Resume Catatan perkuliahan Prof Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

dsc003052

Rabu, 4 Maret 2009

10.30-16.10.

Program Pascasarjana Unpad, S2 Reguler

Ilmu Hukum, Kajian Hukum Ketatanegaraan, Angkatan 2007

catatan: naskah tidak diedit. Diperkenankan bagi rekan-rekan yang bersangkutan dengan mata kuliah ini untuk melengkapi.

A. HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Presentasi

1.Safiudin

Topik: Jaminan Konstitusional Hak Atas Pendidikan

Pertanyaan Prof Gde: mengapa pendidikan dikatakan sebagai hak?

Perlu pemahaman mengenai hak-hak apa saja yang dikategorikan asasi atau tidak.

Komentar:

Seharusnya komitmen pemenuhan hak atas pendidikan dibangun sejak berdirinya Negara, seperti yang dicontohkan jepang.

Edra: adakah dasar teori pencantuman 20% dalam konstitusi?

2. Zenal

KLONING DALAM HAM

Macam-macam cloning…

Self determination?

Prof: itu dalam konteks nation, kelompok, bukan pribadi, jadi adalah merupakan masalah yang berbeda.

Tanya prof:

Betulkah cloning adalah ciptaan manusia?

Lihat dulu perspektifnya. Jika dilihat sebagai hak, hal tersebut, adalah hak orang utk mengembangkan diri, dsb.

Batasi rumusannya terhadap HAM. Kalo dibatasi antara ham individual dan ham kelompok, boleh.

Definisi ham, apakah tdk dikelilingi oleh suatu koridor?

Perspektif ketika penulis menyatakan tidak setuju, adalah berdasarkan perspektif yang lain, yaitu moral, dan agama. Bahwa kemudian cloning berdampak, itu soal lain.

Zenal: apakah jika ini dibahas, masihkah relevan dengan perspektif HAM?

Prof: masih, asal konsisten

Inna Tanya: apakah self determination masih relevan selain dalam konteks suatu Negara untuk merdeka?

Bagaimana dengan hubungannya bahwa jika suatu ham dikurangi akan berkurang hakikat sebagai manusia.

3. Inna

Komentar Prof:

Intinya adalah pengembangan community development menjadi CSR.

Menjadi tidak mudah untuk saat ini, karena dilematis ketika Indonesia terpuruk, untuk mengatasi krisis ekonomi. Di sati sisi harus mendatangkan investor, di sisi lain, kalangan pengusaha harus:

· Break even point;

· Survive;

· Mencari keuntungan.

Dalam kondisi itu perusahaan sulit memenuhi, tidak mudah, padahal aturannya mengharuskan seperti tanggung jawab itu.

Pemenuhan terhadap pegawainya pun belum konsisten. Survive saja masih bagus. UMR saja msh mjd persoalan,. Beranikah pemerintah bertindak tegas? Ini menjadi tidak mudah.

Ditindak, investor hengkang, tidak ditindak, seperti itu….

Umumnya perusahaan di daerah adalah menengah ke bawah.

Menjadi pertaruhan terhadap ekonomi makro. Investor mau menanamkan investasinya kalau ada jaminan keamanan, dan kemudahan.

4. Edra

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT

PP 50/1970

Kalo ditarik ke legal policy, ada ketentuan sepanjang masih nyata-nyata ada…. (pasal 18 UUD 1945). Ketika di dalamnya terdapat pengaturan, pengkavlingan hutan, tidak menyentuh hutan ada yg sebelumnya sudah ditempati jauh-jauh hari. Persoalannya, bagaimana benturan kepentingan dengan masyarakat adat?

Janjinya dalam bntuk PP.

Menjadi ragu, bgmn mengatur, ketika kewenangan utama terletak pada pemerintah pusat. menurut saya, seharusnya daerah menginisiasi dengan kewenangan otonomi, bukan eksploitasi.

Pendekatan selama iniu, hanya dari sisi kewenangan saja, hokum tertulis. Pemerintah daerah, sebagai satuan terdekat, bertanggungjawab pertama-tama, hanya berbenturan dengan kewenangan pusat. Kepentingan lebih kental jika menunggu kebijakan dari pusat.

Pernah ada suatu daerah yang menghendaki pengaturan limbah hutan yang sudah dilakukan secara turun menurun. Pemda ada kekhawatiran bahka perda yang mengatur tersebut akan di review. Solusi dari prof gde, jika dibatalkan, lawan melalui MA, Gunakan prinsip lex posteriori derogate lex priori, dan tujuan otonomi: kesejahteraan dan kemandirian.

Jadi yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah daerah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.

Persoalan hutan bukan hanya di jambi. Wilayah lain, yng memiliki hutan memiliki persoalan juga. Konflik secara vertical sering terjadi. Masyarakat sering berhadapan dengan aparat kepolisian.

Menoleh terhadap persoalan ini tidak hanya cukup dengan kacamata kuda, tdk boleh semata-mata melaksanakan hokum tertulis. Pemda harus arif menengahi kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pusat.

Living law dalam arti hokum adat adalah harus dilindungi, karena berkaitan dengan penghidupan masyarakat adat. Urusan daerah dengan pemerintah pusat, jangan sampai melibatkan masyarakat adat. Buat satu aturan untuk memprotek sumber kehidupan masyarakat adat.

Dengan perda mungkin lama, namun dapat dibentuk keputusan atau peraturan bupati. Adakah bupati yang smart seperti itu? Bahwa kemudian akan berperkara, berhadapan dengan pusat, itu soal lain.

Persoalan hutan, tidak pernah habis-habis. Diaceh pernah diangkat persoalan taman nasional Leusuer di aceh.

B. SISTEM POLITIK DI INDONESIA

1. Edra

Optimalisasi DPD, supaya menjadi institusi yang efektif, di antaranya:

a. Bubarkan DPD;

b. Preview uu sebelum disahkan;

Single member constituencies, suara terbanyak memenangi satu distrik/wilayah.

Apa perlu mengubah sistem pemilu menjadi distrik murni.

Jika menjadi presiden, tergantung apa yang menjadi prioritas, karena di berbagai bidang semuanya rumit dan penting.

Banyak komisi-komisi, lembaga Negara yang sifatnya menunjang, tidak jelas.

2. Udin

Syarat Partai untuk mengajukan calon pasangan Presiden/Wapres

Presiden yg terpilih bukan saja mendapat dukungan rakyat, tetapi juga harus didukung oleh partai yang akan menduduki lembaga legislatif.

Prof:

1. Apa reasoning harus 25% dukungan partai?

2. Mengapa tidak untuk kepala daerah, karena sama-sama dipilih rakyat?

3. Apa karena berskala nasional, maka diberi persyaratan yang berat? Mengapa harus dipilih rakyat? Kembalikan saja kepada MPR.

Apakah sudah menjamin, partai yang memenangi min 25% yang kemudian mengusung pasangan calon presiden, rakyat juga menghendaki calon tersebut?

Terhadap calon perseorangan yang ditolak. Pasti calon perseorangan akan kalah di MK, karena sudah dikunci oleh Pasal 6. Seharusnya MK adalah the guardian of constitution bukan pengawal UUD.

Jadi, calon pasangan presiden yang diusung partai mayoritas belum tentu calonnya terpilih.

Edra:

Yg menarik pada dissenting opinion pada hakim konstitusi saat PUU tersebut.

Dikatakan bahwa pasal-pasal procedural tidak dapat mengesampingkan pasal-pasal yang substantive.

Prof:

Segala warga Negara berhak turut Serta dalam pemerintahan. Bagaimana jika dihadapkan bahwa hak tersebut bukan asasi, dan tidak semua warga Negara turut serta dalam pemerintahan dalam jabatan dan kedudukan yang sama? Jika setelah memenuhi syarat, namun tidak semua orang berpartisipasi dalam keanggotaan partai, lantas apakah hak nya menjadi mati?

Inna:

Seharusnya, jika ada perubahan kelima, Pasal 24 C ayat 1 diubah menjadi “… menguji UU thd konstitusi”?

Prof: ya. Supaya MK tidak melihat dengan kacamata kuda, tidak berpikiran sempit, UUD sangat terbatas pada hokum dasar yang tertulis, konvensi lebih luas termasuk kepada hokum dasar tidak

3. Inna

Komentar Prof:

Persoalannya….

Keadaan-keadaan:

· Uu tidak dapat diuji;

·

Yang memunculkan perlunya muncul MK. Keberadaan MK ini mnrt saya tidak mesti lembaga baru. Cukup di MA, dengan ada satu lagi kamar khusus. Namun gagasan iniu tdk diterima karena MA overload dengan tunggakan perkara. Jika demikian, mungkin AS lebih bodoh daripara Indonesia? Semua perosalan hokum tersebut diselesaikan di peradilan MK. Ya sudah lah, sudah ada lembaganya. Kenyataannya, MK lebih banyak mengadili produk politik. DPR berang, karena banyak hasil DPR (yang berjumlah 500an orang) dibatalkan oleh 9 orang? Seharusnya bukan itu alasannya. Bukan karena jumlah masing-masing. Mengapa bukan di MA? Katrena sejak awal, UUD 45 tidak member kewenangan pada MA untuk menguji UU.

Di perancis, dewan konstitusi adalah lembaga politik. Ini diawali skeptisme rakyat perancis thd badan peradilan yang dipandang sebagi antek-antek pemerintah. Revolusi perancis kemudian memunculkan dewan konstitusi.

Supaya uu tidak banyak dibatalkan oleh MK, kembalikan kepada kualitas DPR.

Jadi persoalan kekuasaan kehakiman saya sejak awal kemerdekaan masih lurus-lurus, kecuali dipengaruhi orde baru.

Inna:

Terhadap gagasan “demokrasi yang tidak lumrah”?

Tergantung perspektif demokrasi, apakah substansi atau procedural?

Sehingga mnrt saya demokrasi Indonesia, adalah masih seakan-akan demokratis.

4. Haeruman

KONSISTENSI MEKANISME HUKUM PEMBERHENTIAN PRESIDEN

Alasan hokum pemberhentian presiden. Persoalannya UUD tdk menjelaskan maksud:

Pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, dsb, tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Yang diatur dalam UUD adalah syarat menjadi calon presiden,

Ketika MK mengeluarkan putusan bahwa pesiden terbukti seperti yang dituduhkan DPR. Ada peluang tidak konsisten antara mekanisme pada MK sebagai lembaga hokum, dengan pada MPR sebagai lembaga politik.

Prof:

1. Harus dipilah dahulu, bandingkan dengan ketentuan pada UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan.

2. setelah berubah, walaupun ada ketentuan, namun tidak terukur. Soekarno, diberhentikan karena pidato nawaksara yang ditolak. Harus ada ukuran-ukuran yang jelas clear.

Pesoalannya, ketika presiden memenuhi yang dilarang oleh UUD, konyolnya mestinya MPR, ketika menerima putusan MK harusnya mengukuhkan. Masalhnya, ada ruang untuk membela diri pada presiden/wapres. Jika putusan MK dikesampingkan, berarti supremasi hokum sudah dikesampingkan di bawah kekuasaan.

Kalo saya jadi hakim saya akan buat putusan yang monumental, “penjara 1000 tahun”, keberatan silahkan saja, suka-suka saya membuat keputusan.

5. Zenal

Kedudukan system multy partai terhadap system pemerintahan di Indonesia.

Dalam UU parpol ada sebuah keterbukaan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Berbagai penelitian menunjukkan jumlah banyak partai mempengaruhi secara buruk terhadap kinerja pemerintahan.

1. Banyak kepentingan;

2. Membingungkan masyarakat; banyak dagelan yang tidak perlu.

Dari jumlah yang sedikit, misalnya chili, italia, pergolakan poliutik sering terjadi, karena sistm kepartaian yang banyak. Bukan kepoentingan masyarakat yang terakomodir. Signifikansi system partai sangat berdampak pada kinerja pemerintahan

Bukan saja hipotesa, namun sudah jadi dalil, bahwa banyak partai memungkinkan in stabilitas pemerintahan.

Inna: munkinkah secara teoritis negara membatasi rangkap jabatan pimpinan/pengurus partai dengan jabatan kenegaraan?

Tidak ada landasan teoritisnya, yang hanya adalah etika dan logika keadilan. Seharusnya untuk semua jabatan Negara yang menjadi pengurus partai, untuk semua orang.