Focused group discussion

Senin, 15 Desember 2008

Ruang Serba Guna (RSG), Lt. 3 Gd.Rektorat lama Universitas Padjadjaran

Catatan FGD Konstitusi

naskah tidak diedit, memungkinkan terjadi missing link antara pemikiran satu sama lain yang ditulis dalam catatan ini.


Pa Bagir:

Permasalahan menyikapi konstitusi setidak-tidaknya ada 3 faktor:

  1. Tidak mungkin ketentuan konstitusi tersebut dilaksanakan;
  2. Tidak memahami bagaimana melaksanakan konstitusi; dan
  3. Tidak mau melaksanakan apa yang diatur dalam konstitusi.

Untuk kemungkinan pertama, merupakan fenomena tingkah laku suprastruktur.

Untuk kemungkinan kedua, merupakan fenomena tingkah laku infrastruktur. Yang dimaksud adalah meliputi a) tingkah laku LSM, b) tingkah laku pers. Kalangan ini seolah-olah paling bebas di muka bumi. Pers membuat orang jadi pesimis, semua berita dengan pendekatan konflik; c) tingkah laku elit : dalam kampus dan luar kampus; d) buruh, tani, nelayan, paling sabar di Indonesia; e) masyarakat, mudah dieksploitasi.

Untuk kemungkinan yang ketiga, bagaimana hokum? Kita tidak pernah bicara pembangunan hokum, yang ada penegakan hokum. Pa bagir ingin Unpad seperti Pa Mochtar gagasannya. Apa pengaruh hkum untuk mendorong perubahan social, hanya terbatas pada melawan korupsi.

Semuanya itu, diharapkan agar kampus mengambil peranannya.

Kesimpulannya, kita butuh strong government, but not too strong, dan strong leadership. Modifikasi dari konsep itu adalah strong and responsive government. Salah satu untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran ini mungkin perlu mengundang unsure lemlit dan lembaga pengabdian masyarakat.

***

Pa Rusadi

Fungsi Konstitusi:

  • Mengatur masyarakat agar dapat bahagia;
  • Harus paham apa fungsinya supaya menjadi dasar pembentukan hokum. Hokum harus diabdikan pada manusia, bukan manusia manusia mengabdi pada hokum.
  • Kita sudah apatis, kehilangan tanggung jawab, termasuk refleksinya terhadap perubahan konstitusi. Asas fungsionalisme perlu diperhatikan dalam hal ini. Perubahan yang terlalu sering akan mengurangi sakrelisme sesuatu yang diubahnya. Jangan setiap kali tidak dijawab, harus ada perubahan.

**

Teori seharusnya menjadi penghubung antara hokum positif dengan pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam teori tersebut.

Mesostruktur menjadi cenderung berlebihan (dengan banyak komisi-komisi) untuk mencari peran di luar UUD.

Terjadi konflik berkelanjutan, harusnya BI menjaga jarak dengan berbagai lembaga (mesostruktur). Apa yang ditulis dalam UUD, sadar atau tidak menimpa.. kalau mau tertib UUD, jangan ada lembaga tandingan.

Bukan UUD nya yang diubah, tapi situasi yang mengitari UUD tidak tepat. Yang belum pas adalah sistem kepartaian. Ternyata jika dalam UUD, lebih mudah diubah komitmen yang dulu, tidak konsisten terlaksana.

Kapan mewujudkan infrastruktur yang menjadi proper?

Maurice Diuverger mengemukakan teori statiologi, yaitu ilmu tentang parpol. Dari Yunani kuno muncul juga cefologic, yaitu ilmu tentang pemilu.

Cefo statio parliamentology: teori ini sepanjang dapat dituangkan dalam UUD, semuanya dapat diprediksi.

Lantas mau kemana perpektif kita?

Ada simpul-simpul yang dapat masuk dalam publikasi.

Djojodiguno ……..

Cevo statio hybernology

Rupanya kita tidak punya “art” untuk memandang ke depan. Bagaimana konstitusi hokum di masa dating?

Infrastruktur harus disederhanakan, sesuai relnya. BPK merasa paling berkuasa dan paling berjasa, jadi merusak sistem. Semuanya rahasia dan tidak terbuka, kecuali oleh masyarakat jika dibuka.

Kapan saat yang tepat untuk melakukan perubahan? Kita harus menemukan “saat-saat yang mustari”

*****************************

Pa Dede Mariana

Secara mendasar kita dalam krisis konstitusi tapi tidak mau mengakui, terutama pada birokrasi. Reformasi yang menyusun birokrasi. Depkeu tidak tahu…

Berkaitan dengan usulan amandemen, kental urusan politik untuk berbagi kekuasaan. Kita dalam praktik bernegara terlalu personifikasi. Setuju-setuju saja DPDSecara mendasar kita dalam krisis konstitusi tapi tidak mau mengakui, terutama pada birokrasi. Reformasi yang menyusun birokrasi. Depkeu tidak tahu…

Berkaitan dengan usulan amandemen, kental urusan politik untuk berbagi kekuasaan. Kita dalam praktik bernegara terlalu personifikasi. Setuju-setuju saja DPD berubah, kecuali karena masih ketuanya Pa Ginanjar.

MPR, jika masih ada, join session. Sistem yang dijalankan hari ini terlalu membuka DPR. DPRD jika bicara SDM, terlalu jomplang. Menjadi eksekutif harus menurut pada “orang-orang bodoh yang berkuasa”. Sering kampus dipersalahkan, “mungkin Fisip dan FH tidak sejalan”. Kampus diam ketika orang-orangnya sedang di posisi.

Berikutnya adalah bagaimana implikasi sistem pemerintahan kita terumus dalam oligarki partai, walau regulasinya diorderkan ke kampus atau LSM.

Berikutnya paparan Pa Dede terepresentasi dalam slide presentasinya.

**************

Pa Gde

Setiap kali kita berbicara tentang perubahan konstitusi, “what for”? adakah relevansinya dengan kepentingan public? Walau sudah termuat semuanya dalam amandemen, betulkah rakyat menghendaki perubahan?

Apakah pikiran-pikiran dalam empat kali perubahan terdapat kepentingan langsung pada masyarakat?

Apa lantas tidak menjadi wadah bagi kepentingan sekelompok kecil? Jika kehendak kelima ini ada, apakah tidak harus untuk yang terakhir? Rajin sekali kita membuat perubahan. Selama ini terkesan menyisakan persoalan.

Sekurang-kurangnya sepuluh tahun ke depan tidak perlu diubah lagi. Ada dua hal:

  1. Kita selalu terjebak pada persoalan formal amandemen. Seolah-olah tanpa perubahan formal tidak dapat menjawab pertanyaan zaman.
  2. Empat kali perubahan, tidak terbangun sebuah check and balances yang dikehendaki, bahkan ada kemunduran daripada naskah asli. Misalnya ketika meletakkan kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR, presiden tidak punya hak veto kecuali faith a comply. Persoalannya bukan pada itu, kalau founding fathers seakan-akan ketika diubah pikiran-pikiran pendiri bangsa dikesampingkan, padahal ada reasoning-nya. Mengapa diletakkan pada presiden? Terlihat ada visi, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) untuk antisipasi.

******************

Bu Miranda

Melihat dari materi muatan konstitusi,

  • Ada meso struktur politik antara supra dan infrastruktur;
  • Berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia, hak ekonomi, social, dan budaya harus dipahami sebagai hak asasi. Amandemen harus menata kembali kekuasaan, bukan menjustifikasi kekuasaan. Selama perubahan dapat diprediksi, maka perubahan adalah perlu.

***************

Pa Asep Kartiwa

Persoalan dari fenomena kemungkinan perubahan konstitusi ini adalah bahwa dapatkah:

  1. Negara bisa menjauhi intervensi asing terhadap konstitusi?
  2. Mampukah diandalkan pada partai?

UUD di manapun kalau elit politik bertingkah laku seperti dalam pilar demokrasi, kita terlalu menyerahkan kepada partai. Itu perlu sekarang. Sinergiskan kekuatan-kekuatan yang ada. Fenomena yang ada mengindikasikan intervensi swasta terhadap government dengan dalih good governance. Pada kenyataannya juga bahwa partai didirikan tanpa ilmu pada saat pendiriannya.

*************

Pa Bagir

Wacana ini perlu dilanjutkan. Hendaknya Unpad bersuara beda, terutama Fisip dan FH. Tinggal bagaimana areanya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan tersebut harus hatti-hati. Fisip bias nilai bagaimana kemungkinan yang terjadi jika Pemilu dengan peserta pemilu sangat banyak. Kita ingin diketahui. Unpad seharusnya membuat MoU dengan pers.

**

Mahkamah Agung termasuk yang paling risau terhadap pengadilan tipikor. Fakultas Ekonomi diam saja di tengah krisis seperti ini.

*********************

Pa Rusadi

Penting sekali gaung kita didengar.  Perbedaan yang harus dijaga adalah secara akademik. Gejala wildwest memang masih ada. Maka dari itu harus diperhatikan:

  • Arah dan waktu yang jelas;
  • Tokoh sejarah lagi dinaikkan, membawa mission heritage yang lebih murni.

Kita tidak sadar bahwa semua dalam kendali mereka.