TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TIGA UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA(optional)

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP TIGA UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara)   Inna Junaenah 1100220070007   A.    Pendahuluan Peran kekuasaan legislatif dalam keuangan negara bukan [...]

FILOSOFI DAN HISTORI ANAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN PERDATA DENGAN IBUNYA

Dialog dengan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Senin, 2 April 2012 09.00-10.00 WIB   Konsep bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan ibunya berasal dari kodifikasi Perancis, kemudian diambil Belanda, kemudian diambil alih oleh kita (Indonesia). Kodifikasi Perancis memiliki tiga sumber hukum: a.    Hukum yustisianus, Romawi, tapi materinya lebih banyak di bidang niaga; b.   Hukum [...]

HANDSOUT 1 MK HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

MAKNA LEMBAGA NEGARA

CATATAN: PERTEMUAN KOORDINASI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA KONSTITUSI

Jakarta 2-4 November 2010 Naskah tidak diedit, memungkinkan terdapat kekeliruan penulisan Sudah terdapat 35 perguruan tinggi yang sudah memiliki mata kuliah Hukum Acara MK dalam system kurikulumnya. Sejak penandatangan MoU di Grand Melia ada beberapa kegiatan. Sambutan pembukaan oleh Ketua MK …. Sebagai sahabat pengadilan, sy yakini asosiasi akan membantu aktifitas MK dalam mengawal konstitusi. [...]

dia berekspresi…. (otw Salatiga-Yogya, Juli 2010)

mekanisme Kelembagaan Perlindungan dan Pemenuhan HAM

MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

RE-“DEMOCRACY DESA” FOR GOOD LOCAL GOVERNMENT IN MODERN WORLD By Inna Junaenah

Praktik menunjukkan bahwa demokrasi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.  Ini tampak berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat lokal, seolah-olah pengambilan keputusan cukup melalui persetujuan DPRD. Jika hanya bentuk peraturan daerah, hal itu dapat saja cukup. Walaupun demikian, terdapat hal-hal spesifik dalam pengambilan keputusan seharusnya dapat seoptimal mungkin mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Tulisan ini dapat [...]

GBPP MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

GBPP HTN_Revisi

Catatan singkat FOCUSED GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI (IDI) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009

Bandung, 9-10 Agustus 2010 Dalam Pembukaan acara disampaikan overview Tujuan umum penyusunan IDI: mengetahui perkembangan demokrasi setiap provinsi Tujuan khusus di antaranya untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi setiap provinsi Penyusunan IDI pertama tahun 2007,  Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-24 dari 33 provinsi. Memperoleh nilai 56,4 poin. Rata-rata Indonesia 60, 4 poin. Artinya pada tahun [...]

asas manfaat

10 TAHUN RELASI PEMBINAAN GUBERNUR DENGAN KABUPATEN

10 TAHUN RELASI PEMBINAAN GUBERNUR DENGAN KABUPATEN

Handsout Mata Kuliah Hukum tentang HAM

materi SAT

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan Issu Ham di Indonesia mulai banyak menjadi sorotan banyak pihak ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto. Masyarakat Internasional termasuk pihak yang “rajin” memantau permasalahan HAM di Indonesia. Sebetulnya “aib” di Bidang HAM ini tidak perlu terjadi di Indonesia jika saja Indonesia Konsisten dengan hukum dasarnya, yaitu UUD 1945. Hal ini berdasar pada pemikiran tentang [...]

Hari Ke-178

Setiap nabi berkata keikhlasan kepada umatnya, “Aku tidak meminta imbalan atas tugasku,” Allah yang membeli: Allah menunjukku bertindak sebagai pialang bagi kedua belah pihak,” (II, 573-4)

Hari ke-171

Dia ada pada orang yang wajahnya mendapat senyuman manis sang Kekasih, apa yang merugikannya dari pandangan kecut orang lain? (II, 414)

Hari ke-170

Kalau Aku membuat orang menangis, karunia-Ku segera datang: dengan air mata orang akan meneguk karunia-Ku. Kalau Aku tak ingin memberi, Aku tidak akan menunjukkannya karunia yang dia harapkan; tapi bila Kuikat hatinya dengan kesedihan; Aku akan membukanya dengan senang hati. Rahmat-Ku tergantung pada kesungguhannyaa dia menangis; kalau dia menangis, gelombang akan melimpah dari laut kasih [...]

VIDEO CONFERENCE

dalam rangka kunjungan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Belanda ke Mahkamah Konstitusi “Courage and Precision: The Role of The Judge in Modern Society” Prof. Mr. G.J.M. Corsten Jumat, 18 Juni 2010 09.50 hakim mendengar, memahami apakah ada rgumen lain. kemudian dia akan mencapai suatu putusan berdasarkan yang diajukan kepadanya. hakim harus mempertimbangkan berbagai hal. [...]

PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

A. Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan menurut Prof. Bagir Manan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.[1] Pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : [...]

Hari ke-163

Matahari, yang sebenarnya adalah semangat, jadi terpisah dari sinar melalui jendela-jendela yang sebenarnya adalah badan. Jika kau menatap ke cakra matahari, itu adalah satu, tapi orang yang sudah ditapis oleh penerapan lahirnya patut diragukan. Jumlah terbanyak adalah dalam semangat binatang; semangat manusia intinya satu. Karena Alloh membimbing cahaya-Nya kepada siapa yang Dia mau,” pada dasarnya [...]

Logemann[1] tentang jabatan

jabatan adalah “…lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.[2] Jabatan dijalankan [...]