan dari PBB untuk inovasi pelayanan publik pada tahun 2003.

Lalu seperti apa model re-demokrasi desa bagi good local government di era modern? Tentunya perkataan “modern world” menghendaki suatu modifikasi terhadap demokrasi desa yang tradisional. Dikatakan tradisional, karena pada mulanya segala interaksi social antara pemerintah dengan yang diperintah bersifat manual, tanpa sentuhan teknologi semisal alat komunikasi. Pada initinya yang dikehendaki dari good local government adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam prinsip ini terkandung suatu cerminan bahwa warga mengetahui urusan pemerintah daerah yang akan dan sedang diselenggarakan. Dengan demikian, semangat yang muncul adalah bahwa warga turut serta mempertahankan kepentingan municipalities. Maka dari itu, dengan sentuhan “modern world” demokrasi secara langsung dan bernilai substantive tidak lagi terhalang secara berarti oleh perkembangan jumlah penduduk. Pelayanan dan komunikasi dengan warga dapat dituangkan dalam berbagai media, seperti penggunaan e-government, media massa, bahkan konsultasi public. Dalam konteks lokal, pemerintah daerah hendaknya mengurangi sekat atau kesejangan dengan warga kota untuk dapat berkomunikasi langsung secara timbal balik di ruang-ruang publik.**

Bibliography

Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pres.

Astawa, I. G. (1999). Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 . Universitas Padjadjaran. Bandung: Alumni.

Budiarjo, M. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cetakan kelima belas ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

C.F.Strong. (, 2008). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia (Vol. second printing). (D. S. Widowati, Ed.) Bandung: Nusamedia.

City of Vancouver. (2010, 6 17 3:28:22 AM). How We Plan Inclusive in Decision Making. http://vancouver.ca/commsvcs/wuf/2planning.pdf . Vancouver, Canada. Retrieved pada tanggal 8/17/2010 3:28:22 AM

Friedmann, W. (1967). Legal Theory. London: Steven Sons.

Gayatri, I. H. (2010). http://interseksi.org/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_di_desa.html. Retrieved 8 13 5:36:27 AM, 2010, from http://interseksi.org.

Hatta, M. (2009). Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (Cetakan Kedua ed.). (K. O. Santosa, Ed.) Bandung: Sega Arsy.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html . (n.d.). Retrieved 8 17 2:36:02 AM, 2010 , from http://majalah.tempointeraktif.com.

Magnis-Suseno, F. (n.d.). http://www.indepolis.org/demokrasi/. (majalah.tempointeraktif.com, Producer) Retrieved 8 13 5:35:00 AM, 2010, from http://www.indepolis.org.

Nababan, A. e. Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia. Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008), Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

Purnama, E. (2007). Kedaulatan Rakyat. Bandung: Nusamedia.

Robert, R. (2008, Edisi Khusus). “Dari Demokrasi ke Republik” . Jentera, Jurnal Hukum , 18-19.

Syani, A. (2008). Good Governance Dalam Era Otonami Daerah. Retrieved 8 17, 2010

teaching Constitutional Law, The Local Government Law . Bandung,Indonesia: Law Faculty of Padjadaran University.

Zurcher, E. J. (2003). Sejarah Modern Turki (Edisi Revisi ed.). (K. Diningrat, Trans.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

RE-“DEMOCRACY DESA” FOR GOOD LOCAL GOVERNMENT IN MODERN WORLD

By  Inna Junaenah[1]

Law Faculty of Padjadjaran University

inna_padjadjaran@yahoo.co.id

http//innajunaenah.wordpress.com

Introduction

Praktik menunjukkan bahwa demokrasi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.  Ini tampak berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat lokal, seolah-olah pengambilan keputusan cukup melalui persetujuan DPRD. Jika hanya bentuk peraturan daerah, hal itu dapat saja cukup. Walaupun demikian, terdapat hal-hal spesifik dalam pengambilan keputusan seharusnya dapat seoptimal mungkin mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Tulisan ini dapat saja mengandung analisa yang terlalu prematur sebagai kelemahan. Penulis memandang perlu memperhitungkan kembali bagaimana praktik demokrasi desa yang pernah menjadi pemikiran Mohammad Hatta dalam konteks pencapaian good local government di era modern.  Untuk mendeskripsikan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dielaborasi, sebagai berikut:

  1. Apa kritik umum terhadap perjalanan demokrasi?
  2. Bagaimana konsep demokrasi desa dalam pemikiran Mohammad Hatta?
  3. Bagaimana demokrasi desa diwujudkan sebagai modifikasi atas demokrasi langsung untuk pemerintahan lokal yang baik?

Democracy Today: A Critic

Istilah demokrasi menurut C.F. Strong diartikan secara beragam.[2] Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun di dunia kontemporer, ketika nasionalisme menjadi dasar bagi demokrasi politik maka pemerintahan politik yang demokratis menjadi instrumen kemajuan sosial. Di sinilah letak keterkaitannya dengan demokrasi politik yang mengisyaratkan pemerintah harus bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah. Artinya, ekspresi persetujuan maupun ketidaksetujuan rakyat sudah harus memiliki sarana penyaluran yang nyata dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain.

Demokrasi sebagai instrumen mekanisme pemerintahan, dalam perkembangannya sulit dilaksanakan jika secara langsung. Faktor luas wilayah dari suatu negara dan besaran jumlah penduduk serta pertambahan kerumitan masalah kenegaraan merupakan argumen bahwa demokrasi langsung (direct democracy) tidak mungkin untuk dilaksanakan.[3] Berdasarkan kenyataan demikian, muncullah yang dikenal sebagai demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang pelaksanaan kedaulatan rakyatnya tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat.[4] Hal semacam ini lazim dinamakan demokrasi perwakilan (representative democracy).[5] Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, akomodasi seluruh aspirasi rakyat jauh lebih berguna dari unsur di dalam masyarakat harus terwakili di dalam sistem perwakilan.[6] Menurut International Commision of Jurist, sistem politik demokratis (demokrasi perwakilan) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.[7] Demokrasi perwakilan menjadi alternatif terbaik demi tercapainya Representative Government.[8]

Terhadap pemahaman demokrasi yang demikian muncul suatu kritik yang oleh Daniel S Lev[9] dikatakan sebagai persoalan dari ketidakmampuan demokrasi yang dilihatnya terhadap praktik di Indonesia. Pertama, demokrasi terlalu lemah untuk menjawab persoalan integrasi sosial, kekerasan komunal, dan kemunculan berbagai bentuk politik sektarian. Kedua,demokrasi dipakai untuk melancarkan kepentingan-kepentingan pasar neoliberal daripada mendorong keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini tampak pada berbagai gejala privatisasi sektor publik. Ketiga. Demokrasi gagal untuk memurnikan kembali politik sebagai area dignitas.

Dengan ukuran itulah kemudian demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi prosedural daripada demokrasi substantif. Di tempat lain, Turki[10] misalnya (penulis mungkin keliru), proses demokrastisasi hanya ditunjukkan dalam tiga hal. Pertama, dari partai tunggal menuju multi partai. Kedua, keluarnya UU yang memberi hak untuk berorganisasi walaupun masih terdapat batasan-batasan. Ketiga, penyelenggaraan Pemilu bebas.

Dalam paham kedaulatan rakyat yang berdaulat dari segi politik bukanlah person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan.[11] Proses kehidupan kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri, instrumen pengambilan keputusan yang khas diberlakukan adalah melalui musyawarah mufakat. Yamin berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan asli Indonesia.[12]

Democracy Desa

Semua Negara relative menyebut dirinya sebagai Negara yang menganut demokrasi walaupun dengan berbagai nama tambahan di belakangnya, seperti demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, bahkan demokrasi Pancasila. Hal itu menunjukkan bahwa pencarian setiap bangsa, kelompok, dsj., masih belum final. Penulis hendak mengingat kembali konsep demokrasi desa dari Mohammad Hatta yang dipercaya efektif mengandung demokrasi yang substantive melalui musyawarah, bahkan mengandung cita konsep republic.

Desa diambil sebagai salah satu penamaan bagi sebuah entitas budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hokum masa colonial dan sesudahnya. Lebih dari itu, konsep desa merupakan unti teritorial yang dihuni oleh sekelompok orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.[13]

Konsep demokrasi yang ditawarkan Hatta mengacu pada kehidupan demokrasi asli Indonesia, yaitu sistem kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat desa. Dikatakannya bahwa negara-negara Indonesia lama adalah Negara feodal yang dikuasai oleh raja dan otokrat. [14] Walaupun demikian di dalam desa-desa system demokrasi terus berlaku, tumbuh, dan hidup sebagai adat istiadat. [15] Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli di-idealisasi dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Sebaliknya  orang membuat konsepsi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi yang lain. Terdapat lima anasir demokrasi desa yang khas Indonesia, yaitu 1) rapat, 2) mufakat, 3) gotong royong, 4) hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja; dan 5) dipuja dalam lingkungan social, yang akan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial.[16]Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk menembangkan sikap-sikap demokratis. Di situ rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, jadi untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern. dalam pengertian politik. Menurut Hatta, tak ada demokrasi politik khas Indonesia, lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Pada saat elite politik semakin memanfaatkan kebebasan demokratis untuk berkorupsi besar-besaran, sosok Bung Hatta dan pikirannya mendesak menjadi titik orientasi bagi kita semua.[17]Tidak mengherankan jika ada suatu pendapat yang memandang demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik.[18]

Modifying direct democracy for good local government

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indicator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan control terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik. Sementara itu prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintah. Istilah “local” mengacu pada “arena” tempat demokrasi itu berlangsung, yaitu pada entitas politik terkecil. Dalam konteks tulisan ini yang dimaksud good local government adalah tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada kabupaten/kota/nama lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip responsive, participatory, partisipasi,  transparant, equitable, accountable dan consensus oriented.[19]

Praktik yang menunjukkan bahwa hal itu memungkinkan, di Indonesia tampak pada apa yang dilakukan Walikota Surakarta yang dikenal sebagai wali Kaki Lima dan Bupati Gorontalo yang meruntuhkan pagar rumah dinasnya supaya tamu dapat datang setiap saat berkomunikasi dengannya. Dua Kepala Daerah ini termasuk 10 Tokoh Daerah Versi Majalah Tempo di awal Tahun 2009.[20] Di Negara lain terlihat di Vancouver[21] dalam penyusunan rencana perkotaaan, yang melibatkan lebih dari 100.000 warga. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, dikenal dengan inclusive decision making, yang merupakan hal essensial untuk menghasilkan pertemuan antara kebutuhan secara keseluruhan yang terkait. Hal menarik lainnya dalam peneyelenggaraan pemerintahan local di Vancouver adalah terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan antar warga yang dikenal dengan Neighbourhood Integrated Service Team (NIST). Pelayanan respon unik ini melibatkan koordinasi antar instansi yang terintegrasi yang melibatkan unsur polisi, pemadam kebakaran, dinas perizinan, pusat-pusat komunitas dan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk merespon persoalan mengenai bangunan, sampah, kebisingan dan aktivitas illegal. Program ini mendapat penghargaan dari PBB untuk inovasi pelayanan publik pada tahun 2003.

Lalu seperti apa model re-demokrasi desa bagi good local government di era modern? Tentunya perkataan “modern world” menghendaki suatu modifikasi terhadap demokrasi desa yang tradisional. Dikatakan tradisional, karena pada mulanya segala interaksi social antara pemerintah dengan yang diperintah bersifat manual, tanpa sentuhan teknologi semisal alat komunikasi. Pada initinya yang dikehendaki dari good local government adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam prinsip ini terkandung suatu cerminan bahwa warga mengetahui urusan pemerintah daerah yang akan dan sedang diselenggarakan. Dengan demikian, semangat yang muncul adalah bahwa warga turut serta mempertahankan kepentingan municipalities. Maka dari itu, dengan sentuhan “modern world” demokrasi secara langsung dan bernilai substantive tidak lagi terhalang secara berarti oleh perkembangan jumlah penduduk. Pelayanan dan komunikasi dengan warga dapat dituangkan dalam berbagai media, seperti penggunaan e-government, media massa, bahkan konsultasi public. Dalam konteks lokal, pemerintah daerah hendaknya mengurangi sekat atau kesejangan dengan warga kota untuk dapat berkomunikasi langsung secara timbal balik di ruang-ruang publik.**

Bibliography


[1] The writer is teaching Constitutional Law and The Local Government Law at Law Faculty of Padjadjaran University.

[2] C.F.Strong, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati (Ed.), Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Nusamedia, Bandung, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 17.

[3] Eddy Purnama, Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 10.

[4] Ibid.,  hlm. 11.

[5] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan kelima belas, 1993, hlm 61.

[6] Eddy Purnama, Kedaulatan …, op.cit.  hlm. 284.

[7] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan kelima belas, 1993, hlm 61.

[8] In Modern democracy, both ideals individual rights and equality pen find their highest fulfillment and justification in the citizen’s right to participation in government, the Government of the People. This, in modern states, means representative government through elected deputies” Wolfgang Friedmann, Legal Theory, Steven Sons, London, 1967, hlm, 419.

[9] Robertus Robert, “Dari Demokrasi ke Republik”, dalam Jentera, Jurnal Hukum, Edisi Khusus, 2008, 18-19.

[10] Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 274-286.

[11] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi …, op.cit. hlm. 148.

[12] I Gde Pantja Astawa, Op Cit, hlm.86.

[13] Irine H. Gayatri,  “Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?” , diunduh dari http://interseksi.org/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_di_desa.html pada tanggal 8/13/2010 5:36:27 AM

[14] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[15] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[16] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[17] Franz Magnis-Suseno, Bung Hatta dan Demokrasi”, dalam majalah.tempointeraktif.com, diunduh dari http://www.indepolis.org/demokrasi/ pada tanggal 8/13/2010 5:35:00 AM

[18] Asmara Nababan et. All., SATU DEKADE REFORMASI: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008), Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, hlm. 6

[19] Abdul Syani, “Good Governance Dalam Era Otonami Daerah”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unuversitas Lampung 2008, diakses dari http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/files/2009/10/makalah-seminar-good-goevannance-dlm-era-otda.pdf pada tanggal 8/17/2010 1:18:53 AM.

[20] http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html pada tanggal 8/17/2010 2:36:02 AM

[21] How We Plan Inclusive in Decision Making, City of Vancouver, diakses dari http://vancouver.ca/commsvcs/wuf/2planning.pdf pada tanggal 8/17/2010 3:28:22 AM