Archive for June, 2009

SULITNYA MENEMUKAN TEMPAT SAMPAH DI ALUN-ALUN KOTA BANDUNG

100_0380 100_0382

100_0392

Advertisements

“KEMUNGKINAN PERUBAHAN KELIMA UUD 1945”

Focused group discussion

Senin, 15 Desember 2008

Ruang Serba Guna (RSG), Lt. 3 Gd.Rektorat lama Universitas Padjadjaran

Catatan FGD Konstitusi

naskah tidak diedit, memungkinkan terjadi missing link antara pemikiran satu sama lain yang ditulis dalam catatan ini.


Pa Bagir:

Permasalahan menyikapi konstitusi setidak-tidaknya ada 3 faktor:

  1. Tidak mungkin ketentuan konstitusi tersebut dilaksanakan;
  2. Tidak memahami bagaimana melaksanakan konstitusi; dan
  3. Tidak mau melaksanakan apa yang diatur dalam konstitusi.

Untuk kemungkinan pertama, merupakan fenomena tingkah laku suprastruktur.

Untuk kemungkinan kedua, merupakan fenomena tingkah laku infrastruktur. Yang dimaksud adalah meliputi a) tingkah laku LSM, b) tingkah laku pers. Kalangan ini seolah-olah paling bebas di muka bumi. Pers membuat orang jadi pesimis, semua berita dengan pendekatan konflik; c) tingkah laku elit : dalam kampus dan luar kampus; d) buruh, tani, nelayan, paling sabar di Indonesia; e) masyarakat, mudah dieksploitasi.

Untuk kemungkinan yang ketiga, bagaimana hokum? Kita tidak pernah bicara pembangunan hokum, yang ada penegakan hokum. Pa bagir ingin Unpad seperti Pa Mochtar gagasannya. Apa pengaruh hkum untuk mendorong perubahan social, hanya terbatas pada melawan korupsi.

Semuanya itu, diharapkan agar kampus mengambil peranannya.

Kesimpulannya, kita butuh strong government, but not too strong, dan strong leadership. Modifikasi dari konsep itu adalah strong and responsive government. Salah satu untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran ini mungkin perlu mengundang unsure lemlit dan lembaga pengabdian masyarakat.

***

Pa Rusadi

Fungsi Konstitusi:

  • Mengatur masyarakat agar dapat bahagia;
  • Harus paham apa fungsinya supaya menjadi dasar pembentukan hokum. Hokum harus diabdikan pada manusia, bukan manusia manusia mengabdi pada hokum.
  • Kita sudah apatis, kehilangan tanggung jawab, termasuk refleksinya terhadap perubahan konstitusi. Asas fungsionalisme perlu diperhatikan dalam hal ini. Perubahan yang terlalu sering akan mengurangi sakrelisme sesuatu yang diubahnya. Jangan setiap kali tidak dijawab, harus ada perubahan.

**

Teori seharusnya menjadi penghubung antara hokum positif dengan pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam teori tersebut.

Mesostruktur menjadi cenderung berlebihan (dengan banyak komisi-komisi) untuk mencari peran di luar UUD.

Terjadi konflik berkelanjutan, harusnya BI menjaga jarak dengan berbagai lembaga (mesostruktur). Apa yang ditulis dalam UUD, sadar atau tidak menimpa.. kalau mau tertib UUD, jangan ada lembaga tandingan.

Bukan UUD nya yang diubah, tapi situasi yang mengitari UUD tidak tepat. Yang belum pas adalah sistem kepartaian. Ternyata jika dalam UUD, lebih mudah diubah komitmen yang dulu, tidak konsisten terlaksana.

Kapan mewujudkan infrastruktur yang menjadi proper?

Maurice Diuverger mengemukakan teori statiologi, yaitu ilmu tentang parpol. Dari Yunani kuno muncul juga cefologic, yaitu ilmu tentang pemilu.

Cefo statio parliamentology: teori ini sepanjang dapat dituangkan dalam UUD, semuanya dapat diprediksi.

Lantas mau kemana perpektif kita?

Ada simpul-simpul yang dapat masuk dalam publikasi.

Djojodiguno ……..

Cevo statio hybernology

Rupanya kita tidak punya “art” untuk memandang ke depan. Bagaimana konstitusi hokum di masa dating?

Infrastruktur harus disederhanakan, sesuai relnya. BPK merasa paling berkuasa dan paling berjasa, jadi merusak sistem. Semuanya rahasia dan tidak terbuka, kecuali oleh masyarakat jika dibuka.

Kapan saat yang tepat untuk melakukan perubahan? Kita harus menemukan “saat-saat yang mustari”

*****************************

Pa Dede Mariana

Secara mendasar kita dalam krisis konstitusi tapi tidak mau mengakui, terutama pada birokrasi. Reformasi yang menyusun birokrasi. Depkeu tidak tahu…

Berkaitan dengan usulan amandemen, kental urusan politik untuk berbagi kekuasaan. Kita dalam praktik bernegara terlalu personifikasi. Setuju-setuju saja DPDSecara mendasar kita dalam krisis konstitusi tapi tidak mau mengakui, terutama pada birokrasi. Reformasi yang menyusun birokrasi. Depkeu tidak tahu…

Berkaitan dengan usulan amandemen, kental urusan politik untuk berbagi kekuasaan. Kita dalam praktik bernegara terlalu personifikasi. Setuju-setuju saja DPD berubah, kecuali karena masih ketuanya Pa Ginanjar.

MPR, jika masih ada, join session. Sistem yang dijalankan hari ini terlalu membuka DPR. DPRD jika bicara SDM, terlalu jomplang. Menjadi eksekutif harus menurut pada “orang-orang bodoh yang berkuasa”. Sering kampus dipersalahkan, “mungkin Fisip dan FH tidak sejalan”. Kampus diam ketika orang-orangnya sedang di posisi.

Berikutnya adalah bagaimana implikasi sistem pemerintahan kita terumus dalam oligarki partai, walau regulasinya diorderkan ke kampus atau LSM.

Berikutnya paparan Pa Dede terepresentasi dalam slide presentasinya.

**************

Pa Gde

Setiap kali kita berbicara tentang perubahan konstitusi, “what for”? adakah relevansinya dengan kepentingan public? Walau sudah termuat semuanya dalam amandemen, betulkah rakyat menghendaki perubahan?

Apakah pikiran-pikiran dalam empat kali perubahan terdapat kepentingan langsung pada masyarakat?

Apa lantas tidak menjadi wadah bagi kepentingan sekelompok kecil? Jika kehendak kelima ini ada, apakah tidak harus untuk yang terakhir? Rajin sekali kita membuat perubahan. Selama ini terkesan menyisakan persoalan.

Sekurang-kurangnya sepuluh tahun ke depan tidak perlu diubah lagi. Ada dua hal:

  1. Kita selalu terjebak pada persoalan formal amandemen. Seolah-olah tanpa perubahan formal tidak dapat menjawab pertanyaan zaman.
  2. Empat kali perubahan, tidak terbangun sebuah check and balances yang dikehendaki, bahkan ada kemunduran daripada naskah asli. Misalnya ketika meletakkan kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR, presiden tidak punya hak veto kecuali faith a comply. Persoalannya bukan pada itu, kalau founding fathers seakan-akan ketika diubah pikiran-pikiran pendiri bangsa dikesampingkan, padahal ada reasoning-nya. Mengapa diletakkan pada presiden? Terlihat ada visi, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) untuk antisipasi.

******************

Bu Miranda

Melihat dari materi muatan konstitusi,

  • Ada meso struktur politik antara supra dan infrastruktur;
  • Berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia, hak ekonomi, social, dan budaya harus dipahami sebagai hak asasi. Amandemen harus menata kembali kekuasaan, bukan menjustifikasi kekuasaan. Selama perubahan dapat diprediksi, maka perubahan adalah perlu.

***************

Pa Asep Kartiwa

Persoalan dari fenomena kemungkinan perubahan konstitusi ini adalah bahwa dapatkah:

  1. Negara bisa menjauhi intervensi asing terhadap konstitusi?
  2. Mampukah diandalkan pada partai?

UUD di manapun kalau elit politik bertingkah laku seperti dalam pilar demokrasi, kita terlalu menyerahkan kepada partai. Itu perlu sekarang. Sinergiskan kekuatan-kekuatan yang ada. Fenomena yang ada mengindikasikan intervensi swasta terhadap government dengan dalih good governance. Pada kenyataannya juga bahwa partai didirikan tanpa ilmu pada saat pendiriannya.

*************

Pa Bagir

Wacana ini perlu dilanjutkan. Hendaknya Unpad bersuara beda, terutama Fisip dan FH. Tinggal bagaimana areanya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa perubahan tersebut harus hatti-hati. Fisip bias nilai bagaimana kemungkinan yang terjadi jika Pemilu dengan peserta pemilu sangat banyak. Kita ingin diketahui. Unpad seharusnya membuat MoU dengan pers.

**

Mahkamah Agung termasuk yang paling risau terhadap pengadilan tipikor. Fakultas Ekonomi diam saja di tengah krisis seperti ini.

*********************

Pa Rusadi

Penting sekali gaung kita didengar.  Perbedaan yang harus dijaga adalah secara akademik. Gejala wildwest memang masih ada. Maka dari itu harus diperhatikan:

  • Arah dan waktu yang jelas;
  • Tokoh sejarah lagi dinaikkan, membawa mission heritage yang lebih murni.

Kita tidak sadar bahwa semua dalam kendali mereka.

PELAYANAN PUBLIK KURANG BAIK? DILARANG MENGELUH

Surat elektronik Ibu Prita mungkin hanya satu dari sekian banyak ungkapan-ungkapan masyarakat pada media semacam surat pembaca atas potret pelayan publik di negeri ini. Banyak juga lontaran keluhan masyarakat yang ditujukan baik pada pelayanan perbankan, ketersediaan dan harga bahan bakar, operator telepon selular dan internet, bahkan terhadap pusat perbelanjaan. Semua itu terbiasakan sebagai suatu fenomena interaksi antara masyarakat pengguna dengan penyedia barang dan jasa melalui ruang publik seperti media massa.

Mungkin juga terdapat beragam sudut pandang terhadap kasus Ibu Prita yang mengajukan keluhan malah berbalik menjadi tersangka atas tindakan pencemaran nama baik. Sebuah stasiun TV, Jumat Pagi menampilkan talkshow yang melihatnya dari sisi pembahasaan sebuah keluhan (complaint). Dikemukakanlah oleh salah satu nara sumber bahwa jika mengemukakan sebuah keluhan harus menggunakan etika bahasa. Selain itu dikatakan bahwa  kematangan berbahasa pun harus dibiasakan, dan sebagainya. Yang memunculkan pertanyaan justru adalah apakah sesuatu yang signifikan membahas peristiwa yang membuat seseorang yang sedang terguncang setelah pelayanan kesehatan yang dialaminya, hanya dari “cara berbahasa”? mungkin perlu suatu penelitian yang mengkaji apakah ada penyampaian keluhan dari masyarakat yang beretika sempurna dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apakah setiap masyarakat harus belajar berbahasa sebelum menyampaikan keluhan? Penulis melihat bahwa tuntutan tersebut lebih signifikan jika ditujukan pada akademisi dan publik figure seperti pejabat atau artis, daripada seorang warga yang sekarat karena harus memberikan jaminan tanggungjawab terlebih dahulu sebelum dilayani oleh suatu rumah sakit, misalnya? Justru barangkali mana ada suatu keluhan disampaikan tanpa kelugasan, tanpa penderitaan, atau tanpa rasa kecewa di balik tulisan keluhan tersebut?

Penulis memandang bahwa kasus ini sebaiknya sama-sama dipandang dari kualitas pelayanan publik, perlindungan hak-hak pengguna barang dan jasa, dan upaya pemenuhan hak asasi secara prosedural. Pertama, menyangkut pelayanan publik. Saat ini sudah menjadi suatu trend yang tidak dapat dihindari bagi suatu instansi swasta untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Di dalamnya suatu instansi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip termasuk akuntabilitas dan transparansi. Memperhatikan kualitas pelayanan kepada pengguna barang dan jasa tentu menjadi sangat penting. Kedua, menyangkut perlindungan hak-hak pengguna barang dan jasa. Yang cukup mendasar terkait hal ini adalah bahwa penyedia barang dan jasa harus memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal substantive mengenai pelayanan yang ditawarkannya. Informasi yang diminta Ibu Prita terhadap kondisi medisnya tentu menjadi kepentingan yang mendasar, karena menyangkut apa yang dideritanya. Ketiga, menyangkut upaya pemenuhan hak asasi secara procedural. Pada perkembangannya aktor yang memegang peranan untuk memberikan pemenuhan hak asasi, hak atas kesehatan misalnya, bukan saja negara tetapi juga korporasi. Hak asasi procedural dalam hal ini penting menyangkut bagaimana pemenuhan suatu hak diterapkan dalam proses yang mungkin berjenjang dan melalui tahap-tahap tertentu. Tidak saja hak atas kesehatan yang terkandung dalam kasus Ibu Prita, tetapi juga hak atas informasi, terutama menyangkut kepentingan dirinya mengenai tindakan medis apapun yang akan diberikan atau hasil pemeriksaannya.

Respon yang reaktif dari RS Omni untuk menuntut Ibu Prita dalam proses pengadilan atas tindakan pencemaran nama baik bahkan menggunakan UU ITE yang baru efektif tahun 2010, akan menjadi preseden bahwa keluhan masyarakat akan menjadi bomerang.  Pada masa Orde Baru, jika pemerintahan dikritik dengan ungkapan apapun akan dengan sesukanya dijadikan alasan sebagai tindakan subversive dan menggoyang kewibawaan pemerintah. Saat ini, aktor yang seharusnya turut serta memberikan pemenuhan hak asasi manusia justru akan dengan sangat mudah memiliki senjata UU ITE untuk membungkam siapapun yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan terhadap pengguna barang dan jasa.

Dapat dibayangkan jika keadaan ini tidak disikapi secara proporsional oleh para penegak hukum masyarakat akan dipaksakan dirinya untuk menerima kedzaliman siapapun terhadap dirinya. Mereka tidak akan dapat menyampaikan keluhan jika isi gas yang dibeli kurang dari setengah tabung. Begitu pula jika hendak menyampaikan keluhan kepada penyedia akses internet karena merasa dirugikan atas tagihan yang pelayanannya tidak dapat dipergunakan. Dapat juga terjadi jika pada produk makanan yang tercantum peringatan akan komposisi zat yang ada di dalamnya, masyarakat cukup menerima dengan konsekuensi penyakit yang timbul akibatnya.

Yang terjadi setelah itu adalah bahwa boleh saja masyarakat menyampaikan keluhan atas pelayanan yang tidak memuaskan dengan kesiapan beberapa hal. Pertama, masyarakat harus kursus beretika bahasa dalam menyampaikan keluhan, walaupun begitu kursus selesai begitu pula keluhannya sudah out of date. Sedapat mungkin jika menyampaikan keluhan harus dengan ungkapan-ungkapan diplomatis dan pujian-pujian, walaupun keluhannya menjadi tidak dapat dimengerti. Kedua, seorang yang menyampaikan keluhan harus sehat jasmani dan rohani, karena akan menghadapi tuntutan pengadilan baik secara perdata ataupun pidana. Ketiga, tentu saja mempunyai banyak uang. Biasanya tuntutan atas tindakan pencemaran nama baik akan meminta sejumlah nilai rupiah yang mungkin setara dengan modal seorang caleg.

Kalau sedikitnya ketiga hal itu tidak dimiliki, harus dipikir-pikir lagi untuk menyampaikan keluhan, apakah menyangkut pelayanan perbankan, tagihan listrik, tagihan telepon, penyedia jasa perjalanan termasuk pelayanan oleh suatu maskapai pesawat, dan sebagainya. Orang kecewa, sakit, miskin, bukan ahli bahasa, bukan penguasa, bukan pengusaha, atau apapun predikat marjinal lainnya, dilarang mengeluh. Biarlah negeri ini semakin rimbun dengan belantara bersama dengan pertumbuhan hukum rimbanya, sementara para pemimpin menyibukkan diri dengan persoalan bagaimana memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.**


[1] Penulis  anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) Fakultas Hukum Unpad

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi tambahan Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan

Kelas:

Dosen

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.

Inna Junaenah

Bagir Manan mengemukakan pula tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:[1]

  1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi[2]:

a. Fungsi penciptaan hukum.

Penciptaan hukum (rechtschepping) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum  dilakukan atau terjadi melalui  beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena:

i)  Sistem hukum Indonesia – gebagai akibat sistem hukum Hindia Belandia – lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk  sistem hukum tertulis (geschrevenrecht, written law).

ii) Politik pembangunan hukum nasional mengutamnakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai Instrumen utama. Bandingkan dengan hukum yurisprudensi dan  hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana (dapat direncanakan).

b. Fungsi pembaharuan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen  yang
efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan Sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi. Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional  (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak
sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.[3]

c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum[4]

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem
hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum
kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya lslam) dan sistem hukum nasional”.[5]

Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Fungsi kepastian hukum

Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupaken asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (hendhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan depat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

i)         Jelas dalam perumusannya (unambiguous).

ii)        Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sietematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan  bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara herbagrii peraturan perundang-undangan.

iii)       Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.
Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa
yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak
berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum -baik
dalam  arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum[6] Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.


[1] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, op.cit. hlm. 47.

[2] Ibid. hlm. 17-20.

[3] Bagir Manan, Sleten, Perundang-undangan Indonesia, op.cit. hlm. 6 dst.

[4] Pluralisme hukum harus dibedakan antara pluralisme sistem hukum dan pluralisme kaidah hukum. Di Indonesia terdapat pluralisme  baik pada sistem hukum maupun kaidah hukum. Pluralisme sistem hukum karena berlaku sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Pluralisme kaidah hukum misalnya ada perbedaan hukum yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Luar Jawa-Madura. Pluralisme kaidah hukum dapat terjadi dalam satu sistem hukum, karena kebutuhan tertentu.

[5] Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, 1994, hlm. 6 dst.

[6] Reed Dickerson, op.cit. hlm.6.

catatan: naskah tidak diedit

Bagir Manan mengemukakan pula tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:[1]

  1. Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi[2]:

a. Fungsi penciptaan hukum.

Penciptaan hukum (rechtschepping) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum  dilakukan atau terjadi melalui  beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (doktrin) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena:

i)  Sistem hukum Indonesia – gebagai akibat sistem hukum Hindia Belandia – lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk  sistem hukum tertulis (geschrevenrecht, written law).

ii) Politik pembangunan hukum nasional mengutamnakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai Instrumen utama. Bandingkan dengan hukum yurisprudensi dan  hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana (dapat direncanakan).

b. Fungsi pembaharuan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen  yang
efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan Sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi. Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional  (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak
sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.[3]

c. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum[4]

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem
hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum
kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya lslam) dan sistem hukum nasional”.[5]

Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Fungsi kepastian hukum

Kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty) merupaken asas penting dalam tindakan hukum (rechtshandeling) dan penegakan hukum (hendhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan depat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

i)         Jelas dalam perumusannya (unambiguous).

ii)        Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sietematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan  bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara herbagrii peraturan perundang-undangan.

iii)       Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.
Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa
yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak
berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum -baik
dalam  arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum[6] Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

  1. Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:[7]
    1. Fungsi perubahan

Telah lama  di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (law as social engineering).[8] Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk  untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

  1. Fungsi stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem soeial budaya yang telah ada.

c.  Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan
sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).
Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.


[1] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, op.cit. hlm. 47.

[2] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, op.cit., hlm. 17-20.

[3] Bagir Manan, Sleten, Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta, 1993, hlm. 6 dst.

[4] Pluralisme hukum harus dibedakan antara pluralisme sistem hukum dan pluralisme kaidah hukum. Di Indonesia terdapat pluralisme  baik pada sistem hukum maupun kaidah hukum. Pluralisme sistem hukum karena berlaku sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Pluralisme kaidah hukum misalnya ada perbedaan hukum yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Luar Jawa-Madura. Pluralisme kaidah hukum dapat terjadi dalam satu sistem hukum, karena kebutuhan tertentu.

[5] Bagir Manan, Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, 1994, hlm. 6 dst.

[6] Reed Dickerson, op.cit. hlm.6.

[7] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, op.cit, hlm. 21-22.

[8] Ajaran ini berasal dari Roscoe Pound. Di Indonesia dipopulerkan oleh Prof. Mochtar Kusuaatmadja.