Prof. Arief Sidharta (kiri) dan Prof. Rusadi Kantaprawira

Prof. Arief Sidharta (kiri) dan Prof. Rusadi Kantaprawira

NOTULENSI
FOCUS GROUP DISCUSSION
SISTEM PERWAKILAN DI INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unpad

Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unpad

UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG, 16 JUNI 2008

Moderator :
Dalam 6 bulan terakhir ada semacam kondisi di mana para pengambil keputusan di Jakarta mulai berdatangan ke Bandung dan mencari pemikiran-pemikiran di Bandung, padahal di Jakarta banyak pakar tetapi di sana para pakar sudah berubah jadi politisi. Jadi mereka mengharapkan di Bandung masih relatif clear jadi selayaknya kita bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran ke tingkat nasional terutama berkaitan dengan isu-isu mengenai reformasi yang belum selesai. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan ketua MPR dan beliau mengatakan di fraksi-fraksi di DPR menyatakan bahwa reformasi belum selesai hanya momennya mereka pasca 2009. Untuk itu bisa di prediksi bahwa sebagai persiapan untuk itu tidak ada salahnya kita persiapkan dan dimulai dengan sistem perwakilan. Di beberapa kalangan PT dan praktisi masalah ini menjadi masalah yang tidak ada hentinya. Ada unicameral, bicameral, soft n hard bicameral, dll, yang semuanya tidak jelas ujung pangkalnya. Saya secara pribadi melihat sistem apapun yang ditawarkan di belakangnya harus ada ada gagasan-gagasan dasar. Justru yang menjadi masalah tidak clear adalah pada tataran gagasan tersebut sehingga orang terjebak pada hal-hal yang bersifat instrumen/oprasional, sementara gagasan-gagasan dasarnya itu hingga hari ini belum dijawab secara tuntas. Untuk itu, saya kira kira mulai saja apakah mulai dari hal-hal yang sifatnya praktis atau dari sudut pandang apapun saya kira agar diskusi bisa lancar dan santai. Pertama akan saya undang bergantian berkeliling saja dimulai dari:

Prof. Arief Sidharta
Setelah mendengar dari Bu Susi mestinya dari pokok-pokok persoalan yang akan dibahas, mestinya pada yang kedua yaitu mengenai reformasi konstitusi. Menurut saya akan lebih cocok dan sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Indra tentang gagasan/konsep apa yang melatar belakangi, karena kalau kita sudah berbicara tentang sistem perwakilan, maka kita sudah masuk ke dalam tataran instrumen. Yang pasti dari apa yang sudah terjadi sekarang dari proses pemilu-pemilu yang sudah kita jalani sekarang menghasilkan siapa saja bisa jadi anggota DPR asalkan mau berkompromi dengan berbagai hak sehingga bisa, kasarnya kerbau pun bisa, jadi anggota DPR. Maksud saya begini, orang yang tidak layak menjadi anggota DPR pun dan tingkat moralitas seperti itu bisa menjadi anggota DPR. Jadi menurut saya perlu dipkirkan secara mendalam hanya sebelum masuk ke sana kita harus mendiskusikan tetnang ide/gagasannya itu apa kalau dihubungkan dengan … tidak ada masalah apapun dengan konstitusi/UUD kita yang pertama itu. Kalau dilihat dari strukturnya, sebenarnya tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah ketika pasal-pasal yang ada di dalamnya diterjemahkan kedalam UU organik yang menjadi aneh. Mulai dari situ timbullah kekuasaan yang otoriter selama 30 tahun. Saya kira kita masih ingat dengan UU politik pada waktu itu sesudah bisa dipastikan setiap pemilihan Golkar pasti menang. Persoalan bagi Golkar waktu itu bukan tentang bagaimana memenangkan pemilu tapi berapa persen menangnya? Ya 70 atau jangan terlau 95 persen karena berapa persen yang akan diberkan kepada 2 partai yag lain. Jadi, sebenarnya merupakan permasalahan adalah dari peraturan perundang-undangan yang ada yang menjadi penyebabnya.

Prof. Rusadi Kantaprawira :
Ada pengalaman menarik ketika jadi anggota KPU diundang oleh MPR, tapi yang hadir dan memberikan presentasi banyak bule-bule di antaranya Ellis dari NDI, yang sangat fasih bahasa Inggrisnya sehingga susah untuk dimengerti di antaranya oleh saya sendiri. Rupanya juga karena mereka tidak mengerti sehingga ada equivokasi(?) –istilah Prof. Arif mereka membaca naskah-naskah tentang Indonesia dalam bahasa Inggris hasil translasi dari bahasa Indonesia sehingga ketika saya ikuti apa yang mereka bicarakan, saya menjadi berkesimpulan ada satu hal yang aneh yang menentang suatu adagium karena tidak ada satu orangpun yang mau menyerahkan kekuasaan yang dimilikinya pada orang lain secara sukarela nobody relinqiuish his or her power voluntarily. Ada apa dengan lembaga negara yang terhormat ini (lembaga perwakilan) yang mengubah konstitusi dan hampir mengubah sistemnya yang seperti dikatakan Prof. Arief tadi ini sebenarnya mengganti konstitusi dengan cara amandemen, saya sepakat itu. Kemudian mengganti konstitusi itu dengan semangat yang gegabah mencangkokkan pasal-pasal perubahan ini. Menurut saya gegabah mencangkokkan semangat-semangat di luar yang berhasil dilaksanakan diluar tetapi gegabah dicangkokan di Indonesia. Padahal, kita belajar hukum pun ada landasan sosiologisnya, maka ada satu dalil juga bahwa segala sesuatu harus embeded in nation’s culture dan kala kita tidak berhasil menumbuhkan suatu sistem yang embeded tadi, kalau kita tidak bisa menumbuhkan sistem hukum, sistem konstitusi yang embeded dari subsstra (tanah kita) akan ke mana? Jadi kalau togenya (kecambah) disebar begitu saja di padang pasir tentu tidak akan bisa tumbuh jadi beringin (karena kita tadi menyinggung soal golkar). Kalau dimulainya dari kecambah yang sama disebar dipadang pasir tidak tumbuh jadi beringin tapi ternyata di sana di negaranya (AS), tumbuh dengan subur dan menjadi sesuatu yang mensejahterakan rakyatnya. Lantas kita berkata bahwa para founding fathers terinspirasi oleh Belanda, AS, Soviet, dll, dalam Negara yang sangat multi etnis yang begitu besar sama dengan Indonesia yang sangat multi etnis dan multi kultur dan juga besar juga luas wilayahnya ada sesuatu yang ingin ditiru istilah di AS “devolution” delegating of reponsibilities saya mencarinya di encharta. Kalau di AS desentralisasi yang seringkali terlupakan adalah sejarah negaranya karena AS tumbuh dari konfederasi, yang diubah menjadi federasi. Kita berkaca tapi kita lupa pada faktor-faktor kesejarahan bahwa sistem perwakilan tumbuh tidak lepas dari sejarah pertumbuhan bangsa. AS dimulai tidak langsung dari federasi tetapi pada mulanya adalah konfederasi yang kemudian diubah menjadi federasi. Bagaimanapun harus diperhatikan oleh Indonesia bahwa Indonesia punya sejarah kecuali yang dibuat oleh van Mook dengan konsep Republik Indonesia Serikat. Saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa itu adalah ide dari van Mook karena bisa jadi itu berasal dari orang Indonesia sendiri. Jadi, kita tidak punya tradisi itu, jadi kemudian ketika ada gagasan dari Amin Rais untuk mengubah sistem Indonesia menjadi federasi atau desentralisasi atau otonomi yang sangat luas dengan lahirnya UU Pemda setelah kita meninggalkan orde baru itu nyata apa bedanya antara UU tadi dengan federalisme, di mana tadi ada satu yang disebut diserahkannya pemerintahan dari negara bagian ke pusat / central power tetapi ada sebagian yang tetap dipegang oeh negara bagian. Di Indonesia justru kebalikannya kekuasaan dari pemerintah pusat disebarkan ke daerah, itu sebetulnya ada suatu proses yang sama tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian munculnya kembali gagasan federalisme sebetulnya untuk yang pertama kali dijawab dengan gagasan pembentukan DPD. Kedua, membuat UU pemda yang bernafaskan otonomi/desentraliasi sedemikian rupa menyerupai federalisme, Ketiga, menggagas kesetaraan antar provinsi dengan wujud dalam wadah keterwakilan masing-masing 4 orang tanpa memperhatikan jumlah dan besar sumber daya yang ada. Hal ini juga menunjukan adanya pengaruh dari AS. Tapi kita sering salah menginterpretasi, misalnya gagasan Ginanjar tentang calon perseorangan, untuk Presiden atau Kepala Daerah, terpukau oleh kenyataan di AS personase yang muncul ke permukaan disangka merupakan calon perseorangan. Yang justru berbeda dengan sistem di sana. Karena persona yang baik itu nantinya dilamar oleh parpol. Di AS sistem menyebabkan person secara formal terdaftar sebagai wakil partai. Yang akan muncul adalah pertarungan di antara person yang didukung oleh parpol.
Untuk sistem perwakilan yang qualified harus ada perbaikan dalam organisasi kepartaian dan sistem kepartaiannnya, seperti kata Maurice Duverger, Bab 1 tentang organisasi politik dan bab selanjutnya bericara tentang struktur politik. Dalam kenyataan tidak berjalan dengan baik karena tidak berpikir secara visioner. Kalau kita menerapkan sistem distrik, maka dengan sendirinya akan lahir adanya alternatif (yang menjadi penting) tapi kalau terlalu banyak alternatif menjadi chaos. Kalau perseorangan banyak daftar dan diverifikasi masuk maka akan banyak sekali, kalau berfikir terlalu lebar salah.
Perwakilan yang sehat adalah perwakilan yang ditumbuhkan oleh sistem kepartaian dan organisasi yang memberikan pilihan. Walaupun sistem yang melahirkan oligarki. Indonesia sudah melakukan loncatan dengan DPD tetapi sesungguhnya tidak mampu. Karena Indonesia tidak menjadikannya setara antara DPR dan DPD tapi karena memang strukturnya juga tidak jelas apakah unicameral, bicameral atau tricameral. Karena kalaupun dicoba dibuat gambarnya menjadi tidak jelas, karena kedudukannya tidak jelas. UUD banyak menyesatkan dan membingungkan. Masalah soft bicameral apakah dalam perkembangan sekarang akan diubah menjadi sederajat atau tidak, ke depannya bisa jadi ingin sama dengan senat di AS. Apakah ke arah sana? Apakah cocok dengan sejarah Indonesia yang tadi harus sesuai dengan sosiologis kultural bangsa Indonesia.
Struktur dan sistem Indonesia agak amburadul tidak bisa dimengerti, gegabah dirancangnya. Misal MK apakah tidak mengacaukan struktur ajudikasi atau badan judicial. Saya juga bingung apakah adanya BPK walaupun ada sejarah dari algemene rekenkamer zaman hindia-belanda apakah tidak memusingkan karena seharusnya BPK adalah treasury general (eksekutif). Kita tidak pernah mau memahami. Jadi kita tidak pernah mau memahami substansinya, maka ketika kita sekarang membicarakan lembaga perwakilan baik yang unikameral maupun yang bikameral selalu merupakan perwakilan politik/representasi politik (political representation) atau merupakan perwakilan dari aneka macam aliran politik senang tidak senang, benar tidak benar kita mambuat organisasi, tapi ini tetap political reprentation. Mengakui bahwa dalam demokrasi parpol merupakan conditio sine qua non. Jadi kalau tidak senang, kita tidak senang, kita perbaiki. Menyeberangkan infrastruktur ke suprastruktur politik melalui partai politik dan pemilihan umum. Adapun di dalamnya ada perseorangan-perseorangan yang bright, yang baik, itu adalah dikemas di dalam political selection di dalam penyaringan melalui parpol dll.
Tapi meski demikian bahwa Parpol cenderung melahirkan oligarki yang bertentangan dengan demokrasi. Dimakan salah, tidak dimakan salah tetapi memang begini adanya, berarti memang harus diubah. Parpol tetap menjadi mesin politik yang menyeberangkan perwakilan masyarakat dari sektor kehidupan politik rakyat ke sektor politik resmi atau pemerintahan sampai detik ini, masih belum tergantikan oleh institusi lainnya sepanjang masih ada public interest apapun namanya. Misal Golkar yang menolak mengatakan dirinya parpol tapi menjalankan fungsi/pekerjaan-pekerjaan parpol, ABRI dulu juga, mungkin juga kaukus kumpulan tokoh-tokoh yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu maka sesungguhnya ia adalah parpol.
Jadi fungsinya apa? Singkat kata melalui public interest yang melahirkan public policy untuk menciptakan publik goods. Ini kuncinya, penyehatan keorganisasian, dan sistem kepartaian dapat direkayasa secara absah. Sekarang ini ngga mau, yang punya mayoritas yang cukup seringkali negosiasi dengan mereka yang menyandera partai-partai kecil membuat konstruksi menyandera partai-partai besar. Blackmail yang mengatakan kalau ini voting, cacat, tetapi begitu dikabulkan, voting juga, partai besar sudah terbukti salah atau benar tapi mendapat kepercayaan rakyat.
Kenyataan kita merekayasanya dengan legitimate, kita harus rela misalnya antara lain presiden harus mendapat sekurang-kurangnya 30%.
Pada kenyataan, parpol yang besar dalam pengambilan keputusan akan ada polarisasi yang sehat yang bersaing satu sama lain yang akan menyebabkan lembaga legislatif menumbuhkan majority yang bertanggungjawab karena harus berhadapan dengan oposisi yang selalu siap menghadapi pemilihan yang akan datang yang sudah ditentukan waktunya. Pemilu yang berikutnya ini penting karena di Indonesia kegagalan itu adalah kita tidak pernah sampai selesai, yang selesai itu adalah legislatifnya, walaupun pemilunya dipercepat jadi sebenarnya legislatifnya pun tidak selesai.
Jadi ini yang seharunya didiskusikan, tapi bahwa presiden sekarang dihadapkan pada apapun namanya, yang sekarang adalah DPR, dan DPR masih punya semangat parlementer, dan presiden masih takut dengan semangat parlementer tadi. Walaupun itu harusnya sudah dibuang, ada interpelasi, tapi ini juga tidak salah, karena dari dulu tradisinya, yang diundang presiden, yang hadir adalah menteri.
Oleh karena itu saat ini kita harus membuat hubungan yang pas (proper) antara DPR dengan Presiden, dengan MPR cukup dengan hubungan impeachment, yang kata-kata Pasal 7a benar-benar mirip (dengan UUD AS) – jadi saya benar-benar yakin bahwa misinya Ellis itu benar-benar berhasil. Dengan hubungan yang proper tadi dengan sistem pemilihan yang distrik, partai-partai besar harus meng-gol-kan sistem distrik. Untuk menghasilkan kehidupan demokrasi di Indonesia yang baik maka akan lahir DPR yang tidak neko-neko. Syukur-syukur saya sarankan disini, pemilu antara DPR dengan Presiden dilakukan serempak saja termasuk pilkada dan pilkada juga menurut saya jangan terlalu detail. Dalam kampanye yang memakan budget yang tinggi tidak efisien. Kalau toh sudah muncul calon perseorangan yang berkualitas kenapa harus ada kampanye karena ini terjebak terpengaruh kapitalis hanya orang kaya yang bisa berkuasa. Diharapkan serentak, diimbangkan dengan interpelasi yang sudah tidak menakutkan, Diharapkan jiwa pemilih berada dalam satu massa, kalau para pemilih memilih partai A misalnya maka pilkadanya pun akan memilih dari partai A, bukan dari perseorangan, harus ada lokomotifnya. Mulai terjadi stabilitas, adanya tanggung jawab dari presiden, tidak gamang, tidak ragu-ragu, atau kalau toh suatu saat berbeda dukungan DPR, dengan dukungan rakyat pada presiden, maka untuk selanjutnya presiden tidak akan dipilih lagi. Jadi kalaupun UUD-nya sudah bagus, tapi seperti yang dikatakan Pak Arief tadi tapi UUD amandemen membingungkan, UU organiknya hemaprodhite. Jadi gagasan yang awalnya benar tapi di tengah jalan sirna. Itu yang saya kira perlu di diskusikan.

Moderator:
Indonesia bangsa yang suka membuat komitmen tapi tidak konsisten dengan komitmennya. Berbeda dengan Malaysia yang hanya sedikit membuat komitmen tapi konsisten dengan komitmennya. Memang ini ada beberapa catatan, tetang Calon independen – menurut tulisan di Kompas, salah-salah model independen yang sekarang akan menentukan pembusukan demokrasi. Walaupun saya pernah ikut di dalamnya tapi begitu sudah menjadi bola liar, cepat-cepat berhenti supaya tidak terlibat di dalamnya, tapi ketika menyatakan diri kembali ke kampus, ada partai-partai yang protes, tidak bisa katanya, sudah bikin onar terus pulang ke kampus begitu saja. Tapi memang kualitas partai-partai yang masih belum bagus. Konsep dasarnya belum clear, kadang-kadang dalam pelaksanaan. Ada fakta bahwa ahli hukum terjebak dengan pemikiran penafsiran otentik gramatikal, karena lebih mudah. Jadi, justru ahli hukum yang harusnya menjadi problem solver justru jadi problem maker.

Prof. Kurniatmanto Soetoprawiro:
Saya kira banyak gagasan dari Prof Rusadi yang sejajar dengan gagasan saya, sehingga saya kira saya akan melengkapi saja.
Saya berangkat dari prinsip-prinsip ketatanegaraan, yang pertama adalah pembatasan kekuasaan dan kewenangan supaya tidak totaliter dan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sistem pembatasannya ada dua, yaitu: Sistem pembagian kekuasaan dan Sistem pengawasan – sistem pengawasan itu saya lihat dari pemikiran politik John Lock yang diterapkan – atau John Locke menyerap dari sejarah ketatanegaraan Inggris parlemen membuat suatu komite yang disebut government dan parlemen ini yang mengawasi government. Di sana tidak terjadi check and balances system parlemen lebih atas dari government. Ini kemudian yang berkembang jadi sistem parlementer atau bahkan sistem sosialis. Bedanya, sistem sosialis yang digunakan negara-negara di Eropa Timur pemegang kedaulatan adalah majelis nasional atau majelis rakyat itu membawahi Kepala Negara tapi di Inggris raja/crown itu paling tidak secara formal itu masih di atas parlemen.
Sedangkan, sistem pembagian kekuasaan dikembangkan oleh Montesquieu artinya badan legislatif setara dengan badan eksekutif, yang memunculkan sistem presidensia. Ini dasar teoritis yang saya lihat. Tetapi kembali ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara sosiologis dan juga kultural seperti yang dikatakan pak Rusadi, pada awal pemerintahan model hubungan itu ada 2. Sistem sosialis dan sistem Hindia-Belanda, sistem sosialis sebagaimana diterangkan oleh Moh. Yamin di mana MPR sebagai pemegang kedaulatan mengawasi Presiden dan memang Yamin terang-terangan mengatakan menggunakan model sistem sun yat sen, sistem lain sistem Hindia-Belanda. Presiden setara dengan MPR, kalau ingin sama maka MPR terdapat 2 badan DPR dan DPD dan kewenangan 2 badan ini sama, tapi ada perbedaan besar antara AS dengan Indonesia. Pertama-tama, di AS tidak senjang di Indonesia kesenjangannya luar biasa. Ada yang super modern ada yang masih zaman batu. Amerika Kontinental, Indonesia kepulauan, geografisnya harus kita perhatikan, AS federal karena memang sejarahnya seperti apa yang tadi dikemukakan oleh Prof Rusadi, berangkat dari sedikit demi sedikit tadinya jumlahnya 13 kemudian berkembang-berkembang. Di Indonesia lebih besar dan senjang, seolah-olah semua sama dengan Jakarta. Nah saya lalu mencoba memahami apa sih karakter politik kita itu, seperti apa yang tadi dikemukakan kultural kita apa? Saya pahami karakter politik merupakan cerminan dari karakter kultural. Ada 2 yang 1 positif dan yang satu negatif, yang positif adalah Bhineka tunggal ika. Faktor kultural ini atau kebhinekaan ini adalah kekayaan kultural Indonesia, dan upaya untuk menyeragamkan ini semua itu adalah upaya pembunuhan karakter. Dan ini sudah dilegitimasi secara politik melalui proklamasi kemerdekaan, secara filosofis itu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 dan yuridis konstitusional itu UUD 1945.
Negatifnya yang merupakan tantangan – kesenjangan sosial menimbulkan ketidakadilan sosial dan kemiskinan, kesenjangan sosial dalam berbagai aspek, aspek sosial, politik, geografis, bahkan religi. Ini yang hemat saya mencirikan karakter politik Indonesia cerminan politik Indonesia cerminan kebhinekaan Indonesia, yang sekaligus menjadi tantangan pembangunan indonesia, ini juga yang harus mewarnai perwaklan rakyat Indoneisa. Sebagai cerminan heterogenitas bangsa Indoensia. Jadi tidak boleh diseragamkan. Sekaligus, yang menjadi program utama sistem ketatanegaraan Indonesia adalah menmpersempit kesenjangan sosial, upaya menciptakan keadilan sosial dan upaya mengeliminasi kemiskinan.
Sistem kepartaian: Secara panjang lebar, Prof Rusadi sudah menjelaskan dan saya sangat sepakat. Saya hanya ingin menambahkan, dari aspek lain. Dalam arti begini, saya melihat sistem kepartaian. Saya sepakat jangan dibatasi tapi juga jangan terlalu banyak dan saya juga sepakat pemilihan distrik. Tapi alasan saya agak berbeda dengan Prof. Rusadi. Saya sepakat betul alasan saya berangkat dari pemerintahan daerah. Fakta di Pemerintahan daerah, pemerintahan kita itu untuk kesejahteraan rakyat, tapi yang terjadi begitu banyak partai dan banyak kader-kader partai masuk dalam pemerintahan dengan programnya masing-masing yang tidak belajar pada tahun 50an. Pada tahun 50an kan partai-partai tidak berpikir untuk kepentingan nasional, hanya berpikir untuk golongan masing-masing, tidak ada yang berpikir untuk kesejahteraan rakyat seperti sekarang. Saya membayangkan presidennya dari partai punya program tersendiri, di bawahnya ada gubernur, banyak sekali, masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Gubernur dan wakil gubernurnya dari partai yang berbeda, masing-masing punya agendanya sendiri-sendiri, seperti yang terjadi saya juga sudah membau-i perbedaan kepentingan antara gubernur dan wakil gubernur. Di bawahnya lagi ada bupati/walikota dan wakil bupati/walikota yang punya kepentingan masing-masing. Bagaimana mereka bisa menyelaraskan satu sama lain, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ini kan bagi saya tidak mungkin. Atas dasar itu saya sepakat Parpol harus disederhanakan. Untuk itu, saya sepakat, pemilihan distrik untuk mengarah penyederhanaan partai, sekaligus tatanan partai bukan mengarah pada personal/privat interest tapi ke program interest persis seperti yang kita ikuti. di AS, Partai Demokrat dan Republik membuat program bagaimana agar rakyat AS bisa mensejahterakan masyarakat. Di Indonesia sistemnya lebih berorientasi pada bagaimana golongan saya, bahkan yang mengaku nasionalis pun partisan. Ini yang harus distop.

Moderator:
Bagaimana menentukan besar wilayah untuk menentukan distrik dikaitkan dengan kesenjangan wilayah yang begitu banyak, yang tidak mudah sekali lagi kalau dipakai keseragaman akan celaka dua kali juga. Saya ingat dulu prof Rusadi juga pernah bertanya pada saya meskipun secara konvensional beliau setuju dengan distrik, tapi dalam praktek beliau karena ada aspek-aspek sosiologis, tidak merekomendasikan.

Prof. Rusadi Kantaprawira :
Kita harus membuat daerah pemilihan kalau sekarang sudah dijadikan lampiran dalam UU Pemilu, Dulu waktu di KPU harus menentukan daerah pemilihan. Ada yang mengusulkan dibuat nomor saja satu romawi dua romawi, untuk tingkat kabupaten pakai Bahasa Arab, bagaimana menentukan letaknya yang nomor ini di sini dan nomor itu di sana karena nomor tidak menunjukan apa-apa. Kalau begitu kita buat sistemik, utara kita jadikan nomor 1 bergesernya clock lines menurut arah jarum jam jadi ke timur lalu keselatan supaya agak sistemik, tapi susah juga diterima. Lalu saya katakan bahwa supaya distrik itu punya latar budaya/kultural dan sosiologis, kalau tidak itu mentah sekali dan gagal, dan menjadi ikatan antar pemilih dan yang dipilih. Pada saat sosialisasi akhirnya diberi nomor karena tidak mungkin daerah diberi nama. Di atas kertas, pada map. memang berdekatan tapi ketika pada kenyataan batas alam, geografis ada ngarai misalnya jadi harus diubah-ubah. Penentuan daerah pemilihan/distrik harus mewakili daerahnya, salah satu yang harus diusahakan harus memberi nama sosiologis untuk distrik itu dan jumlah ditentukan berdasarkan jumlah distrik.

Moderator :
Sebuah konsep kadang berbeda ketika diterapkan di lapangan, menjadi PR untuk didiskusikan tentang aspek sosiologis dan antropologis.

Rosjidi Ranggawidjaja, SH.,MH :
Saya sangat senang daengan acara semacam ini. Mungkin ada satu hal yang sepertinya sudah ada titik temu tentang sistem distrik di antara pembicara sebelumnya. Tinggal perlu dikonkritkan, harus ada pertemuan dengan para praktisi, sebab sepertinya tidak nyambung antara praktisi dengan para teoritisi. Jauh sekali, dalam praktik saat ini sudah ada salah kaprah. Menurut Prof Arif UUD sudah berubah, bahkan sudah diubah sama sekali, Pancasila sudah diganti dengan falsafah liberal. Persoalannya apakah kita akan mundur lagi seperti dulu, atau kita akan benahi. Apa yang saya tulis mungkin bisa mewakili.
Sepakat dengan sistem distrik – didasarkan dengan sistem sosiologis cultural perlu digagas lebih lanjut. Jadi alangkah baiknya ada diskusi-diskusi semacam ini yang hasilnya disumbangkan untuk perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Ali Abdurahman, SH.,MH :
Seperti dikatakan oleh Prof Rusadi, bahwa sistem perwakilan ada unikameral, bikameral atau trikameral. Kalau misalnya di kita sudah ada DPR dan DPD, lalu kita katakan bikameral, secara teoritis juga kita mengatakan ada soft dan juga ada strong bicameral, kalau misalkan Inggris katanya soft bicameral tapi House of Lord ternyata juga punya satu peran misalnya dalam menunda atau menghalangi pengesahan sebuah Undang-Undang. Tidak seperti di kita DPD tidak mempunyai kewenangan seperti itu, misalnya jangankan dikatakan strong bicameral, weak pun belum dilaksanakan. Jadi sekarang masih tidak jelas, jadi sekarang ini kita masih menggunakan single parlemen.
Kemudian, saya setuju bahwa calon-calon harus berasal dari parpol, walaupun pada awalnya adalah perorangan tapi melalui parpol juga. Tapi juga munculnya calon-calon perseorangan saat ini juga merupakan suatu koreksi terhadap sistem yang terjadi saat ini yang tidak bisa memberikan kekuasaan pada masyarakat sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap partai politik.
Selanjutnya, saya juga akui bahwa sekarang kita tidak menggunakan pembatasan terhadap jumlah partai, dulu 38, kemudian 34, sekarang bertambah lagi semakin banyak partai, seperti itu. Salah satu usaha kita dengan mealukan simplifikasi jumlah partai bisa menggunakan sistem distrik sebagai sarananya. Barangkali juga dilakukan secara bertahap.
Pada masa Orde Baru, yang terjadi adalah sistem banyak partai tapi suara tunggal/asas tunggal. Mengenai materi muatan UUD yang terkait dengan itu apa perlu memasukan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu pokok teknis misal electoral threshold dimasukkan dalam UUD sehingga tidak mudah untuk diubah oleh DPR.

Moderator :
Pak Kuntana ada beberapa pertanyaan mendasar dari pernyataan-pernyatan tadi, Apakah ada kebutuhan mendasar untuk keberadaan DPD? Isu apa yang harus diusung DPD? Bagaimana hubungannya dengan pemerintahan daerah? Karena ada juga Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Dr. Kuntana Magnar, SH.,MH :
Pertama, ada beberapa pesan yang saya terima sebelum pertemuan hari ini. jadi kalau Prof Rusadi mengatakan mungkin banyak orang yang bingung. Saya juga menangkap bahwa rektor juga bingung, saya mendapat pesan dari rektor, katanya “Coba dipikirkan oleh ahli-ahli hukum katanya, saya kok bingung, bicara soal sistem perwakilan, ini sistem perwakilan yang mana yang cocok dengan sistem kita.” Terus tentang kepartaian, katanya di satu pihak dengan UU pemerintahan daerah, menuju pada desentralisasi otonomi yang luas, tapi kalau sistem kepartaian, daerah-daerah ini banyak tergantung pada pusat (dalam partainya) misalnya dalam menentukan calon di daerah atas kehendak masyarakat, partainya menunggu pedoman atau petunjuk dari Pimpinan pusat rupanya partai-partai juga belum menerapkan desentralisasi.
Apa perlu di DPR ada semacam fraksi? Karena begitu dilantik sebagai anggota DPR mereka mengucapkan sumpah bukan untuk setia pada partainya, atau tidak mementingkan kepentingan perorangan atau partainy.a Jadi apakah fraksi itu diperlukan, jadi pola pikir anggota DPR itu terkotak-kotak. Kemudian, rektor juga menerangkan, saya bingung katanya misalnya pemenang pemilu adalah partai x misalnya DPR atau suatu DPRD. Kemudian mereka menginginkan kepala daerah berasal dari kader partainya, padahal yang memiih kepala daerah atau presiden adalah rakyat secara langsung. Jadi di sini bagaimana hubungannya dengan kursi-kursi yang ada di DPR atau DPRD karena mau tidak mau pada akhirnya akan berhadapan, apakah sistemnya tidak akan bermasalah karena kepala daerah atau presiden tidak didukung oleh mayoritas DPR atau DPRDnya di dalam lembaga perwakilan.
Untuk itulah Rektor meminta diskusi-diskusi ini.
Tentang sistem perwakilan saya teringat dengan skripsi dari guru saya Prof. Usep Ranawidjaja skripsinya tentang sistem perwakilan. Beliau dalam kuliah-kuliahnya selalu memulai dengan mengatakan karena itulah sejarah mempengaruhi ruang lingkup hukum tata negara. Jadi berbicara tentang sistem perwaklilan itu harus digali pemikiran-pemikiran yang muncul saat UUD 1945 disusun. Di sana ada pikiran bahwa sistem yang akan dipilih itu bukan sistem yang ada pada saat itu. Jadi, ingin mencari sistem sendiri antara lain melahirkan suatu lembaga perwakilan yang bernama MPR. Di sini dalam perkembangannnya ternyata melalui lembaga yang dikatakan amandemen, MPR seolah-olah suatu saat akan dihilangkan dengan memunculkan adanya DPD. Jadi kemunculan DPD menurut saya ada 2 hal, pertama adalah untuk meningkatkan peran daerah, kedua, menuju pada gagasan sistem bikameral. Jadi, secara teoritis saya hanya mengenal dua sistem perwakilan yaitu sistem monokameral dan bikameral. Di sini kita harus mengetahui apa ciri-ciri dari sistem-sistem tersebut. Ternyata kalau kita ingin mengubah sistem tersebut kita menuju kepada sistem bikameral. Ciri-ciri ini belum nampak, dengan kehadiran DPD, juga dengan masih adanya MPR. Jadi kelihatannya ngambang atau setengah-setengah.
Kehadiran DPD – untuk meningkatkan peran pemerintah daerah, tetapi ternyata kehadiran DPD tidak lebih baik dari utusan daerah, bedanya karena dalam satu lembaga khusus.
Pikiran yang kedua barangkali dengan tetap mempertahankan pikiran-pikiran yang muncul pada saat penetapan UUD 1945 yang pertamakali. Jadi apakah kita akan bertahan dengan pemikiran-pemikiran menurut UUD 1945. Sejauhmana kita akan mempertahankan pemikiran-pemikiran tersebut dan sejauhmana perubahan yang akan dimunculkan. Kalau masih tetap akan mempertahankan UUD 1945, jangan hanya pembukaannya saja dipertahankan atau sama sekali ditinggalkan dan membentuk suatu UUD yang baru. Jangan seperti tadi berlindung di balik amandemen. Tegas saja, kalau akan mempertahankan UUD 1945 harus dipilih saja hal-hal apa saja yang akan dipertahankan sebagaimana yang dibaca pada penetapan UUD 1945 dan mana yang akan diubah. Prof Bagir pernah mengatakan, kalau masih akan mempertahankan MPR, MPR masih dapat dipertahankan dengan konsep lama seperti pada saat lahirnya UUD 1945. Hanya saja harus jelas tugas dan wewenangnya jangan sampai meledak seperti pada saat zaman Orb,a MPR dengan produk-produknya yang melewati batas. Ini barangkali beberapa pemikiran yang semacam suatu pertanyaan pada forum bagaimana memecahkan masalah ini.

Moderator :
Di MPR agendanya hanya sosialisasi UUD tidak membahas isinya, konsepnya, yang ada hanya menjelaskan begini dan begini.
Harus ada rethinking / introspeksi kembali kepada rechtsidee sebetulnya tujuan negara Indonesia itu apa. Poin-poinnya sudah ada tinggal menata dan menjahitnya sehingga menjadi satu pemikiran yang utuh.

Agus Kusnadi, SH.,MH
Tadi sudah banyak dibahas dari sisi badan perwakilan ini, sebenarnya apa yang dikehendaki dari sistem perwakilan ini.
Kalau saya mengambil sudut pandang dari sisi historis sistem perwakilan menghendaki adanya badan yang namanya MPR yang mengharuskan adanya utusan daerah. Saat itu ada di DPD, harus ada utusan golongan. Pemikiran founding fathers menghendaki badan perwakilan, ada wakil rakyat dan ada wakil daerah bentuknya ada di MPR. Kalau diamati, diteliti sistem perwakilan di Indonesia pasca perubahan UUD jelas mengadopsi AS dan dimulai dengan memilih presiden langsung, mengarah pada Presidensil yang diperkuat. Dan apa pengaruhnya bagi badan perwakilan dengan presiden dipilih secara langsung apakah makin kuat kedudukannya. Dengan menganut tadi model AS jelas-jelas kedudukan badan perwakilan itu mengalami perubahan, tapi pengaruh dari sebelum perubahan secara historis tetap dijadikan acuan. Misalnya kenapa harus ada DPD, ya karena harus ada wakil-wakil dari daerah. Jadi tadi, betul-betu tadinya ingin mengadopsi 100% dari AS, tapi tidak bisa diterapkan. Dalam sejarah yang juga mempengaruhi bahwa ada DPD yang mengakomodasi utusan daerah itu. Jadi sekarang apa yang perlu diubah sehingga badan perwakilan efektif apakah ikut AS sepenuhnya atau seperti sekarang yang setengah-setengah? Dan yang perlu menjadi bahan pemikiran kita kenapa dengan sistem yang dianut UUD masalah pemilihan pilpres atau pilkada menjadi masalah yang tidak ada henti-hentinya. Bagaimana yang diinginkan oleh para penerus dari perubahan UUD ini, atau perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan sehingga dapat menjadikan badan perwakilan itu betul-betul manjalankan fungsinya di bidang legislasi, dib idang anggaran, di bidang kontrol. Tapi sekarang yang berjalankan justru bagaimana menjatuhkan presiden, itu yang terjadi.

Moderator :
Apa perlu ada wakil daerah? Bhineka Tunggal Ika – pola utusan daerah – sistem – kultural – bagaimana hubungannya dengan aspirasi karena prakteknya asosiasi gubernur / Kepala Daerah yang lebih bunyi. DPD mengakomodasi kepentingan nasional dan daerah, sehingga pembentukan legislasi tidak hanya terfokus pada nasional saja.

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M. :
Terima kasih Pak Indra, seharusnya saya duduk di belakang, bersama-sama adik-adik saya (maksudnya Bu Inna, Bu Ayu, Bilal dan Lani). Tapi karena kebaikan Bu Susi, saya duduk di meja ini bersama para Guru Besar dan para senior. Namun mungkin saya tidak sekualitas bapak-bapak. Mungkin saya bisa berurun rembug dari sudut berbeda.
Begitu melihat judulnya (acara ini), saya berpikir, pasti sudah banyak yang mengetahui sistem perwakilan Indonesia dilihat dari anatomi keterwakilan dan berbagai permasalahannya. Sudah banyak diketahui bahwa sistem perwakilan kita condong ke arah Amerika Serikat. Jika saya dan Pak Hernadi tidak mengajar mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, pasti yang menjadi bahasan utama adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Jadi negara-negara yang kita anggap sudah advanced. Jadi kemarin (dalam perkuliahan) ada pemikiran yang lateral dan agak ”nakal”, kepada mahasiswa saya ajak, yuk coba mencari negara-negara yang sebetulnya tidak menjadi sentral tetapi mereka mempunyai usaha yang sama seperti kita. Mereka mungkin masih dalam tahap perkembangan, tidak ”wah” seperti Amerika Serikat. Akan tetapi, mungkin, kita tidak sendirian untuk mencari jatidiri ketatanegaraan kita. Beberapa negara yang menarik, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu, misalnya Cina, dan mengapa Cina itu dibahas, karena di sana ada lembaga sentral, ternyata di sana juga ada lembaga Kongres Nasional. Jadi yang namanya MPR itu, walaupun tidak sama persis, ada juga di negara lain, walaupun dengan dasar yang berbeda. Kemudian yang menarik dari Kongres Rakyat Nasional itu, bahwa unsurnya itu (karena mereka bersifat kolektif. Jangan lihat setelh Komunis, tetapi sebelum Komunis pada dasarnya Cina Tiongkok itu bersifat komunal). Bahkan konfusionisme itu akarnya sangat komunal. Mereka tidak mengenal identitas pribadi di luar identitas keluarga besar. Jadi, mereka melihat komunalitas itu, lebih heterogen dari negara-negara Barat. Maka, ketika komunisme masuk, saya pikir akar-akar itu juga masih ada. Di sana bentuk perwakilan itu banyak bentuknya. Ada provinsi, darah otonom, daerah administrasi khusus. Bahkan ada daerah-daerah kelompok etnis seperti itu, yang bagi kita tidak terpikir ada perwakilannya di situ (dalam Kongres Rakyat Nasional). Ternyata itu tidak hanya di Cina, walaupun memang di Cina terdapat Majelis Rakyat Cina yang komunismenya tercium sekali tetapi di situ ada KRN (Kongres Rakyat Nasional) yang mirip dengan MPR dulu (sebelum perubahan UUD 1945). Kita memang sangat ”adore” Amerika Serikat, tapi mari lihat ”lawannya”, Iran. Mengapa Iran begitu kuat melawan Amerika Serikat di kancah internasional. Oke, Iran memang mempunyai minyak, tapi selain itu mari kita lihat, apa yang mereka lakukan di dalam (di negerinya). Ternyata di sana, mereka (Iran) memiliki lembaga (negara) yang unik, karena selain sistem Imamiyah tapi juga karena keinginannya membentuk sebuah Republik Islam. Setelah revolusi, mereka memiliki tiga lembaga legislatif. Yang pertama, Majelis syuro, seperti Nahdatul Ulama juga ada Majelis Syuro-nya. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah Majelis Syuro-nya dipilih rakyat secara mayoritas. Kemudian, karena mereka menganggap itu adalah Republik Islam, maka mereka memberi wakil bagi ada agama minoritas, Yahudi, Armenia. Jadi ada semangat demokrasinya juga. Menurut salah seorang student (mahasiswa) kami, karena mungkin Ayatulloh Khomeini pernah belajar di Perancis. Selama ini menurut pandangan kita, sepertinya dia (Ayatuloh Khomeini) tidak tahu soal ”Barat”, tetapi, tidak juga. Dia pandai sekali, sehingga rakyatnya memujanya, terlepas sebenarnya dia layak dipuja atau tidak, itu masalah kultur. Kemudian ada Dewan Perwalian, ini agak menarik seperti the guardian of constitution, seperti Mahkamah Konstitusi, tapi di legislatif. Jadi tidak mempunyai hak veto dan hanya beberapa hal yang berkaitan dengan konstitusi, dia berwenang atas tafsir konstitusi. Selanjutnya ada lembaga Parlemen bikameral, tetapi menariknya lembaga ini dipenuhi oleh ahli hukum umum dan ahli hukum islam. Jadi, negara ini memiliki spirit yang sama dengan kita. Di satu pihak kita belajar dari negara yang kita anggap sudah maju, tapi di lain pihak, bagaimana pun jika ada masalah domestik yang bertanggung jawab adalah negara kita bukan Amerika Serikat atau negara-negara itu. Kemudian, India yang merupakan persemakmuran. Kalau kita lihat, India lebih terpengaruh karena negara common law, sehingga tidak ada lembaga sentral, tapi lembaganya masih sangat hindi namun ada Senat dan DPR dengan bentuk negara federal. Kemudian Afrika selatan, mungkin Bu Susi lebih tahu – ada National Assembly dan National Council di tingkat provinsi. Akan tetapi yang menarik, di Afrika Selatan ada partai berskala nasional dan ada partai di tingkat provinsi yang pemilihannya berbeda-beda dan itu menarik. Mungkin bisa dilihat juga bagaimana mereka mengelola itu agar tidak terjadi ”ledakan” jumlah partai di tingkat ”atas” (nasional), seperti yang terjadi di Indonesia. Itu mungkin beberapa petualangan singkat saya bersama Pak Hernadi dan kawan-kawan. Tapi, kembali pada concern utama saya, yaitu budaya dan adat karena saya memang mendalami hak kebudayaan. Waktu itu Pak Kuntana mengatakan apakah budaya itu termasuk organisasinya? Saya belum mendalami lagi, karena organisasi adat itu sangat beragam. Tapi the good news, kalau kita mencari akar (budaya), jelas kita punya akar, makanya kita MPR. Founding fathers kita juga tahu bahwa kita punya akar. Dan kita bisa kembali ke spirit itu bahwa sudah ada musyawarah adat misalnya, bahwa sudah ada kebutuhan politik tidak hanya kebutuhan spiritual personal untuk selalu ada orang-orang yang menjadi pemimpin adat. Tapi ternyata sekarang, seperti waktu saya ke Sumba untuk penelitian lapangan disertasi, saya kira yang menjadi pemimpin adat itu harus tua, tapi ternyata tidak. Dia masih seumur saya lebih sedikit, masih suka nonton bola, tapi ketika dipilih, dia tahu semua kebijakan adatnya, dia yang paling fasih. Itu yang membuatnya dipilih menjadi guard. Itu yang membongkar cara berpikir bahwa seorang kepala adat itu spiritual dan turun temurun, tapi ternyata tidak.

Prof. Rusadi Kantaprawira :
Tapi itu mungkin hanya penyimpangan kecil saja.

Miranda Risang Ayu :
Terima kasih bapak mengingatkan itu, karena itu yang terjadi di Sumba belum tentu di tempat lain. Saya sempat mendengar di Padang justru sebaliknya. Pokoknya yang tua yang duluan (dipilih), apakah dia wise atau tidak. Jadi memang tidak di semua tempat. Yang menarik lainnya di Sumba, kan biasanya pelindung spiritual itu laki-laki, saya kira tidak karena ada perempuan juga walaupun dia tidak ”naik panggung”. Tapi kalau dia bilang ”A”, semua orang itu ”nurut” sama dia. Jadi, posisi dia seperti Cut Nyak Dien. Jadi pelan-pelan menjadi lebih demokratis, bahkan dibandingkan dengan Amerika (Serikat). Di Amerika, Hillary Clinton mau naik tapi tidak jadi, terlepas daripada saya suka Obama gitu ya. Karena Hillary itu kan perempuan, dan sepanjang sejarah Amerika Serikat belum pernah ada perempuan (jadi Presiden). Ini di Sumba untuk ketua adat saja bisa berfungsi. Jadi maksud saya, itu ada dalam adat kita. Padahal kita kira itu konservatif. Walaupun itu penyimpangan, tapi penyimpangan yang baik itu, perlu dilestarikan. Memang kekurangan model ini, bahwa semuanya berifat lokal. Dalam sejarah kita tidak punya akar dalam sistem adat kita, dalam hal sistem perwakilan, bagi organisasi kekuasaan berskala besar (seperti negara), Itu tidak ada. Padahal kombinasinya pasti banyak sekali. Itu yang harus kita cari, bagaimana memperluas itu. MPR yang lalu, jelas masih harus banyak perbaikan. Jadi, itulah yang menjadi kekurangan dari sejarah kita.
Itu satu hal dan lalu yang kedua, sesuai dengan komunalitas tradisional, unsur representasi suatu kelompok dalam masyarakat adat sangat beragam, seperti misalnya di Cina banyak sekali ter-representasi di sana. Bahkan kadang-kadang kalau ada seseorang dan dia diregard dan dia punya anak, kadangnya anaknya ikut gitu, kalau ada musyawarah adat, walaupun masih kecil. Betul seperti yang profesor katakan bahwa kita adalah wilayah yang multikultur tetapi itu berbeda dengan multikulturalisme di Australia, misalnya di Meulbourne atau di Globe. Di sana yang dimaksud mulitikulturalisme, membuka kemungkinan setiap kelompok etnis meng-institusionalisasi perbedaannya, tanpa adaptasi. Hanya maksud saya, bahwa individualitas itu terbentuk. Kalau di masyarkat kita, individualitas tidak terbentuk. Jadi, dia akan bergantung pada sebuah kelompok. Maksud saya begini, kalau misalnya kita merancang suatu sistem yang merangsang individualitas dari perbedan itu. Saya khawatir, ada bahaya personifikasi partai, jadi partai muncul karena orang bukan karena kepentingan. Saya tidak anti SBY, tetapi SBY itu lebih besar dari partainya. Sebetulnya patronase itu ada, dan saya pikir bukan karena budaya yang kurang modern tapi karena individualitas kita itu lain. Jadi, multikulturalisme kita tidak bisa dibuat terlalu besar tanpa dibuat atau disatukan dalam satu kesatuan organisasi atau satu kesatuan negara. Jadi, bagaimana sistem itu tidak membuat peran sebesar-besar setiap orang untuk membentuk partai. Karena (sekarang ini) semua orang bisa membentuk partai. Itu bukan tanda kematangan personifikasi/personal karena itu memang tidak matang. Karena tingkat tertinggi dari kematangan itu kan kita bekerjasama dalam suatu kelompok. Jadi harus ada sistem seperti itu seperti sistem distrik. Sistem distrik itu kemudian membuat yang sudah berbeda itu mempolarisasi diri kembali pada asalnya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.

Moderator :
Baik, terima kasih. Yang saya suka dari Bu Miranda itu, pikirannya yang nakal jadi membuat adrenalin naik. Baik selanjutnya silakan Pak Nandang.

Dr. Nandang Alamsyah, S.H., M.Hum :
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Judul yang saya berikan adalah Beyond. Artinya menurut kamus banyak, termasuk salah satunya adalah terlalu sulit dan memang setelah saya merenungi sistem perwakilan kita selalu unik seperti dahulu sistem MPR dan sekarang juga walaupun semangatnya bikameral, tetapi yang terjadi, seperti dalam buku Pak Bagir Manan, sistem kita trikameral terdiri dari MPR, DPR dan DPD. MPR tidak merupakan joint session tetapi diberi kekuasaan dan hubungan kewenangan. Jadi Mungkin kita satu-satunya yang menganut ini, setelah Taiwan tidak lagi menganut (tiga badan perwakilan). Hal ini berdampak luas, seperti halnya sekarang Ketua MPR sudah tidak…ini ya, dari segi anggarannya juga sudah jelas dengan adanya tiga kamar terlihat nuansa sektariannya. Dari segi anggaran dan sebagainya tidak efektif, menghambur-hamburkan uang. Artinya apakah ke depan akan dibentuk bikameral yang efektif. Ini saya juga mengutip dari beberapa diskusi yang dilakukan DPD, istilahnya itu ”efektif”, mungkin DPD juga ketakutan untuk menggunakan istilah ”strong bicameralism”. Secara logis, di antara DPR dan DPD hubungannya tidak melemahkan dan tidak muncul deadlock. Karena saya juga baca tulisan Bu Susi, bahwa salah satu kelemahan dari sistem bikameral adalah deadlock, jika memang itu sangat kuat atau strong bicameralism. Inilah yang dimaksud efektif, artinya terjadi check and balances di antara dua kamar. Apakah ini bisa ke depannya? Karena MPR ini saya ibaratkan seperti seseorang yang mengayuh perahu dan perahunya melaju ke tengah sungai yang ada batu besarnya. Lalu perahu ini menaiki batu tersebut tetapi kayuhnya tidak ada lagi. Sehingga, orang yang mengayuh dan perahunya tidak bisa apa-apa lagi. Seharusnya, kalau ingin seperti Amerika (Serikat) betul-betul, MPR ini hanya menjadi joint session saja. Apakah ini berarti MPR merupakan gabungan dari DPR sebagai political representation dan DPD sebagai regional atau territorial representation, sehingga MPR tidak memiliki fungsi-fungsi permanen, hanya berupa joint session yang berfungsi ketika DPR dan DPD bersidang, seperti halnya Kongres di Amerika (Serikat).
Dari pemikiran founding fathers, ada utusan golongan yang dalam teori sistem perwakilan disebut sebagai functional representation yang tidak ada habisnya mewarnai kebijakan di negeri ini. Mungkin functional representation untuk golongan ekonomi ini yang menjadi kekhasan Indonesia di mata founding fathers yang berbeda dengan paham liberal misalnya. Namun demikian, setelah amandemen, functional representation ini tidak terwadahi, yang ada political representation dan regional representation yang regional representation ini tidak efektif. Saya setuju pendapat Pak Bagir, seharusnya seperti di Amerika (Serikat), regional representation itu tidak seperti dalam rumusan pasal-pasal tentang DPD, yang hanya memikirkan tentang daerah saja. Kalau di Amerika Serikat, Senat itu, orang ”daerah” yang memikirkan (kebijakan) nasional. Sekarang ini, DPD memiliki fungsi dalam hal otonomi daerah, sedangkan untuk level nasional, tidak ada. Padahal di daerah sudah ada DPRD, DPOD dan sebagainya. Ini saya kembali membicarakan, mengapa tidak, untuk functional representation. Tentu saja itu perlu diperbincangkan. Alternatifnya, apakah utusan golongan ini berbeda dengan DPR dan DPD atau sebaiknya DPR dan DPD ini, diisi oleh Utusan Golongan. Jika alternatif pertama, maka MPR terdiri dari DPR, DPD dan Utusan Golongan. Seperti di Australia, Parlemen terdiri dari DPR, Senat dan Gubernur Jenderal. Jadi bisa juga, bikameral terdiri dari 3 unsur. Alternatif kedua, functional representation ini digabung di dalam DPR dan DPD, seperti di Parlemen Irlandia yang terdiri dari 60 orang berdasarkan prinsip perwakilan, yang dibaca dari buku Pak Jumly, ada yang berasal dari Perguruan Tinggi, dan sebagainya. Dengan demikian, jika MPR ini hanya menjadi joint session saja dan tidak lagi memiliki fungsi-fungsi yang permanen lagi maka pimpinan MPR juga dirangkap oleh pimpinan DPR atau juga DPD. Namun demikian, apa yang menjadi latar belakang sistem sekarang ini atau apa hidden political intention-nya? Mengapa menjadi trikameral atau kebablasan seperti ini? Saya bertanya pada salah satu mahasiswa saya dari Parpol, mana risalahnya seperti pada waktu BPUPKI bersidang. Seperti dalam pandangan critical legal studies, kita harus memahami ”konteks” tidak hanya ”teks”, mengapa komposisi MPR sampai ada kata-kata ”anggota DPR dan anggota DPD”? Mengapa menjadi kebablasan demikian, ke Amerika (Serikat) tidak, ke Inggris juga tidak, yang jelas adanya perubahan tersebut membebani negara, terutama dari segi anggaran. Satu lagi yang tidak terbantahkan, selain fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, fungsi rekrutmen pejabat publik juga melekat dalam sistem perwakilan. Artinya, fungsi dalam sistem perwakilan selain fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting, juga ditegaskan fungsi rekrutmen pejabat publik. Fungsi DPR dan DPD juga sama, seperti di Amerika Serikat, maka anggota DPD adalah orang daerah yang berpikir secara nasional. Bukan karena membela DPD, tapi ini mungkin hasil perenungan saya. Mengenai hak-hak DPD dan DPR juga sama, seperti angket, menyatakan pendapat, demikian juga untuk cara pengisiannya, termasuk jika utusan golongan akan dijadikan bagian dalam joint session MPR, di luar lingkungan DPR dan DPD dalam Pemilu.
Ada satu masalah penting, mengenai pertanggungjawaban (responsibility). Logemann mengatakan bahwa sendi pertanggungjawaban itu adalah suatu sendi utama dalama hubungan kekuasaan. Di sinilah kita memiliki kekurangan. Baru dalam RUU Susduk, terdapat norma-norma yang meng¬-create suatu hubungan konkret antara anggota DPR atau DPD dengan pemilihnya. Bentuk pertanggungjawaban moral atau politiknya itu seperti apa? Ini baru akan dibentuk, apakah bentuknya dalam setiap bulan atau tahun harus ada laporan. Kalau sekarang kan, setelah anggota 4 anggota DPD terpilih dari satu provinsi, apa yang sudah dilakukannya? Jika masalah pertanggungjawaban hukum, seperti untuk Presiden ada seperti mekanisme impeacment, atau saya mengatakannya forum previlegiatum, tapi harusnya ada untuk pejabat-pejabat yang lain sesuai dengan prinsip equality before the law, tapi mengapa hanya Presiden dan atau Wakil Presiden saja. Artinya, ini ada ketidakbenaran dalam pertanggungjawaban hukum dalam sistem perwakilan. Oleh karena itu, saya melihat usulan DPD cukup baik yang mengusulkan Mahkamah Agung menjadi lembaga mengadili pejabat negara termasuk dalam lembaga perwakilan. Sangat rasional, masa seorang Jenderal disidik oleh Kopral yang tidak memahami. Oleh karena itu, forum previligiatum tidak hanya berlaku bagi Presiden dan atau Wakil Presiden, tetapi juga pejabat negara lainnya.
Hal-hal lainnya sudah masuk pada pemikiran bapak/ibu yang lain, Hak anggota DPR, DPD, pembentukan undang-undang oleh DPR dan DPD atau seperti juga dalam paper Bu Susi, ada kelemahan dalam amandemen UUD 1945, seperti kedudukan Pemerintah dengan DPR. Kemudian dalam perwakilan di daerah perlu pembenahan, di samping sekarang rezim Pilkada menjadi rezim Pemilu. Kemudian, mengenai Mahkamah Konstitusi, termasuk Prof. Koerni, dulu mengatakan untuk apa Mahkamah Konstitusi? Bagaimana Prof. Rusadi, sama pendapatnya?

Prof. Rusadi Kantaprawira :
Saya tidak mengatakan MK tidak perlu, bahwa ini akan membebani negara. Tapi dilihat dari produk-produknya cukup baik.

Dr. Nandang Alamsyah :
Baik, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Pak Indra. Wassalam.

Hernadi Affandi, SH.,LLM :
Terima kasih Moderator. Assalam’alaikum Wr.Wb. Bapak-bapak, dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang. Banyak hal yang saya setujui dari para Guru Besar tadi dan saya hanya menambahkan saja. Tadi Pak Nandang menyampaikan hal yang berkaitan dengan sistem perwakilan di antaranya mengenai poitical representation dan personal repersentation. Memang saya juga setuju, dari sistem perwakilan yang pernah saya ketahui, selama ini sistem perwakilan lebih banyak diadakan dengan perwakilan politik atau diititkberatkan pada partai politik sehingga tidak heran muncul partai politik sebagai ”kendaraan” tapi juga dapat masuk menjadi anggota badan perwakilan baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, (saya tidak tahu, pemikiran saya ini berdasar atau tidak), kalau mungkin sistem perwakilan Indonesia itu diarahkan pada perwakilan fungsional dan regional. Saya tidak tahu apakah (pemikiran) itu bisa diterima atau tidak sehingga perlu didiskusikan lebih lanjut. Misalnya, di sini (dalam makalah), saya menyebutkan kalau mungkin, seluruh kelompok atau komponen di dalam masyarakat dapat terwakili. Saya selama ini memikirkan kedudukan saya sebagai pagawai negeri di mana posisi pegawai negeri itu, statusnya sampai tidak dihargai. Mau jadi anggota partai politik harus pensiun. Bahkan dalam undang-undang yang baru (UU Pemilu), ada klausul yang lebih tegas daripada undang-undang sebelumnya. Kalau dulu, ada klausul ”mengundurkan diri sebagai pegawai negeri” tapi sekarang ada klausul ”..yang tidak dapat ditarik kembali”. Jadi kalau pegawai negeri atau Polisi atau Tentara mengundurkan diri untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi calon dari partai poltik itu, itu harus ”tidak boleh ditarik kembali”. Jadi kalau misalnya, saya menyatakan pensiun (mengundurkan diri) dari pegawai negeri, tapi kemudian tidak terpilih, maka saya tidak dapat lagi menjadi pegawai negeri, karena saya telah berhenti sama sekali dari pegawai negari dan terikat pernyataan itu. Artinya, dari situ saya melihat bahwa unsur pegawai negeri itu sulit terwakili dalam lembaga perwakilan, baik di pusat maupun daerah. Nah ini merupakan salah satu hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan sistem perwakilan fungsional tadi itu. Kalau mungkin, pegawai negeri itu dapat dilibatkan, masuk ke dalam lembaga perwakilan, tanpa harus kehilangan statusnya. Jika dilihat dan diperbandingkan dengan status sosial yang lain seperti advokat, pengacara dan sebagainya, mereka hanya diminta untuk tidak berpraktek selama menjadi anggota parlemen atau lembaga legislatif. Terlepas bahwa artis (yang menjadi anggota legeslatif) masih bermain sinetron atau iklan juga. Bahkan (artis itu) menjad tambah laku, setelah menjadi anggota parlemen. Oleh karena, perlu didiskusikan hari ini, pertimbangan mengenai hak pilih aktif dan pasif unsur-unsur tadi. Saya (juga) menyarankan perlu adanya penelitian atau pengkaljian lebih lanjut mengenai sistem perwakilan ini, apakah misalnya akan melihat atau mencontoh Amerika (Serikat) atau seperti yang dikatakan Bu Miranda tadi, kita ini mempunyai adab sendiri. Bahwa dengan latar belakang sosial budaya yang seperti in, jangan malu untuk memiliki format atau lembaga perwakilan ala Indonesia. Oleh karena itu, dalam penutup tulisan (Pak Hernadi), saya katakan bahwa kita tidak perlu khawatir apabila terdapat perbedaan antara lembaga perwalikan yang kita miliki dengan lembaga perwakilan di negara-negara lain. Jadi kita tidak perlu persis Amerika (Serikat), tidak perlu sama persis dengan Inggris, Perancis dan lain-lain. Iran saja pun, berani membedakan institusi-institusinya dengan negara-negara lain, termasuk juga Cina atau negara-negara lain. meskipun, kadang-kadang, (dari hal yang saya pahami dan ketahui dari negara lain), kalau misalnya Indonesia berbeda dengan negara lain itu ciri khas Indonesia, terlepas dari segi negatifnya, ini juga ada positifnya. Jadi jangan sampai yang merupakan ”ala Indonesia” dikatakan selalu buruk karena tidak sama dengan negara lain. Selama ini, kita ingin menyamakan dengan negara lain dengan melupakan akar budaya sendiri. Saya sempat merasa malu, apakah saya yang salah atau fakta itu yang salah, mohon tanggapannya, Misalnya, di DPR itu, kebetulan salah satu di antaranya adalah teman saya, ada yang membentuk kabinet bayangan, padahal kita menganut sistem pemerintahan presidensiil. Merekalah yang menegaskan bahwa kita menganut sistem pemerintahan presidensiil, tidak menganut sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, dalam praktek ada anggota DPR yang membuat oposisi, bahkan membuat kabinet bayangan; dan yang lebih parahnya lagi adalah partai-partai yang mendukung kebinet di dalamnya membuat kelompok partai di dalamnya. Jadi ini mohon tanggapan para profesor. Saya bingung, apakah saya yang tidak mengerti sistem politik Sistem perwakilan lebih banyak diarahkan pada sistem perwakilan partai politik, atau mereka yang kebablasan karena telah menjadi anggota dewan sehingga boleh-boleh saya bertindak seperti itu, sehingga tidak sesuai dengan faktor dalam konteks sistem pemerintahan.
Mungkin itu saja beberapa hal yang sempat saya tangkap, meskipun saya akui masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalam.

Susi Dwi Harijanti, SH.,LLM :
Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sebetulanya ada pada posisi yang paling menguntungkan, setelah mendengar semuanya dengan masukan yang luar biasa dan saya yakin akan memperkaya nanti hasil pembahasan oleh panitia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pada dasarnya bentuk negara/ tidak akan menjadi satu pencetus dari sistem perwakilan yang dibentuk. Orang mengatatakan bikameral itu lebih dekat dengan sistem federal, tetapi Fufifin, Inggris (yang bentuk negaranya kesatuan) menganut sistem bikameral. Apapun nanti sistem perwakilan yang akan dipilih, menurut salah seorang yang saya baca tulisannya, bahwa faktor-faktor sejarah dan peta politik itu harus menjadi pertimbangan yang sangat serius. Mengapa Indonesia sampai masuk seperti sekarang? Terus terang yang saya takutkan, proses perubahan UUD dari tahun 1999 – 2002 didasarkan suatu reaksi spontan yang terjadin [pada masa orde baru dan ini satu masalah yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena jika para pejabat yang berwenang untuk mengubah UUD, hanya berdasarkan pada reaksi spontan terhadap apa yang terjadi pada masa lalunya, maka dapat dipredikasikan bahwa konsepnya menjadi tidak jelas dan pasal-pasal yang dihasilkan menjadi tidak bagus. Ini sudah dapat kita lihat kelemahannya dari perubahan pertama hingga perubahan keempat. Ada salah satu tulisan dari grup diskusi citizen for constitution di mana mereka mencoba membuat beberapa indikator, 8 atau 9 poin dengan berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan yang bagus menurut saya adalah pertanyaan pertama, yaitu apakah perubahan yang akan dilakukan, materinya diperkirakan akan mengikat generasi yang akan datang? Ini mencerminkan bahwa perubahan ini tidak boleh dilakukan dari reaksi spontan terhadap pemerintahan masa lalu. Ini merupakan pegangan pertama yang menurut saya pertama yang bisa kita jadikan sebagai ”kunci” untuk pertanyaan, apakah perlu amandemen kelima? Jika perlu, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Mungkin tidak tepat juga (saya katakan di sini, bahwa dalam kuliah), saya memasukkan materi constitution making, karena selama ini kita selalu mempelajari ”how to change/amend constitution?”, sekarang kita harus mulai bertanya, ”how to form a good constitution?” atau bagaimana caranya membentuk suatu konstitusi yang baik. Karena pembentukan konstitusi dalam suatu negara yang stable democracy dengan yang praktis demokrasinya, pasti akan berbeda. Mudah-mudahan pada FGD yang kedua akan mulai dapat kita eksplor lagi.
Mengenai sistem perwakilan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tidak mengenal dengan bentuk negara. Apa pun nanti sistem perwakilan yang akan kita anut, katakanlah Indonesia akan menganut sistem perwakilan satu kamar, tentunya harus merupakan perbaikan dari sistem yang kita anut sebelumnya, MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan sebagainya. Sebetulnya pada tahap-tahap tertentu, appointment (pengangkatan) itu bukan suatu hal yang buruk dilihat dari sudut demokrasi. Jadi betul, seperti yang dikatakan Prof. Arief Sidharta, bahwa yang salah itu bukan konsepinya tetapi prakteknya, ketika itu dituangkan kepada undang-undang organik. Karena memang undang-undang organik (pada saat itu) disetting sedemikian rupa untuk mempertahankan kedudukan mereka yang sedang berkuasa. Kelemahan UUD 1945 asli tidak memberikan guidance yang clear jika akan dibentuk undang-undang organik, guidence itu seperti apa. Nah, ini yang perlu dimuat (guidance untuk undang-undang organik) dalam UUD yang akan datang. Sama seperti pemikiran, bahwa ketika MPR itu tidak berwenang untuk membuat GBHN, sekarang kewenangan itu berada di tangan siapa? Apakah berada di tangan Presiden atau di tangan DPR? Ataukah di tangan Presiden dan DPR?

Prof. Rusadi Kantaprawira:
Atau berada di tangan Parpol?

Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M :
Kalau kita misalnya belajar dari sistem ketatanegaraan Filipina, dalam konstitusi Filipina itu dimuat basic policy, jadi tidak buat oleh lembaga-lembaga negara. Kemudian jika kita memilih sistem dua kamar (karena selama ini, seperti dikatakan Pak Kuntana, DPD ini salah satu alasan pendiriannya adalah untuk memaksimalkan peran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan daerah dapat diintegrasikan dalam penyelenggaran negara secara nasional, yang dulu tidak dapat dilakukan oleh utusan daerah dan utusan golongan. Namun demikian praktek di Australia – senat yang tadinya didesain untuk mewakili state – dalam perkembangannya sekarang senate itu tidak lagi menjadi state house, tetapi lebih melebur seperti peran DPR, yaitu lebih pada peran pengawasan. Nah, ini jika kita akan mempertahankan DPD, apakah kita desain DPD menjadi region house, atau kita biarkan saja memiliki fungsi seperti yang diperankan oleh DPR. Kalau pun nanti DPD nanti dibentuk dengan fungsi dan kekuasaan yang sama dengan DPR, saya pikir, UUD harus memuat pasal atau bab yang mengatur reconsiling powers between the two chamber. Jadi, ada satu bab yang mengatur hubungan kedua kamar itu, dan bab itu harus mengatur dalam fungsi legislatif bagaimana hubungannya, dalam fungsi pengawasan bagaimana hubungannya. Dalam fungsi legeslasi, ini merupakan kelemahan utama dalam sistem dua kamar, yaitu apabila terjadi deadlock dan ini seperti yang terjadi di Australia, konstitusi menawarkan solusinya. Jadi, DPD yang sekarang tidak harus berhenti, pada perjuangan bahwa kami harus memiliki kewenangan yang sama dengan DPR tetap mereka (DPD) juga harus bertindak lebih jauh dari itu. Kalau memiliki kewenangan yang sama, bagaimana mekanisme dalam hubungan kerja sehari-hari?
Di Australia, ketika terjadi deadlock, maka konstitusinya, sebagai salah satu cara yang paling ekstrem yaitu membubarkan Parlemen. Jadi ini yang dikatakan sebagai double dissolution. Jadi, Perdana Menteri dapat meminta Gubernur Jenderal untuk membubarkan parlemen. Itu adalah langkah yang paling ekstrem. Sebelum itu ditempuh, misalkan, kalau salah satu kamar tidak setuju maka pembahasan atau persetujuan dapat dimulai 3 bulan setelah penolakan itu. Ini saya pikir, sangat perlu dimasukkan ke dalam konstitusi, karena konstitusi kita perlu menyediakan mekanisme jika terjadi deadlock, karena deadlock ini sangat serius. Nah, itu, ada di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, yaitu perdana menteri memberikan nasihat (advice) kepada kepala negara untuk melakukan suatu tindakan ketatanegaraan. Akan tetapi bagaimana dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial? Saya pikir, deadock itu dapat diatasi dengan berbagai macam cara oleh konsiliasi antara kedua badan itu. Kalau DPD membahas atau suatu rancangan undang-undang yang materinya dipredikasi berkaitan dengan daerah, maka yang mempunyai final say adalah DPD. Akan tetapi, dalam konteks nasional, misalnya, yang mempunyai final say atau putusan akhir adalah DPR. Jadi, mekanisme-mekanisme ini yang perlu kita elaborasi untuk melengkapi pemikiran-pemikiran secara konseptual bagi sistem perwakilan yang akan dibentuk. Dalam paper, bukan paper sih, cuma coretan-coretan kecil yang harus dimatangkan juga, pertimbangan-pertimbangan apakah kita akan memilih sistem satu kamar atau dua kamar, mungkin dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori. Ini dalam kaitannya dengan representation and responsiveness, mana yang lebih baik? Kemudian dalam kaitan dengan stability of the law, accountability of legislature, quality of legislature, concentration of power between legislature, quality of decision making, efficiency and economy, dan terakhir custom, karena sistem bikameral yang sekarang dianggap sebagai a practical departure from bicameral yang dipraktikan di Amerika Serikat. Jadi, sistem bikameral yang berlaku sekarang ini dipandang sebagai suatu langkah radikal dari sistem bikameral yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Mungkin tidak ada salahnya bapak dan ibu, kita semua membaca (mempelajari) mengenai perubahan-perubahan sistem perwakilan yang terjadi di beberapa negara. Misalnya, Maroko berubah dari unikameral menjadi bikameral, tetapi Swedia terbalik, dari bikameral menjadi unikameral. Jadi mungkin itu pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari negara lain, tentunya dengan tidak menegasikan faktor-faktor dalam melakukan perbandingan, terutama berkaitan dengan budaya, politik, dan sejarah Indonesia. Terima kasih.

Moderator:
Bapak dan ibu sekalian terima kasih, pas sekali waktunya acara ini berakhir. Ini ada waktu ada 5 menit untuk menutup (closing). Masih banyak hal yang perlu kita bicarakan dan karena ini ide, minimal nanti kita akan melakukan pendalaman-pendalaman dan khusus bagi panitia ke depan dapat mengarahkan topiknya lebih dalam lagi, karena narasumber kan bergantung kepada yang memacu. Ini saya juga kurang sehat untuk memacu bapak dan ibu karena TOR nya di Makasar, harus mengejar waktu. Akan tetapi, ada satu hal di sini sebagai penutup. Sistem perwakilan ini ibarat semacam struktur bangunannya masih belum jelas dari segi etika, arsitektur dan estetikanya. Sistem di Indonesia kalau diibaratkan football system lebih banyak off side-nya, karena itu penting peran referee (wasit) untuk menyatakan itu off-side dan tentunya wasitnya harus kuat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi referee-nya, di masa ini dan ke depan. Kita harap, kita bisa menyamakan (pandangan). Artinya, di sini banyak kawan-kawan yang bagaimana hal itu dilakukan. Bapak Ibu sekalian Prof. Rusadi, Prof. Arif, Prof. Koerniatmanto, Dr. Kuntana, Dr. Nandang dari Fisip dan rekan-rekan lainnya, saya ucapkan terima kasih atas kesediannnya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita undang lagi pada FGD berikutnya, sampai nanti pada akhirnya ada Seminar Nasional yang Insya Allah akan undang pakar-pakar politik dan hukum tata negara dari Indonesia. Bapak, ibu sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Peserta :
Applause

Prof. Rusadi Kantaprawira:
Kalau boleh nanti ada notulensi.

Moderator :
Iya nanti akan di¬-back-up oleh panitia.

Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M. :
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, rencananya semua hasil diskusinya ini akan ditranskrip oleh panitia, kemudian kita kan sumarikan kemudian akan dikembalikan kepada para peserta FGD untuk mendapatan koreksi. Karena, seperti dikatakan Pak Indra, memang ini adalah hasil pemikiran bersama, bahwa ada tiga kali FGD, hasilnya di-summary-kan, kemudian akan di-launching pada Seminar Nasional. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Arief Sidharta, Prof. Rusadi, Prof. Koerniatmanto, Dr. Kuntana, kemudian Dr. Nandang, dan rekan-rekan dari Bagian HTN yang saya harapkan sekali kehadirannya pada FGD-FGD mendatang. Baik, terima kasih. Wassalam.