UNHCR IN INDONESIA
Derwin Djamaris (UNHCR)
djamaris@unhcr.org
Rabu, 18 November 2009
Naskah tidak diedit

Brief History
perspektif dalam Hukum Internasional mengenai refugee adalah pengungsi yang berada di negara lain.
In December 1950 the UN General Assembly established UNHCR. In Indonesia 1979. alasannya ada eksodus manusia perahu dari Indo China.
sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak. 1950 dibuat statute. naskah ini lebih merupakan sebuah anggaran dasar. selain itu diterangkan mengenai apa saja criteria status refugee.
peran UNHCR adalah kemanusiaan, non profit, non politis. based on Principles of Internasional Refugee Law.
Main functions of UNHCR
1. to provide international protection to refugees
2. to seek durable solutions for the problem of refugee
3. to promote international refugee law.
perlindungan yang diberikan kepada para pencari suaka
• dikembalikan ke nagara asal (repatrian secara sukarela)
• naturalisasi
• ditempatkan di negara ketiga. kebanyakan alasan ini digunakan oleh mereka pencari suaka.
Persons of concern
1. 13,7 IDP’s
2. 3 m Stateless /POCs
3. 11.4 m Refugee: sudah mendapat status sebagai pengungsi
4. 0.8 Sylum Seekers: setiap orang yang keluar dari negaranya. seorang ini adalah status dimana masih menunggu sampai diberi status pengungsi.
5. 2.8 m returnees: sudah mendapatkan status pengungsi, dank arena sudah aman, kemudian kembali ke negara asalnya secara sukarela.

Key Instruments for Refugee Protection
1. International Instrument:
• 1951 Convention relating to The Status of Refugees
• 1967 Protocol (Removal of time limitation and Geographical boundaries)
2. Regional Instrument:

1951 UN Convention relating to the Status of Refugees Art. 1
pengungsi: setiap orang yang mempunyai alasan menjadi pengungsi karena alasan agama, ras, kebangsaan, keanggotaan akan padangan politik dan kelompok sosial tertentu.
persecution: belum ada definisi fix. namun yang biasa dipakai: selama ada penganiayaan.
Obligation of Refugees:
• obey national laws and measures to maintain law and order
• neutrality vis a vis country of origin
• respect of UN principles and objectives