A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman.[1] Pembentukan atau perubahan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[2]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN) merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Salah satu perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nampaknya perubahan Pasal ini tidak terlepas dari suatu fenomena yang disinggung oleh Sudarsono[3] dalam Varia Peradilan. Dikatakannya bahwa masih terdapat Badan/Pejabat TUN yang tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan TUN yang tidak dilakasanakan, misalnya pada Sengketa Pengelolaan Sarang Burung di Tabalong, Kasus Perparkiran di Kotamadya Medan, dan Kasus Pembongkaran Restoran Bali Sky Light.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1.  bagaimana perbandingan Pasal 116 dalam UU No. 5 tahun 1986 dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN)?

2.  bagaimana kekuatan memaksa dalam hal eksekutorial dari Pasal 116 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

C. Landasan Teoritis Pengawasan Hakim terhadap Tindakan Administrasi Negara

Konsep pengawasan yang akan disinggung dalam tulisan ini mengacu pada tulisan Diana Halim.[4] Yang pertama adalah ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, Diana Halim membedakan antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan hukum.

1) pengawasan intern;

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkis. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari (1) pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; dan (2) pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

2) pengawasan ekstern;

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural berada di luar Pemerintah (dalam arti eksekutif).

Kedua adalah ditinjau dan segi saat/waktu dilaksanakannya, yaitu terdiri dari:[5]

1) pengawasan preventif/pengawasan a-priori;

Pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ketetapan pemerintah.

2) pengawasan represif/pengawasan a posteriori;

Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

3) Pengawasan Umum, yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan baik.

Ketiga adalah pengawasan dari segi hukum. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.

D. Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Wujud Pengawasan oleh Pengadilan

1. Putusan Pengadilan TUN

Perubahan yang mendasar dalam UU No. 5 tahun 1986 terletak pada Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5). Sehubungan dengan butir yang ke-empat tersebut yaitu masalah eksekusi, perlu disampaikan perkembangan baru revisi undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 116, UU No. 5 tahun 1986 berbunyi sebagai berikut:


UU No. 5 tahun 1986[6] UU No. 9 tahun 2004[7] Keterangan
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari;

 

(1)  Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;
(2) Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (2)  Dalam hal 4 (empat) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajibannya tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut;

 

(3)  Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;
(4) Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan;

 

(4)  Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi adminsitratif;
(5)  Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan dari Ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut; (5)  Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

(6)  Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal in kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 116 dari Undang-Undang Peradilan TUN yang lama menunjukkan bahwa tidak semua orang yang dikenai putusan pengadilan akan mau melaksanakannya dengan sukarela, sehingga kadang-kadang diperlukan upaya paksa.[8] Istimewanya dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang PTUN No. 8 Tahun 1986 adalah bahwa pelaksanaan putusan PTUN dimungkinkan adanya campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini presiden bertanggungjawab dalam pembinaan pegawai negeri/aparatur pemerintahan, agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menaati putusan pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.[9]

2. Perintah dalam Putusan Pengadilan TUN

Adanya revisi Pasal 116 dapat dikatakan merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (eksekusi) suatu Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.[10] Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan terbitnya berbagai putusan yang subtansi perintahnya berupa:

  1. kewajiban tergugat[11] (Pejabat Administrasi Negara) berupa a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan, yang seharusnya dikeluarkan.[12] Jika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
  2. upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa; dan atau
  3. sanksi adminsitratif;

Perintah pengadilan berupa nomor 2 dan 3 tersebut dikenakan jika tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

  1. diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan berupa nomor 2 dan 3.
  1. Kekuatan Memaksa Pasal 116

Pasal 116 dari ketentuan yang baru, yakni dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tampak secara gramatikal[13] telah menghapuskan peran instansi atasan dari pejabat administrasi negara yang digugat keputusannya. Penambahan sanksi muncul terutama pada ayat (5) yang memungkinkan pengadilan mengumumkan reputasi pejabat yang bersangkutan jika upaya paksa yang telah ditetapkan sebelumnya masih tidak dilaksanakan oleh tergugat. Perubahan tersebut dapat ditinjau sedikitnya dari dua hal, yaitu:

Pertama, dari konsep pengawasan intern secara hirarkis oleh instansi atasan dapat memungkinkan putusan pengadilan terlaksana  lebih kuat daya paksanya.[14] Hal tersebut lebih memungkinkan tergugat memiliki kekhawatiran kehilangan keberadaan jabatan administrasinya, yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan instansi atasan, daripada perintah pengadilan yang hanya seketika atau satu momen. Selain itu ditinjau dan segi saat/waktu dilaksanakannya, pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan Pemerintah, peran instansi atasan bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.[15]

Kedua, pengawasan dari segi hukum  dilakukan oleh hukum peradilan TUN ini memberikan penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Nampaknya semangat untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari intervensi eksekutif mempengaruhi perubahan Undang-Undang Peradilan TUN ini. Dihapuskannya peran instansi atasan dalam hubungannya dengan daya paksa putusan pengadilan nampaknya menjadi konsekuensi dari paradigma peradilan yang merdeka tersebut.

Menurut penulis hal tersebut tidak sepenuhnya tepat jika ditinjau dari apa yang dikemukakan oleh perubahan ketiga[16] UUD 1945, yang menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[17] Bagir Manan memberi cakupan kebebasan peradilan menjadi kebebasan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.[18] Terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan ekstra yudisial sebaiknya lebih tepat ditujukan ketika hakim berada dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, setelah putusan pengadilan keluar, tidak dapat terlepas dari sasaran putusan pengadilan adalah penilaian akan sah/tidaknya putusan administrasi negara. Kekuatan mengikat dan memaksa dari putusan yang memerintahkan tergugat untuk mencabut putusan yang disengketakan dapat lebih besar jika didukung dengan pengawasan yang bertujuan bersifat korektif dari instansi atasan.[19]

Penulis sependapat dengan Rozali Abdullah bahwa berhubung yang tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Peradilan  Tata Usaha Negara sangat bergantung kepada wibawa Pengadilan TUN dan kesadaran hukum para pejabat itu sendiri.[20] Ujung dari tindakan pengadilan yang paling jauh terhadap tergugat, yakni dengan diumumkannya di media massa nampaknya akan dipengaruhi juga oleh budaya hukum pejabat administrasi negara, terutama yang digugat tersebut. Arti dari Budaya hukum dimaknai Lawrence Friedman[21] sebagai ”…refers to public knowledge of and attitude and behavior patterns towards the legal system.” Dari pengertian yang dikemukakan Friedman, budaya hukum memasukkan administrasi negara sebagai elemen masyarakat yang harus dilihat sejauh mana memiliki pengetahuan, pola sikap dan pola kebiasaan terhadap hukum. Termasuk ke dalam hal ini adalah sikap mental dan tanggungjawab administrasi negara jika mendapat perintah pengadilan, bahkan jika reputasinya diumumkan di media massa sekalipun. Jika hal terakhir pun tidak mempengaruhi tergugat untuk melaksanakan perintah pengadilan, penilaian masyarakat sebagai respon dari pengumuman di media massa juga tidak dirasakan mengikat, maka tindakan atau peran dari instansi atasanlah yang seharusnya diharapkan dapat ditaati.

Beri tanggapan atas persamaan dan perbedaan ketentuan Pasal 116 dari kedua UU tersebut,

Kekuatan memaksa, hubungannya dengan landasan Peratun.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat dikemukakan secara singkat kesimpulan bahwa kekuatan memaksa dalam hal eksekutorial dari Pasal 116 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 masih menyimpan pertanyaan mengenai ketaatan tergugat terhadap perintah putusan pengadilan TUN. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh ketentuan dihapuskannya peran instansi atasan tergugat dalam rangka pentaatan terhadap putusan pengadilan atas Putusan administrasi negara yang disengketakan.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas  LPPL-Universitas Islam Bandung, Banung, 1995.

C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Cetakan kesembilan, 1992.

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Lawrence M. Friedman, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jurnal/Website

Efektivitas Eksekusi Pada Pasal 116 Uu No 5 Tahun 1986 Yang Telah Diubah Menjadi UU No 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, Blog, dalam http://albatrozz.wordpress.com/2008/08/21/efektivitas-eksekusi-pada-pasal- 116-uu-no-5-tahun-1986-yang-telah-diubah-menjadi-uu-no-9-tahun-2004-tentang-ptun/, diunduh pada 03/02/2009 19:47:58

Sudarsono, Upaya Memperkuat Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 277 Desember 2008

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman


[1] Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 

[2] Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004

[3] Sudarsono, Upaya Memperkuat Pelaksanaan Putusan Pada Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 277 Desember 2008, hlm.64.

[4] Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 70-75.

[5]

[6] UU PTUN merah

[7] UU PTUN Kansil

[8] Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 98.

[9] Ibid. hlm. 98-99.

[10] Efektivitas Eksekusi Pada Pasal 116 Uu No 5 Tahun 1986 Yang Telah Diubah Menjadi UU No 9 Tahun 2004 Tentang PTUN, Blog, dalam http://albatrozz.wordpress.com/2008/08/21/efektivitas-eksekusi-pada-pasal- 116-uu-no-5-tahun-1986-yang-telah-diubah-menjadi-uu-no-9-tahun-2004-tentang-ptun/, diunduh pada 03/02/2009 19:47:58

[11] Pasal 97 ayat (9) huruf a.

[12] Berdasarkan Pasal 3

[13] Pandangan secara gramatikal merupakan salah satu cara untuk memberi penafsiran terhadap peraturan, disamping 9 penafsiran lainnya, lihat C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid I Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Cetakan kesembilan, 1992,  hlm. 37.

[14] Kaitkan dengan pengawasan vertikal dari instansi atasan

[15] Jenis pengawasan dari Diana Halim dari segi waktu pelaksanaan pengawasan

[16] Pasal 24 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[17] Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[18] Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas  LPPL-Universitas Islam Bandung, Banung, 1995, hlm. 10

[19]

[20] Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan…, op.cit., hlm. 99.

[21] Lawrence M. Friedman, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 193.