CONSTITUTIONAL LAW
Prof. John B. Attanasio
Dean of William Hawley Atwell

Professor of Constitutional Law

dsc00277

Dedman School of Law

South Methodist University-USA

Bandung, 19 April 2009

Naskah tidak diedit

interpreter:

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D

Widati Wulandari, S.H., LL.M.

dsc00290

disampaikan dalam acara

DISTINGUISHED GLOBAL ALUMNUS AWARD

Dari SMU-Dedman School of Law- Dallas
Kepada Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., M.CL., CN.

Gd. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung-Indonesia

5 ide tttg HTN di –bbrp Negara HTN di AS tdk ambil pemikiran2 timur, melainkan barat utk membangun konstitusi dinAS. Bahkan HTN AS dikembangkan dr system HTn di Inggris dan Eropa, seperti dari John Locke. Karenanya agak kurang tepat utk mengatakan HTN diAS diambil dari 5 paradigma, krn sebetulnya banyak. AS adalah Negara pertama yg menetapkan ide2 ini di konst sj, tp jg di praktik. Kita bias klihat sebagai hyukum yg supreme. Konst As bukan suatu yg utopia. Hk As, byk diyakini ideal. Tdk ada yg sempurna, hanya berdasarkan kenyataan2hidup di masyarakat. Baik mereka percaya atau tidak terhadap Tuhan, 70% pembentuk konst AS tdk relijius. Mereka org 2 pragmatis. Mereka percaya tdk dpt membangun sesuatu yg ideal. Tampaknya mrk setuju Churchill bhw demokrasi adlh bentuk buruk dr pemerintahan, tetapi yg lainya lebih buruk. Kita lht sebagai pyramid. Puncak adalah konstitusi, tengah pemerintah, dan bawah masyarakat. Konstitusi di puncak artinya harus dihormatiu dan mjd dasar hokum tertinggi. Jika ada konflik dgn konstitusi maka konstitusi hrs diutamakan. Termasuk prinsip2 hk internasional, jiuka bertentangan dg konstitusi maka harus konst hrs diutamakan. Dlm pengertian level 2, pemerintah. Konstitusi mengatur pemerintah. Masyarakat di paling bawah, krn masy diatur oleh pemerintah di bwh pembatasan konstitusi. Pemerintah bebas mengatur masyarakat dalam batasan2 yg ada dlm konstitusi., jika mengatur kebebasan untuk berbicara, bertentangan dengan konstitusi. Faktanya konstitusi tdk langsung mengatur masyarakat, namun melalui pemerintah. Cara melihat kponstitusi seperti pyramid. Cara yg kedua adalah oval. Konstiutusi membatasi dan mengatur ruangmasyarakat utk mengatur hidupnya. Ruang dalam konstitusi itu sebenarnya pemerintah tdk blh campur tangan. Misalnya pemerintah membuat peraturan yg menjamin kebebasan beragama, jamin wilayah pribadi masyarakat. Konst hy melindungi dan membuat satu ruang yg bebaskan masy yg mengatur dirinya sendiri, khususnya utk membangun interaksi, hubungan2. Fondasi masyarakat adalah konstitusi, itu yg hendak sy katakana. Tema kedua adalah hard law. Setiap prinsip, dapat enforceble atau tidak enforceable, dapat ditegakkan atau tdk dpt ditegakkan melalui pengadilan. Dipersilahkan jika ada pertanyaan. …. Ide ttg penegakan hokum di As sama saja di Indonesia, yaitu melalui pengadilan. Berbeda dengan Negara civil law system, pendidikan di AS lebih Focus terhadap pendapat hokum. Pendidikan hk AS lebih ditekankan utk membangun argument hokum, krn lebih mengutamakan yurisprudensi. Yg dimaksud dgn hardlaw, dlm konsteks AS adl hk yg dpt ditegakkan di pengadilan. Konstitsi pd dasarnya campuran dari hardlaw dan ide bernegara, aspirasi. Di satu sisi secara ekstreme, dalam konstitusi ada hokum yg dapat ditegakkan, ada juga di sisi lain, merupakan ide-ide, atau aspirasi. Kh di AS. Pembanding, konstitusi Uni Soviet ada sederetan hak, namun tdk ada mekanisme untk dapat ditegakan. Di AS, sekitar 80 % adlah hk yg dpt ditegakkan. Pertama bahwa, Konstitusi AS seperti pyramid dan oval, yg kedua sebagian besar dapat ditegakkan. Topic ketiga, konst AS terdapat proses, atau prosedur. Sebagai contoh, amandemen AS adl ttg beracara. Pemerintah hrs menghormati suatu aturan sebelum ditegakkan. Bila polisi melakukan penggeledahan ke rumh tersangka, ada barang bukti, namun jika proses dan barang bukti bertentangan dengan hokum, dapat dikesampingkan oleh hakim. Konst bukan mementingkan hasil pengadilan, tapi juga proses bgmn hokum ditegakkan. Profd University katakana, bhw dia lebioh mengutamakan proses, apa yg dibawa mhs ke meja. Cara sama pentingnya dengan hasil. Umumnya dikatakan bhw jika pemerintahan yg membenarkan mengutamakan hasil tanpa pedulikan hasil, cenderung dikatakan sbg pemerintahan yg dictator. Salah satu contoh, jika pemerintah yg mengatakan “kita dpt masyarakat yg dicita-citakan jika membunu banyak orang”. Salah satu pemikiran yg akan dikemukakan adlah dari Immanuel Kant. Menurut Kant dlm teori kategoro imperative, tujuan dan hasiul adalah sama pentingnya. Tetapi proses jg tdk blh terlalyu dipentingkan, keduanya hrs seimbang. Kadang jika proses diperhatikan secara berlebihan akan menunjukkan ketidakmampuan. Tema keempat adalah bhw konst AS menekankan pada hak 2 individu. Konst AS merpk kons pertama yg mengakui HAM, yg membentyuknya mjd hokum. Tema ini kelihatannya paling mudah dikemukakan, namun paling kompleks utk dilaksanakan. As, seperti Indonesia adalah Negara demokrasi yg melindungi HAM siapa? Bukankah pengadilan? Pada kenyataannya pengadilan melindungi HAM dari pemerintah. Siapa pemerintah? Pemerintah juga adalah masyarakat. Kenyataannya ketika HAM dilindungi oleh pengadilan, kita meletakkan indiovidu terhadap masyarakat, jadi kita melindungi hakl individu terhadap masyarakat. Pd dasarnya hakim yg tdk dipilih bias saja membatalkan satu policy yg dibuat oleh satu badan yg anggotanya dipilih oleh parlemen. Kita tdk akan melihat bahwa bu meike kampanye diluar utk menjadi hakim. Bgmn mungkin jk kita mengatakan di Negara demokrasi hakim yg tdk dipilih bs membatalkan putusan lembaga yg anggotanya dipilih. ini disebut sebagai dilemma kontra mayoritas. Di AS hy 6 orang hakim yg dapat membatalkan hokum yg dobentuk oleh masyarakat melalui parlemen. 6 org dapat membatalkan kehendak semua orang di suatu Negara. Ini adalah maslah judicial review. Sampai saat ini belum ada solusi dari dilemma kontra mayoritas ini. Ini problem dari Negara demokrasi. Prof Mieke: apa intinya? Haruskah hakim dipilih? Di AS, hakim diusulkan oleh presiden ke parlemen. Jika di suatu Negara tdk ada orang terpilih dan terpoercaya, lalu bagaimana demokrasi dijalankan? Harus ada rasionalisasi mengapa hakim dapat memegang kekuasaan yang besdar itu. Kami menulis ratusan artikel utk mempertahankan system ini. Dlm demokrasi konstitusional kita kihat hal yg melindungio hak2 minoritas. Poin itu tdk menyelesaikan maslaha, seolah dengan membuat lingkaran mjd segi empat. Dilemma kontra mayoritas seklarang masih eksis walaupun banyak pemikiran yg berusaha menawarkan solusinya. Kita tahu adanya hak2 minoritas, yg harus dilindungi oleh unsure non demokratis, yaitu pengadilan. Meskipun demikian, jika pengadilan memiliki kekuasaan yg terlalu besar, tetap saja tdk dpt dikatakan demokrastis. Jika tdk ada system judicial, itu adalah Negara mobokrasi. Karena tdk ada cara teoritis utk menyelesaikannya, lembaga tersebut dalam prosesnya harus menahan diri (self restrain). Akan menarik kita thd komplesitas interpretasi. Parlemn kadang harus menghindari agar kekuasaannya tdk terlalu besar. Kita masih bicara pada topik keempat. Beberapa pemikir: rule of law dan demokrasi adalah saling melengkapi, yg lainnya sama saja. Kedua ide itu tdk benar. Ada bbrp pemikiran bhw rule of law dan demokrasi saling membantu. Rule of law adalah dasar dari demokrasi. Kenyataannya…. Jauh sebelum dibangun system pemerintahan yg demokratis ada system peradilan. Sy blm tahu apakah dlm sejarah adakah system domkaraasi pd pemerintahan ada terlebih dahuku sebelum peradilan. Rule of law mestulah menjadi syarat kondisi awal bagi demokrasi. Setelah masyarakat demokratis terbentuk, muncullah dilemma kontra mayoritas tersebut. Jadi tema keempat ini paling mudah dikatakan, namun paling sulit dilaksanakan. Kelima, Hal yg paling penting adalah bhw konstitusi membahas pembagian kekuasaan. Ide utama konstitusi adalah bgmn membagi kekuasaan, bukan melindungi hak indiovidu. AS dulu jajahan Inggris, memberontak, mereka dulu adalah org 2 yg revolusioner. Mereka membebaskan diri dari Inggris krn saat itu melihat raja begitu kuat. Karena para pendiri Negara AS dan pembentuk Konstitusi percaya, bhw kekuasaan absolute akan represif thd masyarakat. Ada 3 cara di AS pembagian kekuasaan di AS. 1) statis, 2) dinamis. Yg pertama, statis yg pertama, kekuasaan horizontal, yang kedua pembagian kekuasaan secara vertical, antara pemerintah pusat dan pemerintahan lokal. Kita katakanb itu statis, karena hanya membagikan kekuasaan thd satuan/lapisan kekuasaan. Walaupun demikian, itu tidak semudah pembagian pertama (eks, yud, leg). Di Indonesia lebih rumit. Kenyataanbnya pemerintah eksekutif lebih berpengaruh pd kebijaksanaan public. Sementara itu, lembaga legislative gunakan kekuasaannya dgn membuat UU, tdk speeti kekuasaan ekseskutif menggunakan kekuasaannya. Smntr itu pemegang kekuasaan yudikatif membuat putusan dari kekuasaanya. Kenyataanya eksekutif membuat aturan, legislative pun membuat UU. Jadi tdk sesederhgana pada awalnya. Jika statis, kita tahu, apa dan siapa yg mengerjakan. Setelah itu ada dinamika. Yaitu kita sering kita kenal dgn checks and balances. Kita bias lihat system AS dalam bentuk table. …. Presiden dapat mengajukan RUU kepada kongres, kongres bias terima/tolak. Kembalikan, presiden pun dapat mem-veto. Detilnya tdk penting, hanya perlu dikatakan bagman cheks and balances terjadi: secara hokum dan politis. Di Indonesia, …. Pemerintah pusat memberikan perinta ke pemda, itu legal. Namun daerah tdk mau melaksanakan, itupun checks and balances namun secara politis, dari atas ke bawah. Pembagian kekuasaan pun membawa bahaya, misal di AS telah terjadi perang sipil. Untuk menyimpulkan kembali, ide dasar ketn-an di AS: revolusioner dan humanistic. Dibacakan: Madison katakana” kepentingan setiap manusia hharus punya hubungan dari …. Suatu tempat. Ini adalah refleksi dari sesuaatu kenyataan manusia yg alamiah, adalah keharusan, utk melawan kesewenang-wenangan pemerintah. Untuk apa pemerintah ada, adalah sebagai cerminan pemenuhan alamaiah dari manusia. Madison melihat politik sebagai sesuatu yg agung. Jika saja manusia adalah malaikat, pemerintah tdk diperlukan. Konst AS memang agak gila, sampai 1921 Tdk ada hak pilih bagi perempuan. Sebetulnya di bbrp Negara bagian ada, namun di konst federal tdk ada. Persoalannya, adalah 1) kita harus memungjinkan masyarakat utk mengontrol yg diperintah 2) pemeriontrah hrs mengontrol dirinya sendiri. Ketergantungan pemerintah thd masy tdk dpt dipungkiri sbg control dasar thd pemerintahg. Berdasarkan pengalaman, mengajarkan kita bahwa adalah keharusan adanya auxiliary precaution (kehati-hatian). Jika masyarakat sebagian baik dan jahat, maka pemerintah harus mengontrol terhadap kemungkinan sisi buruk tersebut. Salah satu ide konstitusi AS, mengutamankan konstitusi daripada hokum internasiopnal. Pa gusman tanyakan apakan AS internasionalis atau nasionalis? Dijawab bahwa di Konst As dimungkinkan menyerap norma hokum internasional, namun dengan pendekatan nasionalis. Diangkat kasus dari uni eropa (sebagai pemgecualian), krn. As long as I know, US konstit does expl mention judicial review, and no amendment on it. My question is why? Is that a reflexion of rule of law, or what. I wonder your opinion as an American. Yale: kekuasaan yudisial, bukan judicial review, dan itu sudah termasuk.