Oleh Inna Junaenah*

 

Ada Apa dengan Feminisme?

Sebenarnya tidak ada yang memiliki otoritas baku untuk menyebutkan batasan tentang apa yang dimaksud dengan feminisme secara seragam. Cara berpikir kaum feminis tidak selalu sama bahkan mengenai jenis masalah yang sama.Meskipun begitu, kita dapat melihat benang merahnya bahwa feminisme sebagai suatu gejala yang mendasarkan pemahamannya pada kepedulian terhadap pemberdayaan dan posisi perempuan. Gejala ini disertai pula dengan usaha-usaha keras untuk mendapatkan hak-hak yang lebih bagi perempuan.

Pada perkembangan di kemudian hari gerakan feminisme memunculkan berbagai aliran di berbagai belahan dunia. Suatu aliran bisa jadi merupakan reaksi atas aliran yang lain, baik berupa pengembangan atas dukungannya bahkan ada pula bantahan atau kritikan.

Ketika suatu organisasi perempuan menuntut dilindunginya hak-hak reproduksi terhadap karyawan perempuan, dinamakanlah gejala gerakan feminisme. Ketika sekelompok perempuan mengusung paham lesbianisme sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, maka itu pun dapat dikatakan gejala gerakan feminisme. Kebanyakan visi yang dibawa oleh gerakan ini adalah suatu tuntutan agar perempuan diberi hak-hak yang setara dengan laki-laki dalam banyak hal. Tuntutan kesetaraan itu bisa terhadap pendidikan, kiprah dalam berpolitik, pekerjaan, lingkungan sosial, fasilitas di lingkungan kerja, dan aspek lainnya dalam kehidupan. Tuntutan-tuntutan tersebut adakalanya mendapat dukungan, ada pula tuntutan tertentu yang mendapat reaksi keras atau kecaman.

Dari berbagai literatur dapat dipetakan bahwa teori dan ekspresi sikap terhadap feminisme di seluruh dunia merentang luas: feminisme legal, feminisme Marxis, feminisme kultural, feminisme liberal, feminisme posmo, dan banyak lagi. Cara berpikir kaum feminis tidak selalu sama bahkan mengenai jenis masalah yang sama. Kita sebut saja beberapa macam feminisme sebagai pendekatan untuk lebih mengenalnya dan mempermudah membedakannya berdasarkan cara berpikir masing-masing.

Ada yang tergolong Feminisme Liberal. Perjuangan para feminis liberal dilandasi suatu keyakinan bahwa akar penindasan perempuan bertumpu pada kebijakan negara yang tidak adil. Karenanya diperlukan upaya-upaya untuk mereformasi sistem hukum, politik dan pendidikan sebagai cara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Tuntutan kaum feminis liberal terhadap kebijakan negara banyak menginginkan berupa dibuatnya aturan-aturan yang memberikan hak-hak bagi perempuan agar setara dengan laki-laki. Tuntutan agar diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh peluang dan fasilitas pendidikan, perlindungan hak-hak reproduksi bagi para pekerja wanita, atau juga tuntutan peluang berperan dalam berpolitik dan menduduki jabatan pemerintahan.

Karakter liberalisme yang mewarnai aliran feminisme ini didasari oleh perhatian terhadap hak-hak individu, yang berarti perempuan pun adalah individu yang harus dilindungi hak-hak privatnya.

Kategori lainnya adalah Feminisme Radikal. Muncul dan berkembangnya “feminisme radikal” sejalan dengan perkembangan organisasi NOW (National Organization for Women). NOW adalah sebuah organisasi feminis terbesar di dunia kala itu di AS yang beraliran liberal namun menyurut pada periode waktu tahun 1970. Kaum feminisme liberal lalu menjadi mazhab alternatif manakala perkembangan feminisme liberal dianggap tidak mampu lagi menjawab persoalan-persoalan kaum perempuan masa itu. Pada titik ini kaum feminis radikal mengambil alih persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pendahulunya. Bagi kaum feminis radikal, diperlukan sebuah pemikiran yang jauh revolusioner guna mengubah tatanan masyarakat secara nyata.

Dalam pemikiran mazhab ini menganggap bahwa masalah penindasan kaum perempuan sebenarnya bertumpu pada sistem masyarakat yang patriarkal. Karenanya kaum feminis radikal berkeinginan membenahi kondisi hidup para perempuan dengan mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang lebih radikal. Bagi kaum feminis radikal, kaum laki-laki harus dihindari karena terjangkit virus patriarkal. Singkatnya, berelasi dengan laki-laki sama saja dengan sleeping with enemy.

Tegasnya dalam budaya patriarkal, feminisme radikal ini memandang perempuan dapat dipastikan tetap selalu menjadi milik laki-laki. Bahkan laki-laki memerlukan keperawanan seorang perempuan yang akan menjadi istrinya semata-mata guna mencegah kejahatan terhadap hal yang seharusnya menjadi miliknya, milik laki-laki.

Dalam beberapa hal, feminisme radikal paling banyak mengundang kritik. Seolah-olah terlihat bahwa kaum laki-laki selalu cenderung jahat dan kaum perempuan selalu cenderung tak berdosa.

Ada juga yang mengkategorikan suatu Feminisme Islam. Feminisme Islam dapat dimaksudkan sebagai suatu gejala pergerakan usaha-usaha tuntutan peran kaum perempuan yang mendasarkan pemikirannya pada kerangka budaya Islam. Wacana feminisme Islam banyak mengajak untuk me-reinterpretasi hukum-hukum Islam yang selama ini menjadi argumen terdorongnya iklim patriarkal.

Dengan tipologi yang kini mencakup agama sebagai sekumpulan referensi baru, feminisme Islam sangat unik dalam menggarap isu-isu yang pelik serta menantang bagi para pemegang otoritas polotik dan agama serta para sarjana di dunia Islam. Dalam latar belakang yang berkaitan dengan hukum dan tradisi Islam itu, kategori “feminisme Islam” mungkin melandaskan pijakannya pada keragaman cakupannya yang besar: para pemikir dalam wacana ini ada yang menyebutnya sebagai “tradisionali-feminis baru”, “pragmatis”, “feminisme sekuler”, “neo-Islamis”, dan sebagainya. Tetapi pada semua pemikir tersebut ada kesamaan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dalam kerangka Islam yang sudah dikaji ulang.

Adalah Fatima Mernissi, seorang tokoh feminis Islam yang masa kecilnya berada dalam kungkungan harem, dalam bukunya Women’s Rebellion and Islamic Memory mengatakan:

“Feminisme bukan bukan berasal dari negeri-negeri Arab, ia didatangkan dari kota-kota di Barat.” Pernyataan yang sering kita dengar ini diyakini oleh dua kelompok manusia yang tidak pernah kita sangka memiliki persamaan: Para pria pemimpin Arab yang Religius dan konservatif, dan kaum feminis barat yang picik. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa wanita Arab adalah manusia rendah yang setengah tolol dan selalu patuh yang dengan setengah hati menenggelamkan diri dalam degradasi yang diorganisasikan secara patriarkat dan perampasan yang dilembagakan.

 

Ada Patriarkal Di Balik Feminisme

Kata patriarchy menjadi “sesuatu” yang didengung-dengungkan kaum feminis sebagai akar dari asal muasal tertindasnya kaum perempuan. Patriarki ini masuk pada sistem sosial, kebijakan negara, kultur masyarakat, dan tentu saja perilaku kaum laki-laki itu sendiri terhadap perempuan. Peran kaum perempuan yang selama ini terbatas dalam kotak rumah atau di balik harem banyak menjadi sorotan kaum feminis sebagai manifestasi kejumudan perempuan.

Aspek-aspek peran kaum perempuan yang banyak dituntut kesetaraanya umumnya pada kesetaraan pendidikan. Nawal Sadawi (Mai Yamani ; 2000), dokter dan penganjur hak-hak perempuan di Mesir, melukiskan situasi perempuan Arab di Mesir Modern, menyimpulkan bahwa:

Pria Arab, dan dalam hal ini kebanyakan pria, tidak suka kepada perempuan yang berpengalaman dan cerdas. Seolah-olah pria takut kepadanya karena … ia tahu betul bahwa kepriaannya tidak real, bukan kebenaran hakiki, tetapi hanya kulit luar, disematkan dan dipaksakan atas perempuan oleh masyarakat yang didasarkan atas diskriminasi tekstual dan kelas. Pengalaman dan kecerdasan perempuan adalah ancaman bagi struktur kelas patriarkal ini, dan pada gilirannya, suatu ancaman bagi posisi palsu yang ditempati pria, posisi raja atau wakil-wakil Tuhan berhadapan dengan perempuan. Inilah pada dasarnya mengapa kebanyakan pria takut dan bahkan membenci perempuan yang cerdas dan berpengalaman. Pria Arab mencoba menghindarkan diri dari mengawini mereka, karena mereka mampu mengungkap eksploitasi inheren yang terdapat dalam pranata perkawinan sebagaimana dipraktikkan sampai sekarang. Seorang pria Arab, ketika ia memutuskan untuk kawin, hampir pasti ia memilih seorang gadis muda yang tidak berpengalaman, berhiaskan kesederhanaan kanak-kanak, naif, bodoh, “seekor kucing manis” buta yang tidak mengerti hak-haknya atau keinginan seksualnya sebagai seorang perempuan, atau tidak mengerti kenyataan bahwa pikirannya mempunyai kebutuhan dan ambisi.

 

Kesetaraan di bidang lain adalah kedudukan dalam keluarga. Hukum-hukum yang berlaku tentang keluarga memposisikan laki-laki sebagai pemimpin (qowwamun, Q.S. An-Nisaa:34 ). Dalam tradisi yang terjadi posisi ini menimbulkan ekses suatu keharusan bagi wanita untuk senantiasa tunduk terhadap laki-laki. Apapun yang diperintahkan suami harus ditaati. Kontroversi yang muncul terhadap tuntutan kaum feminis pada kesetaraan wanita dalam keluarga ini menjadi ancaman munculnya nusyuz pada para istri terhadap suami. Apakah sebagai pemimpin adalah sema dengan penguasa? Bukankah pemimpin sebetulnya adalah public servant?

Dalam masalah pembagian waris pun masih muncul kontroversi, salah satunya adalah meninjau kembali konteks pelaksanaannya. Karena saat ini banyak pula wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

Yang tidak kalah menjadi issu besar adalah tuntutan kesetaraan di tempat kerja. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin terus menjadi keprihatinan utama di tempat-tempat kerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari lebih kecilnya upah dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang diberikan kepada perempuan sampai pada lebih besarnya kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi perempuan saat memasuki pasar kerja.

Pekerjaan-pekerjaan non-manual seperti yang terdapat di sektor teknologi informasi, seringkali hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Lagi pula, banyak tempat kerja menolak mempekerjakan perempuan. Praktik mengganti pekerja perempuan yang hamil ketika mereka sedang cuti hamil adalah praktik yang umum dilakukan.

Sebagai bagian dari masyarakat yang jumlahnya lebih banyak, kesetaraan dalan peran politik dan pemerintahan menjadi issu besar pula. Wakil-wakil perempuan di DPRD lebih sedikit daripada di DPR. Tidak  ada satu pun provinsi di Indonesia yang mempunyai gubernur perempuan, kecuali di Provinsi Banten. Adapun di Indonesia pernah ada Presiden yang perempuan dan keberadaan perempuan di DPR belum terasa sebagai wakil perjuangan pemajuan kaum perempuan.

Di kalangan Muslim kontroversi peran perempuan dalam kiprah politik dan pemerintahan masih belum selesai, terutama wacana posisi perempuan sebagai kepala negara.

 

Wanita dalam Peta Syari’at Islam

Dalam Al-Quran kita membaca:

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S.An-Nahl : 97)

Sangat berharga bila kita mengingat bahwa Islam tidak membedakan antara kewajiban-kewajiban relijius. Menurut ajaran Islam semua kewajiban, apakah berkaitan dengan politik, ekonomi atau sosial umumnya adalah kewajiban-kewajiban agama. Dalam pendidikan, Nabi Muhammad bersabda, “Mencari Ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim.”

Ketika Islam memberikan peluang poligami, syarat untuk berlaku adil tidaklah mudah untuk dijalankan, walaupun ingin (An-Nisa:129). Peluang poligami sebetulnya tidak longgar bukan?

Satu hal lagi di antara yang mengesankan bahwa Islam memanjakan wanita adalah dengan syari’at betapa posisi Ibu sangat berharga. Berterima kasih pada orang tua terkait erat dengan rasa terima kasih kepada Tuhan seperti diungkapkan oleh Qur’an: “Bersyukurlah kepada-Ku dan bersyukurlah kepada kedua orang ibu bapakmu…” (Q.S.Luqman :14)

Istri nabi, A’isyah adalah perempuan yang sangat terpelajar, dan selama masa pemerintahan empat khalifah, sarannya bahkan dalam masalah polotik, diminta oleh para penguasa Islam itu. Dalam hubungannya dengan yurisprudensi Islam, ia dianggap dan masih dipandang sebagai orang yang mempunyai otoritas besar.

Sejarah Islam kaya dengan perempuan yang berprestasi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Sepanjang sejarah, reputasi, peran internal perempuan Muslim menjadi objek kekaguman para pengamat luar.

 

Sederajat = Sama?

Kesederajatan, kebebasan dan kesamaan adalah inti dari tuntutan kaum feminis. Namun ternyata ukuran tentang tuntutan-tuntutan di berbagai aspek tersebut pada praktiknya sangat beragam. Ketika kita menuntut agar perempuan sederajat dengan laki-laki, apakah berarti harus sama? Ekstremnya, ketika laki-laki biasa kita lihat bekerja sebagai kuli bangunan, apakah peluang tersebut sama porsinya diberikan wanita? Padahal laki-laki tidak perlu perlindungan terhadap kemungkinan pelecehan seksual, sedangkan perempuan?

Terlepas dari semua dasar pemikiran beserta kritik terhadap berbagai aliran feminisme, pemahaman ini telah memberi nuansa tersendiri dalam cakrawala pemikiran kita. Pemikiran ini memperkaya serta banyak memberikan inspirasi berharga dan masukan dalam menganalisis dan mempertahankan pemahaman keislaman kita. Wacana seperti ini tidaklah mutlak untuk dijadikan suatu pegangan pemahaman, selain sebuah bahan perenungan untuk diambil pelajarannya. Walaupun dengan konsekuensi akan menantang pemahaman dan tradisi yang telah mapan.

Wallohu a’lam bishawab.


* Penulis adalah Staf Pengajar tetap Bidang Hukum Tata Negara dan Mata Kuliah Hukum tentang Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad dan Jaringan Relawan Independen (JaRI) Bandung.