terdapat perubahan format dari teks asli. jika membutuhkan, dapat berkorespondensi tersendiri.

A. Pendahuluan

Dinamika pengaturan pemerintahan daerah, sedikitnya melalui tiga Undang-Undang terakhir memunculkan fenomena perbedaan corak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengamatan ini salah satunya muncul dan Hari Sabarno dalam mengawali tulisannya di suatu buku. Dikatakannya bahwa euphoria reformasi politik setelah berakhirnya Orde Baru telah melahirkan berbagai tuntutan tidak puas dan daerah yang selama ini terkekang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Keinginan tersebut dengan cepat diantisipasi untuk menghindari tuntutan pemisahan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hari Sabarno mengakui bahwa perubahan melalui UU tersebut dilakukan cukup fundamental dan menghilangkan esensi kendali negara dalam arti positif untuk menjaga kesatuan bangsa dan menjamin pemenuhan hak seluruh rakyat agar tidak terabaikan kelompok elit pemerintahan daerah. Dengan pemikiran itu pemerintah merumuskan kembali perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 itu dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah. Setelah berdiri Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diuji terutama menyangkut materi pemilihan kepata daerah. Pengujian inilah merupakan awal dan hal yang menunjukkan terdapat beberapa persoatan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Persoalan yang muncul dan fenomena tersebut, bagaimana seharusnya dipahami dan UUD 1945 beserta perubahannya berkaitan dengan grand design distribusi kekuasaan secara vertikal di Indonesia. Perbandingan dengan Jepang dan Perancis perlu dikaji, berkaitan dengan masing-masing perkembangan sistem hukumnya. Selain karena bahwa Jepang diamati sebagai Negara dengan bentuk Kesatuan , Jepang menarik sebagai negara yang mulai membenahi dirinya pada tahun 1945, sama dengan Indonesia. Sistem lainnya yaitu Perancis dirasakan perlu untuk dikaji sebagai salah satu negara yang menunjukkan arah otonomi yang berbeda. Pentingnya telaah perbandingan distribusi kekuasaan secara vertikal yang diwujudkan dalam sistem pemerintahan lokal. Ini dikatakan oleh Peter Alexis bahwa “Local government is simultaneously a determinant and an ephinomenon. It lies at the heart of political system, but it also an expression of it.” Selain merupakan jantung dan sistem potitik, pemerintahan lokal dikatakan sebagai suatu ekspresi dan sistem politik itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah sebagal berikut: 1. Bagaimana dasar pemikiran hubungan perbandingan mengenai distribusi kekuasaan secara vertikal antara Indonesia, Jepang, dan Perancis? 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan distribusi kekuasaan secara vertikal antara Indonesia, Jepang, dan Perancis? 3. Bagaimana pemikiran yang dapat dikembangkan di Indonesia atas perbandingan distribusi kekuasaan secara vertikal di Jepang dan Perancis? B. Dasar Pemikiran Perbandingan Distribusi Kekuasaan Secara Vertikal antara Indonesia, Jepang, dan Perancis C.F. Strong melihat bahwa merupakan sorotan utama ketika hendak mengkaji suatu negara dengan melihat tiga kekuasaan. dikatakan bahwa pada kenyataannya memang tidak mungkin untuk membagi negara-negara ke dalam kelas-kelas yang pada gilirannya menganggap tiap-tiap negara sebagai suatu keseluruhan sebab totalitas kekuasaan semua negara adalah sama, artinya setiap negara adalah suatu badan potitik yang berdaulat. Dalam kaitan dengan kekuasaan itu pula, teori Montesquieu mengenai Trias Poltika masih relevan. Bagi Montesquieu, sebagaimana disitir oteh Deliar Noor , masalahnya bersangkutan dengan apa yang disebut dengan kemerdekaan, pembagian itu adalah untuk menjalin kemerdekaan. Namun dalam pembahasan ini, bukan semata-mata bahwa suatu negara menganut pemisahan kekuasaan, tetapi mengingat pada umumnya kekuasaan potitik pada setiap negara terdapat unsur-unsur fungsi eksekutif, legistatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan atas perkembangan teori pemisahan yang demikian itu dikategorikan sebagai distribusi kekuasaan secara horizontal. Salah seorang yang melihat seperti itu adatah Venter. Kategori pembagian kekuasaan Lainnya yaitu secara vertikal. Dikatakannya bahwa legitimasi konstitusi ditentukan oleh kondisi lokal. Hal inilah yang membuat keberagaman pada mekanisme, struktur, prosedur, dan prinsip-prinsip dalam konstitusi yang berbeda begitu menarik. Ditambahkannya bahwa “This is apparent from the unending variety of constitutional solutions, combinations and recombinations of solution thay may be found in living constitutions.” Sebagai model dan distribusi kekuasaan secara vertikal dari suatu negara, federalism, yang menjadi contoh ekstrem dan perwujudan distribusi kekuasaan dalam penjelasan Venter, tidak selalu menjadi satu-satunya struktur yang aktual. Pada intinya yang diarahkan datam penjelasan Venter adalah bahwa distribusi kekuasaan ini hendak meningkatkan legitimasi dan lembaga pemerintah melalui aksesibititas yang lebih besar dan perkembangan yang lebih balk dan kepemimpinan, sesuai dengan posisi distribusi kepemimpinan pada tingkatan yang berbeda-beda. Dengan kehendak tersebut maka distribusi kekuasan secara vertikal dilaksanakan baik dengan cara sentralisasi, desentralisasi, dan juga dekonsentrasi. Usaha menemukan hasil perkembangan studi-studi hukum dengan kebangkitan dan kesadaran hukum di level internasional dikemukakan Watson dengan menyitir J.F. Wigmore, dengan cara (1) comparative nomoscopy, adalah melalui description system of law; (2) comparative nomothetic, yaitu analisa tentang nilai-nilai lebih dari sistem hukum; (3) comparative nomogenetic, yaitu kajian perkembangan dan pembangunan hukum. Terhadap ketiga macam tersebut menurut Watson ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, perbandingan bukan studi tentang satu hukum asing atau bagian darinya. Maka dan itu, objek kajiannya harus lebih dari satu sistem hukum. Kedua, perbandingan hukum bukan penjelasan tentang macam-macam sistem hukum atau family system dari hukum itu. Bukan semata-mata membandingkan saja, maka disarankan untuk mengkaji lebih dan satu sistem hukum, cari persamaan dan perbedaanya. Kemudian dapat ditemukan tentang studi sejarah dan aturan yang bersangkutan yang diikuti. Ketiga, comparative law is legal history; tapi seseorang tidak dapat melakukan perbandingan hukum sebagai cabang dan sejarah hukum, pasti lebih dan itu. Watson menegaskan, bahwa perbandingan adalah untuk mencari how long normaly evolved. Dengan ketiga hat tersebut maka Watson mengatakan merupakan hal penting untuk menciptakan hubungan-hubungan yang masuk akal. Terdapat beberapa hubungan yang memungkinkan muncul atas perbandingan beberapa sistem hukum, yaitu a) hubungan sejarah , b) inner relationship , c) similar stages of development . Pertama, hubungan sejarah, Misalnya Indonesia dengan Belanda. Ketika satu sistem hukum berasal dan sistem hukum yang lain yang dimungkinkan dengan modifikasi. Hubungan ini adalah yang paling utama karena 1) hubungan tersebut sudah nyata, 2) kadar pengaruhnya dan bagaimana mengadopsinya lebih jelas; 3) lebih simpel (sederhana); di Western world, adaptasi (bukan adoption) lebih sering digunakan dalam rangka perbandingan hukum. Kedua, b) inner relationship, hubungan-hubungan yang ada di dalamnya, seperti konsep “trust” pada Inggris. Ketiga, similar stages of development, setiap Negara punya perkembangan hukum yang relatif sama. Suatu perbandingan hukum, banyak diakui o[eh berbagai ahli lebih sebagai suatu metode, dari pada merupakan suatu cabang hukum, atau seperangkat hukum. Di antaranya hal tersebut dikatakan oteh Peter Cruz, yang dikutip oleh Venter. Tujuannya akan melebar kepada keberagamannya. Perbandingan hukum, khususnya hukum tata negara, dapat didukung oleh pendapat Venter sebagai suatu cara untuk menciptakan pengetahuan baru dan ilmu hukum. Di samping itu, diakui pula bahwa fungsi dari perbandingan ini dapat dikatakan begitu rumit, dengan kata lain dinamis, atau mungkin cukup ambisius. Walaupun demikian, Gunnar Heckscher memberikan tiga hal penting untuk dilakukan ketika hendak membuat suatu perbandingan. Pertama, cermati persamaan dalam hal faktor-faktor kondisi yang dianalogikan, misalnya terhadap sistem dua partai. Kedua, cermati pula perbedaanya terhadap faktor yang berbeda kondisinya. Ketiga, cobatah buat prediksiprediksi terhadap hal-hal yang telah diidentifikasi. Indonesia dengan Jepang memiliki hubungan-hubungan sedikitnya yaitu dan hubungan sejarah dan dan perkembangan hukumnya. Pertama, dari hubungan sejarah, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang sekitar tiga setengah tahun. Pernah tercatat bahwa sikap Jepang terhadap politik hukum di Indonesia terutama mengenai penggolongan penduduk beserta sistem hukumnya meneruskan sistem hukum yang sudah diadopsi di Betanda. Mengenai kebijakan Jepang dalam sistem pemerintahan daerah, Pada waktu bala tentara Jepang berkuasa, Pemerintah Jajahan Jepang melaksanakan pemerintahan militer di wilayah Hindia Betanda berdasar UU No. 1 tahun 1942. Pemerintahan daerah diatur dengan Osamuserei No. 27 tahun 1942. Kedua, dari hubungan perkembangan hukum, Jepang dan Indonesia memiliki persamaan berada pada titik nol pada Tahun 1945. Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya, sedangkan Jepang meskipun belum pernah dijajah, namun pada tahun tersebut mengalami serangan bom Atom di Nagasaki dan Hiroshima. Jepang memiliki tiga tingkatan sebagai suatu negara kesatuan, yaitu pemerintah pusat, unit-unit pemerintah daerah untuk wilayah luas, dan pemerintahan lokal. Adapun mengenai hubungan perbandingan Indonesia dengan Perancis dalam hal distribusi kekuasaan secara vertikal ditunjukkan terutama melalui hubungan sejarah, walaupun tidak secara langsung. Pada masa kemerdekaan Indonesia, dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Aturan Peralihan menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hingga saat ini, peraturan yang diadopsi dari sistem Hukum Belanda, seperti Burgerlijke Wetboek (kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Straftrecht (kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) masih berlaku karena belum dicabut atau diganti. Sistem Hukum yang diadopsi dan Belanda tersebut bukan semata-mata merupakan sistem hukum Belanda Murni. Belanda pernah dijajah oleh Perancis, yang membawa sistem hukum dan Code Civil. Mengenai Hukum Perdata sendiri diusahakan kodifikasinya oIeh Kaisar Napoleon di Perancis dalam Tahun 1604. Dengan demikian secara tidak langsung, sebagian sistem hukum dari Perancis, sedikit banyak diadopsi oleh Indonesia melalui penjajahan oleh Belanda. C. Pokok-Pokok Perbandingan Distribusi Kekuasaan Secara Vertikal antara Indonesia, Jepang, dan Perancis Perbandingan hukum mengemuka salah satunya karena dipengaruhi oleh globalisasi, sebagaimana dikatakan oteh Peter de Cruz. Menurutnya, efek dan fenomena global yang bervariasi yang lintas disiplin muncul menjadi bahwa proses globalisasi mengubah secara fundamental sekat-sekat bangsa dan masyarakat secara umum. Dengan mengutip Orucu, ditambahkan pula bahwa nilai dari suatu perbandingan hukum di abad ke-21 membawa unifikasi hukum. Walaupun demikian, transplantasi hukum sebagai hasil dan perbandingan tidak pernah sama persis seperti yang ada di tempat asalnya. Di samping itu, tidak hanya aturan, namun juga lembaga, konsep hukum, dan strukturnya pun dipinjam. Ditambahkannya pula bahwa seorang pembanding di samping harus memperhatikan perbedaan, juga persamaanya. 1. Dasar Hukum Distribusi Kekuasaan Secara Vertikal Untuk mengetahui dasar hukum distribusi kekuasaan secara vertical di Indonesia, Jepang, dan Perancis, dilihat dari mulai sumber hukum tertinggi yaitu konstitusinya. Tidak semua materi mengenai hal itu dituangkan dalam konstitusi, maka lebih lanjut dijabarkan dalam undang-undangan pelaksanaannya. a. Indonesia Pengaturan distribusi kekuasaan secara vertikal di Indonesia dalam UUD 1945 mengalami satu perubahan yaitu pada Perubahan Kedua, tahun 2000. Konstitusi di Indonesia sendiri pernah berganti yang dikategorikan pada periodisasi: 1) awal kemerdekaan, berlaku UUD 1945; 2) Masa bentuk federasi, berlaku UUD RIS 1949; 3) Masa UUD Sementara 1950; 4) Kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit Presiden; 5) Masa Reformasi, berlaku UUD 1945 dengan beserta Perubahannya. Dalam ketentuan yang terbaru Pasal 18 mengalami perubahan. Sebagai pelaksanaannya, berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004, dinamika distribusi kekuasaan secara vertika beserta isi pembagian urusannya dimulai dengan UU Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU NIT Nomor 44 tahun 1950, UU Nomor 1 tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959, UU Nomor 18 tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974, dan UU Nomor 22 tahun 1999. Berbagai upaya untuk memperbaiki kelemahan dan dampak UU Nomor 22 tahun 1999 terutama dimulai dengan lahirnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk melalui Perubahan UUD 1945, berbagai pengujian yang ditindaklanjuti dengan dua perubahan, dilakukan terhadap UU 32 Tahun 2004. Kedua perubahan tersebut berkaitan dengan materi Pemitihan Kepata Daerah. Berbagai pendapat muncul terkait dengan bagaimana pengisian kepala daerah tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kota/kabupaten. Salah satunya muncul dari pemikiran Rudini yang dikutip oleh Ateng Syafrudin, yang mengusulkan bahwa sebaiknya sebagai kepata daerah dekonsentrasi, pengisian Gubernur ditakukan dengan cara pengangkatan. Pemikiran bagaimanapun menyangkut hat-hat seperti itu, dengan dinamika yang muncul, melalui pengujian dan perubahan UU itu sendiri, menunjukkan terdapat kekurangmapanan suatu grand design penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal itu ditambah pula dengan berbagai persepsi yang dimungkinkan muncul mengenai bagaimana hubungan pusat dan daerah seperti apa yang diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu. b. Jepang Ketentuan mengenal distribusi kekuasan secara vertikal di Jepang didasari oIeh konstitusi yang berlaku pada tahun 1946. Pada Tahun 2000 Venter menuliskan bahwa faktanya Jepang adalah Negara kesatuan yang tersentralisasi yang hanya memiliki sedikit devolusi kekuasaan bagi satuan masyarakat lokal. Bahkan Pemerintahan lokal lebih sedikit lagi kewenangannya pada masa Konstitusi Meiji dan masuknya Pasal 92 pun merupakan tekanan dari Amerika. Prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 93 tidak dikembangkan. Pemerintah Nasional telah secara konsisten mencegah pertumbuhan otonomi daerah dengan memelihara ketergantungan keuangan terhadap sumber-sumber nasional. Sejak 1995 telah ada usaha-usaha untuk mendorong pemerintah nasional agar memajukan desentralisasi kewenangan ke tingkat lokal, namun hingga Venter menulis buku tersebut, tetap saja perkembangannya dibatasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 92, dibentuklah UU Otonomi Daerah (The Local Autonomy Law) No. 67 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 17 April, suatu undang-undangan mengenai devolusi yang menetapkan sebagian besar struktur pemerintahan daerah termasuk prefectures, municipalities, dan entitas lainnya. Baru pada Juli 1999, Diet memberlakukan himpunan peraturan perundang-undangan untuk membina desentralisasi sesuai Rencana Pembinaan Desentralisasi (selanjutnya disebut UU Himpunan Peraturan Desentralisasi). UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000. Begitu pula terhadap UU Otonomi Daerah, direvisi pada tahun 1999. c. Perancis Pembagian kekuasaan secara vertikal di Perancis tidak dapat terlepas dari sejarah awal keberadaan pemerintahan lokal yang ditandai dengan adanya “la parroisse” atau “parish”, yaitu sejumlah anggota masyarakat di dalam suatu kesatuan wilayah yang memiliki perangkat kehidupan bersama dalam bidang pertanian. Ketentuan mengenai distribusi kekuasan secara vertikal di Perancis didasari oleh konstitusi yang berlaku pada tahun 1958 dalam kekuasaan Repubtik Kelima, khususnya dalam Bab XII tentang Komunitas Teritorial (Territorial Communities). Revolusi Perancis tahun 1789 memainkan peran yang sangat penting bagi masa depan sistem pemerintahan lokal di Perancis. Struktur administrasi dan negara yang sangat sentralistik ternyata tidak saja menciptakan inefisiensi pemerintahan, tetapi juga rendahnya partisipasi masyarakat. Tahun 1972, Parlemen Perancis menyetujui suatu reformasi peraturan regional yang telah ditolak ketika diusulkan sebelumnya oleh Presiden de Gaulle pada tahun 1969. Beberapa reformasi telah terjadi, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1982 dan berlaku hingga saat ini. Sejumlah penyerahan kewenangan kepada pemerintahan lokal kemudian dilakukan pada tahun 1983. Penguatan terhadap desentralisasi secara bertahap melalui UU tahun 1988, 1991 dengan UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kota, dan tahun 1992 melalui UU tentang Administrasi Wilayah. 2. Susunan Kekuasaan Secara Vertikal Terdapat dasar pengakuan mengenai susunan kekuasaan secara vertikal yang terkandung dalam masing-masing Konstitusi ketiga negara yang sedang dikaji dalam tulisan ini. Tabel 1 Pengaturan Distribusi Kekuasaan Secara Vertikal dalam Konstitusi Indonesia, Jepang, dan Perancis INDONESIA JEPANG PERANCIS BAB VI Pemerintah Daerah Chapter VIII Local Self-Government Bab XII tentang Komunitas Teritorial (Territorial Communities) Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang. Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang. **) Article 92 [LocaL Autonomy] Regulations concerning organization and operations of local public entities shall be fixed by law in accordance with the principLe of local autonomy. Article 93 [Local Assemblies] (1) The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with the law. (2) The chief executive officers of all Local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities. Article 94 [Budget Autonomy] Local public entities shall have the right to manage their property, affairs, and administration and to enact their own regulations within law. Article 95 [Veto for Local Laws] A special law, applicable only to one local public entity, cannot be enacted by the Diet without the consent of the majority of the voters of the local public entity concerned, obtained in accordance with law. Article 72 1st pharaghraph The territorial communities of the Republic shall be the Communes, the Départements, the Regions, the Special-Status communities and the Overseas Territorial communities to which article 74 applies. Any other territorial community created, if need be, to replace one or more communities provided for by this paragraph shall be created by statute. 2nd pharaghraph Territorial communities may take decisions in all matters arising under powers that can best be exercised at their level. 3rd pharaghraph In the conditions provided for by statute, these communities shalt be self- governing through elected councils and shall have power to make regulations for matters coming within their jurisdiction. 4th pharaghraph In the manner provided for by an Institutional Act, except where the essential conditions for the exercise of pubLic freedoms or of a right guaranteed by the Constitution are affected, territorial communities or associations thereof may, where provision is made by statute or regulation, as the case may be, derogate on an experimental basis for limited purposes and duration from provisions Laid down by statute or regulation governing the exercise of their powers. 5th pharaghraph No terntorial community may exercise authority over another. However, where the exercising of a power requires the combined action of several territorial, communities, one of those communities or one of their associations may be authorised by statute to organise such combined action. 6th pharaghraph In the territorial communities of the Republic, the State representative, representing each of the Members of the Government, shalt be responsible for national interests, administrative supervision and compliance with the Law. …. Article 72-2 1st pharaghraph Territorft communities shall enjoy revenue of which they may dispose freely in the conditions determined by statute. 2nd pharaghraph They may receive alL or part of the proceeds of taxes of all kinds. They may be authorised by statute to determine the basis of assessment and the rates thereof, within the Limits set by such statutes. 5th Pharagraph Equatisation mechanisms intended to promote equality between territorial communities shall be provided for by statute. ArticLe 72-3 The Republic shall recognise the overseas populations within the French people in a common ideaL of Liberty, equality and fraternity. Guadetoupe, Guyane, Martinique, Reunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-MiqueLon, the Wallis and Futuna IsLands and French Polynesia shall be governed by article 73 as regards overseas departments and regions and for the territorial communities set up under the final paragraph of article 73, and by article 74 for the other communities. … Article 73 In the overseas departments and regions, statutes and regulations shall be automatically apDlicabl.e. They may be adapted in the light of the specific characteristics and ccnstiaints of such communities. … ArticLe 75-1 Regional languages are part of France’s heritage. Dan kutipan di atas pertama-tama datam Perancis membagi wilayahwilayah berdasarkan teritorialnya menjadi the Communes, the Départements, the Regions, the Special-Status communities dan the Overseas Territorial communities. a. Indonesia Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 18menetapkan bahwa pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa. Setelah perubahan, pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah provinsi, dan setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan/atau kota, yang mempunyai pemerintahan dan didalamnya terdapat unit-unit pemerintahan sampal yang terkecil. Pengaturan Iebih lanjut dan Bab ini menetapkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan/atau kota atau antara provinsi dan kabupaten dan/atau kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya atam dan sumber daya Lainnya antara pemermntah pusat dan pemerintah daerah diatur dan ditaksanakan secara adit dan setaras berdasarkan undang-undang. Ditambahkan puta bahwa Negara mengakui dan menghormai satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. b. Jepang Dari Konstitusi Jepang belum terlihat pembagian pemerintahan daerah di Jepang. Baru terdapat pembagian tersebut berdasarkan undang-undang. Di Jepang, pembagian secara vertical selain pemerintah nasional atau pemerintahan sub nasional dibagi ke dalam dua tingkatan unit (two-tiered), yaitu prefecture (prefectures) dan Kota (municipalities). Selain penggolongan tingkatan daerah tersebut, diatur pula mengenai kekhususan setiap daerah, misalnya pada Tokyo yang memiliki kekhususan sebagai kota metropolitan. Dalam menjelaskan mengenai struktur dan tingkatan dalam Pemerintahan di daerah di negara Jepang, Ateng Syafrudin melihat bahwa dengan dimilikinya tiga tingkatan, Jepang secara tipikal, termasuk sebagai negara Kesatuan. SeLain penggolongan tingkatan daerah tersebut, diatur pula mengenai kekhususan setiap daerah, misalnya pada Tokyo yang memiliki kekhususan sebagai kota metropolitan. c. Perancis Wilayah distribusi kekuasaan di Perancis telah menjadi agenda politik Perancis melalui periode pascaperang Meskipun hal ini telah berubah sejak 1945 secara nyata, perubahan ini tidak bertambah menjadi model baru dari sistem politik administratif di Perancis. Di Perancis, legitimasi konsekuensi operasional dan desentralisasi (pemencaran pembentukan kebijakan) masih lebih sulit. Maka dari itu Peter Alexis mengatakan bahwa kehendak ke arah model desentralisasi bergantung kepada hubungan-hubungan berbagai pihak, dan merupakan penantian yang panjang. Sejak reformasi tahun 1982, struktur pemerintahan di Perancis secara legal formal terdiri atas empat tingkatan, yaitu Etat (pemerintah Pusat), region, departments, dan communes. Pemerintah pusat terdiri atas presiden dan perdana menteri. Pemerintah nasional merepresentasikan dirinya di setiap daerah, dengan nama cabinet, yang melaksanakan kekuasaan administratif. Presiden membawahkan perdana menteri dan keseluruhan kementerian. Perdana Menteri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kementerian sector, baik di tingkat nasional maupun pemerintahan lokal (secretariat general du government). Secara khusus, untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, Secretariat general du government membawahkan pula secara berjenjang komisaris pemerintahan region (commissaire de la Republique du region) dan komisaris pemerintahan departments (commissaire de la Republique du departements). Suatu region sebagai unit pemerintahan daerah muncul sebagai hash komprorni-kompromi di tengah suasana berbagai perubahan. Reformasi di bidang modernisasi industry, perluasaan perwujudan negara kesejahteraan, dekolonisasi, adalah sebagian perubahan di Perancis di samping berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan lokal. Setelah segala gagasan radikal ditolak, dibentuklah tingkatan pemerintahan menengah –region, tetapi kewenangannya sangat terbatas. Di bawah UU tentang Desentralisasi, 2 Maret 1982, 96 departemen Perancis metropolitan dikelompokkan menjadi 22 wilayah (regions). Dewan perwakilan wilayah yang terdiri dan deputi-deputi lokal, senator, dengan tambahan. Komite ekonomi dan sosial dibentuk sebagai representasi dan ketenagakerjaan dan manajemen. Unit dasar pemerintahan daerah di Perancis adalah commune, yang unsur pemerintahan daerahnya terdiri dan Dewan Kota dan dikepalai oleh seorang mayor. Sebuah commune dapat saja berupa desa Alpine yang penduduknya sedikit atau berupa sebuah kota besar seperti Lyon atau Marseile. Kebanyakan saat ini terdapat kecenderungan pada commune yang terkecil untuk bergabung dan membentuk sebuah komunitas perkotaan yang lebih besar, atau bersama dengan commune lainnya membentuk asosiasi untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Dewan kota dipilih secara langsung dengan masa jabatan 6 tahun. Setiap dewan memilih seorang mayor (semacam walikota) yang juga berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat. Beberapa commune dikelompokkan menjadi canton (semacam kecamatan), dan canton dibagi tagi menjadi arrondissements (semacam kelurahan), yang memiliki peran administratif yang tebih kecil. 3. Isi Rumah Tangga a. Indonesia Di Indonesia Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan; g) penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. b. Jepang Satuan pemerintahan prefecture (prefectures) menyediakan pelayaran atas areal/wilayah yang luas, yang menyediakan pelayanan-petayanan kota. Sebagai bagian dari sumber tertib hukum, Konstitusi menetapkan bahwa “ … institusi-institusi lolal, publik memiliki hak untuk memberlakukan peraturan-peraturan daerah mereka sendiri,” dan peraturan daerah yang bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional lainnya akan dianggap batal demi hukum sepanjang mengenai pertentangan itu. Undang-Undang Himpunan Peraturan Desentralisasi Tahun 2000 memungkinkan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Otonomi daerah. Ateng Syafrudin memberikan gambaran umum dari UU tersebut di antaranya sebagai berikut: (1) Klarifikasi mengenai peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus memikul tanggung jawab khususnya untuk urusan-urusan internasional dan hal-hal yang perlu dilaksanakan atas dasar keputusan yangbersifat nasional. Sementara itu pelaksanaan urusan-urusan yang dekat dengan masyarakat, sejauh mungkin, harus diserahkan kepada pemerintah daerah; (2) Penghapusan sistem pejabat administrasi daerah yang ditugaskan sebagai pegawai pemerintah pusat untuk bekerja dalam pelaksanaan fungsi-fungsi khusus yang didelegasikan; (3) peninjauan kembali partisipasi pemerintah pusat. UU Otonomi Daerah menetapkan prinsip-prinsip dasar partisipasi, sehingga mendorong kemandirian daerah untuk menangani perselisihan; (4) mendorong penggabungan secara sukarela antara kota-kota. c. Perancis Secara historis, fungsi region terutama berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan ekonomi regional. Selanjutnya berdasarkan UU Desentralisasi tahun 1982, region memiliki kewenangan dalam urusan-urusan yang bersifat regional, yaitu urusan-urusan pemerintah pusat yang bersifat lintas departments dan communes, serta urusan yang secara khusus diberikan oleh UU. Di samping itu, region juga memiliki kewenangan untuk urusan-urusan sosial, kesehatan, budaya, lingkungan, fungsi koordinasi dan perencanaan dalam bidang ekonomi, serta pelatihan tenaga kerja. Status otonomi pada region lebih kecil atau terbatas dari pada penyelenggaraan urusan dekonsentrasi. Departements memberikan bantuan kepada communess dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal juga menyelenggarakan urusan-urusan lintas communes. Termasuk dalam kewenangan departments adalah pengelolaan bantuan social, pengelolaan jalan-jalan lintas communes, pengelolaan sekolah, dan pengelolaan perimbangan keuangan antar communes. Setelah reformasi desentralisasi, kewenangan Departements dalam penyelenggaraan urusan-urusan tersebut lebih besar, sehingga meliputi pengambilalihan tugas pengelolaan kesehatan dan social, dukungan keuangan bidang pendidikan, perencanaan ruang dalam rangka perencanaan wilayah, bidang budaya, lingkungan, dan perencanaan transportasi antar communes. Kewenangan untuk memungut juga diberikan kepada Departements, utamanya pajak kendaraan bermotor. Penguatan terjadi pada Departements setelah reformasi salah satunya karena merupakan struktur yang sudah stabil sehingga secara organisatoris memiliki tingkat efisiensi dan legitimasiyang tinggi. Communess memilik kemampuan yang terbatas untuk menyediakan pelayanan public. Hal ini dipengaruhi oleh kecilnya communes, yang bahkan ada yang hanya memiliki 200 jiwa. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh communes berdasarkan UU Desentralisasi adalah transportasi lokal, sekolah, radio lolal, perencanaan kota dan wilayah, serta pemberian izin bangunan. Melalui sejumlah UU sektoral, misalnya UU tentang Urbanisasi, kewenangan communes justru diperkecil, bahkan menyebabkan kemandulan kewenangan yang telah diberikan. Dengan kebijakan mengenai distribusi kekuasaan secara vertikal seperti itu, pemerintahan lokal di Perancis, seperti di Jerman, lebih tersentralisasi dari pada di lnggris dan juga dari pada Amerika Serikat. Para Ahli di Perancis menemukan kata “dekonsentrasi” untuk menawarkan gagasan bahwa negara terunifikasi dengan seluruh penyebaran kekuasaan dan itu dan bahwa unit-unit lokal dipegang oleh pemerintah pusat. lstilah tersebut memang berseberangan dengan “desentralisasi“, yang menerapkan bahwa unit-unit lokal adalah unit-unit otonom sendiri dan diskresi lokal. Pada faktanya, terdapat banyak kebebasan untuk membuat keputusan lokal dan tindakan yang dibolehkan untuk dan yang diminta dan kewenangan lokal Perancis, yang bekerja melalui lembaga perwakilan lokal, dengan anggaran sendiri, dan dilaksanakan oleh perangkat pemerintahan lokal. 4. Sistem Rumah Tangga Untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki sejumlah urusan pemerintahan atas dasar penyerahan, pengakuan, ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga. Berdasarkan cara itu didapat beberapa ajaran rumah tangga, yaitu ajaran rumah tangga formil, materil, dan riil atau nyata. Pertama, Ajaran RT Materiil (Materiele houshoudingleer). Berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang secara rinci dibagi jelas dan limitatif di dalam undang-undang yang menjadi dasar bagi pembentukan suatu daerah. Pada ajaran rumah tangga materiil ini penekanan lebih terletak pada jumlah atau kuantitas urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah oleh UU pembentukan daerah tersebut. Sebagai contoh, dalam suatu UU tentang pembentukan suatu daerah, disebutkan bahwa daerah berwenang menangani urusan pemerintahan terdiri dari 1 sampai 10. Di luar itu adalah kewenangan pusat. Sebatas itulah yang ditangani oleh daerah. Kedua, ajaran Formil. Ajaran ini merupakan kebalikan dari ajaran rumah tangga materiil. Artinya, di dalam ajaran ini kewenangan daerah tidak dirumuskan secara rinci dalam undang-undang pembentukan daerah, melainkan dirumuskan asas-asasnya saja. Dengan kata lain, batasan kewenangan daerah ditentukan oleh apa yang menjadi kewenangan pusat, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sisanya merupakan urusan rumah tangga daerah. Ketiga, rumah tangga nyata. Kewenangan suatu daerah ditentukan berdasarkan pada keadaan dan faktor-faktor yang nyata pada setiap daerah. Dalam ajaran ini daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dapat ditambah atau dikurangi bergantung pada kesanggupan, kemampuan, dan potensi masing-masing daerah. a. Indonesia Untuk menilai sistem rumah tangga apa yang diterapkan di Indonesia, dapat dikemukkan terlebih dahulu ciri-ciri yang terkandung dalam pengaturannya. Pertama, urusan Pemerintah Pusat ditentukan, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Penentuan seperti ini mirip dengan ciri sistem rumah tangga formil. Kedua, ditentukan bahwa daerah memiliki sejumlah urusan wajib. Penentuan seperti ini mirip dengan ciri sistem materiil. Ketiga, bahwa Daerah memiliki urusan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian sistem rumah tangga di Indonesia dalam pengaturan yang berlaku mengandung campuran ciri-ciri sistem formal, materiil, dan riil. b. Jepang Garis besar hubungan antara pusat dan daerah dalam hal urusan-urusan pemerintahan daerah, berdasarkan sistem otonomi yang berlaku saat ini di Jepang ditambahkan oleh Ateng Syafrudin. Dikatakannya bahwa pemerintah pusat harus menghormati kemandirian pemerintah daerah, dan wajib membatasi petaksanaan kekuasaan administratif dan keterlibatannya dalam urusan-urusan daerah. Pemerintah Pusat hanya mengurus masalah-masalah yang menuntut kebijaksanaan nasional yang komprehensif, dan suatu intervensi harus memperoleh izin undang-undang. Pemerintah daerah biasa memiliki organisasi, wilayah tanggung jawab dan kekuasaan yang sama, dan dapat dijumpai di seluruh Jepang. Prefecture dan kota-kota termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian sistem rumah tangga di Jepang mirip ciri sistem formil, yaitu bahwa urusan Pemerintahan asional ditentukan dan di luar itu adalah urusan prefecture dan kota-kota. c. Perancis Herman Finner menguatkan bahwa pemerintahan lokal di Perancis tidak berdasarkan konsep unit pemerintahan otonom atau semiotonom, melainkan sebagai bagian melainkan bagian hirarki administrative dari negara secara keseluruhan. Lebih tepatnya dikatakan, “Local government in France is not conceived of as government by autonomous or semiautonomous units, but rather as part of the hierarchy of administration of the state as a whole. An enormous authority and discretion has been entrusted to the executive (The Ministry of the Interior and The Ministry of Finance above all) by the basic laws of local government.” Sejalan dengan itu Peter Alexis mengatakan pula bahwa “… policy toward local government is a byproduct of other forces, and concern foreign policy, economics, political rivalries.” Kira-kira dapat dapat diartikan bahwa menurut Peter Alexis, kebijakan terkait dengan pemerintahan lokal merupakan sisa dorongan-dorongan lainnya, dan berhubungan dengan kebijakan luar negeri, ekonomi, dan persaingan politik. Berdasarkan uraian di atas baik dari ketentuan konstitusi maupun undang-undang terkait, terdapat beberapa pokok-pokok perbandingan distribusi kekuasaan secara vertikal di Indonesia, Jepang, dan Perancis. Singkatnya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 2 Perbandingan Distribusi Kekuasaan secara Vertikal Indonesia Jepang Perancis Sumber Hukum UUD 1945 Perubahan Kedua Konstitusi 1946 UU Himpunan Peraturan Desentralisasi Konstitusi 1950 UU Reformasi 1982 Susunan Kekuasaan Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/Kota Pemerintah Nasional Prefectures Municipalities/Kota Pemerintah Nasional Region Departements Communess Pemerintah Daerah dan DPRD Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat local Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat lokal Isi Rumah Tangga Urusan wajib dan pilihan Di luar kewenangan Pemerintah Nasional Ditentukan kewenangan sub nasional, kadang dikurangi melalui UU sektoral. Sistem Rumah Tangga Formil, materiil dan riil Formil materiil D. Pemikiran yang dapat Dikembangkan Bagi Indonesia Bagir Manan melihat bahwa satu-satunya hasil nyata reformasi di bidang hukum adalah desakralisasi UUD 1945. Berbagai upaya untuk mengekalkan UUD 1945 dilakukan pada masa Orde Baru, hingga mengeluarkan ketetapan MPR berkaitan dengan referendum, yang tidak memungkinkan menghasilkan suara akan kehendak perubahan UUD 1945. Lebih jauh Bagir Manan melihat bahwa berbagai diskusi ke arah perubahan UUD sebelum keempat perubahan ini lebih cenderung mewacanakan perankat organisasi negara tingkat pusat, kurang memberi perhatian terhadap otonomi daerah atau pemerintahan daerah. Dengan pengaturan yang hanya satu Pasal, menurut Bagir Manan pembentuk undang-undang memegang semacam mandat blangko yang akan diisi sesuai dengan kehendak politik yang dominan pada saat-saat tertentu. Dengan seperti itu di antara pernikinan Bagir Manan terhadap perubahan Pasal 18 UUD 1945 adalah pninsip pemberian atau pengakuan otonomi luas kepada daerah. Selain itu dikatakan bahwa hak daerah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya atas segala potensi dan kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Di setiap propinsi, kabupaten, dan kota diadakan DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat daerah bersangkutan sebagai pembentuk peraturan daerah, mengawasi pemerintah daerah, menetapkan APBD dan wewenang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan perbandingan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat hal-hal yang dapat dikukuhkan dan dikembangkan di Indonesia. Pertama, menyangkut pembagian tingkatan satuan pernerintahan. Dengan latar belakang keberagaman, sejarah, luas wilayah, sudah tepat bahwa tingkatan satuan pemerintahan yang saat ini sudah diatur, yaitu terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten. Kekhususan yang perlu dikembangkan adalah menyangkut kawasan-kawasan tertentu yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan. Misalnya pertu dikembangkan gagasan bahwa kota tertentu merupakan kawasan industri, kawasan pariwisata, pusat bisnis, tidak semuanya bertumpuk di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Kedua, menyangkut struktur pemerintahan daerah, yang terdiri dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih secara tangsung. Penguatan struktur dan kapasitas pemerintahan yang matang kualitasnya perlu dikembangkan seiring proses desentralisasi, sehingga lebih cakap untuk memegang pemerintahan lokal. Peter AIexis melihat bahwa “local government as “determining” -local government structures shape which goals can and which goals cannot be realized; changing the goals requires changing the local structures”. Maka dari itu menurutnya, untuk beberapa kelompok yang rnenyuarakan poliitik yang berbeda, penguatan struktur pemerintahan lokal saat in merupakan syarat krusial untuk mewujudkan nilai-nilai yang esensial. E. Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Kesimpuan Perbandingan yang dikemukakan dalam tulisan ini sangat jauh dari yang diharapkan sebagaimana oleh Peter de Cruz indikasikan terhadap keberhasilan suatu perbandingan. Menurutnya, keberhasilan suatu perbandingan akan bergantung kepada beberapa faktor, di antaranya adalah pembandingnya dan kekinian dan transplantasi, artinya adaah bagaimana derajat integrasi terhadap kondisi budaya lokal dan agama yang dikaji, dan juga pengaruh pragmatismenya. Walaupun demikian, sedikitnya apa yang dikemukakan kiranya dapat mewakili apa yang dikutip dari Koopmans oleh Peter de Cruz, bahwa terhadap persoalan-persoalan umum yang lebih banyak mengemuka di era globalisasi, diharapkan tambat laun mulai muncul solusi umum. a. Terdapat landasan teori mengenai hubungan perbandingan antara Indonesia, Jepang, dan Perancis dalam hal distribusi kekuasaan secara vertikal yang diterapkan. Pertama, hubungan perbandingan antara Indonesia, Jepang, dan Perancis terutama berdasarkan hubungan sejarah Di samping itu sebagian alasan adalah dan pertumbuhan perkembangan hukumnya. Kedua, tujuan perbandingan adalah terutama untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh dan hasil persamaan dan perbedaaan itu. b. Pengaturan mengenai distribusi kekuasaan secara vertikal yang diterapkan di Indonesia, Jepang, dan Perancis masing-masing tercantum baik dalam masing-masing konstitusinya maupun undang-undang terkait, yang biasanya merupakan Undang-undang organik. Persamaan antara Indonesia, Jepang, dan Perancis terletak pada: pertama, bentuk negaranya yatu kesatuan. Kedua, basis utama pemerintahan daerahnya adalah tingkat kota/kabupaten. Ketiga, memiliki badan perwakilan rakyat daerah yang dipilih secara langsung. Sementara itu terdapat perbedaan terutama menyangkut isi dan sistem rumah tangga yang diterapkan. Di antaranya bahwa di Perancis lebih sentralistis dengan cara memberikan kedudukan sebagai wakil pemerintah pada setiap kepala satuan pemerintahannya di banding dengan Indonesia dan Jepang. c. Pemikiran yang dapat dikembangkan di Indonesia atas perbandingan di Jepang dan Perancis, terhadap ialah kebijakan mengenai distribusi kekuasaan secara vertikal melingkupi beberapa hal, yaitu 1) menyangkut penguatan struktur pemerintahan daerah; 2) peruntukan khawasan khusus dan 3) penguatan partisipasi masyarakat lokal. 2. Rekomendasi Dari hasil mencari persamaan dan perbedaan mengenai distribusi kekuasaan secara vertikal antara Indonesia, Jepang, dan Perancis terdapat beberapa hal yang dapat lebih dikembangkan. Pertama, penguatan kembali pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat tradisional sepanjang tidak bertentangan secara konstitusional. Kedua, perlu Iebih memberikan ruang yang layak bagi terakomodasi dan dekatnya pelayanan masyarakat dengan mendorong kreatifitas daerah. Dengan mencontoh ke Jepang, corak distribusi kekuasaan secara vertikal di Indonesia sebaiknya dapat lebih desentralistis. ** DAFTAR PUSTAKA Alan Watson, Legal Transplant, An Approach To Comparative Law, Second Edition, The University of Georgia Press, Athens and London, 1993. Ateng Syafrudin, Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2006. ____________, Sekilas tentang Pemerintahan Daerah di Jepang, Refika Aditama, Bandung, 2006. ____________, Kepala Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. __________, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 2001. Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. C.F. Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sidwick & Jackson Limited, London, 1966. Derta Sri Widowatie dan Waluyati Handayani (Editor Penerjemah), dalam C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Cetakan II diterjemahkan dari C.F. Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sidwick, & Jackson Limited, London, 1966, Nusa Media, Bandung, 2008. Deliar Noor, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Mizan, Bandung, Cetakan keenam, 2000. Gunnar Heckscher, The Study of Comparative Government and Politics, Ruskin Allen and Unwin Ltd., Museum Street, London, First Published, 1957, Second Impression 1960. Herman Finer, The Major governments of Modern Europe, University of Chicago, Harper and Publisher, New York, Evanston, and London, second printing, 1962. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009. Peter Alexis Gouverevitch, Paris and The Provinces, The Politics of Local Government Reform in France, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1980. Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, Third Edition, Roul College Cavendish, New York, 2007. Venter, Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada, and South Africa as Constitutional States, Juta&Co. Ltd., Kluwer International Law, Landsdowne, First Published 2000. Makalah/Handsout/Website Ateng Syafrudin, Hands out dan Course Material Hukum Pemda, Program Pascasarjana Unpad, Program Studi Hukum Tata Negara, tidak dipublikasikan. Constitution of 4 October 1958 (This text incorporates the modifications introduced by the Constitutional revision passed by Congress on July 21, 2008), diakses dari http: //en.wikipec1iaor/wiki/Constitutionof_France 3/30/2009 5:28:43 PM. Edi, Problematika Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah, dalam Blog Pribadi, http: / /edyrooms.multiply.com /journal/item /6, pada tanggal 4/17/2009 11:49:39AM Encyclopedia of the Nations :: Europe :: France France – Local government, diakses dari http: / /www.nationsencyclopedi.com/ Europe/ Fance-LOCAL-GOVERNMENT.html, pada tanggal 1/30/2009 5:28:4 PM. Japan Constitution, Adopted on 3 November 1946, Effective since 3 May 1947, CL Document Status: 1994, diakses dari http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/ja00000_.htrnl 4/17/2009, pada tanggal 11:49:39 AM Publikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Publikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses dari http: I/portal.mahkamahkonstitusi.go.id/websitemk/index. php?page =simkara .statusAkhirEtid= 265aPHPSESSID=t979g59mnkgogr7ncoolz9 af86, pada tanggal 5/5/2009 3:52:20 AM. Sri Soemantri, Catatan perkuliahan Mata Kuliah Politik Hukum, program S2 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 5 Mei 2008. Susi Dwi Harijanti, Catatan Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara, Kamis, 8 Januari 2008. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Beserta Peruhahannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 -073 / PUU-II /2004 tentang Uji Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.