Bandung, 9-10 Agustus 2010

Dalam Pembukaan acara disampaikan overview

Tujuan umum penyusunan IDI: mengetahui perkembangan demokrasi setiap provinsi

Tujuan khusus di antaranya untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi setiap provinsi

Penyusunan IDI pertama tahun 2007,  Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-24 dari 33 provinsi. Memperoleh nilai 56,4 poin. Rata-rata Indonesia 60, 4 poin. Artinya pada tahun 2007 Jawa Barat di bawah rata-rata.

Dari BPS disampaikan mengenai Pilar-pilar demokrasi

Secara akademis manfaat penyusunan IDI dapat menunjukkan perkembangan demokrasi setiap provinsi.

Dari beberapa tahap/kegiatan penyusunan, kegiatan FGD diharapkan:

Mencatat opini masyarakat tentang proses pengambilan keputusan, efektifitas dan kualitas kebijakan public, kepentingan dan motivasi kelompok tertentu di balik keluarnya kebijakan publik, dll.

Formulasi IDI:

CL: Civil liberty

PR: Political rights

DI: Democratic institution

Fasilitator

Caca Kuswara

Implementasi makna demokrasi Indonesia lingkup Jawa Barat ternyata tidak lebih baik daripada yang sering muncul di berbagai pemberitaan.

Target hari 1: Indikator 1-15

Hasil Koding Koran dan Dokumen

PILAR I: KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

Aspek Variabel 1

Kebebasan berkumpul dan berserikat

Indikator 1

Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasanberkumpul dan berserikat

a. Aturan tertulis dll, yang mengharuskan adanya surat izin berkumpul;
b. Aturan tertulis, perda, pergub, perwakot, surat edaran pejabat pemerintah daerah;
c. Adanya prosedur administratif  yang berbelit/mempersulit;
d. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan tujuan.

Sebetulnya tidak ada prosedur izin, hanya  pemberitahuan, poin berserikat dan berkumpul.

Izin penelitian tidak ada, hanya surat keterangan, dasar hukumnya tidak. Dalam praktik, objek yang diteliti sering meminta keterangan izin dari kesbang. Kesulitannya di kabupaten/kota. Karena tdk ada payung hokum, sehingga menafsirkan sendiri-sendiri.

Ada kesan bahwa penelitian akan mengungkap kejelekan.

Padahal penelitian langkah nomor satu menuju kemajuan.

UU 9 tahun 1998 tentang perizinan dan pelayanan

Izin keramaian, dalam bentuk hiburan, oleh raga, pemberitahuan kegiatan, unjuk rasa, seminar, symposium, dsb.

3 hari sebelum kegiatan harus melaporkan.

  • Berserikat di kalangan buruh, revisi UU . kebutuhannya: pengamanan
  • Perspektif hak sipol
Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

a.
b.
c.
d.
Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

a. Tindakan yang bertujuan menimbulkan rasa takut (intimidasi melalui sms, teror via telepon), ancaman bisa berupa verbal atau bahasa tubuh

Cth.

  • Sekelompok masyarakat membubarkan rapat akbar ormas tertentu;
  • Masyarakat melempari kantor  parpol tertentu.

PR:
29 jui 2009 ada demonstrasi di Indramayu, berlanjut pada 29 agustus, FPI melakukan sweeping.

Kasus penutupan jalan TOL, Cirebon