ditulis Pada Tahun 2008

A. Pendahuluan

Dalam tulisan ini dapat dikemukakan suatu rangkuman pemberitaan dari media massa yang akan ditinjau dari konsep freies ermessen dalam Hukum Administrasi Negara.

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS) Leuwi Gajah berlokasi di Kp. Cireundeu, Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi. Lokasi ini difungsikan untuk pembuangan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Pada pertengahan Februari 2005, terjadi longsor di lokasi tersebut yang dikenal dengan kejadian “Longsor TPA Leuwi Gajah”.[1] Luas sawah dan permukiman yang tertimbun diduga lebih dari 18 ha. Sebanyak 143 warga Kp. Cilimus Kabupaten Bandung dan Kp. Pojok Kota Cimahi Tewas. Dalam kesaksian Sudirman,[2] Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, di hadapan Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung mengatakan bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bandung mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung. Sampai satu tahun pasca kejadian longsor pun Pemerintah terkait tidak melakukan rehabilitasi atau perbaikan di lahan yang terkena longsor. [3]

Awal Februari 2006 sempat tersiar kabar bahwa TPA Leuwigajah ini akan difungsikan lagi. Perlu berbagai pertimbangan untuk merealisasikan kemungkinan ini, di antaranya mengingat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan terutama masalah sosial dan ganti rugi kepada korban. Seiring dengan kabar kemungkinan tersebut, muncul pula aksi penolakan warga atas penggunaan TPA Cicabe, yang dijadikan pengganti TPAS Leuwigajah setelah Jelekong, Ciparay, Kabupaten Bandung. Aksi penolakan ini[4] dilakukan oleh ratusan warga dari tiga rukun warga (RW) di Kelurahan Mandala Jati, Kec. Cicadas Kota Bandung, Minggu (12/2). Untuk rencana TPA jangka panjang, Pemkot Bandung sedang mengkaji pula alternatif tempat wilayah kabupaten. Dua tempat yang direncanakan adalah Desa Babakan Kec. Ciparay, dan Desa Citatah Kec. Cipatat, Kab. Bandung.

B. Pembahasan

Berkaitan dengan pemberitaan di atas dapat dikemukakan kemungkinan penerapan freies ermessen oleh administrasi negara di Daerah Bandung.

  1. 1. Fungsi Bestuurzorg dari Administrasi Negara

Sejak negara turut-serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas.[5] Administrasi negara diserahi apa yang disebut oleh Lemaire sebagai ”bestuurszorg”.[6] Dalam bahasa Indonesia berarti penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah.[7] Selanjutnya dijelaskan oleh Utrecht bahwa ”bestuurszorg” itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan. Peran pemerintah secara aktif untuk turut serta dalam pergaulan manusia  dirasa perlu. Ditekankan lagi oleh Utrecht bahwa dapat dikatakan bahwa adanya ”bestuurszorg” tersebut menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu ”welfare State”.

  1. 2. Freies Ermessen Sebagai Salah Satu Landasan Bertindak Administrasi Negara

Diana Halim menjelaskan hal yang berkaitan dengan landasan bertindak administrasi negara dalam suatu Bab yang berjudul ”Landasan Hukum Administrasi Negara”.[8] Dari uraiannya itu dapat dipetakan sebagai berikut:

Dari pemetaan di atas dapat terlihat bahwa freies ermessen merupakan salah satu landasan bagi administrasi negara untuk bertindak dalam rangka perwujudan ”welfare State”. Dari fungsi ”bestuurszorg” sebagai tanda yang menyatakan adanya suatu ”welfare State” diberikannya pouvoir discretionnaire (Perancis) ataupun freies Ermessen (Jerman) kepada administrasi negara untuk melaksanakan fungsi servis publik.

Menurut Andreae sebagaimana yang dikutip oleh Patuan Sinaga,[9] pouvoir discretionnaire atau yang disebut dengan discretionair adalah: menurut kebijaksanaan, menurut wewenang atau kekuasaan; yang tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang. Sementara itu freies Ermessen yang diartikan oleh Diana Halim adalah kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekusi untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada).[10] Kriteria ini mirip dengan persyaratan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu genting dan memaksa. Menurut Marbun dan Mahfud M.D,[11] tercakup dalam arti freies ermessen ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya, atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan. Pecakupan yang demikian disebut discretionary power. Dengan diberikannya freies ermessen ini kepada administrasi negara berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh dewan perwakilan rakyat, sebagai badan legislatif, dipindahkan kedalam tangan pemerintah, administrasi negara, sebagai badan eksekutif.[12]

  1. 3. Perlunya freies ermessen dalam Pengelolaan Sampah

Berkaitan dengan kasus longsornya TPA Leuwi Gajah, kebijakan sebagai turunan dari Undang-Undang lingkungan hidup yang ada, tidak satupun ditemukan regulasi yang menjelaskan pengendalian permasalahan sampah.[13] Padahal regulasi tersebut dapat menjadi acuan bagi daerah untuk mengelola masalah persampahannya masing-masing. Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditemukan salah satu Pasal yang menyebutkan urusan wajib daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup.

Perda yang dibuat Kabupaten/Kota maupun Provinsi tentang tata ruang juga tidak Pasal yang menyebutkan perihal di mana tempat yang layak untuk dijadikan sarana pengelolaan sampah yang tidak berakibat buruk bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu perlu aturan khusus yang menangani permasalahan sampah dirasakan sangat mendesak. permasalahan sampah di perkotaan khususnya dihadapkan pada masa sulit. Kejadian longsornya TPA Leuwi Gajah disusul berbagai penolakan warga atas rencana TPA menjadi bukti bahwa persoalan sampah bukan masalah yang sepele.[14]

Terdapat beberapa unsur yang terpenuhi mengenai diperlukannya suatu freies ermessen oleh administrasi negara melalui pejabat pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bandung, Kota Bandung, maupun Provinsi Jawa Barat. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

(a)    Fungsi bestuurzorg pada administrasi negara sebagai tanda suatu negara kesejahteraan masih tetap melekat;

(b)    Belum ada peraturan legislasi maupun regulasi yang mengatur tentang pengendalian atau pengelolaan masalah sampah. Adapun dalam bentuk legislasi, disebutkan saat itu masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU).[15]

(c)     Keadaan kegentingan yang memaksa ditunjukkan dengan banyaknya korban dan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA Leuwi Gajah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, administrasi negara yang terkait dengan kejadian tersebut saat itu hendaknya membentuk peraturan untuk mengatasi kejadian, terutama berkaitan dengan adanya korban dengan menerapkan freies ermessen. Walaupun dapat saja terjadi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dengan freies ermessen ini, untuk menghindarinya Patuan Sinaga mengemukakan suatu tolak ukur freies ermessen, yaitu bahwa selama tindakan atas inisiatif sendiri dan administrasi negara memberi atau membawa manfaat bagi kesejahteraan umum, maka tindakan itu dapat ditorelir.[16] Selanjutnya dengan menyitir pendapat Sunaryati Hartono, dikemukakan pula bahwa penerapan freies ermessen tidak boleh mengakibatkan warga masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan atau penghidupan yang layak, atau sangat kurang kemampuan dan kemungkinan untuk menikmati penghidupan dan pekerjaan yang baik.

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Dalam kejadian longsor TPA Leuwi Gajah, dapat disebut suatu keadaan yang genting dan memaksa;
  2. Berkaitan dengan kejadian ini, belum ada legislasi ataupun regulasi yang menjadi acuan bagi administrasi negara setempat untuk mengatasinya dalam bentuk kebijakan;
  3. Freies ermessen yang akan diterapkan hendaknya masih dalam batas yang dapat ditolerir, yaitu bahwa selama tindakan atas inisiatif sendiri dan administrasi negara memberi atau membawa manfaat bagi kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 1960.

Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001.

M. Jefri Rohman, Belum Adanya Kebijakan yang Jelas tentang Pengelolaan Sampah, dalam Suara Komunitas Korban Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung: Sulitnya Meraih Keadilan, Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2007.

S.F. Marbun dan Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Media Massa

Pikiran Rakyat, Selasa 14 Februari 2006.

Pikiran Rakyat, Rabu 24 Februari 2006.

Pikiran Rakyat, Jumat 26 Februari 2006.


[1] Pikiran Rakyat, Selasa , 14 Februari 2006.

[2] Pikiran Rakyat., Rabu, 24 Februari 2006.

[3] Surat Pembaca, Pikiran Rakyat, Selasa 14 Februari 2006.

[4] Pikiran Rakyat, Selasa 14 Februari 2006.

[5] E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 1960, hlm.22.

[6] Patuan Sinaga, Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam Marbun dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001. hlm. 83.

[7] Utrecht, loc.cit..

[8] Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 34-54.

[9] Patuan Sinaga, Hubungan …, op.cit. hlm. 77

[10] Ibid. hlm. 41

[11] S.F. Marbun dan Mahfud M.D, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 45.

[12] Utrecht, op.cit., hlm. 25

[13] M. Jefri Rohman, Belum Adanya Kebijakan yang Jelas tentang Pengelolaan Sampah, dalam Suara Komunitas Korban Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung: Sulitnya Meraih Keadilan, Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2007., hlm. 118.

[14] Ibid., hlm. 120

[15] Ibid., hlm. 121.

[16] Patuan Sinaga, Hubungan …, op.cit. hlm. …