HANDSOUT 1 MK HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

MAKNA LEMBAGA NEGARA

February 26, 2011

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN: PERTEMUAN KOORDINASI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA KONSTITUSI

Jakarta 2-4 November 2010

Naskah tidak diedit, memungkinkan terdapat kekeliruan penulisan

Sudah terdapat 35 perguruan tinggi yang sudah memiliki mata kuliah Hukum Acara MK dalam system kurikulumnya. Sejak penandatangan MoU di Grand Melia ada beberapa kegiatan.

Sambutan pembukaan oleh Ketua MK

….

Sebagai sahabat pengadilan, sy yakini asosiasi akan membantu aktifitas MK dalam mengawal konstitusi. Maka MK memfasilitasi dana. Lahirnya MK adalah dari perguruan tinggi. Kemudian telah memunculkan kebutuhan lapangan hokum baru, yaitu Hukum Acara MK. Mengupayaka materi itu dijadikan mata kuliah di perguruan tinggi. Sy harapkan buku ini dapat menjadi refeensi pentig yang bermutu. Buku yang akan sdr terima dan yg sudah sdr ajarkan bersumber secara utama bersumber dari naskah2 resmi sebagai pengaturan, misalnya UUD, UU MK, dan PMK. Sebagaimana pada uji sahih, terdapat pula bersumber dari putusan-putusan yang merupakan terobosan substantive, yg belum ada dalam buku acara MK serta peraturan perundang-undangan. Maka diterobos dengan putusan-putusan. Jika itu dimasukkan, jika ada orang usil,PMK dapat diuji di MA. Yurisprudensi tidak dapat diuji, krn menjadi sumber hokum. Yang pokok, alur/pakemnya sudah ada dalam buku. Silahkan dimasukkan nanti, mau dimasukkan di mana. Tidak boleh menguji … tetapi kalao hakimnya tidak mengerti? Maka ada juga yang tidak dimasukkan dalam PMK, melainkan dalam putusan. Silahkan itu satu hal untuk memperkaya.

Untuk memantapkan pengajaran Hk Acara MK. Dapat saja minimal mahasiswa diminta untuk menghadiri 3 sidang dan buat laporan. Itu akan lebih masuk daripada mengajar sendiri.

Dalam rangka menjaga sinergitas, dan kelangsungan kerjasama, kali ini kita akan dapat gambaran, sejauhmana perkembangan asosiasi.

PMK tidak diatur secara rinci karena hanya sebagai pedoman. Diharapkan asosiasi ini terus berkembang, tetapi jangan eksklusif. Supaya agenda mendorong hk acara MK lebih massif.

Untuk menunjukkan bahwa di Indonesia ini ada lembaga peradilan yang ideal dan terpercaya. Tempo hari KPK menemukan bahwa integritas para penegak hokum sangat lemah. Transparansi internasional mengatakan bahwa …. Terburuk ada pada para penegak hokum.

Maka MK menjadi lilin yang kecil, diharapkan dalam perkembangannya banyak lilin kecil, sehingga membesar.

Yang terakhir ini penting. Hari senin saya agak malu ketemu orang, dalam otw dari yogya ke jkt, ada sms. “pa mahfud, ada tulisan di kompas bahwa di MK ada penyuapan, dia melihat sendiri yang menerima suap”. Ada tampak dari tulisan Refli Harun. Dia seorang aktifis, yang pasti orang akan percaya.

Akhrinya diangkat refli harus untuk menjadi ketua investigasi terhadap penyuapan itu. Dan diumumkan di Koran.[1]

KOMPAS.com — “Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.” Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK, 19 Oktober (www.kompas.com, 19/10/2010). Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka.

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” katanya.

Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim, kata orang itu, meminta uang Rp 1 miliar. Pemohon, calon gubernur, hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut.

Semua kisah itu membuat saya miris dan sedih. Sebagai orang yang pernah berkontribusi membangun MK menjadi pengadilan yang tepercaya—sebagai staf ahli 2003-2007—saya senantiasa memimpikan ada pengadilan di negeri ini yang bersih. Pencari keadilan hanya perlu bekerja keras membuktikan kebenaran dalil hukumnya, tidak perlu direcoki faktor-faktor nonhukum.

Namun, untuk menghibur diri, seperti halnya Mahfud, saya menganggap cerita tentang suap di MK hanyalah celoteh mereka yang kalah. Sebelum ada kejadian hakim tertangkap tangan menerima suap, cerita tetaplah cerita. Anggap saja tidak benar walau saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar, yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK.

Sembilan hakim

Salah satu alasan mengatakan MK bersih dari mafia peradilan adalah setiap putusan harus diambil oleh sembilan hakim konstitusi. Katakanlah, satu-dua hakim masuk angin, mereka tetap tidak dapat memengaruhi tujuh hakim yang lain. Apabila ada yang bertanya bagaimana caranya mendekati satu-dua hakim, saya selalu mengatakan percuma saja karena satu-dua hakim tidak banyak pengaruhnya terhadap konstelasi putusan MK.

Namun, yang saya rasakan, hal tersebut hanya berlaku untuk kasus-kasus non-pilkada. Dalam kasus pilkada, panel hakim yang terdiri dari tiga orang sangat memengaruhi, bahkan bisa dikatakan determinan terhadap putusan akhir. Hal ini dapat dimaklumi karena enam hakim lainnya sama sekali tidak terlibat dalam proses pemeriksaan perkara.

Lain halnya dengan kasus pengujian undang-undang, yang dalam beberapa kesempatan sering bersidang pleno dihadiri sembilan hakim konstitusi.

Selain itu, kasus pilkada yang didaftarkan ke MK tahun ini lebih dari seratus perkara. Hakim juga terbatas tenaganya. Bisa dikatakan mereka akan lebih berkonsentrasi pada kasus yang mereka tangani. Kasus yang ditangani panel hakim lain tidak dicermati secara serius, kecuali apabila ada putusan-putusan yang memerlukan debat panjang karena menyangkut paradigma hukum tertentu atau menarik perhatian publik.

Tiga hakim yang memutuskan perkara inilah yang rawan disusupi. Bagaimanapun hakim adalah manusia. Apabila di depan mata terhampar miliaran rupiah, bisa saja ia tergoda. Terlebih bila sejak awal kadar kenegarawanannya patut dipertanyakan karena perekrutan hakim konstitusi saat ini tidak lagi melewati saringan ketat.

Investigasi internal

Oleh karena itu, ketimbang berteriak di media bahwa MK tetap bersih, lebih baik Mahfud meningkatkan kewaspadaan, siapa tahu apa yang digunjingkan orang benar adanya.

Bagaimanapun, Mahfud dan kita semua tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali kalau kita pelaku langsung. Dalam hal ini dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kredibilitas Mahfud tidak perlu diragukan.

Mahfud, misalnya, bisa saja membentuk tim investigasi internal untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Mahfud pasti maklum khalayak tentu tidak bisa diharapkan kendati ia memiliki data atau pelaku langsung. Dalam hukum di negara ini yang kerap tidak adil, sering kejadian yang dialami Endin Wahyudin berulang.

Beberapa tahun lalu Endin berteriak lantang bahwa tiga hakim agung telah menerima suap. Tidak main-main, ia menyatakan, pelakunya adalah dirinya sendiri. Yang terjadi kemudian adalah belum lagi kasus suap itu diadili, Endin terlebih dahulu harus berhadapan dengan tuntutan klasik pencemaran nama baik. Endin dipersalahkan dan tiga hakim yang diadili oleh koleganya sendiri melenggang bebas.

Saya ingin meyakinkan Pak Mahfud, tidak perlu risau dengan segala rumor. Emas adalah emas, loyang akan tetap loyang. Apabila MK tetap emas, semua omongan tentang isu suap itu akan menguap bersama angin (gone with the wind). Namun, apabila MK sudah tidak emas lagi, belum terlambat untuk segera memperbaiki.

Rakyat sudah terlalu lelah menyaksikan bahwa tidak ada satu pun institusi di negeri ini yang layak dipercaya.

Refly Harun Pengamat dan Praktisi Hukum Tata Negara

Dengan mengucap Bismillahirrahim, acara…. Secara resmi dinyatakan dibuka.

Sesi II

15.30-17.30

Overview perkembangan dan penataan organisasi serta keanggotaan

Overview kegiatan 2010

Siapapun yang tertarik untuk menjadi anggota asosiasi, dimungkinkan dalam AD/ART

Ada dua jenis anggota: anggota biasa dan anggota kehormatan

Untuk menjadi anggota: harus mendaftar pada DPD dan atau didaftarkan oleh DPD.

Status keanggotaan dibuktikan dengan kartu keanggotaan.

Materi I

Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dr. Akil Mochtar, S.H., MH.

Hakim Konstitusi

Moderator:

Berdasarkan pengalaman praktis, teori2, dan perat peruuan, sy coba pandang peran MK dlm menyelesaikan perselihisan hasil pemilihan umum, terutama, kada.

Salah satu kewenangan MK adalah diatur dalam pasal 24C UUD, yaitu menyelesaikan PHPU yg putusannnya berifat final. Kalo kita melihat ketentuan dlm konstitusi maupun UU yg berada di bawahnya tdk ada poenjelasan apa yg dimaksud hasil pemilu, sehingga darikewenagn MK itu, muncul pertanyaan, perselisihan macam apa yang dapat diselesaikan? 2) pengertian dan ruang lingkup dari hasil pemilu itu? Apa terasuk juga pada asas luber? Apakah administratif atau pidana? Tapi dengan satu ketentuan bahwa pelanggaran itu mempengarhi hasil pemilu. Bgmn mekanisme pengajuan phpu itu? Bagaimana tindak lanjut dari putusan MK di bidang pemiulu itu.

Sejak kita reformasi konstitusi amandemen) sistem demokrasi yang konstitusional yg dianut dalam Uud emmberi dampak pd proses konsolidasi demokrai di Indonesia. Pemilu baru ada sejak 1999. Dalam konstitusi disebut klembaga pnyelenggara dan asasnya. Dulu tidak ada. Demokrasi konstitusional dengan checks and balances membawa kelahiran MK. Dalam konteks itu adalah bagian dari pengisian kepemimpinan nasional. Selalu disebut utk memilih pres/wapres, DPR, DPRD. Begitu juga kada menjadi bagian dari proses demokrasi yg konstitusional itu. Dan itu harus bisa diatasi oleh MK. Ini lbh ditujukan bagi KPU, tapi ini pengalaman praktis bagi ibu/bapa.

Psl 24……..

Hy mengatur DPR, DPRD, pres/wapres. Kada sendiri hanya disebut secara demokratis, sehingga ada perdebatan apakah rejim pemilu atau tidak? Berdasarkan UU 22/2007 . dulu diselesaikan oleh MA. Dan dulu namanya pilkada, bukan pemilukada. Setelah perubahan UU 22/2007 dia menjadi rejim pemilu, berdasarkan pasl 226 UU 32/2004, UU perubahannya, maka ewenanga mmengadili diserahkan ke MK paling lambat 18 bulan.

Pernah ada pengajuan, tapi ditolak, dan akil dissenting opinion, karena sejak tanggal diberlakukan seharusnya dapat berlaku. Dengan pengertian itu maka phpu yg diselesaikan oleh MK menjadi 3: DPR, DPRD, dan

Mekanisme pengajuan keberatan khusus pemilu kada krn tidak ada pengaturan spesifik prosesnya. Hanya menyebutkan:

Pemilu kad, a pendaftaran sejak KPU menetapkan hasil peilu, bukan 3 hari KPUD menetapkan calon terpilih. Maka kalo si pempohon mengajukan atas dasar surat kep KPU ttg calon terpilih, putusannya menjai salah objek. Yg menjadi sengketan adalah berita acara penetapan hasil. Apakah hasil kemudian diterjemahkan dalam arti sempit tadi? Pihaknya jels, para calon kada, dan pihak lain yg punya kepentingan langsung dalam phpu, yaitu yg ditetapkan oelh KPU/KI (independen)Pemilihan (Aceh). Selain itu menjadi termohon, pihak terkait bisanya calon yg dimenangkan. Tetapi dlm proses persidangan, UU ini sudah menetapkan: peserta pemiludaka yg sdh ditetapkan oleh KPU dan KIP. Dalam perkembangannya calon yang tdk masuk kandidat (tdk memenuhi syarat) pun banyak yang masuk. Ini tdk terakomodir dalam hukum acara. Mungkin dalam perkembangannya akan semakin banyak. Bahkan pihak terkait yg pernah masuk adalah yg calon KPU yg tdk lolos seleksi. Walaupun kita terima, mereka tdk mempunya legal standing[W1] .

UU tidak memberi ruang akan hak konstitusional. Objek perselisihan jg, yang dpt memenuhi pasangan calon pada putaran kedua, biasanya yang menjadi nomor 2 dikeroyok, merasa dirinya harus berada di situ. Walaupun dlm beberapa case yg tjd, ada putusan yg blm dilaksanakan olek KPU, mereka msh konsultasi, misalnya kotawaringin barat. Jadi pengertian dan ruang lingkup PHPU ini, belum ada pengertiannya, sehingga UU MK mengaturnya, UU pres, UU 32, juga UU 12/2008, tetapi tdk memberi pengertian yg mengatur.

Penyelenggara pemilu dpt disimpulkan:

…

Intinya, perselisihan pada ngka-angka. Pelanggaran administratif tdk diatur, misalnya soal DPT, tidak terpenuhinya syarat calon independen, itu juga muncul dalam perssoalan2 dalam sengketa pemilukada. Sehingga tdk mencakup proses perhitungan suara. Seolah2 MK hanya diminta mengoreksi dengan mengabaikan berbagai pelanggaran dalam proses. Kalo itu harus ke pengadilan ketatanegaraan, pengadilan ad hoc yg digelar saat pemilu. Tetapi kalo meliohat hostoris dari konstitusi sebagai hiukum dasdar, tidk mungkinb menyerahkan kepada yg lain. Mengapa ke MK? Krn ada prinsip secara teoritis, bagian dari demokrasi frmal. Padhal kedudukan MK menjaga untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai kehendak rakyat. Mengawal konstitusi jg berarti mengawal supaya asa jurdil dan luber juga terkawal. Secara formla satu-satunya lembaga yg punya tafsir tunggal, ya MK. Dalam konteks itu, kostitusi sbg hukum dasar punya tujuan yg lebih tinggi, salah satunya justice (keadilan bersama yang mebikat warga negara), sebagaimanatujuan negara. Maka mahkamah tdk bisa hanya mengadiliu berdasarkan angka2. Kita harus punya mainstream seperti apa. Di satu tempat dengan politiki uang, di lain, politik uang. Siapa yg dapat mengoreksi? Memang berbagai pelanggaran andministratif maupun pidana, harus sdh selesai. Banyak sekali preoses pelanggaran pemiulu tdk dapat diselesaikan.

Maka, kalo terjadi itu, mahkamah akan mengedepankan kedudukannya sebagai pengawal konstitusi. Maka tdk semata2 prosedural. Itu sudah sejak lama kita rasakan. Ketka keadilan substantif dan prosedural ketemu tdk harus salah satu mengalah. Prosedural sdh sering dialami, yg substantif yg belum. Jika mempengaruhi perolehan kursi maka mahkamah berperan.

Dalam berbagai putusan yurisprudensi mahkamah: (hlm. 5 paper)

Kalo ada intimidasi terhadap hak pilih, maka itu mencederai hak sipol. Mereka tdk boleh dikurangi haknya. Walaupun MK pun membuat norma, seperti pada ketentuan boleh menggunakan KTP. Kalo misalnya pemilu tdk jadi, maka kalender 20 oktober bs terlewat. MK jg harus mengambil langklah cepat. Harus diatur juga untuk menjaga supaya asas tdk curang. Maka diberi waktu 1 jam sebelum ditutup TPS. Walaupun itu disebut nomra baru, itu pemikiran lama. Kemudian kepada UU harus dibuat revisi. Ternyata itu diterima oleh semua pihak. Kalo MK diposisikan begitu, maka sama dengan menjadikannya hanya sebagai tkang stempel. Kalo hal itu terjadi, itu akan melenceng jauh dari filosofi dijalankannya keadilan dalam pemilukada.

MK tdk hanya membedah pemohonan berdasarkan angka hasil, tetapi juga yg mempengaruhi hasil. Ini sejalan dengan pasal 41, …. “sesuai keyakinan hakim”.

Putusan MK no 41… pemilu jatim. Ada syarat juga, dalam menilai: pelanggaran dalam proses yg tdk dapat ditaksir pengaruhnya thd hasil suara pemilu, spt, pembuatan baligo kertas simulasi, dan alat peraga yg tdk sesuai dg….

PSM sekarang dijadikan ….. oleh para lawyer (sistematik dan masif). Intinya utk sampai kesana dibatasi:

Money politik, keterlibatan pejabat atau okum pns, keterliobatan dana, dsb. Yakniu terjadi secara struktur, yg ukuran2nya telah ada dalam putusan MK.

MK tdk saja dihadapkan pada mngengabulkan menerima atau menolak, tetapi juga: pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, rekap ulang. Org bilang pemilu ulang. Mengenai hal lainnya… dpt dilihat dalam putusan.

Charles: andalas padang

Sekarang berekmbag wacaa pengadilan adhoc pemilu. Bagaimana komentarnya?

Rahmat: un ahmad dahlan yogya

Terstruktur, Sistematik, masif, selalu dijadikan patokan oleh MK. Apa indikatornya? Apakah tdk mungkin pemikiran keadilan substantif disalahartikan?

Putusan MK final dan binding. Tapi kekuatan eksekutif MK sangat lemah. Kotawaringin barat KPU lum jg melaksanaka.

Apa kelemahan dari keadilan substantif itu?

Haidar: airlangga

Peralihan dari pilkada menjadi pemilukada. Secara gramatikal maupun sistematis dalam UUD tdk ada kewenangan MK. Kemudian didapat dari UU 22/2007 dan …. bagaimana mungkin dapat …

Jika …

Kecenderungan MK …. dalam praktiknya pemungutan suara ulang malah disalahgunakan, justru terjadi lg money politic.

Tanya:

Di jateng, calon independen 1 dikabulkan, di gorontalo tidak. Bagaimana MK memandang?

Giri:

Sejauhmana kekacauan pemilu dapat dijadikan alasan? Apakah ini bisa jd argumentasi pemungutan ulang?

…..

??????

Apakah PMK mengenai PHPU dipandang lengkap? Terkait dengan bahwa suatu hukum acara harus detail.
Apakah erga omnes jd karakter mutlak pada MK? Dimana titik keseimbangan phpu terhadap karakter erga omnes?

Apa yg harus dipenuhi: keadiulan, kepastian hukum, atau manfaat bagi daerah itu?
Peradilan TUN dikatakan sebagai peradilan yg tdk punya gigi, krn tdk punya kekuatan eksekusi putusan sendiri. MK mirip seperti itu. Mohon penjelasan.
Ada keputusan: mengabulkan sebagaian, menolak, atau tidak diterima. MK sudah berani mendiskualifikasi. Filosofinya apa?

Sy seperti orang yg lagi ujian:

Kepada charles:

Kalo ingin membangun siste politik tdk bisa instan. Pemilukada baru .

Sesuatu norma yg dikatakan bertentangan dengan yg lebih tinggi maka tdk berlaku. Maka kembali juga ke nomor urut. Begitu juga peradilan pemilu. Untuk pidana: cepat, hambatannya pada tingkat pelaksana, walaupun UU itu tidak mengatur secara rinci.

….

Dulu pemilukada diatur dalam UU pemda. Maka disebut “demokratis”. Sehingga misalnya daerah pemekaran yg baru dibentuk ditentukan tatacara pemilihan pemimpin KD. Oleh DPRD pun silahkan, itu demokratis. Ide dasarnya.

Maka pemilu presiden duluan darp pemilukada?

Menurut saya, kita terlalu cepat. Sebaiknya kita evaluasi setelah …. tahun.

Kelakuan mobokrasi harus dijaga oleh MK.

Evaluasi boleh, tapi harus matang. Apa jaminan adhoc lebih baik.

Rahmat:

Konsep TSM?

Memang sy memberikan ukuran2 bgmn TSM diimplementasikan melalui putusan MK. Mengadili, secara teoritik berbeda ilmunya.

Tdk bs diplot seperti UU. Putusan sela tdk dikenal dalam hukum acara MK.

Terstruktur: keterlibatan aparat pemerintah dalam mendukung salahsatu pasangan calon?

Pelanggaran itu bs terjadi.

Kelemahan keadilan substantif:

The living constitution. Konstitusi satu nilai yg hidup. Dia harus mengawal perjalanan bangsa. Walau ada teori yang mengatakan: tdk semua harus ditaati jika tdk sesuai….

Ketika kita menafsirkan konstitusi yang hidup itu, kalo ga, dia akan statis. Sama ketika ultrapetita. Pandangan itu sudah jauh tertinggal. Jerman juga dan korsel, ada juga. Dalam konteks menghormati, …. maka pemungutan suara tidak semua, yg sdh parah saja, ada yg hanya 1 kecamatan, dan pemohon menang.

Banyak hal2 seperti itu. Termasuk di padang.

MK peradilan ketatanegaraan. Putusan MK erga omnes. Walaupun satu org yg menguji, tp mengikat semua warga negara. Maka tdk perlu eksekusi, terserah eksekutif.

Ketika putusan MK diucapkan dia final dan binding, dan diperintahkan untuk diumumkan dalam lembaran negara.

Kadang2, para pihak seperti sengketa baru. Kapan selesai? Bgmn bisa final dan binding? Awalnya dipandang karena itu oputusan sela. Khawatir ada pelanggaran baru. Kalo sengketa di MK semua perlakuannya sama.

Diskualifikasi, pertimbangannya bukan hanya keadlan substantif, tapi juga manfaat.

Kotawarigan barat, calon hanya 2. Pilihan dis atau pemilu ulang? Atas kesalahan orang lain,, rakyat menanggung? Tapi kalo krn kesalahan penyelenggara, ya risiko, kita ulang. Tapi krn akibat salah calon, kalo perintah pemungutan ulang, tidak mungkin. Itu tdk pernah dilakukan oleh MK. Karena ada tahapan. Maka perhitungan ulang. Selain itu, memenuhi 31% plus.

Filosofi: Pembatalan calon

Yg jadi masalah, dia menang, tapi sebenarnya tdk memenuhi syarat.

Soal kepastian hukum: keadilan substantif, kalo dari aspek peradilan HTN, bisa terus berkembang, tapi kalo hukum pidana itu sulit. Karena dalam hukum pidana itu persoalan pokok. Tapi kalo tata negara, improvisasinya agak leluasa.

Rabu, 3 November 2010

Sylabus bahan ajar Hukum Acara MK
Penyusunan kurikulum TOT Mata kuliah Hukum Acara MK, sementara lingkup nasional.untuk 2011 akan lebih efektif untuk tingkat nasional. 4 kali TOT untuk tingkat nasional. Akan menghasilkan 200 trainer. Bertugas menjadi narasumber untuk TOT yang dilaksanakan di daerah. Kepada DPP segera menyusun rencana kerja.
TOT Hukum Acara MK sebanyak 4 kali.
Penyempurnaan buku ajar Hukum Acara MK. Berangkat dari fakta bahwa Hukum Acara MK tdk seperti Hukum Acara peradilan lainnya.
Bagaimana carannya mata kuliah Hukum Acara MK diberikan.
Jurnal konstitusi, 1 tahun tingkat DPP

VII. Kuliah umum. Ada 40 vicon.[W2]

VIII. Seminar

semiloka
Penelitian. Tidak hanya yg mengajukan proposal, tetapi juga memfasilitasi penelitian pengajar MK.
Shortcourse. Magang. Administrasi, kepaniteraan, dsb.

XII. Internship/scholarship. Magang di negara lain.maroko, austria. Anggota terseleksi asosiasi akan diikutsertakan. DPP menyusun kriteria.

XIII. Temu wicara kesadaran berkonstitusi. Bisa asosiasi bekerja sama dengan pemda setempat[W3] .

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Dr. Harjono, S.H., MCL

Sy percaya, bahwa bapa ibu paling tidak telah membaca UU MK. Yg kita bahas hari ini adalah PMK No 5 tahun 2005.

Pasal-pasal yang mengatur

Sy tdk akan membacakan itu, tapi hy background yg justru berkembang dalam putusan MK. Dan dpt dikemukakan bagmn pasal2 tersebut muncul. Sy juga terlbatn dlm pembentukan UU no 24 (UU MK).

Sebetulnya kalo melihat ketentuan UUD bunyinya singkat. Itu hanya dijelaskan dalam satu ayat saja, berkaitan dengan MK: berwenang pada tingkat pertama dan terakhir …. menguji UU terhadap UUD. Ini berulang2 ditulis dalam setiap putusan. Jg memberi gambaran bagaimana MK akan melaksanakan kewenangannha. Maka dibuatlah UU 24. Kemudian dijabarkan kewenangan MK. Dari 3 kewenangan 1 kewajiban, di antara itu hanya 2 kewenangan yg utama. Dan itu menjadikan ciri bahwa peradilan itu sebuah peradilan MK. Dua kewengan itulah sbg kewenagan utama. Kalo kewenangan2 dilepaskan, tai tetap tinggal 2 kewenangan itu, masih patut disebut peradilan konstitusi.

Sore hari ini kita bicara salahsatunya. Pada saat menyiapkan RUU yg kemudianb lahir menjadi uU Mk, dulu dibuat secara tergesa2. Kalo diliohat baru disahkan 3 agustus 2003. Padahal ada perintah menurut UUD harus 17 Agustus 2003. Itu untuk menyelamatkan DPR dan presiden. Nyaris deadline nya. Dalam rangka itu SKIP kerjanya sangat cepat sehingga ada yg mengatakan “jangan2 UU ini tdk dipersiapkan dg baik”. Ya sudah yg kita utamakan hanya yang intinya.

UU 24 meski ada beberapa ketentuan sekitar 10 pasal, tidak begitu saja memberikan kewenanganb pada MK. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut ditentukan oleh MK. Berdasarkan psl 86, MK membuat PMK.

Sore ini berkaitan dengan PUU.

Dalam mempersiapkan UU 24 ada dua hal yaitu

Kalo ada pengujian, bgmn sistemm yg akan dibuka? Apakah setiap org dpt dtg ke MK, membuaty permohonan, dinyatakan tdk mempounyai hukum mengikjat. Sehingga, krn ini peradilan, hrs mucul ciri2 peradilan.

Peradilan tidak aktif. Tunggu saja ada permoohonan, baru memutus. Akan ada pihak yang mengajukan. MK akan mencari permohonan
Apakah kalau MK nanti beracara sehingga meski menunggi orang mengajukan, setiap orang dapat .mengajukan.

Dalm hukum ada prinsip: siapapun punya kepentimngan, maka setiap pihak melindungi kepentingannya.

Munculah rumusan pasal 51. Untuk rumusan ini diskusinya panjang. Inilah kemudian ada syarat sebagai legal standing. Dimana ada kepentingan boleh mengajukan.

Sy diminta pendapat ttg …. pasal itu ditolak saja.

13, 14, 15, 2 hari sebelum 17 agustus.

Sy td sdh cerita persoalan pasal 50 dan 51.

Psl itu…

Ttg pengertian legal standing MK perlu proses menemukan formula supaya legal standing terpenuhi. Tdk terdapat dlam UU, tp mahkamah hrs mengembangkan sendiri. Bahkan dalam PMK, belum ada rumusan dalam menterjemahkan legal standing. Ia muncul dalam diskisi2 hakim saat memutuska, bahwa telah ada hak konstitusional dirugikan. Apakah ini menjadi penting utk menulis ada hak dan kewajiban konstitusional?

Kemudian setelah mengalami satu pembelajaran dalam membuat putusan2, saat itupun tdk ada yg mengatakan “sy tahu bgmn menjadi hakim MK”. Kita org2 baru, pengetahuan hanya didapat dari literatur.

Sejak putusan 26/PUU 2005, MK atas dasar p[utusan2 yg kuat, telah ada kriteria kapan sesorang dirugikan hak konst nya, sehingga memenuhi lehgal standing. Ada 5syarat utk memenuhi legal standing.

adanya hukum pengajuan pemohonm, diajukan ...
hal itu dianggap .... Kalo UUD menjamin sy hak berserikat dan berkumpul, bahwa kemudian dlm suatu UU hak itu dihilangkan?
permohonan bersigfat spesifik. “sy jg berkepentingan”.
Aktual: syukur kalo itu terjadi. Atao
potensial. Mau tidak mau pasti dia dirugikan. Krn UU berlaku umum.

Ini dari para hakim. Mau tidak mau itu harus diakui. Iniu penemuan asli dari 9 hakim dalam usaha melakukan pembatasan agar tdk setiap org antri loket di MK dan memohon pembatalan.

Ada ketentuan “... seorang calon anggota DPR, DPD.... tdk boleh terkait dengan G30SPKI”. Terhadap ketentuan itu, ada pemohon:

Ali sadikin (alm)

Deliar noor, dan

Mereka katakan itu tidak adil. Kalo terlibat langsung, itu wajar. Tp secara langsung dan tidak, bgmn ngukurnya? Mereka kehilangan banyak haknya.

Pemohon lain, krn mereka menderita krn pernah terkualifikasi sebagai org itu.

Orang2 ex tapol, yg dinyatakan tidak terbukti terlibat, tapi dia pun ditolak jadi anggota militer. Pasal ini yg mengurangi hak. Sebelum memeriksa pokok perkara maka terhadap ali sadikin dsb, tdk mempunyai legal standing.

Td sy mengemukakan hal2 yg berkembang.

Yg dilakukan pengujian adalah suatu norma umum (belum diterapkan tapi kalo diterapkan akan timbul akibatnya). Sering dulu ada disebut UU Pokok.... dan UU bukan pokok. Artinya ada UU yg beguitu derajat pengaturannya sangat umum. Kalo diuji di MK, tdk diketahui apa beda derajatnya.

Kali yg melaksanakan UU jenis a, terkait dengan UUD, kalo jenis b, tdk ada. Kalo ternyata tdk, eh ternyata isinya menabrak. Kadang yg menabrak bukan dalam UU tp dalam PP nya. Ini harus kita beri rambu2. Ketentuan pasal begitu umum ini...

Dalam menghadapi itu muncul putusan2, yg dikenal oleh MK sebagai conditionally constitution. Sering MK dalam berbagai putusan “pasal ini tdk bertentangan dengan UUD sepangjang...”. di luaritu bertentangan. Hal2 ini tdk ditemukan dalam PMK, tapi ditemukan dalam putusan. Kalo pelaksanaan UU masih menimbulkan pilihan2 itu. Kalo sesuatu hal tdk tercatat, maka sesuai dengan UUD.

Itu suatu proses. Yg akhirnya mK mengeluarkan putusan2 yg kalo diukur dalam peraturan tdk ditemui. Contoh lain dalam PUU SDA. UU itu telah cukup memnberikan kewajiban pemerintah utk .... melindungi air.

Bila ditafsirkan lain, tdk tertutup kemungkinan pengujian kembali. Ini tdk bertentangan sepanjang perat pelaksana .....

Sikap MK seperti itu dalam UU 24 ada ketentuan “Pasal 60, terhadap .... yang telah diuji tdk dapat dimohonkan kembali. Ini sdh memperhalus. Pasal 60 tdk boleh.

Saat sekarang dinyatakan tdk konstitusional maka tdk ada akses lg untuk menguji lagi.

Psl 50 akhirnya dinyatakan tdk mempunyai kekuatan hukummengikat. Dam putusan MK itu menimbulkan reaksi. Bukan hanya dari orang2 yg common sense, tp jg anggota DPR, akademis, salah satunya “MK menjadi superbody” melakukan suatu perbuatan mnelanggar UU yg menjadi sumber eksistensinya.

Untuk masalah ini alasannya:

kalo pasal 50 ditegakkan, yg terjadi adanya dualisme yg kemudian masuk dalam sistem hukum kita. Sebelum dan sesudah perubahan. Itu bisa menimbulkan ketidak adilan. Bukan pada hakim MK, tp para pencari keadilan, krn ada dua standar. Cth ttg hukuman mati. Putusan ttg PUU akhirnya diletakkan pada makim mayoritas itu. Tdk ada salah dan benar, kecuali siapa pendukungnya. Maka, berkaitan pendapat: MK putusannya final. Nanti kalo putusannya salah gimana? Sy katakan persoalan pengujian adalah bukan benar dan salah, tapi apa mayotitasnya. Lain kalu tindakan pembunuhan. Tapi kalo ini masalahnya adalah mazhab yg menang yg mana?

Kembali pada persoalan psl 50, MK hanya menilai. Yg tdk boleh memuat hukuman mati adalah UU setelah UUD? Padahal KUHP mengatur itu. Yang lama tdk boleh, yg baru boleh.

Maka penghilangan pasal 50 membawa keuntungan mereka par apencari keadilan.

PMK nomor 6 juga sudah mengakomodasi kemungkinan itu.

Putusan pengadilan yg harusnya berbeda dengan lembaga politis, yang memutus ....

Tanyaku:

Seandainya ada permohonan pengujian UU ratifikasi, bagaimana kemungkinan sikap MK?

Sy tdk setuju bentuk ratifikasi dalam UU. Di AS bukan dalam bentuk statute. Dalam pandangan beberapa hakim itu bukan object to be review.

Perpu pernah diuji:

Pemohon tdk punya legal standing. Di luar pokok perkara MK sdh memberikan pandnagan ttg hal itu. Dalam hal ihwal kegentiungan yang memaksa. Seolah2 kriteria itu dalam keadaan perang, padahal masuk rezim pasal 12.

Sudah dilakukan perubahan, siapa pembuat UU nya. Tapi perpu jelas, pasal 22. Dikondisikan ...

Kalo tdk ada kegentingan yg memaksa tdk boleh ada UU pengganti. Maka MK berpendapat:

harus ada kekosongan hukum; atau ada hukumnya tapi tdk cukup menyelesaikan masalah
dalam kekosongan hukum itu perlu landasan yg bentuk formilnya UU; kalo itu dipecahkan dalam bentuk PP presiden tdk perlu repot2;
kalo kebutuhan UU akan dipenuhi dengan membuat UU, yg itu tdk akan menyelesaikan masalah. Karn time konfli atau kebutuhan mendesak.

Ada persoalan.

Substansi perpu adalah substansi UU. Plus minusnya, kalo itu tdk menjadi kewenangan MK untuk diuji. Di MA pun tdk bisa, di MK pun tdk bisa. Maka akan kita temukan sebuah produk hukum yg terhindar dari proses pengujian. Yg kita lihat adalah kalo itu dibiarkan akan terjadi suatu kesempatan/kemungkinan bisa disalahgunakakan, sedangkan tidak terkontrol. Siapa yang akan mengatakan “hey presiden kamu tdk boleh”. Presiden bisa memanfaatkan situasi. Pasal 7C sudah bilang presiden tdk boleh membubarkan DPR. Presiden dapat saja membuat perpu pembubaran DPR, krn terancam DPR akan menyampaikan pendapat atas suatu tuduhan. Bagaimana DPR akan membahas perpu ini kalo sudah dibubarkan?

“Jangan biarkan sebuah kemenangan tidak ada batasnya”.

Mengapa MK menguji perpu? Karena itu merupakan krusial konstitution.

Apakah putusan MK lebih tinggi daripada keppres?

Putusan MK punya akibat hukum yg lebih luas.

Segregasi tidak boleh. dalam

HUKUM ACARA PENYELESAIAN

SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

untuk kajian ini sy menyimpann pertanyaan besar. Permasalahannya sebetulnya apakah semua lemnbaga negara dapat menjadi pihak pemohon atau termohon? Karena kalo kita melihat memang ini kewenangan MK setelah perubahan UUD. Peradilan tdk hanyapada MA, tp jg MK. Mengapa MA tdk boleh mengajukan? Kalo terjadi kemana mengajukan? Dikatakan kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Tdk ada upaya lagi. Kalo ada putusan MK, itu berlkaku ke depan. Maka keputusan tdk boleh berlaku surut. Kadang hakim konstitusi meliohat ada putusan MK, dari sejakk permohonannya mengajukan PUU, tp begitu masuk ke dalam nya apakah ada hak konstutusional yg terlanggar? Tp begitu putusan dijatuhkan maka ia tdk bisa lg memaki pasl itu. Bagaimana kalo kita menyelesaikan sengketa kewenaga lembnaga negara. Lhjt psl 10 UU no 24/2003.

13 inipun putusan perkara itu, hampir semuanya tidak dikabulkan. Berarti hakim2 MK jg mempertentangkan boleh atau tidak?

Dari rekap perkara, perkara ini sedikit, kebanyakan SKLN tidak dikabulkan.

Contoh kasus pengajuan ginanjar kartasasmita, ditolak.

SKLN gub prov lampung, seelah diajukanm kemudian ditarik.

Badrul kamal terhadap KPU depok, tdk dpt diterima.

Bupati bekasi, HM saleh thd mendagri: NO

KPI thd presiden cd menkominfo: NO

2007: NO

Dll. (2003-2010 ada 8)

Kita perlu mempertanyakan yg bisa disebut lembaga negara apa saja? Hakim berpandangan berbeda2. Apakah itu suatu lembaga negara yg boleh mempertangkan krwenangannya atau tdk. PMK 08/PMK/2006 ttg pedoman beracara

Legal standing pasal 61 UU MK

para pihak: semua lembaga negara yg kewenangannya diberikan oleh UUD (subjectum litis)
kewenangan yg dipersengkatakan; (objectum litis)
pemohon mempunyai kepentingan langsung

pasal 2 PMK

kalao melihat hal itu sebagai pengajar perundang-undangan, heran. Mengapa susunan pasal 1 pasal 2 demikian? Bukankah horizontal?

HTN adalah negara dalam keadaan diam dan bergerak di sisi lain. Kalo digabungkan, ini lembaga negara dengan fungsi-fungsinya kita tahu lembaga mana yang lebih tinggi daripada lemnbaga lain, dan dapat terliohat susunan horizontal dan vertikal.

Dalam kenyataannya harus dilihat sebagai pengajar, kalo kita meliohat satu struktur norma berjenjang dan berlapis. Tapi itu pun dibentuk oleh lembaga yg berejenjang dan berlapis. Sampai sekarang hirarkinya kok ga bener2, UUD masih paling atas. Tetap UUD diletakkkan dalam hirarki yg paling atas. Kalo gitu yg boleh membentuk UUD adalah MPR, dst. Kalo kita gabungkan, tetap kita akan melihat lembaga yang paling tinggi: MPR. Di sini kadang kalo hanya menerima, apakah yg kita maknai sebagai lembaga negara? UU ini diundangkan, harus terikat dengan UU ini. Kalo ada DPD, DPR, BPK, kok KY tidk masuk?

Teori jellinek:

....

kedaulatan tuhan
kedaultan raja
trias politica.

Maka kita lihat tdk berawal dari trias politica lembaga itu ada.

Menurut saya, maka lembaga negara adl yg dituangkan dalam konstitusi dengan nama sudah tertentu. Mestinya termasuk juga KY. Jika melihat seperti kewenangan lembaga lainnya, jelas juga KY akan dan kewenangannya. Maka KY adl suatu lembaga negara. Tapi kalo melihat jenis fungsinya, maka bermasalah. KY tidak melaksanakan peradilan.

DPD jelas walaupun kadang sulit dilaksanakan. MPR? Kalo membentuk UUD, maka disebut supreme law of the land. Kalo melihat hirarki norma harus sesuai dengan hirarki lembaga.

Bagi perundag-undangan, siapa yg dapat mengatur umum dan ....?

Kita memilih DPR untuk menjadi wakil kita untuk berhadapan dengan pemerintah. Justriu kita yg harusnya mengatur mereka. Tp kalo presiden, karena memilih sebagai pemerintah, dan fungsinya mengatur,makka kita harus mau diatur pemerintah.

Sekarang pemerintah daerah. Siapa pemerintah daerah (UU MK), tapi dalam UU 32/2004 pemerintahan daerah. Apa bedanya?

Pemerintahan adalah fungsi. Apakah kepala daerah lembaga negara? Apakah sejajar atau di bawah presiden? Pemerintah daerah adalah suatu lembaga pemerintah (regerings organ?).

Pemerintah kita siapa? Yaitu presiden. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bagaimana kita menyebutnya sebagai lembaga negara? Bahasa indonesia itu memang miskin bahasa.

Masa KPU kemudian ke MK menggugat presiden? Apalahgi KPUD. Secara hirarkis ya demikian. Kalo begitu kita harus melihat bahwa SKLN adalah lembaga negara yang mana? Apakah kemudian komnas-komnas, dsb. Lembaga negara?

Lapan adl lembaga pemerintahan non kementerian, bukan lembaga negara.

Bahklan kalo ke MK, untuk kewenangan LN, bahkan tdk mengajukan SKLN, tapi sengketa PUU. KPU? Dengan huruf kecil tdk huruf besar, maka namanya boleh KPU, badan pemilihan umum, silahkan. Masalahnya, kalo dianggap lembaga negara yang mandiri KPU membantu siapa? Eksekutif, legislatif, ato yudikatif? Eksekutif. Maka betul ibu megawati “pada masa saya, telah menyelenggarakan pemilu ....”, bukan DPR.

Kalo KPOU kemudian ada masalah, dia minta tolong kekluasaan yudisial untuk menyelesaikan sengketa ini. Maka kita harus kita kembali ke teori lama. Ini zaman modern, dsb. Tapi teori VVH masih relvan sampe sekarang. Kalo dipake atau tidak oleh suatu negar, itu pilihan. Siapapun boleh mengajukan SKLN. Ko TNI berhak menbgajukan? Apa yg kita maknai saat ini harus kita lihat kembali apakah benar seperti ini, dan terjerumus jauh sehingga tdk bisa kembali lagi.

UUD menyatakan ada lemb aga DPR, DPD, dan dikatakan MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Kalo mereka jadi satu mereka jadi apa? Ya MPR. Kalo dia gabung ya jadi MPR. Tapi tgl 16 lalu yg menjadi pimpinan adalah pimpinan DPR dan DPD. Ko ini jadi-jadian. Kita mengulang kembali, “presiden bertanggung jawab kepada MPR”. Harusmnya kita resapi.

Kalo UUD sudah ada, membagi kekuasaan itu, lemnbaga2 negara yg klangsung berhubungan dengan MPR hanya presiden. Lembaga lain tdk ada sangkut pautnya. Sekarang sering ada perjumpaan antara ....

“dengan perubahan UUD, tidak ada lembaga tertinggio dan tinggi negara”. Dilihat dari fungsi dan wewenangnya jadiberbeda. Lembaga yg horizontal ini, tdk dapt dipertentangkan krn kewenangannya berbeda-beda.

Kalo ada lembaga yg menggugat presiden boleh atau tidak?

Karena konstitusi merumuskan seperti itu, maka harus ada PMK yg mengatur ttg itu. Tp begitu siapa yg disebut lembaga negara yang dapat bersengketa, hakim MK berbeda2. MK tdk dpt menjadi pihak.

Tata cara permohonan sama dengan perkara lain.

Pasal 5 dan 6 PMK

Pemeriksaan administrasi dan regitrasi ada pada pasal 7.

Kalo hakim sudah bersidang secara pleno maka ada pembuktian. (pasal 16 ayat (1)

Pasal 17

Kadang kalo pemohon tdk yakin bahwa benar permohonannya, biasanya menarik. Tapi dengan satu akibat yg klain, kalo menarik, maka tdk bs mengajukan kembali. Cara penariukannya ada pada pasal 18.

Pasal 64 UUMK dan 27 PMK 08/2006.

Masa suatu lembaga, lemnbaganya ada, dianggap konstitusional tapi kewenangannya??? Apakah mungkin.

MK hanya dapat menyebut siapa lembaga negara hanya atas permohonan.

Orang mengatakan, sekarang UUD bikameral. Siapa? Lihat dari kewenangan membentuk UU. Atau trikameral? Apakah dapat mengambil keputusan dalam waktu bersamaan?

	Prof.Dr. Ahmad Sodiki, S.H.
I s h o m a
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945
Istirahat

Sidang Komisi : 1. Komisi A (Program Konsolidasi Keanggotaan Tahun Anggaran 2011)	Novrizal, S.H., LLM
2. Komisi B (Program Konsolidasi Program Kerja Tahun Anggaran 2011)	Saifudin, S.H..
3. Komisi C (Program Kerjasama Tahun Anggaran 2011)	Bagian Perencanaan, Bagian Humas, Puslitka, Siti Marwiyah
Coffee Break
Overview Perkembangan dan Penataan Organisasi serta Keanggotaan APHAMK Tahun Anggaran 2010	Widodo Eka Tjahjana
Overview Kegiatan/Program yang telah dilakukan APHAMK Tahun Anggaran 2010	Suny Ummul Firdaus
Evaluasi Program Kerjasama MK dengan APHAMK TA 2010 dan Rencana Program Kerjasama TA 2011	Janedjri M. Gaffar
I s h o m a
Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dr. Harjono, S.H., MCL
Coffee Break
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Khusus (Pengaturan Hukum Acara MK dalam PMK)	Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum
Ishoma
Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara	Prof.Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
Istirahat

Hukum Acara memutus Pendapat DPR tentang Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H.
Coffee Break
Sidang Pleno Pembahasan Hasil Sidang Komisi, Rekomendasi dan Pengambilan Keputusan dilanjutkan dengan acara internal APHAMK	Widodo E
Penutupan : Sambutan Sekretaris Jenderal MK RI sekaligus menutup acara.	Janedjri M. Gaffar

[1] http://www.inilah.com/read/detail/930922/inilah-artikel-heboh-refly-soal-suap-hakim-mk, http://nasional.kompas.com/read/2010/10/25/09201736/MK.Masih.Bersih

Hukum Acara memutus Pendapat DPR tentang Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H.

Di Indonesia pernah punya pengalaman akan proses pemakzulan presiden.

Saat proses pemakzulan presiden soekarno belum ada prosedurnya. Sehingga mekanisme ditemukan berdasarkan penjelasan UUD 1945.

Pada intinya saat itu terdapat keberatan presiden untuk tidakmempertanggungjawaban keterkaitannya dengan G30SPKI.

Pengalaman kedua pada Abdurahman Wahid. MPR Tap 7/73, didalamnya mengatur mekanisme pertanggungjawaban presdien. Dilanjutkan dengan TapIII/1978. Di situ diatur, secara terus menerus DPR memperhatikan presiden, jika presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Bukan hanya GBHN, tp juga UUD dan TAP MPR. Jika demikian dengan mekanisme memorandum bahwa presiden telah ditemukan melanggar haluan negara. Kalo presiden tdk memperhatiokan memorandum pertama, maka keluar yg kedua. Jika tdk juga, akan meminta MPR untuk memanggil presiden dalam siding.

Dulu dimulai kasus bulog ditemukan indikasi ttg bulog dan brunei. Diduga presiden paling tidak mengetahui dan terlibat dalam ….. dinisai melanggar haluan negara TAP MPR mengenai KKN dan sumpah jabatan. Pasal 9 mencakup peraturan-peraturannya. Dengan demikian sumpah jabatan termasuk jik pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Sudah seluruhnya, termasuk hokum pidana. Presiden menyampaikan jawaban, katanaya tdk terlibat. Jaksa agung menyatakan tidak terbukti. DPR hendak meneruskan karena itu proses politik, dan kewenangan indikasi pelanggaran ada pada DPR. Akhirnya diangap oleh DPR bhw presiden tdk mau mengubah sikapnya. Akhirnya keluar usulan siding istimewa. Saat siding berlangsung, presiden mengeluarkan maklumat pembekuan DPR, MPR. Besoknya agenda bukan karena kasusu bulog, tetapi karena membuubarkan DPR dan MPR.

Dengan latar belakang itulah maka kita menyusun perubahan UUD 1945. Pola pikirnya sangat terpengaruh pemakzulan itu.

Pasal 7A: alas an pemakzulan

7B: proses pemakzulan.

Alasannya, sebelumnya bias, sehingga jadi bias politik, maka alasa2 dipersulit. Hanya boleh memakzulkan presiden kalo melakukan pelanggaran hokum, bahkan pidana.

Tindak pidana berat di PMK ditegaskan.

Perbuatan tercela yang tdk dapat didefinisikan dalam UUD. Yg mana bisa dijadikan alas an? Adalah yg jika terus dilakukan bisa membahayakan negara.

Tdk memenuhi syarat menurut UUD saja atau juga UU? Karena kalo UU akan banyak. Kalo dari UUD sudah jelas:

WNI tdk pernah mendapatkan WNA;
Sehat jasmani dan rohani. Yg penting mampu jd presiden. Memang saat itu masih masa abdurahman wahid.

Saat yang sama sedang terjadi proses impeachment terhadap bill Clinton. Itu juga menginspirasi perumusan pemakzulan di UUD.

Prosedur pasal 7B

Tugas DPR salah satunya mengawasi presiden. Dulu ada info media massa ada masalah di Bulog 30M. setelah klarifikasi, dianggap tidak memuaskan DPR. Hasil tim kecil mengindikasikan ada masalah. Kemudian komisi II merekomendasi pemebntukan pansus. Ini pengalaman menatrik, karena dalam UUD pun dimulai dengan hasil pengawasan DPR, kemudian dibawa dan dilakukan hak penyeleidikan (hak angket).

Kalo sebelum UUD seberapa besar dukungan ygharus dipenuhi sebagai syarat pemakzulan tdk ada, krn ½+1. Itu jadi rawan dimakzulkan. Alas an perbuatan tercela dimacam-macamkan pengertiannya. Sehingga kita mempersulit sedikit menjadi 2/3 syarat sah pengambilan putusan. Dengan itu maka diminta kepada MK. Kalo MK conformed, memutuskan untuk DPR.

Itupun sulit memakzulkan presiden. Tdk pernah ada kemudahan, maka tdk pernah dapat dimakzulkan.

Kita masuk ke MK. Bagaimana mekanismenya?

DPR yg menemukan iundikasi pelanggaran hokum pres memenuhi atau tidak memeunhi syarat, mengajukan kepada MK. Dalam PMK disebut, kalo pelanggaran, hrs menerangkan detail locus delicti pelanggaran tsb.

Artiukile impeachment di Filipina pun seperti suarat dakwaaan. Kejadiannya kapan, dimana. Sehingga ada beberapa pasal dakwaan.

Jkenis tindak pidana yang dilakukan. Seluruh hasil rapat DPR diserahkan kepada MK. Saat mulai persidangan DPR menyampaikan pendapatnya ttg pelanggaran hokum dalam posisinya. DPR dapat melalui kuasa, atau oleh pimpinan.

Setelah itu disampaikan pada presidemn, dan presiden memberikan jawaban.

Satu catatan ttg pembuktian, dalam HTn agak berbeda dari hokum pidana maupun perdata. Kalo hokum pidana beyond the reasonable doubt. Bukti yang utuh, sangat kuat, baru bisa menjatuhkan pindana. Kalo perdata, bukti2 yang menunjukkan. Agak lebih simple. Perkara HTN? Tidak harus seperti pembuktian dalam perkara pidana, tapi tdk juga sesimple perkara perdata. Yang penting dibuktikan pelanggarannhya.

Pembuktian HTN ada banyak fakltor. Ada juga saya ambil contoh di AS. Ada treason, bribery, dan high crimes. Bgmn high crimes dibuktikan di senat?

Pemakzulan presiden pada akhirnya adalah wisdom dariu para senator. Misalnya presiden telah berjudi, tapi senat tdk menyatakan terbukti.

Apa yg dilakukan MK adallah conform atau tdk conform terhadap apa yg diajukan DPR. Kalo tdk cukup MK maupun para pihgak dapat memanggil saksi. Jau lebih uas dan dalam di MK. Dan ketat. Tetap saja pembuktian secara pidana dipakai, perdata pun, plus yg tadi.

Jadi kalo MK conform, maka demikian lanjut, tp kalo tdk, jadi jujur. Jd siding MK bukan mengadili presiden tapi mengadili pendapat. Bagaimana mengadili pendapat? Memang begitu bunyinya, bahwa MK memutus pendapat DPR.

Hanya Perbuatan hokum (actus reus) yg dibuktikan di MK. Memang sengaja dirumuskan begitu. Ada pandangan saat di siding desertasi, Kita orang juris harus selesai di MK. Tapi ini peradilan tata negara.

November 3, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

dia berekspresi…. (otw Salatiga-Yogya, Juli 2010)

October 13, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

mekanisme Kelembagaan Perlindungan dan Pemenuhan HAM

MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

October 13, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

RE-“DEMOCRACY DESA” FOR GOOD LOCAL GOVERNMENT IN MODERN WORLD By Inna Junaenah

Praktik menunjukkan bahwa demokrasi dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Ini tampak berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat lokal, seolah-olah pengambilan keputusan cukup melalui persetujuan DPRD. Jika hanya bentuk peraturan daerah, hal itu dapat saja cukup. Walaupun demikian, terdapat hal-hal spesifik dalam pengambilan keputusan seharusnya dapat seoptimal mungkin mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Tulisan ini dapat saja mengandung analisa yang terlalu prematur sebagai kelemahan. Penulis memandang perlu memperhitungkan kembali bagaimana praktik demokrasi desa yang pernah menjadi pemikiran Mohammad Hatta dalam konteks pencapaian good local government di era modern. Untuk mendeskripsikan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dielaborasi, sebagai berikut:

Apa kritik umum terhadap perjalanan demokrasi?
Bagaimana konsep demokrasi desa dalam pemikiran Mohammad Hatta?
Bagaimana demokrasi desa diwujudkan sebagai modifikasi atas demokrasi langsung untuk pemerintahan lokal yang baik?

Democracy Today: A Critic

Istilah demokrasi menurut C.F. Strong diartikan secara beragam (C.F.Strong, , 2008). Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun di dunia kontemporer, ketika nasionalisme menjadi dasar bagi demokrasi politik maka pemerintahan politik yang demokratis menjadi instrumen kemajuan sosial. Di sinilah letak keterkaitannya dengan demokrasi politik yang mengisyaratkan pemerintah harus bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah. Artinya, ekspresi persetujuan maupun ketidaksetujuan rakyat sudah harus memiliki sarana penyaluran yang nyata dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain.

Demokrasi sebagai instrumen mekanisme pemerintahan, dalam perkembangannya sulit dilaksanakan jika secara langsung. Faktor luas wilayah dari suatu negara dan besaran jumlah penduduk serta pertambahan kerumitan masalah kenegaraan merupakan argumen bahwa demokrasi langsung (direct democracy) tidak mungkin untuk dilaksanakan (Purnama, 2007). Berdasarkan kenyataan demikian, muncullah yang dikenal sebagai demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang pelaksanaan kedaulatan rakyatnya tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat (Purnama, 2007, p. 11). Hal semacam ini lazim dinamakan demokrasi perwakilan (representative democracy) (Budiarjo, 1993). Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, akomodasi seluruh aspirasi rakyat jauh lebih berguna dari unsur di dalam masyarakat harus terwakili di dalam sistem perwakilan (Purnama, 2007, p. 284). Menurut International Commision of Jurist, sistem politik demokratis (demokrasi perwakilan) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Budiarjo, 1993, p. 61). Demokrasi perwakilan menjadi alternatif terbaik demi tercapainya Representative Government (Friedmann, 1967).

Terhadap pemahaman demokrasi yang demikian muncul suatu kritik yang oleh Daniel S Lev (Robert, 2008) dikatakan sebagai persoalan dari ketidakmampuan demokrasi yang dilihatnya terhadap praktik di Indonesia. Pertama, demokrasi terlalu lemah untuk menjawab persoalan integrasi sosial, kekerasan komunal, dan kemunculan berbagai bentuk politik sektarian. Kedua,demokrasi dipakai untuk melancarkan kepentingan-kepentingan pasar neoliberal daripada mendorong keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini tampak pada berbagai gejala privatisasi sektor publik. Ketiga. Demokrasi gagal untuk memurnikan kembali politik sebagai area dignitas.

Dengan ukuran itulah kemudian demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi prosedural daripada demokrasi substantif. Di tempat lain, Turki (Zurcher, 2003) misalnya (penulis mungkin keliru), proses demokrastisasi hanya ditunjukkan dalam tiga hal. Pertama, dari partai tunggal menuju multi partai. Kedua, keluarnya UU yang memberi hak untuk berorganisasi walaupun masih terdapat batasan-batasan. Ketiga, penyelenggaraan Pemilu bebas.

Dalam paham kedaulatan rakyat yang berdaulat dari segi politik bukanlah person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan (Asshiddiqie, 2004). Proses kehidupan kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri, instrumen pengambilan keputusan yang khas diberlakukan adalah melalui musyawarah mufakat. Yamin berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan asli Indonesia (Astawa, 1999).

Democracy Desa

Dalam catatan demokrasi di Yunani tidak menunjukkan sebagai suatu demokrasi yang mutlak, melainkan dipahami sebagai suatu system pemecahan suatu masalah menurut cara tertentu yang memenuhi kehendak umum (Purnama, 2007, p. 11). Terhadap hal ini suatu pandangan yang mengatakan bahwa sejalan perputaran waktu konsep demokrasi masih mencari bentuk yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat modern (Purnama, 2007, p. 11), masih relevan. Hal itu menunjukkan bahwa pencarian konsep demokrasi pada setiap bangsa masih belum final. Penulis hendak mengingat kembali konsep demokrasi desa dari Mohammad Hatta yang dipercaya efektif mengandung demokrasi yang substantive melalui musyawarah, bahkan mengandung cita konsep republic.

Desa diambil sebagai salah satu penamaan bagi sebuah entitas budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hokum masa colonial dan sesudahnya. Lebih dari itu, konsep desa merupakan unti teritorial yang dihuni oleh sekelompok orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Gayatri, 2010).

Konsep demokrasi yang ditawarkan Hatta mengacu pada kehidupan demokrasi asli Indonesia, yaitu sistem kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat desa. Dikatakannya bahwa negara-negara Indonesia lama adalah Negara feodal yang dikuasai oleh raja dan otokrat (Hatta, 2009). Walaupun demikian di dalam desa-desa system demokrasi terus berlaku, tumbuh, dan hidup sebagai adat istiadat (Hatta, 2009). Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli di-idealisasi dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Sebaliknya orang membuat konsepsi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi yang lain. Terdapat lima anasir demokrasi desa yang khas Indonesia, yaitu 1) rapat, 2) mufakat, 3) gotong royong, 4) hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja; dan 5) dipuja dalam lingkungan social, yang akan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial (Hatta, 2009). Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk menembangkan sikap-sikap demokratis. Di situ rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, jadi untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern. dalam pengertian politik. Menurut Hatta, tak ada demokrasi politik khas Indonesia, lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Pada saat elite politik semakin memanfaatkan kebebasan demokratis untuk berkorupsi besar-besaran, sosok Bung Hatta dan pikirannya mendesak menjadi titik orientasi bagi kita semua (Magnis-Suseno). Tidak mengherankan jika ada suatu pendapat yang memandang demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik (Nababan).

Modifying direct democracy for good local government

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indicator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan control terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik. Sementara itu prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintah. Istilah “local” mengacu pada “arena” tempat demokrasi itu berlangsung, yaitu pada entitas politik terkecil. Dalam konteks tulisan ini yang dimaksud good local government adalah tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada kabupaten/kota/nama lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip responsive, participatory, partisipasi, transparant, equitable, accountable dan consensus oriented (Syani, 2008).

Praktik yang menunjukkan bahwa hal itu memungkinkan, di Indonesia tampak pada apa yang dilakukan Walikota Surakarta yang dikenal sebagai wali Kaki Lima dan Bupati Gorontalo yang meruntuhkan pagar rumah dinasnya supaya tamu dapat datang setiap saat berkomunikasi dengannya. Dua Kepala Daerah ini termasuk 10 Tokoh Daerah Versi Majalah Tempo di awal Tahun 2009 (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html ). Di Negara lain terlihat di Vancouver (City of Vancouver, 2010) dalam penyusunan rencana perkotaaan, yang melibatkan lebih dari 100.000 warga. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, dikenal dengan inclusive decision making, yang merupakan hal essensial untuk menghasilkan pertemuan antara kebutuhan secara keseluruhan yang terkait. Hal menarik lainnya dalam peneyelenggaraan pemerintahan local di Vancouver adalah terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan antar warga yang dikenal dengan Neighbourhood Integrated Service Team (NIST). Pelayanan respon unik ini melibatkan koordinasi antar instansi yang terintegrasi yang melibatkan unsur polisi, pemadam kebakaran, dinas perizinan, pusat-pusat komunitas dan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk merespon persoalan mengenai bangunan, sampah, kebisingan dan aktivitas illegal. Program ini mendapat penghargaan dari PBB untuk inovasi pelayanan publik pada tahun 2003.

Lalu seperti apa model re-demokrasi desa bagi good local government di era modern? Tentunya perkataan “modern world” menghendaki suatu modifikasi terhadap demokrasi desa yang tradisional. Dikatakan tradisional, karena pada mulanya segala interaksi social antara pemerintah dengan yang diperintah bersifat manual, tanpa sentuhan teknologi semisal alat komunikasi. Pada initinya yang dikehendaki dari good local government adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam prinsip ini terkandung suatu cerminan bahwa warga mengetahui urusan pemerintah daerah yang akan dan sedang diselenggarakan. Dengan demikian, semangat yang muncul adalah bahwa warga turut serta mempertahankan kepentingan municipalities. Maka dari itu, dengan sentuhan “modern world” demokrasi secara langsung dan bernilai substantive tidak lagi terhalang secara berarti oleh perkembangan jumlah penduduk. Pelayanan dan komunikasi dengan warga dapat dituangkan dalam berbagai media, seperti penggunaan e-government, media massa, bahkan konsultasi public. Dalam konteks lokal, pemerintah daerah hendaknya mengurangi sekat atau kesejangan dengan warga kota untuk dapat berkomunikasi langsung secara timbal balik di ruang-ruang publik.**

Bibliography

Asshiddiqie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pres.

Astawa, I. G. (1999). Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 . Universitas Padjadjaran. Bandung: Alumni.

Budiarjo, M. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cetakan kelima belas ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

C.F.Strong. (, 2008). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia (Vol. second printing). (D. S. Widowati, Ed.) Bandung: Nusamedia.

City of Vancouver. (2010, 6 17 3:28:22 AM). How We Plan Inclusive in Decision Making. http://vancouver.ca/commsvcs/wuf/2planning.pdf . Vancouver, Canada. Retrieved pada tanggal 8/17/2010 3:28:22 AM

Friedmann, W. (1967). Legal Theory. London: Steven Sons.

Gayatri, I. H. (2010). http://interseksi.org/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_di_desa.html. Retrieved 8 13 5:36:27 AM, 2010, from http://interseksi.org.

Hatta, M. (2009). Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat (Cetakan Kedua ed.). (K. O. Santosa, Ed.) Bandung: Sega Arsy.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html . (n.d.). Retrieved 8 17 2:36:02 AM, 2010 , from http://majalah.tempointeraktif.com.

Magnis-Suseno, F. (n.d.). http://www.indepolis.org/demokrasi/. (majalah.tempointeraktif.com, Producer) Retrieved 8 13 5:35:00 AM, 2010, from www.indepolis.org.

Nababan, A. e. Satu Dekade Reformasi: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia. Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008), Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

Purnama, E. (2007). Kedaulatan Rakyat. Bandung: Nusamedia.

Robert, R. (2008, Edisi Khusus). “Dari Demokrasi ke Republik” . Jentera, Jurnal Hukum , 18-19.

Syani, A. (2008). Good Governance Dalam Era Otonami Daerah. Retrieved 8 17, 2010

teaching Constitutional Law, The Local Government Law . Bandung,Indonesia: Law Faculty of Padjadaran University.

Zurcher, E. J. (2003). Sejarah Modern Turki (Edisi Revisi ed.). (K. Diningrat, Trans.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

RE-“DEMOCRACY DESA” FOR GOOD LOCAL GOVERNMENT IN MODERN WORLD

By Inna Junaenah[1]

Law Faculty of Padjadjaran University

inna_padjadjaran@yahoo.co.id

http//innajunaenah.wordpress.com

Introduction

Apa kritik umum terhadap perjalanan demokrasi?
Bagaimana konsep demokrasi desa dalam pemikiran Mohammad Hatta?
Bagaimana demokrasi desa diwujudkan sebagai modifikasi atas demokrasi langsung untuk pemerintahan lokal yang baik?

Democracy Today: A Critic

Istilah demokrasi menurut C.F. Strong diartikan secara beragam.[2] Terkadang digunakan untuk menyebut suatu bentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat. Namun di dunia kontemporer, ketika nasionalisme menjadi dasar bagi demokrasi politik maka pemerintahan politik yang demokratis menjadi instrumen kemajuan sosial. Di sinilah letak keterkaitannya dengan demokrasi politik yang mengisyaratkan pemerintah harus bergantung pada persetujuan pihak yang diperintah. Artinya, ekspresi persetujuan maupun ketidaksetujuan rakyat sudah harus memiliki sarana penyaluran yang nyata dalam pemilihan umum, program politik partai, media massa, dan lain-lain.

Demokrasi sebagai instrumen mekanisme pemerintahan, dalam perkembangannya sulit dilaksanakan jika secara langsung. Faktor luas wilayah dari suatu negara dan besaran jumlah penduduk serta pertambahan kerumitan masalah kenegaraan merupakan argumen bahwa demokrasi langsung (direct democracy) tidak mungkin untuk dilaksanakan.[3] Berdasarkan kenyataan demikian, muncullah yang dikenal sebagai demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yang pelaksanaan kedaulatan rakyatnya tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat.[4] Hal semacam ini lazim dinamakan demokrasi perwakilan (representative democracy).[5] Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, akomodasi seluruh aspirasi rakyat jauh lebih berguna dari unsur di dalam masyarakat harus terwakili di dalam sistem perwakilan.[6] Menurut International Commision of Jurist, sistem politik demokratis (demokrasi perwakilan) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.[7] Demokrasi perwakilan menjadi alternatif terbaik demi tercapainya Representative Government.[8]

Terhadap pemahaman demokrasi yang demikian muncul suatu kritik yang oleh Daniel S Lev[9] dikatakan sebagai persoalan dari ketidakmampuan demokrasi yang dilihatnya terhadap praktik di Indonesia. Pertama, demokrasi terlalu lemah untuk menjawab persoalan integrasi sosial, kekerasan komunal, dan kemunculan berbagai bentuk politik sektarian. Kedua,demokrasi dipakai untuk melancarkan kepentingan-kepentingan pasar neoliberal daripada mendorong keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini tampak pada berbagai gejala privatisasi sektor publik. Ketiga. Demokrasi gagal untuk memurnikan kembali politik sebagai area dignitas.

Dengan ukuran itulah kemudian demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi prosedural daripada demokrasi substantif. Di tempat lain, Turki[10] misalnya (penulis mungkin keliru), proses demokrastisasi hanya ditunjukkan dalam tiga hal. Pertama, dari partai tunggal menuju multi partai. Kedua, keluarnya UU yang memberi hak untuk berorganisasi walaupun masih terdapat batasan-batasan. Ketiga, penyelenggaraan Pemilu bebas.

Dalam paham kedaulatan rakyat yang berdaulat dari segi politik bukanlah person rakyat itu sendiri, melainkan proses kehidupan kenegaraan sebagai keseluruhan.[11] Proses kehidupan kenegaraan ini termasuk di dalamnya adalah proses pengambilan keputusan. Di Indonesia sendiri, instrumen pengambilan keputusan yang khas diberlakukan adalah melalui musyawarah mufakat. Yamin berpandangan bahwa permusyawaratan untuk mencapai mufakat, merupakan perpaduan antara dua konsepsi yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam, sedangkan mufakat bersumber dari tatanan asli Indonesia.[12]

Democracy Desa

Semua Negara relative menyebut dirinya sebagai Negara yang menganut demokrasi walaupun dengan berbagai nama tambahan di belakangnya, seperti demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, bahkan demokrasi Pancasila. Hal itu menunjukkan bahwa pencarian setiap bangsa, kelompok, dsj., masih belum final. Penulis hendak mengingat kembali konsep demokrasi desa dari Mohammad Hatta yang dipercaya efektif mengandung demokrasi yang substantive melalui musyawarah, bahkan mengandung cita konsep republic.

Konsep demokrasi yang ditawarkan Hatta mengacu pada kehidupan demokrasi asli Indonesia, yaitu sistem kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat desa. Dikatakannya bahwa negara-negara Indonesia lama adalah Negara feodal yang dikuasai oleh raja dan otokrat. [14] Walaupun demikian di dalam desa-desa system demokrasi terus berlaku, tumbuh, dan hidup sebagai adat istiadat. [15] Bukti ini menanam keyakinan bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan. Demokrasi asli di-idealisasi dalam pergerakan kebangsaan dahulu. Sebaliknya orang membuat konsepsi Indonesia yang modern berdasarkan demokrasi yang lain. Terdapat lima anasir demokrasi desa yang khas Indonesia, yaitu 1) rapat, 2) mufakat, 3) gotong royong, 4) hak mengadakan protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja; dan 5) dipuja dalam lingkungan social, yang akan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial.[16]Demokrasi desa merupakan medan latihan untuk menembangkan sikap-sikap demokratis. Di situ rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, jadi untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern. dalam pengertian politik. Menurut Hatta, tak ada demokrasi politik khas Indonesia, lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Pada saat elite politik semakin memanfaatkan kebebasan demokratis untuk berkorupsi besar-besaran, sosok Bung Hatta dan pikirannya mendesak menjadi titik orientasi bagi kita semua.[17]Tidak mengherankan jika ada suatu pendapat yang memandang demokrasi sebagai kontrol masyarakat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik.[18]

Modifying direct democracy for good local government

Praktik yang menunjukkan bahwa hal itu memungkinkan, di Indonesia tampak pada apa yang dilakukan Walikota Surakarta yang dikenal sebagai wali Kaki Lima dan Bupati Gorontalo yang meruntuhkan pagar rumah dinasnya supaya tamu dapat datang setiap saat berkomunikasi dengannya. Dua Kepala Daerah ini termasuk 10 Tokoh Daerah Versi Majalah Tempo di awal Tahun 2009.[20] Di Negara lain terlihat di Vancouver[21] dalam penyusunan rencana perkotaaan, yang melibatkan lebih dari 100.000 warga. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, dikenal dengan inclusive decision making, yang merupakan hal essensial untuk menghasilkan pertemuan antara kebutuhan secara keseluruhan yang terkait. Hal menarik lainnya dalam peneyelenggaraan pemerintahan local di Vancouver adalah terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan antar warga yang dikenal dengan Neighbourhood Integrated Service Team (NIST). Pelayanan respon unik ini melibatkan koordinasi antar instansi yang terintegrasi yang melibatkan unsur polisi, pemadam kebakaran, dinas perizinan, pusat-pusat komunitas dan perpustakaan. Tujuannya adalah untuk merespon persoalan mengenai bangunan, sampah, kebisingan dan aktivitas illegal. Program ini mendapat penghargaan dari PBB untuk inovasi pelayanan publik pada tahun 2003.

Bibliography

[1] The writer is teaching Constitutional Law and The Local Government Law at Law Faculty of Padjadjaran University.

[2] C.F.Strong, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati (Ed.), Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Nusamedia, Bandung, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 17.

[3] Eddy Purnama, Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 10.

[4] Ibid., hlm. 11.

[5] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan kelima belas, 1993, hlm 61.

[6] Eddy Purnama, Kedaulatan …, op.cit. hlm. 284.

[7] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan kelima belas, 1993, hlm 61.

[8] In Modern democracy, both ideals individual rights and equality pen find their highest fulfillment and justification in the citizen’s right to participation in government, the Government of the People. This, in modern states, means representative government through elected deputies” Wolfgang Friedmann, Legal Theory, Steven Sons, London, 1967, hlm, 419.

[9] Robertus Robert, “Dari Demokrasi ke Republik”, dalam Jentera, Jurnal Hukum, Edisi Khusus, 2008, 18-19.

[10] Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 274-286.

[11] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi …, op.cit. hlm. 148.

[12] I Gde Pantja Astawa, Op Cit, hlm.86.

[13] Irine H. Gayatri, “Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?” , diunduh dari http://interseksi.org/publications/essays/articles/demokrasi_lokal_di_desa.html pada tanggal 8/13/2010 5:36:27 AM

[14] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[15] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[16] Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Sega Arsy, Cetakan Kedua, Bandung, 2008, hlm. 115

[17] Franz Magnis-Suseno, “Bung Hatta dan Demokrasi”, dalam majalah.tempointeraktif.com, diunduh dari http://www.indepolis.org/demokrasi/ pada tanggal 8/13/2010 5:35:00 AM

[18] Asmara Nababan et. All., SATU DEKADE REFORMASI: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008), Demos-Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, hlm. 6

[19] Abdul Syani, “Good Governance Dalam Era Otonami Daerah”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unuversitas Lampung 2008, diakses dari http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/files/2009/10/makalah-seminar-good-goevannance-dlm-era-otda.pdf pada tanggal 8/17/2010 1:18:53 AM.

[20] http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/22/LU/mbm.20081222. LU129057.id.html pada tanggal 8/17/2010 2:36:02 AM

[21] How We Plan Inclusive in Decision Making, City of Vancouver, diakses dari http://vancouver.ca/commsvcs/wuf/2planning.pdf pada tanggal 8/17/2010 3:28:22 AM

August 29, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

GBPP MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

GBPP HTN_Revisi

August 29, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

Catatan singkat FOCUSED GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI (IDI) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009

Bandung, 9-10 Agustus 2010

Dalam Pembukaan acara disampaikan overview

Tujuan umum penyusunan IDI: mengetahui perkembangan demokrasi setiap provinsi

Tujuan khusus di antaranya untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi setiap provinsi

Penyusunan IDI pertama tahun 2007, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke-24 dari 33 provinsi. Memperoleh nilai 56,4 poin. Rata-rata Indonesia 60, 4 poin. Artinya pada tahun 2007 Jawa Barat di bawah rata-rata.

Dari BPS disampaikan mengenai Pilar-pilar demokrasi

Secara akademis manfaat penyusunan IDI dapat menunjukkan perkembangan demokrasi setiap provinsi.

Dari beberapa tahap/kegiatan penyusunan, kegiatan FGD diharapkan:

Mencatat opini masyarakat tentang proses pengambilan keputusan, efektifitas dan kualitas kebijakan public, kepentingan dan motivasi kelompok tertentu di balik keluarnya kebijakan publik, dll.

Formulasi IDI:

CL: Civil liberty

PR: Political rights

DI: Democratic institution

Fasilitator

Caca Kuswara

Implementasi makna demokrasi Indonesia lingkup Jawa Barat ternyata tidak lebih baik daripada yang sering muncul di berbagai pemberitaan.

Target hari 1: Indikator 1-15

Hasil Koding Koran dan Dokumen

PILAR I: KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

Aspek Variabel 1 Kebebasan berkumpul dan berserikat
Indikator 1 Jumlah aturan tertulis yang menghambat kebebasanberkumpul dan berserikat
a.	Aturan tertulis dll, yang mengharuskan adanya surat izin berkumpul;
b.	Aturan tertulis, perda, pergub, perwakot, surat edaran pejabat pemerintah daerah;
c.	Adanya prosedur administratif yang berbelit/mempersulit;
d.	Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan tujuan.

Sebetulnya tidak ada prosedur izin, hanya pemberitahuan, poin berserikat dan berkumpul.

Izin penelitian tidak ada, hanya surat keterangan, dasar hukumnya tidak. Dalam praktik, objek yang diteliti sering meminta keterangan izin dari kesbang. Kesulitannya di kabupaten/kota. Karena tdk ada payung hokum, sehingga menafsirkan sendiri-sendiri.

Ada kesan bahwa penelitian akan mengungkap kejelekan.

Padahal penelitian langkah nomor satu menuju kemajuan.

UU 9 tahun 1998 tentang perizinan dan pelayanan

Izin keramaian, dalam bentuk hiburan, oleh raga, pemberitahuan kegiatan, unjuk rasa, seminar, symposium, dsb.

3 hari sebelum kegiatan harus melaporkan.

Berserikat di kalangan buruh, revisi UU . kebutuhannya: pengamanan
Perspektif hak sipol

Indikator 2 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
a.
b.
c.
d.
Indikator 3 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
a.	Tindakan yang bertujuan menimbulkan rasa takut (intimidasi melalui sms, teror via telepon), ancaman bisa berupa verbal atau bahasa tubuh Cth. Sekelompok masyarakat membubarkan rapat akbar ormas tertentu; Masyarakat melempari kantor parpol tertentu. PR: 29 jui 2009 ada demonstrasi di Indramayu, berlanjut pada 29 agustus, FPI melakukan sweeping. Kasus penutupan jalan TOL, Cirebon

August 13, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

asas manfaat

July 31, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

10 TAHUN RELASI PEMBINAAN GUBERNUR DENGAN KABUPATEN

July 22, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

Handsout Mata Kuliah Hukum tentang HAM

materi SAT

July 16, 2010

innajunaenah

2 Comments

Categories: Uncategorized

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Issu Ham di Indonesia mulai banyak menjadi sorotan banyak pihak ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Soeharto. Masyarakat Internasional termasuk pihak yang “rajin” memantau permasalahan HAM di Indonesia.

Sebetulnya “aib” di Bidang HAM ini tidak perlu terjadi di Indonesia jika saja Indonesia Konsisten dengan hukum dasarnya, yaitu UUD 1945. Hal ini berdasar pada pemikiran tentang materi muatan konstitusi yang di antaranya dikemukakan oleh Prof. Sri Soemantri yaitu berisi tentang jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; serta pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Tidak terbatas kepada pengaturan tentang HAM yang dimuat dalam sebuah konstitusi, peraturan, rezim, atau siapapun, hak asasi manusia adalah kebutuhan dasar manusia. Memperjuangkan HAM adalah juga merupakan perjuangan dalam rangka menjadi manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa perjuangan menegakkan HAM merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.[1]

Pada Tahun 2004, muncullah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Dalam Pasal 5 mengatakan bahwa di daerah Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan Panitia Pelaksana Propinsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis memandang perlu mengkaji bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak asasi manusia.

C. Tujuan Penulisan

Dari tulisan ini tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak asasi manusia.

D. Tinjauan Pustaka

D.1. Pengakuan Indonesia Sebagai Negara Hukum

Dalam menjalankan Negaranya Indonesia mengakui konsep Negara hukum. Pengakuan ini pernah tercantum dalam penjelasan UUD 1945, namun sekarang sudah tidak berlaku lagi, yang berbunyi “Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Sebagai penggantinya tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam konsep Negara hukum itu sendiri mengandung syarat-syarat yang sejatinya tercermin dalam implementasinya. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh para jurist Asia Tenggara dan Pasifik dalam buku The Dynamics Aspects of the rule of law in the Modern Age” tentang syarat rule of law, sebagai berikut:[2]

Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak atas yang dijamin;
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
Pemilihan umum yang bebas;
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
Pendidikan civic.

Syarat-syarat tersebut nampaknya menekankan tentang pentingnya keberadaan konstitusi. Di Indonesia sendiri konstitusi yang diwujudkan dalan UUD 1945 termasuk konstitusi yang terdokumentasi. Sejalan dengan itu Prof. Sri Soemantri menyebutkan tiga hal mendasar yang perlu menjadi materi muatan konstitusi. Ketiga hal tersebut adalah:

Terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;
Terdapat hubungan kewenangan antara organ-organ kenegaraan yang bersifat fundamental;
Adanya jaminan hak asasi manusia.

D.2. Penegakan HAM Melalui Desentralisasi

Dalam upaya penegakan peraturan-peraturan tersebut Indonesia akan sangat kesulitan jika mengelolanya secara terpusat. Sedangkan wilayah Indonesia begitu luas.

Wilayah negara Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dari sabang sampai merauke serta jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa, apabila hanya diurus oleh pemerintah yang terpusat di Ibukota Negara saja tanpa dibagi-bagi dalam lingkup yang lebih kecil tentunya akan sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan negara.

Dengan keadaan seperti itu dalam UUD 1945 perubahan kedua diatur bab tentang Pemerintahan Daerah, lebih tepatnya dalam pasal 18. Ayat (1) mengatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sedangkan ayat (2) mengatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik adalah yang dapat menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok wilayah negara, maka perlu dibentuk satuan-satuan pemerintahan di daerah-daerah tersebut dan pemerintah daerah ini merupakan tingkat pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Berbicara tentang pemerintahan di daerah tidak akan lepas dari asas kedaerahan dalam pemerintahan, menurut Prof. Amrah Muslimin , S.H. asas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan, yaitu :[3]

Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah,
Desentralisasi, merupakan pelimpahan wewenang kepada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang definisi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam Decentralized Governance Monograph: A Global Sampling of Experiences, Management Development and Governance Division, Bureau for Policy Development United Nation Development Program[4], menyebutkan:

“. . . While decentralization or decentralizing governance should not be seen as an end in itself, it can be a means for creating more open, responsive, and effective local government and for enhancing representational systems of community-level decision making. By allowing local communities and regional entities to manage their own affairs, and through facilitating closer contact between central and local authorities, effective systems of local governance enable responses to people’s needs and priorities to be heard, thereby ensuring that government interventions meet a variety of social needs. The implementation of SHD strategies is therefore increasing to require decentralized, local, participatory processes to identify and address priority objectives for poverty reduction, employment creation, gender equity, and environmental regeneration.”

Desentralisasi haruslah dapat membuat pemerintah daerah lebih kreatif, responsif dan efektif dalam membuat kebijakan di daerahnya untuk membentuk sistem pemerintahan yang representatif. Pemerintah daerah seharusnya dapat menampung segala kebutuhan masyarakat daerah dan menampung partisipasi masyarakatnya sehingga dapat membuat perencanaan dan prioritas untuk mengatasi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan perbaikan lingkungan hidup.

D.3. Dasar Kewenangan Daerah

Pada umumnya, urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam Ketentuan umum terdapat pengertian bahwa Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adapun Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a.           perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.           perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.           penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.           penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.           penanganan bidang kesehatan;
f.              penyelenggaraan pendidikan;
g.           penanggulangan masalah sosial;
h.           pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i.               fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.               pengendalian lingkungan hidup;
k.            pelayanan pertanahan;
l.              pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m.         pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n.           pelayanan administrasi penanaman modal;
o.           penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p.           urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ditambahkan dalam ayat (2) bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pemberian urusan wajib yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memang tidak secara eksplisit mengamanatkan tentang perlindungan HAM. Akan tetapi, dari keseluruhan butir-butir urusan tersebut substansinya adalah tentang hak-hak dasar manusia.

D.4. Fungsi dan Bentuk Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Prof. Bagir Manan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.[5]

Peraturan perundang-undangan adalah subsistem dari asas dan kaidah hukum. Karena itu politik perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik mengenai asas dan kaidah hukum. Politik mengenai asas dan kaidah hukum itu sendiri merupakan sebagian dari politik hukum yaitu politik yang berkaitan dengan isi (substansi) hukum. Sedangkan politik hukum selain mengenai isi (asas dan kaidah hukum) juga menyangkut politik yang berkaitan dengan (tata cara) pembentukan hukum, politik penegakan hukum, politik yang berkaitan dengan sumber daya, sarana dan prasarana hukum.[6]

Lebih jauh menyangkut hal di atas, Bagir Manan mengemukakan pula tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:[7]

Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum. [8]
Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. [9]

Pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif diperlukan untuk mendapatkan gambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemerintahan daerah dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Data yang digunakan adalah literatur dan sedikit pengamatan dalam praktek.

F. Pembahasan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009 menyebutkan bahwa tugas Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota meliputi 5 (lima) program pokok sebagai berikut:

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;

c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Adapun anggota panitia pelaksana RANHAM di daerah meliputi unsur-unsur SKPD, akademisi, termasuk kepolisian resort. Pengukuhan panitia ini dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah di setiap provinsi.

Berdasarkan ketentuan yang telah disinggung sebelumnya, tentunya dapat kita ketahui bahwa perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan terendah dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga diharapkan perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat aplikatif dan sesuai dengan tujuan dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum.

Dengan demikian hal menarik muncul tentang apakah urusan perlindungan HAM merupakan urusan pusat atau urusan daerah. Dapat dikatakan sebagai urusan pusat karena aksi nasional HAM ini atas inisiasi pusat melalui Keppres tentang RANHAM. Di dalamnya terdapat agenda-agenda pembentukan dan penegakan instrumen hukum. Selain itu dapat pula dikatakan sebagai urusan daerah, karena substansi HAM itu sendiri sudah tercermin dalam urusan daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penulis berpendapat bahwa upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui peraturan daerah adalah bagian dari “tugas suci” untuk memposisikan manusia sebagai manusia. Namun dalam hal ini penulis masih perlu mendalami apakah hal-hal seperti inikah yang disebut sebagai urusan bersama (concurent).

Pada prakteknya, khususnya di Jawa Barat, Panitia pelaksana RANHAM Tahun 2004-2009 ini di Kabupaten/Kota baru selesai dibentuk terakhir adalah Kota Cirebon, pada pertengahan Tahun 2007. Sementara itu agenda pelaksanaan RANHAM pada Kabupaten/Kota yang telah dibentuk sebelumnya belum terdengar sesuatu yang signifikan. Nampaknya hal ini dipengaruhi oleh kondisi pemahaman para SDM di daerah tentang substansi HAM. Padahal tanpa dibentuk panitia pelaksana RANHAM pun, mereka sudah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004. Dengan inisiasi pusat dalam rencana aksi ini dikhawatirkan pula malah semakin mengkondisikan para SDM daerah menjadi seolah-olah harus “disuapi” oleh pusat. Kondisi seperti ini ditambah pula dengan kebiasaan para kepala SKPD untuk mewakilkan kepada stafnya, mulai dari kehadiran dalam pengukuhan, apalagi pelaksanaannya. Padahal yang dicanangkan dalam panitia pelaksana RANHAM di daerah adalah para kepala Dinas dan instansi perangkat daerah.

F. Simpulan

Sangat disadari bahwa kajian dalam tulisan ini sangat dangkal. Namun demikian sementara ini dari uraian di atas dapat ditarik simpulan singkat sebagai berikut:

Upaya pemenuhan hak asasi manusia perlu peranan Pemerintah Daerah.
Arah kebijakannya dapat diwujudkan ke dalam pembentukan dan penegakan peraturan daerah.

E. Penutup

Dengan keterbatasan pemahaman dan analisa, dari tulisan ini diharapkan menjadi stimulasi bagi pengkajian yang lebih dalam dan cermat.

[1] Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, Pushan UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

[2] Lihat dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua 1985, hlm.115-116.

[3] Prof. Amrah Muslimin, S.H., Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, bandung, 1986, hlm. 4

[4] www.gtzfsdm.or.id/decentralization, Desember 2004

[5] Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

[6] Prof. Dr. Bagir manan, SH.,MCL., Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi, Makalah pada Pelatihan Legal Drafting Angkatan II PT. Telkom (Persero), 1999. hlm. 1.

[7] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Pelatihan Legal Drafting Angkatan II PT. Telkom (Persero), 1999, hlm. 47.

[8] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Pelatihan Legal Drafting dan Business Contact, 1999, hlm. 17-20.

[9] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Op.cit, hlm. 21-22.

July 6, 2010

innajunaenah

1 Comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari Ke-178

Setiap nabi berkata keikhlasan

kepada umatnya,

“Aku tidak meminta imbalan atas tugasku,”

Allah yang membeli:

Allah menunjukku bertindak sebagai pialang

bagi kedua belah pihak,”

(II, 573-4)

June 26, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: salika-salika

Hari ke-171

Dia ada pada orang yang wajahnya
mendapat senyuman manis sang Kekasih,
apa yang merugikannya
dari pandangan kecut orang lain?
(II, 414)

June 20, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: salika-salika

Hari ke-170

Kalau Aku membuat orang menangis,

karunia-Ku segera datang:

dengan air mata orang akan meneguk karunia-Ku.

Kalau Aku tak ingin memberi,

Aku tidak akan menunjukkannya karunia yang dia harapkan;

tapi bila Kuikat hatinya dengan kesedihan;

Aku akan membukanya dengan senang hati.

Rahmat-Ku tergantung pada kesungguhannyaa dia menangis;

kalau dia menangis, gelombang akan melimpah

dari laut kasih sayang-Ku.

(II, 375)

sumber gambar: www.luniaz87.wordpress.com/

June 19, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: salika-salika

VIDEO CONFERENCE

dalam rangka kunjungan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Belanda ke Mahkamah Konstitusi

“Courage and Precision: The Role of The Judge in Modern Society”

Prof. Mr. G.J.M. Corsten

Jumat, 18 Juni 2010

09.50

hakim mendengar, memahami apakah ada rgumen lain. kemudian dia akan mencapai suatu putusan berdasarkan yang diajukan kepadanya. hakim harus mempertimbangkan berbagai hal. sebagai hakim harus memutuskan, tdk boleh menolak memberikan putusan. ada perbedaan secara praktikal dari pekerjaan sehari2. tugas hakim memberikan putusan ygtdk bias dan mandiri untukkasus tertentu. hakim harus menggali suatu kasus seumpama seorang pemahat. hakim juga hasru berhasil menentukan apa aturan yang applicable. itu seperti pekerjaan pemahat. dalam hgal itulah hakim harus bagus melaksanakan tugasnya.

hakim akan dipandu oleh legislatrure. kemandirian dari pengadilan sedikit kemandiriannya oleh legislature. hakim mandiri dari legislature dan parpol. dan hakim tdk menjadi bagian dari partai2 yg ada di parlemen. bila hakim dihadapkan kepada kasus sebagaimana dalam legislature, maka harus sesuai. tapi kenyataanya tdk semudah itu.

dalam artian sepert itu, maka semata2 hakim adalah membentuk keadilan. tetapi keadilan tdk pernah dapat menjadi program, dimana dirumuskan rincian2 terhadap kasus tertentu. dalam hal itu, hakim melaksanakan sehubungan dengan acara. bukan saja hal itu sbg persyaratan formal. itu membuat hakim harus mengkongkritkan dari pihak2 g berperkara. teta[I tdk berartiakan memimpin untuk kepada hasil tertentu. seringkali ada margin untuk diskresi. dalam hal itu, hakim harus memnyerap semua informasi, dan memutuskan. dalam hal itu, hakim harus menimbang pnggunaan nergi, ttg pntngnya hubungan yg baik antara kelompo etnis, termasuk intervensi dari pemerintah. hakim2 kita dapat saja mnghasilkan putusan yg tdk diterima dengan baik.

hal tersebut harus sudah dieksplore terlebih dahulu supaya dapat menghasilkan putusan yang baik. faklta2 kemudian putusan tdk diterima dengan baik, tdk berarti pengadilan lkehilangan legitimasi.

hakim tdk melihat apakah hasil putusan menyenangkanb orngtertentu. dalam situasi tersebut mereka dapat menunjukkan sebagai haklim yg baik, berani menunjukkan ketetapan. yg hendak dicontohkan oleh pembicara adalah perkara yang individual tapi dipengaruhi oleh opini masyarakat. jika demikan hakim dikatakan gagal karena telah terpengaruh. kadang pengadilan harus tdk sama opnininya dengan apa yang mencuat di masyarakat. artinya bahwa pengadilan harus tetap jalan meskipun opininya brlawanan, tdk boleh malu untuk mengecam aksi dari otoritas jika perlu, meskipun menimbulkan konflik, dan hakim memahami hal tersebut. bila putusan hakim tdk selalu sesuai dengan opini yng berlaku dia akan ditiuduh tinggal di menara gading. hakim harus tahu hal itu.

hakim harus lebih memahami fakta2 tersebut dalam batasan yg ditentukan hgukum acara. juga harus memahami mood masyarakat. dimana hal itu menjadi unsure yg dip[ertimbangkan. kadang itupun menunjukkan tingkat kepercayaan diri, kadang tingkat kompromi. bila dia tahu bahwa putusannya tdk akan banding, dia dapat mendorong pihak tertentu untuk ….. sisi lain dia harus berani menunjukkan kea rah berbeda untuk hal yg kompromistis. dengn hal seperti in, maka pengadilan dapat melegitimasi putusannya, dan dipercaya. tetapi legitimasi tesb bukan membengkokkan.

pembicara akan menunjukkan beberapa artikel. berdasarkan teori legitimasi dan dlm beberapa situsi pengadilan mencapai otoritas moral untuk membuat putusan yg tdk popular. dalam hal tersebut, otoritas moral berarti orang dpt menerima putusan pengadilan meskipun pahit bagi lawan. karena mereka melihat pengadilan sebagai institusi yg pantas membuat putusan tersebut.

sepetinya bagi pembicara in terkait mosi peradilan untuk melihat, menimbang , dan memberikan putusan. dalam hal itu maka pengadilan didukung oleh sistem hukum dengan seperangkat aturan dari berabda lalu utk mencapai status rule of law. ini merefleksikan perasaan2 mendalam apa sesungguhnya keadilan. contoh, bahwa pihak harus didengarkan, itu cerminan rule of law. juga termuat dalam hukum acara, namun juga termuat dalam berbagai UU. seperti juga prinsip perlindungan ham. bahwa kemudian pengadilan yang berdasarkan keadilan pd waktu yg tepat, pengadilan menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat. ini ekspresi yg digunakan beberapa tahun lalu di Perancis. tata bahasa dalam bahasa sama seperti hukum dalam masyarakat. dengan tata bahsa yg benar, berarti pengadilan melaksanakan reabilitas yg dapat diandalkan, juga tdk boleh semata2 mengikuti trend. yg tdk boleh adalah mengikuti arah angin, harus tetap teak., dengan itum, baru dpt berkonstribusi pd pengadilan di masyarakat. inipun berlaku di MA.

di awal dinyatakan bahwa interpretasi dapat muncul dari bawah. metode2 baru resolusi konfklik sering muncul dari pengadilan tingkat yg lebih rendah.

dalam banyak kasus, prosedur tingkatan fakta, adalah kewajiban MA untuk memutuskan , dgn berani dan tepat. ini artinya seringkali menolak untu berkompromi dari kelompok2, atau emosi yg sedang ada di masyarakat. Terima kasih.

Tanya: undip

bagaimana pengawasan thd hakim, lembaga mana?
apakah ada fenomena mafia hukum.

jawab:

ada sistem pengawasan hakim. ketua pengadilan terkait memiliki kewenangan menerapkan sanksi administrative. dapat diberikan surat peringatan, jika hakim berperilaku tdk baik. tdk berlaku thd putusn2 yg dibuatnya. karena untuk isi putusan, yg diupayakan adalah banding atau kasasi. jika ada pengaduan, yg cukup serius, maka hakim dapat diberikan sanksi oleh MA. ada indikasi dapat diberhentikan oleh ketua MA. ini jarang terjadi, namun pernah.
integritas memainkan peran penting di Belanda. kadang mereka memperkenalkan code of conduct. haik memerakna hal penting. dengan senang hati dikatakan bahwa integritas hakim di Belanda, tdk masalah.

Unram:

apakah eksaminasi putusan tdk berarti mencela putusan hakim?

Tanya:

mayoritas putusan hakim di belanda akan dipublikasikan, sehingga semua orang dapat memberikan pendapat. kadang putusan itu didiskusikan di masyarakat, kadang juga putusan itu dikritik. seperti misalnya putusann pengdilan yng membebaskan seseorang untuk dituntut. biasanya jaksa ybs akan mengajukan banding. lalu, jika jaksinya tdk banding, akan dikritik oleh publik. dalam hal itu secara tdk langsung dipengaruhi oleh parlemen. seperti menjawab pertanyaan sebelumnya, ada kemungkinan utk banding atau kasasi. itu adalah remedy secara hukum dan social.

ada contoh intervensi terdakwa terhadap jaksa?

jawab:

di Belanda punya sistem untuk keseimbangan thd legal remedies. bila syarat administrasi dipenuhi, masing2 pihak dapat mengajukan banding. jadi ada keseimbangan di antara para pihak yg berperkara.

Andalas:

yg disampaikan begitu ideal bagi Indonesia. namun bagi haim di Indonesia kadang memutus tdk sesuai. jika terjadi itu, apa yg dilakukan?
adakah kasus hukum yg diselesaikan di lembaga politik.
apa saran

jawab:

di sistem belanda ada keberatan kasus. salah satunya untuk memerangi tunggakan kasus. karena memberikan keadilan berarti juga memberikan keadilan dlm jangka waktu yg dapat diterima. ada banyak jurisprudensi di Belanda, “memberikan ke memberikan keadilan dlm jangka waktu yg dapat diterima.” tdk hanya di MA, juga di peradilan lainnya. jika peradilan lambat, berarti peradilan yg tdk baik.
hakim hrs berani menunjukkkan keberanian dan ketepatan. bahwa yg disebut keberanian adlh tdk mengikuti harapan2 politis.

penutup:

peranan utama dari hakim. saudara merupakan masa depana, sehingga dapat memberikan perbaikan untuk memperbaiki hal yg disebut tdk adil sekarang. ini dilakukan Ahmad Yassin, dari India. coba untuk memiliki dunia, dimana kurang adil menjadi semakin kecil.

terima kasih, selamat semoga sukses di kehidupan saudara2.

June 18, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

A.	Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 disebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah.

1. UUD 1945

Secara konstitusional, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan ditegaskan dalam perubahan kedua, Pasal 28B ayat (2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan ini diperkuat dengan Pasal 28H ayat(1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Hak anak yang diakui dalam UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam UU ini anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). Perlu dicatat bahwa hak–hak tersebut bisa terjamin jika berada dalam lingkungan yang sehat dan baik. Maka dari itu Pasal 22 mewajibkan Negara dan pemerintah untuk bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak atas tumbuh kembang[2] diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.[3] Hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA.[4]

3. Keppres tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Buruknya situasi anak mendorong perumusan instrumen hak anak.[5] Perumusan hak-hak anak mengalami proses dialogis yang panjang dan melelahkan, yang kemudian pada tahun 1989 berhasil mengesahkannya menjadi suatu konvensi PBB Hak Anak (United Nation’s Convention on the Rights of the Child.

KHA merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kehadirannya mengesampingkan dikotomisasi antara hak sipil dan politik sebagai generasi pertama HAM dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal generasi kedua HAM.

Indonesia sebagai negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya secara hukum (legally binding) dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990.[6] Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak.[7] Oleh karena itu sejak tahun 1990, dengan segala konsekuensinya maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak. Ratifikasi ini disertai juga dengan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak, dan Pornografi Anak – Optional Protocol to the Convention on the rights of The child on the sale of children, child prostitution dan child pornography yang telah ditandatangani pada tanggal 24 sepetember 2001.

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah menyangkut kepentingan yang terbaik bagi anak. Salah satu hal penting untuk mewujudkan amanat ini adalah dengan memberikan pemenuhan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

4. UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengharuskan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam hal ini perlu digarisbawahi tentang sasaran pengelolaan lingkungan hidup demi terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Maka dari itu setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk anak-anak.

Di samping peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas, pengaturan serupa terkandung pula dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada dasarnya memberikan akses pelayanan kesehatan anak. Tidak kalah pentingnya juga adalah ILO Convention No. 182 concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

5. Keppres tentang RANHAM 2004-2009

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;

c. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;

d. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia; dan

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam rencana kegiatannya, Keppres ini menyebutkan dua hal yang sangat relevan dengan tulisan ini. Untuk melaksanakan program yang kelima, Keppres ini menyebutkan bahwa bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka program/kegiatan yang dilakukan di antaranya:[8]

v peningkatan upaya pemenuhan hak atas kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan, korban bencana dan pengungsi internal baik disebabkan oleh bencana maupun konflik, kesehatan bayi, anak, dan ibu hamil;

Pelaksana program ini adalah Departemen Kesehatan dan instansi terkait di Pusat dan Daerah. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

v peningkatan upaya pemenuhan hak atas pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan, korban bencana dan pengungsi internal baik disebabkan oleh bencana maupun konflik, dan hak pendidikan fungsional. Pelaksana program ini adalah Departemen Pendidikan Nasional dan instansi terkait di Pusat dan Daerah. Indikator keberhasilannya adalah berkurangnya tingkat buta aksara dan anak putus sekolah.

B.	Peran Pemerintahan Daerah Terhadap Lingkungan yang Baik dan Sehat Bagi Anak

Kata “peran” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bertindak sebagai.[9] Dengan memakai imbuhan –an, yaitu “peranan”, diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.[10] Di lain pihak, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[11]

Berkaitan dengan peran pemerintahan daerah terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi anak, dapat dikatakan memiliki tanggungjawab terhadap segala upaya pemenuhan hak anak atas hak tersebut. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.).[12] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah berkewajiban menanggung atas pemenuhan keadaan lingkungan yang baik dan sehat bagi anak yang hidup dalam teritorialnya.

Peran yang dipertegas dengan tanggung jawab ini merupakan amanat yang paling penting yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.[13] Salah satu hak yang terkait dan penting dalam pembahasan ini adalah hak anak untuk memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (pasal 24 ayat 2 huruf e).[14]

1. Kerangka Negara Kesatuan

Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak atas yang dijamin;
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
Pemilihan umum yang bebas;
Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
Pendidikan civic.

Terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental;
Terdapat hubungan kewenangan antara organ-organ kenegaraan yang bersifat fundamental;
Adanya jaminan hak asasi manusia.

2. Urusan Otonomi Daerah

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a.           perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b.           perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c.           penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.           penyediaan sarana dan prasarana umum;
e.           penanganan bidang kesehatan;
f.              penyelenggaraan pendidikan;
g.           penanggulangan masalah sosial;
h.           pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i.               fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.               pengendalian lingkungan hidup;
k.            pelayanan pertanahan;
l.              pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m.         pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n.           pelayanan administrasi penanaman modal;
o.           penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p.           urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia tidak bisa terlepas dari pergaulan dunia. Jaminan hak asasi manusia saat ini sudah menjadi bagian penting dari perhatian dunia. Bahkan penegakan ham seolah-olah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.

Sebagai akibat dari proses globalisasi yang sedang terjadi di semua bidang, kita membedakan tiga generasi hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak-hak politik dan sipil yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara Barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi dan sosial, dan yang ketiga adalah hak atas perdamaian dan pembangunan (development), yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara Dunia Ketiga. Selain itu, mereka juga mengemukakan konsep relativisme kultural, yaitu pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan masing-masing, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan hak asasi manusia itu.[16]

Proses pembangunan yang menjadi bagian dari perlindungan has asasi manusia generasi ketiga ini dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Bahkan pembangunan bisa berdampak malah akan menjadi pemicu kerusakan lingkungan.

Sejalan dengan hal itu, almarhum Munir pernah berkata[17]: “bahwa perspektif lingkungan itu sangat penting untuk dikaitkan dengan hak asasi manusia, tetapi yang lebih penting dari itu semua, bagaimana menjadikan perspektif ini dapat membumi dan menjadi konsern semua orang, sehingga dapat melahirkan sebuah gerakan-gerakan politik yang kuat serta dapat mempengaruhi perubahan-perubahan signifikan dari masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup”.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan dan perlindungan hak anak tersebut terkandung dalam Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal-hal yang penting untuk diperhatikan ini merupakan penyempurnaan dan pendalaman dari prinsip-prinsip dalam deklarasi Stockholm tahun 1972 yang secara konseptual dirumuskan oleh Komisi Brundtland, lalu dituangkan sebagai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Deklarasi Rio tahun 1992, dan dikembangkan dan dirumuskan lebih rinci dalam deklarasi Johannesburg tahun 2002. Laporan Brundtland dianggap sebagai titik awal bagi pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan lingkungan yang mengarah pada pembentukan aturan yang disebut “international law in field of sustainable development”.[18] Bahkan di tingkat ASEAN pun telah banyak perjanjian lingkungan hidup yang disepakati antar Negara regional (Asean Agreements on Environment).

Walaupun sejumlah instrumen hukum internasional, regional dan nasional telah dibentuk, dalam kenyataannya, lingkungan hidup bahkan terus-menerus memperlihatkan kemorosotannya akibat ekploitasi.

C. Penegakan HAM Melalui Desentralisasi

Dalam upaya penegakan peraturan-peraturan tersebut Indonesia akan sangat kesulitan jika mengelolanya secara terpusat. Sedangkan wilayah Indonesia begitu luas.

Berbicara tentang pemerintahan di daerah tidak akan lepas dari asas kedaerahan dalam pemerintahan, menurut Amrah Muslimin asas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan, yaitu :[19]

Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebahagian kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah,
Desentralisasi, merupakan pelimpahan wewenang kepada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang definisi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dari Logemann, Colloge aantekemingen, 1947[20], desentralisasi dalam arti luas terdiri dari:

Staatkundige atau Politieke decentralisatie. Isinya adalah kewenangan membuat peraturan (regelende bevoegheid) dan kewenangan membuat keputusan atau mengurus (bestuurende bevoegheid).
Ambtelijke decentralisatie atau deconsentratie. Lingkup staatkundige decentralisatie dibagi dua, yaitu:

1) territoriale decentralisatie;

2) fungctionele decentralisatie.

Bentuk dari nomor 1 adalah autonomie dan medebewind yang kadang-kadang disebut juga sebagai medebestur, selfgovernment, zelfbestuur. Pengertian otonomi di sini sama dengan isi dari staatkundige atau politiche decentralisatie.

Desentralisasi haruslah dapat membuat pemerintah daerah lebih kreatif, responsif dan efektif dalam membuat kebijakan didaerahnya untuk membentuk sistem pemerintahan yang representatif. Pemerintah daerah seharusnya dapat menampung segala kebutuhan masyarakat daerah dan menampung partisipasi masyarakatnya sehingga dapat membuat perencanaan dan prioritas untuk mengatasi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan perbaikan lingkungan hidup.

D. Fungsi dan Bentuk Peraturan Perundang-undangan

Lebih jauh menyangkut hal di atas, Bagir Manan mengemukakan pula tentang fungsi peraturan perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu :[23]

Fungsi Internal, adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi[24]:

Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:[25]

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tentunya dapat kita ketahui bahwa perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan terendah dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga diharapkan perda yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat aplikatif dan sesuai dengan tujuan dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum.

Dari uraian di atas terlihat bahwa upaya pemenuhan hak anak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Bandung perlu peranan Pemerintah Daerah. Arah kebijakannya dapat diwujudkan ke dalam pembentukan dan penegakan peraturan daerah.***

[1] Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

[2] Pasal 4 UU Nomor 23/2002.

[3] Muhammad Joni, Sekilas Tentang Hak-Hak Anak: Instrumen Internasional dan Hukum Nasional, Makalah, disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Adovasi Hak Anak, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat, 24 Juli 2006, di Bandung.

[4] lihat Pasal 8 UU No.23/ 2002.

[5] Ibid.

[6] Menurut catatan, Indonesia meratifikasi KHA namun melakukan reservasi melalui pernyataan (declaration) atas 7 (tujuh) pasal KHA, yakni pasal 1, 1, 16, 17, 21, 22, dan 29, dalam ibid.

[7] Pada saat KHA diratifikasi, di Indonesia masih berlaku Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, yang selama ini dipergunakan sebagai pedoman dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Saat ini, dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mencabut Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960. Menurut pasal 9 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang atau Keputusan Presiden, dalam Muhammad Joni, Ibid.

[8] Lampiran I, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, tanggal 11 Mei 2004, Bagian III.

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005.

[10] ibid.

[11] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia, op.cit.

[13] lihat Paulus Hadisupprapto, Peranan orangtua dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan kebijakan Penanganan anak bermasalah, dalam jurnal “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, DNIKS, No. 7, Mater 1996, hlm. 35, dalam Muhammad Joni, op.cit.

[14] Muhammad Joni, ibid.

[15] Lihat dalam Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua 1985, hlm.115-116.

[16] Miriam Budiardjo, Menggapai Kedaulatan Rakyat, Mizan, Bandung, 1998. hlm. 40.

[17]Ridha Shaleh, Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, 2005, hlm. iv.

[18] Proses/Mei-Juni 2005; Wawancara dengan Dajaan Imami.

[19] Amrah Muslimin, S.H., Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, bandung, 1986, hlm. 4

[20] Ateng Syafrudin, Handsout dan Course Material Hukum Pemerintahan Daerah, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Studi Hukum Tata negara, hlm. 1.

[21] Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

[22] Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi, Makalah pada Pelatihan Legal Drafting Angkatan II PT. Telkom (Persero), 1999. hlm. 1.

[23] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Pelatihan Legal Drafting Angkatan II PT. Telkom (Persero), 1999, hlm. 47.

[24] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah Pelatihan Legal Drafting dan Business Contact, 1999, hlm. 17-20.

[25] Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Op.cit, hlm. 21-22.

June 13, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

Hari ke-163

Matahari,

yang sebenarnya adalah semangat,

jadi terpisah dari sinar melalui jendela-jendela

yang sebenarnya adalah badan.

Jika kau menatap ke cakra matahari, itu adalah satu,

tapi orang yang sudah ditapis

oleh penerapan lahirnya patut diragukan.

Jumlah terbanyak adalah dalam semangat binatang;

semangat manusia intinya satu.

Karena Alloh membimbing cahaya-Nya

kepada siapa yang Dia mau,”

pada dasarnya mereka adalah satu.

Cahaya-Nya tak pernah benar-benar terpisah.

(II, 186-9)

June 12, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

Logemann[1] tentang jabatan

jabatan adalah

“…lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.[2] Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.[3] Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”.[4] Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.[5]

[1] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124.

[2] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 121.

[3] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 134.

[4] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 135.

[5] Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 144.

May 25, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Uncategorized

Ringkasan Buku Prof Ateng Syafrudin

Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung, 1976.

Naskah tidak diedit

Herbert Simon yang dikutip oleh Ateng Syafrudin menghubungkan pengertian koordinasi dengan fungsi kekuasaan, sebagai berikut: 1. Kekuasaan membebankan atau memaksakan tanggung jawab seseorang kepada yang mempunyai kekuasaan; 2. kekuasaan memperoleh keahlian dalam pembuatan keputusan-keputusan; 3. kekuasaan memungkinkan koordinasi aktivitas-aktivitas. Mengenai ketiga fungsi kekuasaan tersebut, Ateng Syafrudin hanya membahas berkaitan dengan koordinasi. Dipaparkannya bahwa koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua anggota kelompok keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hlm. 74. Rencana-rencana teknik yang tidak begitu hebat, tetapi yang dikoordinasikan, akan dan telah mendapatkan sukses yang besar yang lebih besar, demikian contoh dari Simon, yang disitir oleh Ateng Syafrudin. Dengan penggunaan kekuasaan, Ateng Syafrudin melihat kemungkinan untuk memusatkan fungsi pengambilan keputusan, sehingga satu rencana kerja sama akan mengatur aktivitas-aktivitas dari semua anggota organisasi, Sekali lagi menurutnya prosedur ini serupa dengan proses, dengannya seseorang merencanakan aktivitas-aktivitasnya sendiri-sendiri selama satu periode. Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa koordinasi dapat dilakukan baik menurut artian procedural maupun artian substantive: procedural coordination dan substantive coordination. Dengan procedural coordination dimaksudkan spesifikasi organisasi itu sendiri, yaitu gambaran umum mengenai perbuatan (tingkah laku) dan hubungan dari anggota-anggota organisasi. Sementara itu, substantive coordination dihubungkan oleh Ateng Syafrudin dengan aktivitas organisasi. Kedua arti koordinasi ini beliau contohkan dengan sebuah pabrik mobil, bahwa bagan organisasi adalah satu aspek dari procedural coordination, sedangkan rencana-rencana untuk model mesin mobil yang sedang dibuat adalah satu aspek dari substantive coordination. Hlm. 76 Ateng Syafrudin melihat terdapat penggabungan usaha yang sinonim antara organisasi dengan koordinasi, yaitu bahwa asas pertama yang merupakan dasar bagi semua usaha yang digabungkan, dengan menyebutkan bahwa koordinasi merupakan asas pertama dari organisasi. Ateng mengutip Panglaykim yang menganggap bahwa organisasi pernah disebut sebagai sudut formil dari administrasi. Dikatakannya bahwa ia merupakan alat atau saluran bagi administrasi itu, dan melaluinya maka tindakan-tindakan dan kebijaksanaan administrasi menjadi efektif. hlm. 77. Keharusan utama dalam segala organisasi ialah keberadaan hubungan-hubungan yang harmonis yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang diintegrasikan, dan untuk tujuan ini essensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas yang diintegrasikan itu, dan dipertimbangkan satu sama lain. Hlm. 78. Pangklaym mengemukakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Ateng Syafrudin mencotohkan berbagai bentuk atau cara pengaturan koordinasi dengan pembentukan Bappenas, Bappeda, Bakin. Hlm. 92. Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dalam Surat Keputusan tanggal 12 Juli 1961 No. 6/1961 antara lain menyebutkan “kebijaksanaan (beleid) mengenai pemerintahan, kepolisian, keadilan social-ekonomi dan lain-lain kepentingan negara, daerah dan masyarakat”, hal itu dimuat dalam rangka menegaskan tugas kewajiban para gubernur, bupati, Waliokta, serta pejabat-pejabat Pamongpraja lainnya dengan menyatakan bahwa “algemeene bestuurzorg” dipercayakan kepadanya, baik hal-hal yang sudah ada pengaturannya maupun mengenai bidang-bidang “vrij bestuur”. Hlm. 96. Pada masa itu berlaku UU Pokok kepolisian Negara, yang memuat semacam gezgsverhouding antara Kepala Daerah/Wilayah dengan Kepala/Komandan POLRI setempat. Pasal 10 UU tersebut berbunyi: :Mengingat adanya wewenang Kepala Daerah yang memegang pimpinan kebijaksanaan politik-polisionil dan koordinasi dinas-dinas vertical di daerahnya, maka Kepala Daerah dapt menggunakan Kepolisian Negara yang ada dalam daerahnya untuk melaksanakan wewenangnya dengan memperhatikan hirarki dalam kepolisian Negara.” Hlm. 127. Pada tahun 1969 pernah berlaku Instruksi Presiden No. 4 tahun 1969 tentang Pedoman Hubungan Kerja Antara Aparatur \pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah”. 129-130. Dalam Inpres ini dicantumkan mengenai peranan Gubernur Kepala daerah sebagai berikut: 1. Gubernur Kepala Daerah bertugas ikut bertanggungjawab dan mengawasi atas kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan nasional yang diselenggarakan di daerahnya; 2. Dalam melaksanakan tugasnya ikut bertanggungjawb dan pengawasan itu Gubernur Kepala daerah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengikuti perkembangan proyek-proyek pembangunan, pembiayaannya serta peoman dan petunjuk teknis yang diberikan oleh departemen yang bersangkutan kepada Dinas-dinas Vertikal atau pelaksana proyek; b. Meminta laporan berkala atau khusus dari pelaksana proyek pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek tersebut; c. Melaporkan kepada presiden, menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggungjawab atas proyek yang bersangkutan apabila ada masalah-masalah khusus yang menyengkut perkembangan proyek-proyek yang ada di daerahnya, serta memebrikan saran-saran dan pertimbangan untuk memperlancar pelaksanaan selanjutnya. Tembusan laporan tersebut disampaikan kepada bappenas dan secretariat Pengendalian Operasional pembangunan; d. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang tersebut di atas, Gubernur kepala Dearah tidak mencampuri masalah teknis yang menjadi tanggung jawab langsung dari Departemen yang bersangkutan; e. Mencegah adanya kebijaksanaan, peraturan, dan kegiatan-kegiatan daerah yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan proyek-proyek nasional yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Gubernur Kepala Daerah menggunakan aparatur yang berada di daerahnya sesuai deengan wewenangnya menurut peraturan yang berlaku. Hlm. 142. Ketentuan yang menyetakan mengenai kedudukan kepala Daerah sebagai wakil pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi koordinasi pernah pula diatur pada masa berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia. Dengan PP ini dirasakan oleh Pemerintah suatu keperluan akan penegasan kembali siapa atau pejabat mana yang harus mengkoordinasikan jabatan-jabatan atau dinas-dinas yang ada di daerah-daerah itu. Hlm. 144. Menurut Ateng Syafrudin, penegasan fungsi Kepala daerah sbagai coordinator Pemerintahan Sipil di Daerahnya membawa konsekuensi yang tidak ringan. Mengenai penyelenggaraan koordinasi itu, memang tidak berarti campur tangan langsung dalam pelaksanaan tugas teknis administratif. Maka dari itu, seorang Kepala Daerah selaku coordinator diberi peranan yang cukup penting. Dengan menjauhkan diri dari sikap “bermoei-al” mencampuri segala hal, atau langkah-langkah yang dapat dirasakan sebagai berbau diktatoris, seorang Kepala Daerah mungkin di dalam praktik koordinasi seringkali harus memaksakan diri untuk spontan turut serta di dalam penyelesaian masalah yang terjadi di daerahnya oleh suatu jawatan/dinas/lembaga, satu sama lain hanya untuk kepentingan instansi itu sendiri. 145. Bahwa langkah yang sedemikian itu adalah muskil, adalah subtitle dan bahwa coordinator kadang-kadang didorong kea rah posisi yang “delikat” dapat kita pahami dan dapat kita rasakan. Karenanya, tugas itu menghendaki dari setiap coordinator sikap dan langkah yang serba tactvol pula. Perkataan “tact” atau “kebijaksanaan” seringkali digunakan secara obral, sehingga menurunkan derajat dan mutunya. Bijaksana bukan berarti mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan hokum, tetapi melaksanakan hokum dengan mengusahakan terhindarnya ekses-ekses atau akibat sampingannya. 146. Dalam arti yang sewajarnya dan sesehat-sehatnya, asalkan selaras dengan saat, tempat, keadaan, maka “tact” adalah syarat dalam melaksanakan koordinasi. Kalau jawatan/dinas/lembaga pemerintah sipil lain lantaran peraturan pembagian lapangan tugas Negara, “uiteraad” dan “normaliter” terpaksa hanya mendalam di sesuatu lapangan tugas saja, sesuatu facet, bukan demikian halnya dengan tugas Kepala Daerah/Pamongpraja. Dari seorang Kepala Daerah selayaknya dapat diharapkan mengenal se-dalam-dalamnya antara lain: sifat daerah dan rakyatnya dalam alam hidup serta kebutuhan-kebutuhannya, cita-citanya, psikologis, politis, ekonomis, cultural, dan sebagainya. Ini semua disertai dengan pengetahuan cukup tentang cara untuk menyalurkan, menghela, dan membimbing. Dengan tegas: mengenal tentang matereel dan “geestelijk” bestaan dari rakyat, disertai “parate kennis” yang cukup lengkap serta kompak mengenai seluruh daerahnya. Pengetahuan ini hanya dapat diperoleh bila Kepala Daerah dengan jawatan/dinas/lembaga-lembaga ada hubungan yang baik, di samping bakat-bakat keahlian dalam soal ketataprajaan. Baru dengan cara demikian coordinator dapat memiliki inzicht dan overzicht tentang segala soal dan masalah yang meliputi seluruh daerah dan segala masalahnya. 148. Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan “suasana pemerintah daerah yang dualistis”, sedikitnya perlu diketahui dulu keadaan pemerintahan di daerah sebelum berlakunya kembali UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan dengan “kehebohan sekitar rencana penghapusan Pamongpraja”. Ringkasan persoalan termaksud secara kronologis dapat diketahui dalam tulisan penulis bulan Agustus tahun 1964 berjudul “Pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan”. 157. Ateng Syafrudin mengutip The Liang Gie dalam membahas isi otonomi menafsirkan bahwa “urusan dan kepentngan Pusat yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis dimasukkan dalam pengertian kepentingan umum”. Kepentingan umum itu berarti lain daripada kepentingan nasional, yaitu yang mengenai Negara dan bangsa sebagai keseleuruhan. Ateng Syafrudin memandang bahwa pengertian mengenai “kepentingan umum” dari The Liang Gie kurang tepat, karena hanya menitikberatkan kepada “umum dan kepentingan Pusat”. 160. Ateng Syafrudin memberikan komentar terhadap system Pemerintahan Daerah yang menimbulkan dualism dalam UU No. 1 Tahun 1957. 161. Wacana penghapusan Pamongpraja pada tahun 1956 di satu sisi menimbulkan rasa bangga pada partai-partai politik, karena dipandang akan menciptakan pemerintah daerah yang sangat “demokratis”. Sebaliknya di lain pihak beberapa golongan merasa cemas karena UU itu menyuburkan tumbuhnya regionaisme yaitu semangat menempatkan kepentingan daerah di atas kepentingan nasional. Kenyataan itu mempunyai potensi yang memungkinkan bahaya terhadap Negara dan prinsip kesatuan. 162. Ateng menegaskan bahwa dalam Negara Kesatuan pada prinsipnya UUD memberikan kewenangan Pemerintah Negara kepada satu Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan baik dari Pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban pemerintah yang satu itu. Hanya, berhubungan dengan luas daerah, makin banyak tugas-tugas yang harus diurus oleh Pemerintah Pusat, sejalan dengan kemajuan masyarakat dan Negara, perbedaan anara yang satu dengan yang lain yang sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, Pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah itu. Penyerahan itu dapat diperluas tetapi dapat pula dipersempit oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan nasioanl di satu pihak, dan memperhatikan kemampuan daerah yang berkepentingan di pihak lain. Ateng Syafrudin mengangkat bahwa pernah ada keputusan Musyawarah Penguasa Militer tanggal 26 April 1957 yang mengusulkan antara lain: “luas otonomi daerah masing-masing daerah hendaknya ditinjau bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, supaya kedudukan Pamongpraja ditegaskan; supaya kepala-kepala daerah diangkat tanpa dipilih, agar perimbangan dapat dilihat dengan nyata, kecuali bagi daerah Jakarta Raya dan Jawa Barat; supaya terhadap pemerintah-pemerintah daerah diadakan pengawasan yang efektif; supaya pegawai-pegawai Pemerintah tidak dibenarkan menjadi anggota partai politik, dan supaya segera diadakan pendidikan khusus dalam lapangan pembentukan kader pemerintahan”. 163-164 Menurut Ateng Syafrudin, semua pemikiran termasuk berkaitan dengan luas otonomi, pengawasan, pengisian kepala daerah, merupakan isi dari problema, fakta yang menimbulkan pertanyaan, atau pertanyaan terhadap suatu fakta tertentu, apa arti otonomi seluas-luasnya dalam suatu Negara kesatuan dan dengan cara bagaimna menentukan perimbangan wewenang Pemerintah Pusat dan daerah serta apa alat pengukurnya untuk menentukan bahwa sesuatu soal sebaiknya masuk wewenang daerah dan tidak menjadi urusan Pusat atau sebaliknya, setelah itu semua dapat dirumuskan secara tepat, baru dapat ditentukan perimbangan keuangannya dan lain-lain. 164. Ateng Syafrudin, mengikuti jalan pemikiran Sumpono, mengatakan bahwa kepentingan daerah itu adalah sebagaian saja dari kepentingan nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah sebagain dari pemerintah nasional; dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kebutuhan-kebutuhan khusus di daerah-daerah itu, pemerintah daerah adalah pembantu dari dan bertindak atas nama serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat. Prinsip tersebut dikatakan oleh Ateng, pernah diabaikan oleh UU No. 1 Tahun 1957. Walaupun demikian, terhadap pemikiran Sumpono tersebut Ateng memandangnya terlalu mengecilkan arti otonomi dan terlalu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa pergolakan daerah (separatism) sebelumnya, ketika menyusun dalil-dalilnya itu, sehingga dilupakan bahwa justru yang diperlukan itu adalah keseimbangan kepentingan antara Pusat (Kesatuan) dengan daerah-daerah (perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Kesatuan itu), dan buan mengutamakan Daerah saja atau Pusat saja. 166. Sebagai kelanjutan dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali UUD 1945, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Ateng Syafrudin melihat bahwa dalam Penpres tersebut pemerintah menganggap bahwa terdapat dua masalah penting yang mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah, pertama politik dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan terus dengan menjunjung tinggi paham desentralisasi territorial, dan kedua, bahwa dualisme dalam pimpinan pemerintah di daerah harus dihapuskan. 167. Ateng Syafrudin menjelaskan pula apa yang dimaksud dengan dualism pemerintahan di daerah saat itu. Yang menjadi alat Pemerintah Pusat di daerah saat itu, di daerah tingkat I adalah Gubernur yang bukan Kepala Daerah dalam arti sebagai Ketua DPD. Begitu pula di daerah tingkat II yang menjadi alat pemerintah pusat adalah Walikota untuk Kotapraja, dan Bupati untuk Kabupaten yang bukan Kepala Daerah/Ketua DPD (meskipun demikian rakyat banyak sering menyebut Kepala Daerah Tingkat I sebagai Gubernur dan Kepala Daerah Tingkat II sebagai Walikota/Bupati, malah Wakil-Wakil Ketua DPD ada yang menyebut dirinya “Wakil Gubernur, Wakil Walikota, Wakil Bupati”) . Melanjutkan politik dekonsentrasi dan desentralisasi territorial berarti melanjutkan pemberian hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sehingga urusan-urusan yang semula termasuk wewenang pemerintah pusat berangsur-angsur menjadi wewenang pemerintah daerah. 168. Sementara itu mengenai dualism, pemerintah mengetahui bahwa dualism sering menimbulkan pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Pertentangan itu tidak disebabkan oleh karena ada salah satu pihak yang tidak atau kurang bersedia mengadakan kerja sama, akan tetapi keadaan yang demikian itu semua semata-mata disebabkan karena system pemerintahan yang bersifat dualistis itu sendiri, yang dalam banyak hal tidak dapat menentukan batas-batas yang tegas mengenai kewenangan masing-masing pihak. Hal tersebut itulah yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959, yang salah satunya menetapkan bahwa pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan dalam bidang pemerintahan daerah ditetapkan di tangan seorang Kepala Daerah. Dengan demikian hapuslah keberadaan dualism pimpinan pemerintahan di daerah. 173. Terhadap penetapan status Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Pusat sekaligus sebagai alat Pemerintah daerah, Ateng Syafrudin menyebutnya dengan “dwi status” Kedudukan Kepala Derah dalam fungsi koordinasi sebagai alat pemerintah pusat, dalam UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 44 ayat (2) sub b. 180. Urusan-urusan pemerintahan tidak mungkin dilakukan langsung oleh Pemerintah (Pusat). Oleh karena itu ada berbagai urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah (Pusat) di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan berdasarkan dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Untuk pelaksanaannya terutama adalah jawatan-jawatan vertical yang dikoordinassikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai aparat pemerintah Pusat. 220. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan kea rah tujuan yang hendak dicapai. Terhadapnya perlu ada pengendalian-pengendalian, sebagai kegiatan untuk menjamin persesuaian karya dengan rencana, program, perintah-perintah dan ketentuan lainnya yyang telah ditetapkan, termasuk tindakan-tindakan korektif terhadap ketidakmampuan atau penyimpangan. Dalam rangka pengendalian ini, koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi dalam pengertian Ateng Syafrudin adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan setiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, koordinasi dapat diartikan juga oelh Ateng Syafrudin sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan.gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. 221. Dengan pengendalian dan koordinasi yang baik, maka dalam penelenggaraan pemerintahan: (1) dapat dicegah dan dihilangkan titik pertentangan, (2) para pejabat/petugas terpaksa berpikir dan dicegah terjadi kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan, (4) petugas karena dalam rangka koordinasi mereka mau tidak mau harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan-pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan keserasian. Maka bagi penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah, koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsure-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan ada komunikasi yang teratur di antara sesame pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hokum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaannya. 223. Kekurangmantapan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (di daerah) menurut pengamatan Ateng Syafrudin, antar lain karena sebagaai berikut: Adakalanya tejadi pimpinan suatu instansi/jawatan/dinas atau kesatuan kerja yang lain terdorong oleh keinginan yang baik untuk menyukseskan tugas pokoknya sedemikian rupa sehingga lebih menonjol, akhirnya acuh tak acuk terhadap tugas pokok, wewenang dan peranan pihak lain. Dengan berlaku demikian, tidak disadarinya apa yang dikemukakan oleh Herbert Simon, bahwa keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan dalam setiap suasana social, tidak tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi juga pada bagaimana hubungan aktivitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang lain. Padahal pelaksanaan yang sukses atas satu tugas oleh sekelompok orang membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi. Masalah pemerintahan lainnya cukup banyak, baik di pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan masalah koordinasi. Penyebab dasarnya adalah seperti telah dipaparkan dalam desertasi Ateng Syafrudin tahun 1975 yang diilhami serta didasari oleh pendapat Herbert Simon tentang “Administration Behaviour” yaitu “Lack of sense of Coordination” di antara pejabat administrasi negara. dalam dekonsentrasi, dasar permusyawaratan itu tidak ada, dekonsentrasi dapat hadir tanpa menghiraukan corak negara atau sistem kenegaraan. Kehadiran dekonsentrasi, semata-mata untuk melancarkan pemerintahan sentral/Pusat di Daerah. Jadi di dalam dekonsentrasi, terkandung unsur sentralisasi. Pengaturan dekonsentrasi baru menjadi wewenang pembentuk undang-undang, apabila administrasi negara bermaksud mengalihkan wewenang itu pada badan-badan di luar administrasi negara yang bersangkutan. Dalam lingkungan desentralisasi dapat saja fungsi dekonsentrasi dilaksanakan, karena dekonsentrasi merupakan mekanisme untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah (bersifat kepegawaian/”ambtelijk”). Dengan demikian hubungan antara Gubernur dengan Pemerintah Pusat bersifat kepegawaian.

May 23, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hari ke-138

Ketahuilah cermin hati tiada batas.

Dengan pemahaman lalu jad pendiam,

atau akan membawa orang jadi sesat,

sebab hati adalah bersama Tuhan,

atau hati memang itulah Dia.

(I, 348891)

May 18, 2010

innajunaenah

Leave a comment

Categories: salika-salika

Innajunaenah’s Blog

HANDSOUT 1 MK HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

CATATAN: PERTEMUAN KOORDINASI MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ACARA KONSTITUSI

dia berekspresi…. (otw Salatiga-Yogya, Juli 2010)

mekanisme Kelembagaan Perlindungan dan Pemenuhan HAM

RE-“DEMOCRACY DESA” FOR GOOD LOCAL GOVERNMENT IN MODERN WORLD By Inna Junaenah

Bibliography

GBPP MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

Catatan singkat FOCUSED GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN INDEKS DEMOKRASI (IDI) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009

10 TAHUN RELASI PEMBINAAN GUBERNUR DENGAN KABUPATEN

Handsout Mata Kuliah Hukum tentang HAM

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Hari Ke-178

Hari ke-171

Hari ke-170

VIDEO CONFERENCE

PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Hari ke-163

Logemann[1] tentang jabatan

Ringkasan Buku Prof Ateng Syafrudin

Hari ke-138

Top Posts

Recent Comments

Authors

Archives

Pages

Categories

Top Clicks

Blogroll

Meta

Pages

Follow “Innajunaenah's Blog”

January 2012
M	T	W	T	F	S	S
« Feb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

Bibliography

Top Posts

Recent Comments

Authors

Category Cloud

Archives

Pages

Categories

Top Clicks

Blogroll

Meta

Pages

Follow “Innajunaenah's Blog”