putusan_sidang_PutusanNomor028-029PUUIV2006tgl120407ttgPJTKI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan [...]

PP_50_Tahun_2007 kerja sama antar daerah

Ilmu nalar yang tak berjiwa menyukai wajah-wajah para pelanggannya penuh semangat dalam berdebat, tapi mati dan pergi bila tak ada pelanggan. Pelangganku adalah Tuhan; Dia yang mengangkatku, sebab oleh Tuhan sudah dibeli. (II, 2436-8) Jalaluddin Rumi

PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

ditulis tahun 2007 A. Pendahuluan Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan persatuan bangsa.[1] Dalam praktiknya, pembangunan [...]

DISTRIBUSI KEKUASAAN SECARA VERTIKAL Dl INDONESIA, JEPANG, DAN PERANCIS

terdapat perubahan format dari teks asli. jika membutuhkan, dapat berkorespondensi tersendiri. A. Pendahuluan Dinamika pengaturan pemerintahan daerah, sedikitnya melalui tiga Undang-Undang terakhir memunculkan fenomena perbedaan corak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengamatan ini salah satunya muncul dan Hari Sabarno dalam mengawali tulisannya di suatu buku. Dikatakannya bahwa euphoria reformasi politik setelah berakhirnya Orde Baru telah melahirkan berbagai [...]

POLITIK HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (LEGAL POLICY ON LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS)

telah dipresentasikan dalam IN INTERNATIONAL GRADUATE STUDENT CONFERENCE POSTGRADUATE SCHOOL GADJAH MADA UNIVERSITY 1-2 Desember 2009, YOGYAKARTA Pendahuluan Tulisan ini berisi suatu deskripsi mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah bagi tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI), dalam perspektif politik hukum. Permasalahan utama adalah bagaimana kejelasan hukum yang terkait dengan perlindungan TKI yang harus menjadi [...]

FREIES ERMESSEN DALAM PENANGGULANGAN “KASUS LEUWI GAJAH”

ditulis Pada Tahun 2008 A. Pendahuluan Dalam tulisan ini dapat dikemukakan suatu rangkuman pemberitaan dari media massa yang akan ditinjau dari konsep freies ermessen dalam Hukum Administrasi Negara. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS) Leuwi Gajah berlokasi di Kp. Cireundeu, Kelurahan Leuwi Gajah, Kota Cimahi. Lokasi ini difungsikan untuk pembuangan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, [...]