Inna Junaenah #

 

A.     Pendahuluan

Perkembangan tata sosial, ekonomi, dan budaya manusia ikut berkembang seiring dengan kehidupan bermasyarakatnya.[1] Jelas terdapat pergeseran pemanfaatan sumber daya alam, dari zaman dahulu yang sekedar merambah dan memanfaatkan hutan untuk berladang untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri, serta menggunakan kearifan dalam memanfaatkan asas pencagaran. Desakan yang bersifat ekonomi banyak menimbulkan berbagai kerusakan tata alam di hutan.[2] Dalam perkembangan ini, sumber daya alam tidak lagi bernilai sederhana, sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesaat. Lebih dari itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soewarno, sumber daya alam memiliki nilai sosial tata alam, nilai ekonomi tata alam, dan nilai budaya tata alam.[3]

Di Jawa kegiatan merambah dan berladang di hutan untuk kepentingan perdagangan, menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan hutan, pada waktu Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan tata laksana taam paksa, tanpa memperhatikan kearifan nenek moyangnya dan topografi medannya.[4]

Berkaitan dengan hal ini perlu dikemukakan beberapa hal dalam kepentingan pembahasan hak ekonomi, sosial, dan budaya (selanjutnya disebut hak ekosob) yang berhubungan dengan subjek hukum HAM, yaitu negara dan non-negara, terutama dengan keberadaan banyak korporasi. Aktor Non-negara pemangku kewajiban ini tidak bisa dilepaskan dari suatu fakta bahwa di manapun dan kegiatan usaha apapun yang dilaksanakan, salah satu sumber daya alam yang sangat penting, terutama air, tetap akan digunakan kemanfaatannya.

 

 

 

B.     Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana fenomena dampak kegiatan perusahaan dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan di jawa barat?

2.      Bagaimana pengaturan hak ekosob yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan?

3.      Bagaimana sebaiknya pihak pemerintah dan perusahaan dalam pemenuhan hak ekosob yang berkaitan dengan dampak kegiatan usaha.

 

C.     Pembahasan

1.      Subjek Hukum HAM terkait dengan Hak Ekosob

Dalam buku ajar Hukum Hak Asasi Manusia, dengan kata pengantar Frans Magis-Suseno, penentuan subjek hukum HAM didekati melalui subjek hukum Internasional.[5]

(1)   Aktor Negara – Pemangku Kewajiban[6]

Negara jelas merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Pengkategorian ini tidak lain karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Dalam konteks nasional dan penyelenggaraan negara yang didesentralisasikan, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah merupakan bagian dari aktor negara sebagai subjek hukum HAM. Pemda memperoleh kewenangan otonom berdasarkan atribusi[7] kewenangan melalui konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun delegasi kewenangan dalam rangka dekonsentrasi. Para pejabat Administrasi negara  yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, baik individu maupun korporat, dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.[8] Media interaksi ini berupa pelayanan, perizinan, pemantauan, pengawasan, dan tindakan-tindakan hukum kongkrit lainnya.[9]

 

(2)   Aktor Non-Negara — Pemangku Kewajiban[10]

Dalam buku ini dikemukakan pula aktor non-Negara sebagai pemangku kewajiban karena, bagaimanapun juga masalah penlindungan hak asasi manusia bukan lagi merupakan objek dan kebijakan negara berdaulat.

(a)   Korporasi Multinasional (Multinational Corporations)

MNC dikategorikan sebagai subjek hukum HAM, dalam hal ini aktor non-negara pemangku kewajiban tidak terlepas dari pendapat sebagian orang bahwa perusahaan transnasional juga merupakan subyek hukum internasional, dan dasar utamanya adalah ketentuan dalam Code of Conduct for Transnational Corporations. Berkaita dengan ini perlu dicatat bahwa perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara. Dewasa ini, seringkali kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, terutama di negara-negara berkembang. Atas dasar inilah, muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dana internasional dan khususnya perusahaan multinasional.

Dalam konteks nasional, banyak perusahaan multinasional maupun nasional yang berskala besar didirikan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat terhindar untuk memanfaatkan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang jelas sumber daya air selalu dibutukan untuk operasionalisasi kegiatan usaha.

 

(b)   Kelompok Bersenjata[11]

(c)    Individu[12]

 

(3)   Aktor Non-Negara — Pemangku Hak[13]

Selain pemangku kewajiban, tentu saja subjek Hukum HAM terdiri dari pemangku hak. Kategori ini adalah individu dan kelompok, terutama yang termasuk kelompok rentang pelanggaran HAM.

 

2.      Fenomena Dampak Kegiatan Perusahaan di Jawa Barat

Hak atas Iingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia. Secara hakiki, lingkungan hidup merupakan sumber yang memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, di antaranya: manfaat ekologi (ecological benefit), manfaat ekonomi (economical benefit) dan manfaat sosial (social benefit).[14] Tapi kemudian yang terjadi adalah tidak dapat terhindarnya dampak dari penggunaan sumber daya alam secara langsung maupun tidak langsung, seperti pencemaran lingkungan dan sulitnya memperoleh air bersih .

Berkaitan dengan hal ini penting untuk dikemukakan mengenai hasil pengamatan dan advokasi yang dilakukan oleh perhimpunan inisiatif dalam sebuah buku kumpulan tulisan. Dikemukakan dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:[15]

“Proses industrialisasl hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan nasib kelestarian lingkungan, mengkikis habis kearifan budaya lokal masyarakat dan mengesampingkan masa depan generasi berikutnya. Akibatnya, sungai tercemar limbah industri, air sulit didapat karena habis dkuras untuk kebutuhan industri dan udara kotor karena banyaknya zat pencemar yang keluar dan cerobong-cerobong pabrik industri.”

 

Ditegaskan dalam tulisan wulandari bahwa Pencemaran air dan udara merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dan proses industrialisasi. Akibat dan pencemaran itu tentu saja menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia serta makhluk hidup lainnya, contoh kasus di Majalaya, Rancaekek dan saguIing.

Berikut ini merupakan pernyataan dari warga yang tinggal di Kampung Sukahaji, Majalaya, sebagai salah satu kawasan industri yang menjadi handalan di Jawa Barat.[16]

”silahkan kontrol pengusaha atau pemerintah, Iantai mesjid kotor oleh batu bara, hitam sekali. Tiap hari dipel oleh anak-anak mesjid. Sedikit besarnya itu menimbulkan penyakit dan pencemaran udara khususnya di Kp. Sukahaji. Dulu ada sosialisasi dari pemerintah dan pengusaha industri, katanya tiap tiga bulan sekali akan ada pemeriksaan pembuangan emisi mesin boiler batu bara industri yang ada di wilayah sini. Tetapi buktinya tidak ada. Permasalahan Iimbah batu bara, bagaimana pencegahan pencemaran tersebut, tidak dijeIaskan ke masyarakat oleh pengusaha maupun pemerintah. Seperti Pabrik HimaIaya, malah pengusahanya nantang, mau sampai kemana hukum? Bukannya memikirkan bagaimana caranya menanggulanr pencemaran batu bara tersebut.”

 

Kenyataan lain terlihat dengan ditemukannya pipa-pipa besi besar, paralon-paralon tertancap di bawah tanah, menyedot sumber air bawah tanah dan sungai untuk memenuhi kebutuhan industri yang mengakibatkan warga kekurangan air.[17] Seorang warga, AK, mengemukakan pula:

“sateuacan aya perusahaan, halodo salapan sasih ge, sumur teh tara saat. Ayeunamah halodo dua minggu oge, sumur langsung saat. Upami usum hujan, tos huja nsasasih, dua sasih, nembe cai ayaan deui. Lamun hujan saminggon mah, sumur teh moal caian” (sebelum ada perusahaan, walaupun kemarau sembilan bulan, sumur tidak pernah kering. Tapi sekarang, kemarau dua minggu saja, sumur Iangsung kering. Kalau musim hujan, sudah hujan satu bulan, dua bulan, baru air sumur keluar. Tetapi kalau hujan seminggu, sumur tidak ada airnya).”[18]

 

Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, di antaranya pengaduan ke pemerintah maupun bermusyawarah dengan pengusaha yang mencemari Iingkungan. Tapi upaya itu belum bisa menanggulangi pencemaran air dan udara yang terjadi. Kemudian warga masyarakat, minta kompensasi. Setelah habis kompensasi tersebut, tetap saja dampak penyakit terus muncul.[19]

Suatu penelitian pernah dilakukan dengan tujuan untuk (1) meneliti pengaruh penggunaan batu bara pada gangguan fungsi paru pada pekerja dan warga sekitar industri pengguna batu bara; meneliti faktor apa saja yang berpengaruh terhadap gangguan kesehatan pekerja dan warga sekitar industri pengguna batu bara. Salah satu Kesimpulan umum dan hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat hubungan bermakna dengan nilai p <0.05 antara timbulnya gangguan fungsi paru pada responden dengan lokasi responden berada dan Status gizi mereka. Makin dekat dengan industri pengguna batubara dan makin buruk gizi responden maka kemungkinan terjadinya gangguan fungsi paru semakin tinggi.[20]

Masih di Kabupaten Bandung, setiap melewati pabrik PT Ceres yang terletak di sekitar Dayeuh Kolot Banjaran, selalu tercium aroma coklat, yang potensial turut mencemari udara. Salah seorang dari bagian Personalia mengatakan bahwa perusahaan yang hasil produksinya sampai ke Malaysia dan setiap pagi dinikmati sebagai sarapan itu, cenderung tertutup terhadap penelitian-penelitian yang mencari kebijakan perusahaan. Rekruitmen karyawannya pun masih banyak secara kontrak.

Demikian nasib negara-negara berkembang yang menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam, dengan keberadaan perusahaan-perusahaan kapitalis. Sejalan dengan itu sepanjang sejarah, negara-negara Afrika, Asia, atau Amenika Latin telah menderita penjarahan secara membabi buta atas penduduk dan sumber daya alamnya demi mengembangkan perekonomian negana-negara Utana.[21] Lebih tegasnya Vandana Shiva mengatakan:

“Kini, ketika peningkatan jumlah penduduk merupakan penyebab utama degradasi lingkungan, hutan-hutan di Serawak dbabat dan menjadikan penduduknya menjadi tunawisma di tanah milik meneka sendiri, supaya Jepang bisa memperoleh pasokan sumpit sekali pakai, hutan-hutan Indonesia ditebang untuk membuat tisu dan kertas toilet, dan hutan-hutan Amazom dibakar demi menciptakan kandang-kandang ternak untuk memasok beef burger. Penjarahan terhadap negara-negara benkembang ini terus berlangsung di bawah praktik pendagangan dunia yang tidak adil, di bawah istilah pelayanan pinjaman dan di bawah tingkat bunga pinjaman yang tidak realistis.”

 

3.      Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-Perusahaan di Jawa Barat

Beberapa bentuk kegiatan bagi masyarakat yang disponsori suatu perusahaan nampaknya dilakukan sebagai perwujudan baik Corporate Social Responsibility, maupun Community Development. Salah satunya adalah apa yang disponsori PT Ceres dalam suatu kegiatan Sunatan Massal yang diselenggarakan setiap tahun.[22] Dalam sambutan oleh pimpinan perusahaan dikatakan  bahwa pihaknya memberikan perhatian serius betapa pentingnya program−program sosial bagi masyarakat sekitar yang kebetulan tidak beruntung. Misalnya dengan adanya program khitanan masal yang bagi PT. Ceres merupakan program rutin setiap tahunnya.[23] Tahun 2008 ini merupakan khitanan masal dengan jumlah peserta terbanyak dibandingkan tahun sebelumnya. Selama acara berlangsung, panitia juga menyuguhkan hiburan, siraman rohani, dan menyediakan layanan medis bagi peserta khitan yang akan kontrol. Tidak cukup dengan hal itu, panitia membagikan parcel berupa makanan dan hadiah uang bagi anak yang di khitan.[24]

Contoh lain dari kegiatan Perusahaan yang serupa adalah apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan distribusi farmasi, PT AAM, di kawasan Jalan Caringin Kota Bandung, adalah dengan membagi-bagikan paket sembako terhadap warga rukun tetangga tempat perusahaan berlokasi. Selain itu pernah juga dilakukan penyemprotan ke rumah-rumah ketika musim wabah penyakit Demam Berdarah. Lebih permanen dari itu, perusahaan tekstil, PT Adetex, yang berlokasi di kawasan Banjaran Kabupaten Bandung, mendirikan sekolah dasar bagi masyarakat. Namun belum diketahui sejauhmana kemudahan mengakses sekolah ini dari segi biaya.

Ada juga contoh dari perusahaan yang tidak terdata identitasnya, membagikan air bersih secara cuma-cuma kepada masyarakat di sekitarnya. Jelas ini dapat dimengerti mengingat bahwa setiap perusahaan cenderung memiliki alat yang dapat menyedot air bawah tanah dalam volume yang besar.

Dari contoh-contoh di atas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik yang berorientasi TSP atau Community Development, nampaknya hanya bersifat insidental, tahunan. Lebih tegasnya seolah-olah masyarakat belum tahu tentang TSP, dan dengan kegiatan tersebut perusahaan terkesan peduli sosial.

 

4.      Konsep umum CSR/TSP

Untuk sedikit memahami mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau banyak dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), dapat dikemukakan beberapa gambaran sebagai berikut:

“CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, ngemplang pajak dan menindas buruh. Pendeknya, perusahaan berdiri secara diametral dengan kehidupan sosial.[25] Ini kenyataan bahwa kaum kapitalis memang tegak berdiri di atas derita banyak orang.
… Konsep dan praktik CSR sudah menunjukkan sebagai keharusan. Kekuatan perusahaan yang semakin besar, sebagaimana dinilai Dr David Korten, penulis buku ”When Corporations Rule the World” melukiskan bahwa dunia bisnis setengah abad terakhir telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa. Menurutnya, dalam satu dasawarsa terakhir CSR perusahaan besar sangat berperan ketimbang institusi publik (negara). … Untuk era sekarang, kapitalisme hanya bisa berkembang jika bersinergi dengan dunia sosial. … Karena itu, pemerintah tidak boleh tunduk oleh kaum pemodal. Rakyat, pemerintah dan pemodal harus setara dalam merumuskan strategi kebijakan publik untuk kepentingan bersama.
Di negara kapitalis penciptaan ruang publik yang demikian itu sudah berjalan.  Pemerintah juga untung karena selain mudah melobi pembayaran pajak juga terbantu tanggung jawab sosialnya kepada rakyat miskin.
[26]

 

Dari situs CSR Indonesia, dikemukakan suatu tulisan:

“Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi konsep yang kerap kita dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ketika berbicara tentang CSR, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang demikian, CSR tidak akan disalahgunakan hanya sebagai marketing gimmick untuk melakukan corporate greenwash atau pengelabuan citra perusahaan belaka. [27]

 

5.      Pengaturan hak ekosob yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan

Pergeseran dari negara hukum klasik yang hanya sekedar penjaga malam, menjadi negara kesejahteraan, campur tangan negara terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam hubungan Negara dengan warga negara, pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya, perlu peran dan fungsi mengurus (bestuur) oleh pemerintah dalam arti luas, terutama melalui peraturan perundang-undangan. Jaminan negara terutama hak ekosob, yang telah menjadi hak hukum dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a)      UUD 1945 Perubahan Kedua

Ridho Shaleh menginterpretasikan bahwa dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas disebutkan dalam pasal 28 H ayat 1. Dalam tafsirannya, hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup. Lebih dari itu hak hidup layak dan bersih merupakan jaminan yang merujuk ketegasan terpenuhinya hak hidup manusia, demikian pula tentang hak atas kesejahteraan rakyat.[28]

Kemudian dikatakan bahwa Hak atas lingkungan hidup, sebagai sebuah tafsir awal harus mencapai dimensi struktural maupun kultural. Secara struktural, hak atas lingkungan hidup menekankan pentingnya tanggung jawab negara untuk memberi jaminan terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap penegakan hukum dan kemauan politik. Sedangkan secara kultural, hak atas lingkungan hidup mencakup nilai-nilai penting menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial bagi lingkungan hidup saat ini dan yang akan datang.[29]

 

b)      Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Dalam Undang-Undang tentang HAM, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari kesatuan hak untuk hidup. Pernyataan ini dikemukakan dalam Pasal 9 ayat (3). Perlu dicatat pula bahwa hak untuk sejahtera lahir batin tidak dapat terisahkan dari hak kesatu ini.

 

c)      Undang-Undang Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebenarnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sudah diatur dalam UUD 1945 Perubahan keempat Pasal 33 ayat (3). Dikatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dldalamnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam ayat 4 dikatakan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadlan, berkeiarjutan berwawasan Iingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara substansi mengatur dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yaitu udara, tanah, air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, pedesaan, perkotaan, lingkungan sosial agar tidak mengalami kerusakan dan atau pencemaran.[30] Untuk mengatasi pencemaran air dan udara, ada beberapa peraturan hukum yang mengatur, yaitu:[31]

1.      Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

2.      Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;

3.      Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3;

4.      Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

5.      Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;

6.      Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku mutu Umbah Cair Untuk Kegiatan Industri;

7.      Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup No.17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

8.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ungungan hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;

9.      Keputusan Gubernur Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Ijmbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;

10.  Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin pembuangan Limbah Cair;

11.  Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Pengelolaari Limbah Padat.

 

d)      Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas

Dibentuknya Undang-Undang berdasarkan pertimbangan kepentingan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Tanggung Jawab Sosial (TSP) dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengaturan lebih jelas mengenai  TSP atau CSR dituangkan dalam Pasal 74. Ayat (1) mengatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sementara itu Pasal 2 mengatakan bahwa penganggaran TSP tersebut diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersubut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sementaritu yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

 

6.      Upaya pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam pemenuhan hak ekosob yang berkaitan dengan dampak kegiatan usaha

Dalam pembahasan lingkungan hidup sebagai HAM, Dokumen Ksentini dan Draft Deklarasi yang pernah diajukan ke Sidang Umum PBB pada tahun 1994 dengan jeas menunjukkan bahwa potensi kerusakan lingkungan yang permanen memberikan pentanggung jawaban khusus untuk mencegah pengrusakan.[32] Karena, pengrusakan lingkungan hidup sangat berhubungan erat dengan pelanggaran hak kemanusiaan. Lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut:[33]

”Untuk itu, melalui Sub-Komisi PBB on the prevention of Discrimination and protection of minorities -sekarang menjadi Sub-commission on the promotion and protection of human right telah diajukan suatu draf prinsip deklarasi hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Bahkan menegas pentingnya konsepsi HAM dan lingkungan sebagai konsep kolektif.

Dalam draf tersebut ditegaskan bahwa semua manusia mempunyai untuk merasa aman dan sehat secara ekologis. Di mana lingkungan hidup itu dapat menunjang kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang.

Hak-hak yang dimaksud antara lain:

1.      Bebas dan polusi, degradasi lingkungan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi lingkungan atau mengancam jiwa, kesehatan atau pembangunan yang berkelanjutan;

2.      Perlindungan dan preservasi udara, tanah, air, flora dan fauna proses esensial untuk dapat menjaga keutuhan keanekaragami hayati dan ekosistem.

3.      Memperoleh standar kesehatan yang tinggi.

4.      Memperoleh makanan, minuman dan lingkungan yang sehat aman.

5.      Perumahan yang memadai, dan kondisi hidup yang aman, sehat dan tertata baik secara ekologis.

6.      Akses ekologi terhadap alam dan konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari alam dan sumber dayanya.

7.      Preservasi cagar dan pemandangan alam.

8.      Hak untuk menikmati kehidupan tradisional dan subsistensi terhadap indigenous peoples.”

 

Hal yang sangat penting berkaitan dengan hal ini adalah bahwa hak atas lingkungan hidup, meski belum secara eksplisit diatur tersendiri dalam hukum internasional, masuk dalam jalur mainstream mekanisme hukum penegakan hak asasi manusia. Setidaknya, konsep hak atas lingkungan hidup telah tercantum dalam kesepakatan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia khususnya dan rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya.[34]

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Negara adlah sebagai aktor utama sebagai subjek Hukum HAM –pemangku kewajiban. Berkaitan dengan hal ini penting kiranya untuk dikemukakan apa yang ditulis oleh Ateng Syafrudin[35]:

“Tugas pemerintah dalam organisasi negara yaitu memberi pimpinan pada cara organisasi tersebut memenuhi tugas dan mencapai tujuannya serta berusaha agar tujuan negara terlaksana dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara menyelenggarakan usahanya berhubungan erat dengan dasar dan tujuan dan negara. Dasar dan tujuan negara nasional berbeda dengan dasar dan tujuan negara jajahan yang disesuaikan dengan negara yang menjajahnya. Dasar dan tujuan Negara Republik Indonesia berlainan dengan Kerajaan Nederland dan juga dengan bagiannya yaitu Hindia Belanda.Indonesia yang dahulu disebut Hindia Belanda jajahan Nederland diolah dengan cara pemerintahan yang harus menguntungkan Kerajaan Nederland.

 

Dalam mengatasi masalah pencemaran limbah industri, dapat dikemukakan bahwa ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program di antaranya:[36]

1.      Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dalam Pengelolaan Lingkungan[37]

Program ini bertujuan mendorong penaatan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Selain itu ada juga instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk. Kegiatan dalam program ini mencakup pengendalian pencemaran air, udara, dan pengelolaan limbah B3.

 

2.      Superkasih

Berkaitan dengan program ini, dikemukakan oleh Wulandari bahwa Super Kasih adalah suatu program guna mendorong percepatan pentaatan industri terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku.  Hal ini dilakukan dengan cara membuat Surat Pernyataan Tertulis industri untuk melakukan upaya penaatan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan administrasi yang disaksikan oleh pejabat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk tahun 2003 peaksanaan program Super Kasih dikonsentrasikan pada tiga provinsi yaitu Jawa Barat (DAS Citarum), Jawa Timur (DAS Brantas), Riau (DAS Siak), dengan jumlah 100 perusahaan yang melibatkan pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan data dari BPLHD Jawa Barat Tahun 2003, jumlah industri yang mengikuti program Super Kasih sebanyak 25 industri, terdiri dari 24 industri tekstil dan 1 industri elektronik.

 

Walaupun sudah ada program tersebut, dalam pengamatan Wulandari, warga kesulitan untuk mengakses informasi hasil evaluasi program Proper maupun Super Kasih.[38] Informasi ini tertutup. Warga tidak pernah dilibatkan dalam memberikan penilaian terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh suatu industri. Penilaian program Super Kasih sangat formalistik, prosedural dan mengabaikan keterlibatan warga sekitar yang terkena dampak pencemaran limbah industri.

Dengan atau tanpa dorongan pemerintah dalam upaya pentaatan peraturan perundang-undangan oleh perusahaan/industri dalam pengelolaan limbah maupun Tanggung jawab Sosial Perusahaan, penting untuk dicatatat mengenai apa yang dikatakan oleh Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim.[39] Dikatakan bahwa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) harus mampu meningkatkan kualitas manusia dan lingkungan. Lebih jauh dikatakan bahwa praktik CSR harus mendukung nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. “Kami mengimplementasikan konsep People, Planet, dan Profit dalam bingkai good corporate governance dengan praktik terbaik,” jelasnya.[40] Berkaitan dengan hal ini dikemukakan contoh program CSR Riaupulp adalah Hutan Tanaman Rakyat. Hingga kini, sudah ada 27 ribu hektar lahan yang dikelola 52 kelompok baik kelompok tani dan koperasi bergabung dengan Riaupulp. Selain itu, program lainya adalah Sistem Pertanian Terpadu. Riaupulp kini sudah melatih lebih 3.819 petani pada 99 desa di seluruh Riau.[41]

Pemikiran lain dalam akses terhadap sumber daya air adalah sebagai berikut:

v     “Air sebagai sumber daya alam merupakan milik semua orang dan harus didistribusikan berdasarkan perkapita, bukan berdasarkan pada basis luas kepemilikan tanah.

v     Setiap orang, termasuk petani tak bertanah dan perempuan, menerima jatah yang sama

v     Petani tak bertanah bisa dapat saja menyewa tanah dengan perjanjian bagi hasil dan bersama-sama menggunakan air tersebut atau menyewakannya atau menjual air tersebut”.[42]

 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan, penting untuk menjadi dasar pemikiran mengenai apa yang dikemukakan oleh Vandana Shiva, bahwa:[43]

“Tujuan dan kegiatan ekonomi bukanlah untuk menghasilkan timbunan komoditas dan uang (upah atau keuntungan) bagi pasar tak jelas tetapi untuk melahirkan dan menghasilkan kembali kehidupan, berarti, memenuhi kebutuhan mendasar umat manusia dengan memproduksi nilai guna bukan dengan membeli komoditas. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, berdikari, terutama dalam bidang pangan dan kebutuhan mendasar lainnya; secara kedaerahan; dan desentralisasi dan birokrasi negara merupakan prinsip ekonomi yang mendasar. Sumber daya lokal dan regional digunakan tapi tidak untuk dieksploitasi; pasar ditempatkan sebagai posisi subordinat.

 

Dari berbagai pemikiran yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat mewujudkan  Tanggung Jawab Sosial (TSP) yang efektif, sebagai upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu sedikitnya sebagai berikut:

a)      peningkatan pengetahuan masyarakat dan kompensasi dampak;

Kompensasi atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan yang menggunakan SDA, maupun yang berdampak pada penggunaan SDA, harus diberikan sebagai TSP yang bersifat seketika. Namun nampaknya hal itu tidak cukup. Harus ada upaya yang lebih berdampak panjang, yaitu supaya pengetahuan masyarakat meningkat.

 

b)      efektifitas mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;

Wujud dari negara kesejahteraan membutuhkan campur tangan negara yang efektif. Pemerintah berperan dalam mengatur peruntukan kawasan, perizinan, serta pengawasan. Setiap tindakan pelanggaran hak ekosob, terutama yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat, secara tidak langsung dapat dikatakan merupakan tindakan pembiaran oleh negara. Harus dapat diperkirakan bahwa adalah kecenderungan setiap insan kapitalis untuk mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain. Maka dari itu, mekanisme pengawasan atas pentaatan peraturan harus dilaksanakan secara efektif, bukan membuka celah-celah kolusi.

 

c)      peningkatan partisipasi masyarakat;

Transparansi atas pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan pengetahuan masyarakat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut memberikan pemikiran, bagaimana menemukan jalan keluar atau untuk mewujudkan TSP yang efektif.

 

d)      upaya pemulihan kondisi lingkungan;

Kiranya inilah yang paling penting karena dampak dari suatu kegiatan perusahaan. Siapa yang berani berbuat, harus berani bertanggungjawab. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, yang konsekuensinya adalah dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Walaupun demikian, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sosial, dan kearifan budaya lokal. Misalnya, air bagi suatu kelompok masyarakt tidak saja berarti untuk menutupi rasa haus, tetapi juga memiliki nilai reliji. Dengan demikian pelaksanaan TSP perlu berorientasi terhadap upaya pemulihan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakatnya.

 

D.    Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1.      Perusahaan-perusahaan sebagai subjek hukum HAM non-negara pemangku kewajiban belum sepenuhnya dapat memberikan tanggung jawab sosial yang diharapkan. Hal ini nampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih bersifat sesaat atau insidental.

2.      Pengaturan hak ekosob yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan cukup lengkap, termasuk di Jawa Barat. Namun itu masih belum cukup, karena harus dijamin dengan unsur penegakannya.

3.      Tanggung jawab pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam konteks negara kesejahteraan. Wujud dari negara kesejahteraan membutuhkan campur tangan negara yang efektif. Pemerintah berperan dalam mengatur peruntukan kawasan, perizinan, serta pengawasan. Setiap tindakan pelanggaran hak ekosob, terutama yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat, secara tidak langsung dapat dikatakan merupakan tindakan pembiaran oleh negara. Supaya perwujudan Tanggung Jawab Sosial (TSP) efektif, sebagai upaya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, yaitu sedikitnya dapat berorientasi pada (a) peningkatan pengetahuan masyarakat dan kompensasi dampak; (b) efektifitas mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; (c) peningkatan partisipasi masyarakat; dan (d) upaya pemulihan kondisi lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku

Ateng Syafrudin, Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi, dalam Pembangunan Daerah, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006.

Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Marbun dkk (Penyunting), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, cetakan ketiga, 2004.

Philips Alston dan Frans Magnis-Suseno (Pengantar), Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII Press, Yogyakarta, 2008.

Ridha Shaleh, Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, 2005.

Soewarna Darsoprajitno, Ekologi Pariwisata, Angkasa, Bandung, 2002.

Vandana Shiva dan Maria Mies, Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, Fire Pres, Yogyakarta, 2005.

Wulandari, dkk.,  Suara Komunitas Korban Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung: Sulitnya Meraih Keadilan, Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2007.

 

Website

Dadang Darmawan/PKPU Jawa Barat, Panggung Hiburan Bagi Peserta Khitan PT Ceres, dalam SITUS RESMI LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL PKPU, di download dari http://www.pkpu.or.id/berita.php?id=1&no=135 – 9k -, pada tanggal 4/25/2008 6:32:06 AM

Siti Nur Aryani, CSR, Bukan Sekadar Tren, Publikasi Sinar Harapan, didownload dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/25/opi02.html pada 4/30/2008 12:45:14 PM

Publikasi CSR Indonesia, didownload dari  http://www.csrindonesia.com/ , pada 4/30/2008 12:36:19 PM

Primus, CSR Harus Tingkatkan Kualitas Manusia dan Lingkungan, didownload dari http://64.203.71.11/ver1/Ekonomi/0703/16/174652.htm pada tanggal 4/30/2008 12:48:37 PM



* Makalah disampaikan pada Diskusi Kelompok dalam acara Workshop tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang diselenggarakan pada Hari Selasa-Kamis, 6-8 Mei 2008, oleh Pusham UII, Yogyakarta.

# Anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) Unpad, dan pengajar Hukum HAM pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

[1] Soewarna Darsoprajitno, Ekologi Pariwisata, Angkasa, Bandung, 2002, hlm. 29

[2] Ibid.

[3] Ibid., hlm. 137-154.

[4] Ibid. hlm. 135.

[5] Philips Alston dan Frans Magnis-Suseno (Pengantar), Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 52-58.

[6] Ibid. hlm. 52-54

[7] Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 3-5.

[8] Ibid, hlm. 5-7.

[9] I Gde Pantja Astawa, Hubungan Fungsional Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelaksanannya,dalam Marbun dkk (Penyunting), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, cetakan ketiga, 2004. hlm 303-320.

[10] Philips Alston, …, op.cit, hlm. 54-57

[11] Ibid., hlm. 56.

[12] Ibid., hlm. 56-57.

[13] Ibid., hlm. 57-58.

[14] Wulandari, Sulitnya Meraih Keadilan Penegakan Hukum Terhadap Industri Pencemar Di Majalaya: Partisipasi Masyarakat Versus Apatisme, dalam  Suara Komunitas Korban Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung: Sulitnya Meraih Keadilan, Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2007., hlm.2

[15] Ibid.

[16] Hasil FGD KPL di Kp. Sukahaji Ds. Padamulya Kec. Majalaya, 30 April 2006, dalam Wulandari, ….., Ibid., hlm. 18.

[17] Ibid., hlm.

[18] Hasil FGD(FocusGrupDisscusion) KPL di Kp. Sukahaj Ds Padamulya Kec. Majalaya, 30 April 2006., dalam Wulandari, …, ibid. hlm. 18

[19] Hasil FGD (Focus Grup Disscusion) KP1 di Kp. Sukaasih Ds Sukamukti rec. Majalaya, 28 April 2006., dlm Wulandari, … ibid., hlm 19

[20] Wulandari, Ibid., hlm. 26-27.

[21] Vandana Shiva dan Maria Mies, Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, Fire Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 336-337.

[22] Dadang Darmawan/PKPU Jawa Barat, Panggung Hiburan Bagi Peserta Khitan PT Ceres, dalam SITUS RESMI LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL PKPU, di download dari http://www.pkpu.or.id/berita.php?id=1&no=135 – 9k -, pada tanggal 4/25/2008 6:32:06 AM

[23] Ibid.

[24] Ibid.               

[25] Siti Nur Aryani, CSR, Bukan Sekadar Tren, Publikasi Sinar Harapan, didownload dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/25/opi02.html pada 4/30/2008 12:45:14 PM

[26] Ibid.

[27] Publikasi CSR Indonesia, didownload dari  http://www.csrindonesia.com/ , pada 4/30/2008 12:36:19 PM

[28] Ridha Shaleh, Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. 32.

[29] Ibid.

[30] Wulandari, Sulitnya…, op.cit., hlm.4-5

[31] Ibid.

[32] Ridha Shaleh, Ecocide…,op.cit. hlm. 30.

[33] Ibid., hlm. 30-31

[34] Ibid. hlm. 31.

[35] Ateng Syafrudin, Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi, dalam Pembangunan Daerah, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006 hlm.  67

[36] Wulandari, …, op.cit, hlm. 51-57

[37] Ibid., hlm. 51

[38] Ibid., hlm. 57.

[39] disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Seminar The System Thinking Approach to Corporate Social Responsibility (CSR) di Jakarta, Rabu (14/3), dalam Primus, CSR Harus Tingkatkan Kualitas Manusia dan Lingkungan, didownload dari http://64.203.71.11/ver1/Ekonomi/0703/16/174652.htm pada tanggal 4/30/2008 12:48:37 PM

[40] Primus, CSR Harus…,  ibid.

[41] Ibid.

[42] Vandana Shiva dan Maria Mies, Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan, Fire Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 360-361

[43] Ibid., hlm. 370-371.